Namun, besarnya produksi tersebut belum diikuti tingginya konsumsi ikan di dalam negeri. Dibandingkan sejumlah negara, seperti Malaysia dan Jepang, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih relatif rendah.

Data KKP menunjukkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) nasional pada 2024 mencapai 58,76 kilogram per kapita per tahun. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sebagian besar wilayah Jawa, angka konsumsi bahkan lebih rendah dibandingkan kawasan pesisir maupun Indonesia Timur yang rata-rata berada pada kisaran 77 hingga 82 kilogram per kapita per tahun.

Guru Besar Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Alim Isnansetyo, M.Sc., mengatakan rendahnya konsumsi ikan di Pulau Jawa dipengaruhi oleh kebiasaan makan masyarakat yang telah terbentuk sejak kecil.

Menurutnya, masyarakat di Jawa lebih terbiasa mengonsumsi sumber protein seperti ayam, tahu, dan tempe sebagai lauk sehari-hari. Sementara itu, masyarakat di Indonesia Timur sejak dini telah terbiasa menjadikan ikan sebagai menu utama.

“Kondisi ini sebenarnya kebiasaan dari kecil yang seharusnya ini diberikan pembelajaran untuk adik-adik generasi muda untuk dibiasakan mengkonsumsi ikan,” ujar Alim dikutip dari laman ugm.

Selain faktor budaya makan, Alim menilai masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat ikan juga menjadi penyebab konsumsi ikan belum optimal. Padahal, ikan mengandung protein berkualitas tinggi dengan asam amino lengkap, serta kaya akan asam lemak tak jenuh seperti omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung, sistem peredaran darah, hingga perkembangan otak tanpa meningkatkan kadar kolesterol.

Ia juga menyoroti masih terbatasnya produk olahan ikan yang praktis dan siap dikonsumsi.

“Belum banyak beredar produk olahan ikan yang siap santap di masyarakat, membuat mereka malas untuk mengkonsumsinya,” katanya.

Distribusi Masih Menjadi Tantangan

Menurut Alim, persoalan distribusi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan konsumsi ikan nasional. Sebagian besar hasil tangkapan berasal dari wilayah Indonesia Timur, sementara daerah dengan jumlah penduduk terbesar berada di Pulau Jawa.

Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan biaya besar, waktu yang lebih lama, serta sistem penanganan khusus karena ikan merupakan komoditas yang mudah rusak.

“Nah, logistik untuk mengirim ke daerah-daerah yang mempunyai populasi tinggi itu kan memerlukan waktu dan biaya, juga memerlukan penanganan khusus. Tidak semua daerah itu kan mempunyai logistik yang memadai, sehingga distribusi itu terbatas,” jelasnya.

Alim menambahkan, keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) di berbagai daerah juga menjadi kendala sehingga pasokan ikan segar belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Berdampak pada Bisnis Perikanan

Rendahnya konsumsi ikan, lanjut Alim, turut memengaruhi stabilitas sektor perikanan nasional. Ketika hasil tangkapan melimpah tetapi permintaan pasar rendah, harga ikan cenderung turun karena daya serap konsumen tidak sebanding dengan jumlah produksi.

Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Salah satunya adalah praktik penangkapan ikan berlebih (overfishing) yang mulai terjadi di sejumlah wilayah dan berpotensi mengancam populasi ikan.

“Di daerah-daerah tertentu sudah terjadi overfishing atau penangkapan yang berlebihan, ini akan membahayakan populasi karena ikan yang ditangkap terlalu banyak,” ungkapnya.

Edukasi hingga Penegakan Hukum

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Alim mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah menggalakkan edukasi gemar makan ikan sejak usia dini agar kebiasaan mengonsumsi ikan dapat terbentuk sejak kecil.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung pelaku usaha pengolahan ikan agar mampu menghasilkan produk siap santap yang lebih praktis dan mudah dipasarkan. Ketersediaan bahan baku ikan segar, perbaikan sistem distribusi, serta penguatan infrastruktur logistik juga dinilai penting agar pasokan ikan tetap terjaga hingga ke daerah padat penduduk.

Di sisi konservasi, Alim menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan ekosistem laut dan praktik penangkapan ikan berlebihan. Pengawasan kawasan konservasi laut juga harus diperketat guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

“Nah, itu harus diterapkan penegakan-penegakan hukum dan kawasan-kawasan konservasi itu juga harus dijaga dengan ketat,” pungkasnya.

Artikel Produksi Ikan RI Nomor 2 Dunia, Tapi Warganya Masih Jarang Makan Ikan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Melalui kemitraan ini, DBS Foundation mengalokasikan dukungan senilai SGD 3,51 juta (sekitar USD 2,7 juta) untuk menjalankan program terpadu bagi anak usia 4–12 tahun di sejumlah PAUD dan sekolah dasar di NTT. Selama periode dua tahun, inisiatif tersebut ditargetkan menjangkau sedikitnya 5.270 penerima manfaat langsung. Intervensi tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga melibatkan orang tua, pengasuh, guru, serta kepala sekolah melalui penguatan kapasitas dan sistem pendukung.

NTT masih menghadapi berbagai persoalan yang berdampak pada kualitas gizi dan pendidikan anak. Program ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh, berangkat dari pemahaman bahwa anak akan belajar lebih optimal ketika kebutuhan nutrisi terpenuhi dan layanan pendidikan usia dini diperkuat secara bersamaan. Pelaksanaan program dilakukan bersama pemerintah pusat dan otoritas daerah di NTT, sekaligus berkontribusi pada penguatan sistem di tingkat nasional dan subnasional.

“Setiap anak berhak memperoleh awal kehidupan terbaik,” ujar Katheryn Bennett, Chief of Education UNICEF Indonesia. “Masa awal kehidupan merupakan periode krusial untuk memenuhi hak tersebut. Ketika anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, kesempatan belajar berkualitas, serta lingkungan yang aman dan melindungi, mereka memiliki fondasi untuk tumbuh optimal dan mencapai potensi penuh. UNICEF terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan hal ini bagi setiap anak. Kami berterima kasih atas komitmen DBS Foundation yang bersama UNICEF mendorong pendekatan holistik demi manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.”

Senada dengan itu, Mona Monika, Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, menegaskan komitmen lembaganya. Di DBS Foundation, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas rentan dengan menyediakan kebutuhan dasar dan mendorong inklusi keuangan. Membangun fondasi yang baik sejak dini merupakan kunci untuk membantu anak-anak berkembang seiring bertambahnya usia dan melewati berbagai tahapan kehidupan. 

“Kolaborasi dengan UNICEF ini bertujuan untuk mewujudkannya dengan meningkatkan status gizi dan hasil pendidikan mereka, serta mencerminkan komitmen DBS Foundation untuk menciptakan dampak di luar perbankan dan mengkatalisasi perubahan yang berkelanjutan dan terukur. Bersama UNICEF, tujuan kami tidak hanya mendukung ribuan anak hari ini, tetapi juga membantu menciptakan sistem yang dapat memutus lingkaran ketidakberuntungan dan memberikan dampak berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujar Mona Monika.

Dalam implementasinya, guru dan kepala sekolah akan memperoleh pelatihan serta paket pembelajaran untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi anak. Siswa juga akan diperkenalkan pada bahan bacaan lokal dan aktivitas berkebun di sekolah guna menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Dari sisi kesehatan, program ini mencakup pemantauan pertumbuhan, pemberian obat cacing, serta edukasi terkait gizi.

Orang tua dan pengasuh turut mendapatkan pembekalan praktis agar mampu menerapkan pola makan sehat dan mendukung proses belajar anak di rumah. Selain itu, program ini akan membantu pemerintah daerah maupun pusat dalam perencanaan serta penganggaran, sehingga mutu layanan pendidikan dan gizi dapat terjaga secara berkelanjutan.

Pada akhir periode kerja sama, capaian program akan diukur secara terstruktur melalui penilaian awal dan akhir menggunakan instrumen internasional, guna memantau perkembangan literasi, numerasi, serta status gizi anak secara komprehensif.

Artikel Dana Miliaran Digelontorkan, UNICEF dan DBS Fokus Benahi Gizi dan Pendidikan Anak NTT pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pakar Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menjelaskan bahwa obesitas tidak selalu memiliki karakter yang sama pada setiap individu. Risiko kesehatan justru sangat dipengaruhi oleh pola penumpukan lemak dalam tubuh, salah satunya ketika lemak menumpuk di area perut atau yang dikenal sebagai obesitas sentral.

Menurut Mirza, pemahaman mengenai obesitas sentral perlu diawali dengan mengenal konsep status gizi. Penilaian status gizi umumnya menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT), yakni perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), status gizi dibagi menjadi kurus, normal, kelebihan berat badan (overweight), hingga obesitas. Namun, IMT hanya menggambarkan jumlah lemak tubuh secara keseluruhan, bukan lokasi penumpukannya.

“Jika mengacu standar WHO, IMT normal berada pada kisaran 18 sampai 23, overweight 23 sampai 25, dan di atas 25 sudah masuk obesitas. Risiko paling tinggi terjadi ketika IMT mencapai angka di atas 30,” ujar Mirza dikutip dari laman ugm,  Rabu (17/12).

Perbedaan lokasi penumpukan lemak inilah yang membedakan obesitas sentral dengan jenis obesitas lainnya. Oleh karena itu, pengukuran obesitas sentral tidak cukup hanya mengandalkan IMT. Lingkar perut menjadi indikator penting, terutama jika melebihi 90 sentimeter. Pada perempuan, pengaruh hormon estrogen membuat lemak cenderung tersebar ke berbagai area tubuh seperti lengan, paha, pinggul, dada, dan perut. Sebaliknya, pada laki-laki, ketiadaan estrogen membuat lemak lebih mudah menumpuk di bagian perut sehingga obesitas sentral lebih sering terjadi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan sindrom metabolik, yakni kumpulan gangguan metabolisme akibat penumpukan lemak di perut. Sindrom ini ditandai dengan peningkatan kadar gula darah, tekanan darah tinggi, serta gangguan profil kolesterol. Jika berlangsung dalam jangka panjang, risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, penyakit jantung koroner, dan hipertensi akan meningkat.
“Ketika kondisi biokimia dalam darah sudah terganggu, berbagai penyakit tidak menular bisa muncul dan pada akhirnya meningkatkan risiko kematian,” jelasnya.

Secara alami, obesitas sentral lebih sering muncul pada usia di atas 40 tahun akibat perubahan hormonal. Faktor hormon berperan besar dalam penumpukan lemak, terutama pada perempuan. Meski demikian, obesitas sentral juga dapat muncul lebih dini akibat pola hidup yang tidak sehat sejak usia muda. Kurangnya aktivitas fisik serta pola makan tinggi gula, garam, dan lemak menjadi pemicu utama. Asupan berlebih ini akan disimpan tubuh sebagai lemak dan berdampak pada perubahan metabolisme.

Dalam upaya mengatasi obesitas, Mirza menekankan bahwa perubahan pola pikir menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum menjalani diet. Penurunan berat badan harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Setelah itu, pola makan perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan tubuh, dengan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak serta meningkatkan asupan buah dan sayur.

“Mindset yang harus dibangun adalah menjadikan ini sebagai titik balik untuk berubah. Tanpa itu, sebaik apa pun programnya tidak akan berjalan,” tegas Mirza.

Ia menambahkan, pada usia muda, metabolisme yang masih optimal memungkinkan penurunan berat badan berlangsung lebih cepat ketika pola makan dan aktivitas fisik diperbaiki. Namun, memasuki usia di atas 40 tahun, metabolisme cenderung melambat sehingga dibutuhkan strategi tambahan seperti pengaturan waktu makan atau intermittent fasting (IF). Meski demikian, setiap metode harus disesuaikan dengan kondisi individu dan sebaiknya dilakukan dengan pendampingan tenaga kesehatan profesional.

Artikel Lingkar Perut Jadi Penentu Risiko Penyakit, Ini Penjelasan Pakar Gizi UGM pertama kali tampil pada Katafoto.id.