Perubahan kepemimpinan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program yang dijalankan BGN, dalam program MBG yang telah berlangsung sekitar satu setengah tahun.

Dalam struktur kepemimpinan yang baru, Nanik S Deyang dipercaya menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara posisi wakil kepala yang sebelumnya diisi Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya kini dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari langkah penguatan organisasi agar pelaksanaan program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang gizi, dapat berjalan lebih efektif.

“Kepada tiga pimpinan BGN yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (2/6).

Prasetyo menegaskan, meski terjadi transisi kepemimpinan, seluruh program dan layanan BGN tetap berjalan normal. Pemerintah memastikan tidak ada gangguan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, seluruh unit kerja di lingkungan BGN tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal agar target program yang telah ditetapkan dapat tercapai.

“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pergantian pejabat di tubuh BGN tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” tegasnya.

Artikel Ada Nahkoda Baru di BGN, Pemerintah Pastikan MBG Tak Terganggu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, ribuan SPPG telah dikenai sanksi penghentian sementara atau suspend.

“Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend,” kata Nanik di Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.

Di Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, terdapat 5.968 SPPG yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 148 SPPG masih menjalani masa suspend. Sebanyak 10 SPPG dikenai sanksi karena kejadian menonjol, sementara 138 lainnya terkait persoalan infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi.

Di sisi lain, sebanyak 610 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan. Dengan demikian, total SPPG yang pernah di-suspend di Wilayah I mencapai 758 unit.

Sementara itu di Wilayah II yang meliputi Pulau Jawa, dari 16.594 SPPG yang beroperasi, sebanyak 1.666 SPPG masih berstatus suspend. Rinciannya, 61 SPPG dikenai sanksi akibat kejadian menonjol dan 1.605 SPPG karena masalah infrastruktur, tata kelola organisasi, serta kualitas gizi.

Sebanyak 1.800 SPPG yang sebelumnya di-suspend kini telah kembali beroperasi.

“Jadi dari wilayah II, total sebanyak 3.466 SPPG telah di-suspend,” kata Nanik.

Adapun di Wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdapat 4.646 SPPG yang beroperasi. Saat ini, 399 SPPG masih menjalani masa suspend, terdiri atas 25 SPPG akibat kejadian menonjol dan 374 SPPG karena persoalan infrastruktur, manajemen organisasi, serta mutu gizi.

Sebanyak 3.559 SPPG yang sebelumnya terkena suspend telah kembali beroperasi. Dengan demikian, total SPPG yang pernah di-suspend di Wilayah III mencapai 3.959 unit.

Berdasarkan akumulasi data nasional, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend. Dari jumlah tersebut, 5.659 SPPG telah dicabut status suspend-nya dan kembali beroperasi karena dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Sementara itu, masih ada 2.213 SPPG yang harus menjalani masa suspend lantaran belum memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis), baik dari aspek manajemen maupun kondisi bangunan.

Nanik menjelaskan, terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan sebuah SPPG dikenai sanksi suspend. Di antaranya apabila makanan yang diproduksi menimbulkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, atau muntah-muntah.

Selain itu, sanksi juga dapat diberikan jika menu yang disajikan tidak sesuai dengan alokasi anggaran bahan baku sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, melakukan mark up harga bahan baku, atau memiliki tata letak bangunan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta tidak menyediakan mess bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan juga berpotensi dikenai suspend.

Sanksi serupa dapat diberikan kepada SPPG yang tidak memiliki peralatan dapur sesuai standar, menjalankan tata kelola yang buruk, mengalami konflik antara mitra dan yayasan, atau memiliki jumlah pemasok bahan baku kurang dari 15.

Menurut Nanik, jumlah SPPG yang dikenai suspend masih berpotensi bertambah. Pasalnya, BGN kini mewajibkan setiap SPPG mendistribusikan Program MBG kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.

“Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu.

Artikel Mengejutkan, Ribuan SPPG Kena Suspend dari Masalah Gizi hingga Dugaan Mark Up pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan capaian penerima manfaat kelompok 3B saat ini masih jauh dari target nasional.

“Sekarang sampai dua minggu ke depan, seluruh SPPG harus punya penerima manfaat 3B. Saat ini capaian kita baru sekitar 9 juta, sedangkan data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 juta sampai 26 juta,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurut Nanik, kondisi tersebut membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih difokuskan kepada kelompok prioritas yang membutuhkan penanganan cepat.

Karena itu, seluruh SPPG diminta aktif melakukan pendataan serta mengoptimalkan layanan di wilayah masing-masing agar jumlah penerima manfaat kategori 3B dapat meningkat dalam waktu singkat.

BGN menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat pemerataan layanan gizi, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah gizi dan stunting.

Nanik menegaskan, SPPG yang belum mampu memenuhi target penerima manfaat kelompok 3B akan dikenakan penghentian operasional sementara atau suspend.

Kebijakan itu diterapkan agar seluruh pelaksana program tetap fokus pada tujuan utama program Makan Bergizi Gratis, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

“Kalau penerima manfaat 3B di SPPG masih sedikit, maka SPPG akan di-suspend,” tegasnya.

Artikel SPPG Terancam Disuspend Jika Penerima Manfaat 3B Masih Sedikit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bimtek ini bertujuan membekali para relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang setiap hari menyiapkan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut atas sejumlah kasus keamanan pangan yang sempat terjadi di wilayah Jawa Barat. Melalui pelatihan ini, BGN berupaya memperkuat penerapan standar keamanan pangan di seluruh dapur SPPG dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para penjamah makanan.

Dalam sambutannya, Nurjaeni menegaskan pentingnya peran penjamah makanan sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas dan keamanan hidangan yang disajikan kepada masyarakat.

“Keamanan pangan adalah fondasi penting bagi kesehatan masyarakat. Melalui Bimtek ini, kami ingin seluruh penjamah makanan semakin disiplin dalam menerapkan standar kebersihan dan sanitasi agar terhindar dari kontaminasi yang bisa memicu keracunan atau penyakit bawaan pangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh SPPG harus memiliki kesiapan penuh dalam mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan pangan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan berbagai standar ketat, seperti keberadaan chef bersertifikat, penggunaan rapid test food, pemasangan filter air, sterilisasi food tray, sertifikasi laik higienitas dan sanitasi, serta ketersediaan CCTV dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan pengawasan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pelatihan mengenai prinsip dasar higienitas dan sanitasi pangan, identifikasi risiko kontaminasi, praktik pengolahan dan penyajian makanan yang aman, serta standar penyimpanan bahan pangan dan peralatan dapur. Peserta juga dikenalkan pada Learning Management System (LMS) untuk memperoleh sertifikat Pelatihan Penjamah Pangan.

Menurut Staf Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Sawin, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di lapangan. Karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman soal keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.

“SPPG adalah ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Setiap dapur harus menjaga kualitas makanan, kebersihan lingkungan kerja, dan memastikan tidak ada kontaminasi dalam proses penyajian,” tegasnya.

Artikel BGN Gerak Cepat, 1.800 Penjamah Makanan Dibekali Ilmu Keamanan Pangan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Penambahan anggaran ini sudah melalui berbagai pertimbangan, termasuk kapasitas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/6).

Hingga pertengahan tahun ini, program MBG baru menyasar sekitar 5,5 juta orang, dengan dukungan dari 1.861 unit SPPG. Total anggaran yang telah terserap pun masih berada di angka Rp5 triliun.

Target 82,9 Juta Penerima, Pemerintah Siapkan Percepatan

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target besar: menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat MBG pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun tengah menyiapkan berbagai langkah percepatan, terutama dari sisi infrastruktur pendukung.

Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah optimalisasi dapur-dapur yang ada di lingkungan sekolah dan pondok pesantren sebagai pusat distribusi makanan bergizi.

“Kami akan manfaatkan dapur sekolah dan pondok pesantren untuk mempercepat pelaksanaan. Dengan begitu, target puluhan juta penerima bisa segera tercapai,” kata Zulkifli Hasan.

Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran, memperkuat peran komunitas lokal, serta memastikan anak-anak dan masyarakat rentan di berbagai daerah mendapatkan asupan gizi yang layak.

Artikel Pemerintah Tambah Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan makanan yang disediakan harus dijamin agar manfaatnya optimal,” ujar Menko Pangan dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (06/3).

Zulkifli juga memberikan apresiasi terhadap upaya BPOM dalam mengawasi peredaran pangan olahan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat harus terus dilakukan untuk memastikan setiap produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi penuh dalam menyukseskan program MBG.

“BPOM berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dengan mengawasi kualitas serta keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Pengawasan ini akan dilakukan melalui unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di berbagai daerah,” jelas Taruna.

Selain itu, BPOM juga akan memberikan pendampingan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna meningkatkan kompetensi serta kapasitas tenaga penyedia makanan dalam program ini.

Pemerintah, melalui kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, BPOM, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, berkomitmen untuk menjamin keamanan pangan di Indonesia. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan gizi masyarakat secara keseluruhan.

Artikel BPOM Diminta Kawal Program Makan Bergizi Gratis Demi Keamanan Pangan pertama kali tampil pada Katafoto.id.