Aksi itu dilakukan untuk kembali mendesak pemerintah memberikan perlindungan penuh dan permanen terhadap ekosistem Raja Ampat yang dinilai masih menghadapi ancaman dari aktivitas industri ekstraktif.

“Greenpeace ingin menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa perhatian kami masih tertuju ke Raja Ampat. Meski Juni tahun lalu Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat dari lima izin tambang nikel di Raja Ampat, sedikit sekali bukti bahwa pemerintah Indonesia serius melindungi Raja Ampat dari ancaman industri ekstraktif dan memulihkan lingkungan yang rusak akibat tambang nikel,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba.

Greenpeace mengungkapkan, berdasarkan laporan berjudul “Surga yang Tak Terlindungi”, masih terdapat sejumlah ancaman baru terhadap kawasan konservasi tersebut. Laporan itu menyebut sedikitnya tiga perusahaan sedang mengurus izin pertambangan nikel dengan rencana operasi di wilayah timur Pulau Waigeo. Salah satu perusahaan itu juga disebut berupaya mengaktifkan kembali izin tambang batu bara di Pulau Misool.

Selain itu, Greenpeace menemukan keberadaan dua perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah darat maupun perairan sekitar Pulau Salawati. Temuan tersebut dinilai menunjukkan bahwa Raja Ampat masih menghadapi tekanan dari industri energi fosil, meski kawasan itu dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia sekaligus ruang hidup masyarakat adat.

Menurut Greenpeace, ancaman terhadap lingkungan juga datang dari aktivitas PT Gag Nikel yang masih beroperasi. Organisasi tersebut mengacu pada hasil audit yang dilakukan atas perintah Kementerian Lingkungan Hidup tahun lalu. Audit itu mengidentifikasi 24 persoalan lingkungan, di antaranya pengendalian sedimentasi, erosi, dan limpasan air yang dinilai belum optimal.

Audit tersebut juga mencatat adanya risiko peningkatan sedimen ke wilayah pesisir dan laut saat musim hujan, belum optimalnya penerapan perlindungan keanekaragaman hayati selama kegiatan penambangan, serta potensi gangguan terhadap kondisi hidrogeologi dan hidrologi yang dapat memengaruhi sumber daya air di pulau-pulau kecil. Greenpeace menyatakan memperoleh salinan hasil audit tersebut melalui mekanisme permohonan informasi publik.

Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan induk PT Gag Nikel, yakni PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, sebagian bijih nikel dari perusahaan tersebut diolah oleh PT Universal Metals Investment (UMI). Greenpeace menyebut hasil penelusuran lanjutan menunjukkan PT UMI dimiliki oleh Tsingshan Group.

Tsingshan merupakan salah satu pemegang saham utama di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Perusahaan tersebut, bersama Grup Huayou, mendirikan perusahaan patungan Youshan Nickel Indonesia yang memproduksi komponen baterai kendaraan listrik. Sementara itu, Huayou disebut menjadi pemasok nikel dalam rantai pasok komponen baterai yang terhubung dengan sejumlah produsen kendaraan listrik.

Melalui aksi di GIIAS 2026, Greenpeace meminta produsen kendaraan listrik memastikan sumber bahan baku yang digunakan dalam rantai pasok mereka tidak berasal dari aktivitas pertambangan yang menyebabkan deforestasi maupun kerusakan lingkungan.

“Lewat aksi damai kreatif tanpa kekerasan hari ini kami juga ingin menanyakan kepada para produsen kendaraan listrik tentang muasal energi yang mereka gunakan: apakah rantai pasok mereka terhubung dengan penambangan yang menyebabkan deforestasi dan merusak lingkungan? Kami mendesak para pelaku rantai pasok, termasuk produsen baterai kendaraan listrik, untuk menginvestigasi rantai pasok mereka, serta secara jelas dan terbuka menolak suplai nikel yang berasal dari tambang-tambang di Raja Ampat atau area-area yang penting untuk keanekaragaman hayati dan Masyarakat Adat,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga.

Greenpeace juga merujuk laporan Beyond Extraction yang memaparkan berbagai skenario transisi energi agar tetap selaras dengan target pembatasan kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius sesuai Perjanjian Paris.

“Greenpeace mendesak perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari aktivitas industri yang merusak, serta penegakan hukum demi melindungi pulau-pulau kecil dan area konservasi di darat dan laut. Area-area yang penting untuk keanekaragaman hayati dan Masyarakat Adat harus bebas dari tambang,” tambah Anggi.

Artikel Aksi Greenpeace di GIIAS 2026 Singgung Industri Mobil Listrik, Ada Apa dengan Raja Ampat? pertama kali tampil pada Katafoto.id.