Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, penyaluran bantuan dilakukan langsung kepada warga terdampak banjir di Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kondisi darurat.

“Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke permukiman warga agar benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, family kit, serta kebutuhan khusus bayi seperti susu dan popok. Selain itu, Kemensos juga mengirimkan kasur lipat dan selimut untuk membantu warga bertahan selama masa pengungsian dan pemulihan.

Gus Ipul menjelaskan, proses distribusi bantuan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Kemensos bersinergi dengan BNPB, Taruna Siaga Bencana (Tagana), TNI, Polri, serta pilar-pilar sosial di Kabupaten Aceh Tamiang yang turun langsung ke lapangan.

“Kolaborasi ini membuat penyaluran bantuan berjalan tertib dan lancar. Kehadiran petugas di tengah masyarakat tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bahwa negara hadir,” katanya.

Selain Aceh Tamiang, Kemensos juga mengirimkan bantuan logistik melalui jalur udara ke Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Dari Gudang Pusat Kemensos di Bekasi, bantuan untuk Aceh Tengah mencakup 1.285 paket lauk pauk siap saji, 400 paket family kit, 1.500 selimut, 3.400 paket makanan siap saji, serta 1.500 kilogram beras.

Tak hanya itu, disalurkan pula 150 paket pakaian training dewasa, 50 paket perlengkapan kebersihan, serta dua unit Starlink untuk mendukung komunikasi dan akses informasi di wilayah terdampak.

Sementara bantuan untuk Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 1.285 paket lauk pauk siap saji, 400 paket family kit, 1.500 selimut, 3.400 paket makanan siap saji, dan 1.500 kilogram beras. Kemensos juga mengirimkan 150 paket pakaian training dewasa, 50 paket perlengkapan kebersihan, serta dua unit Starlink.

Gus Ipul menegaskan, Kemensos akan terus memantau situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara berkelanjutan hingga kondisi kembali pulih.

Artikel Bantuan Kemensos Masuk ke Permukiman Warga Terdampak Banjir Aceh Via Udara pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Seminar ini merupakan bagian dari tahapan uji publik, salah satu syarat dalam proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional. Sebelumnya, pengusulan Marsinah telah dimulai sejak tingkat daerah. Kegiatan bertajuk “Marsinah: Perjuangan, Kemanusiaan, dan Pengakuan Negara” itu digelar di Front One Ratu Hotel, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Jumat (10/10/2025).

“Hari ini kita berdiskusi bersama tokoh-tokoh Nganjuk, termasuk Wakil Bupati dan berbagai kalangan masyarakat, untuk memahami lebih dalam perjuangan Marsinah. Banyak usulan datang dari masyarakat agar beliau diangkat sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Gus Ipul usai acara.

Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul hadir sebagai pembicara utama. Seminar turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, keluarga almarhumah Marsinah, serta berbagai elemen masyarakat dan pegiat buruh.

Menurut Gus Ipul, proses pengusulan Marsinah membutuhkan kajian yang mendalam, menyeluruh, dan objektif.

“Marsinah bukan pejabat, bukan tokoh partai, bukan pula pengusaha besar. Ia hanya seorang buruh muda dari Desa Nglundo, Nganjuk, namun keberaniannya mengguncang nurani bangsa hingga hari ini,” tuturnya.

Marsinah dikenal sebagai aktivis buruh yang vokal memperjuangkan keadilan. Lahir pada 10 April 1969, ia merupakan anak kedua dari pasangan Astin dan Sumini. Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS), pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, dan aktif dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja perusahaan tersebut.

“Marsinah berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kesejahteraan banyak orang — demi hak, martabat, dan keadilan bagi kaum buruh,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, semangat perjuangan Marsinah seharusnya dipahami bukan dari sisi konflik yang mengitarinya, melainkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keberanian moral yang ia tunjukkan.

“Marsinah adalah simbol kemanusiaan Indonesia seutuhnya — berani berkata benar ketika banyak orang memilih diam,” tambahnya.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa perjuangan Marsinah tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketulusan dan integritas.

“Dalam Pancasila, sila kedua berbunyi ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Marsinah menjalankan itu bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata,” ujarnya dengan penuh semangat.

Lebih dari tiga dekade sejak kepergiannya, nama Marsinah kini kembali bergema melalui dorongan masyarakat agar ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dukungan pun datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menilai perjuangan Marsinah memiliki nilai moral yang penting bagi bangsa.

“Ketika Presiden Prabowo menyebut Marsinah layak menjadi Pahlawan Nasional, beliau sesungguhnya mengajak kita semua merenungkan makna perjuangan yang lebih besar — tentang kejujuran, keberanian, dan keadilan sosial,” tutur Gus Ipul.

Kementerian Sosial sendiri menjadi salah satu lembaga yang berperan menilai dan meneliti jasa tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa.

“Lebih dari sekadar gelar, kita ingin menyalakan kembali api perjuangan Marsinah — api keberanian, kejujuran, dan solidaritas sosial,” pungkas Gus Ipul.

Ia berharap diskusi publik ini dapat memperdalam pemahaman generasi muda terhadap makna perjuangan dan kemanusiaan.

“Mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional bukan sekadar mengenang sejarah, tapi juga menegakkan martabat bangsa,” tutupnya.

Artikel Gus Ipul: Marsinah Bukan Pejabat, Tapi Keberaniannya Mengguncang Nurani Bangsa pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Gus Ipul yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh, serta Tenaga Ahli Menteri Andy Kurniawan. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas gagasan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan sejak 14 Juli 2024.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama tim inti Kementerian Sosial dapat menyampaikan laporan lengkap terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk progres dan tantangan yang dihadapi di lapangan,” ujar Gus Ipul dikutip dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan agar perencanaan program ke depan semakin matang. Menurut Gus Ipul, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini, sekaligus menegaskan komitmennya untuk meluncurkan program ini secara resmi setelah seluruh aspek teknis dan kelembagaannya siap.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menekankan bahwa program ini kini sudah memasuki tahap implementasi nyata.

“Kalau sebelumnya masih sebatas perumusan ide, saat ini pelaksanaannya sudah berjalan. Kami melihat tim Kemensos bersama jejaringnya bekerja maksimal untuk merealisasikan program ini,” ujar Prof. Nuh.

Ia juga menegaskan pentingnya tiga prinsip utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pertama, program harus terukur, yakni memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Kedua, terjangkau (achievable), di mana perencanaan program realistis dan bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya kelompok yang paling membutuhkan. Ketiga, akuntabel, yang berarti setiap hasil program wajib dievaluasi secara transparan dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan sumber daya.

Prof. Nuh menyebut indikator keberhasilan awal akan terlihat dalam tiga bulan ke depan atau pada semester pertama pelaksanaan, dan hasilnya akan diumumkan secara terbuka.

“Intinya, Kemensos benar-benar serius memastikan Sekolah Rakyat berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Artikel Sekolah Rakyat Mulai Jalan, Gus Ipul Laporkan Progres ke Presiden Prabowo pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resmi usai membuka pelatihan pengelolaan anggaran bagi Bendahara Sekolah Rakyat di Pusdiklatbangprof Kemensos, Margaguna, Jakarta, Rabu (3/9).

Menurutnya, Kemensos telah melakukan asesmen terhadap para penerima manfaat. Dalam satu hingga dua hari ke depan, santunan tahap pertama akan mulai disalurkan kepada keluarga korban. “Untuk korban meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar Rp15 juta. Sementara korban luka akan menerima bantuan sesuai tingkat keparahan, baik luka ringan maupun berat,” jelas Gus Ipul dikutip dalam keterangan tertulis,

Selain memberikan santunan, Kemensos juga menyiapkan pendampingan sosial jangka panjang, termasuk program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, hingga kini tercatat tujuh orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka berat akibat aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

Beberapa di antaranya adalah seorang pengemudi ojek daring yang tewas tertabrak kendaraan baracuda kepolisian di Jakarta, serta empat korban jiwa dalam peristiwa kebakaran gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, yang dipicu kericuhan demonstrasi.

“Kami masih melakukan konsolidasi data di lapangan bersama pemerintah daerah. Prinsipnya, Kemensos siap menjalankan fungsi perlindungan sosial kepada seluruh korban,” tegas Saifullah Yusuf.

Artikel Gus Ipul Pastikan Keluarga Korban Demo DPR Dapat Santunan dan Perlindungan Sosial pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Sebanyak 115 siswa batal menjadi peserta Sekolah Rakyat, dan semuanya telah digantikan oleh calon siswa lain yang memenuhi syarat,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (31/7)

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan para siswa maupun orang tua, meskipun sebelumnya mereka telah menyatakan kesediaan mengikuti program.

“Jika setelah masuk mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan, tentu kami hormati. Tidak bisa kami paksa,” kata dia.

Siswa yang mengundurkan diri tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan (10 siswa), Sumatera (26 siswa), Sulawesi (35 siswa), Jawa (35 siswa), Bali dan Nusa Tenggara (4 siswa), serta Maluku (5 siswa).

Adapun alasan pengunduran diri cukup beragam, mulai dari memilih sekolah reguler, tidak betah tinggal di asrama, merasa berat berpisah dengan keluarga, hingga keinginan menjaga orang tua tunggal di rumah.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga mengumumkan perkembangan operasional Sekolah Rakyat. Sebanyak 37 titik akan mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus 2025. Tiga titik pertama, yakni di Kabupaten Lebak, Ponorogo, dan Kota Pasuruan, akan dibuka pada 1 Agustus 2025.

“Tenaga pengajar dan siswa sudah siap. Yang belum sepenuhnya rampung adalah sarana dan prasarana, dan saat ini Kementerian PUPR terus menyelesaikan proses renovasi,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada 5 Agustus, Sekolah Rakyat akan mulai berjalan di Kabupaten Sumedang, Gresik, Jember, Banjarnegara, dan Wonosobo. Sisanya, sebanyak 29 titik, dijadwalkan mulai beroperasi pada 15 Agustus 2025.

Secara keseluruhan, dari total 100 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi, 63 titik telah aktif sejak Juli lalu. Sementara 37 lainnya akan menyusul pada Agustus. Selain itu, 59 titik tambahan juga diproyeksikan mulai beroperasi pada September 2025, sehingga totalnya mencapai 159 titik pada tahun ajaran 2025/2026.

Artikel Gus Ipul: Hanya 115 Siswa Batal Ikut Sekolah Rakyat, Semua Sudah Diganti pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Mobil Rolls-Royce ini merupakan hadiah dari undian berizin resmi tahun 2016 yang tidak diambil oleh pemenangnya. Setelah melalui proses hukum dan administratif, akhirnya bisa dilelang dan hari ini kami serahkan kepada pemenang,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), didampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.

Proses lelang dilaksanakan secara terbuka melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Mobil mewah ini terjual dengan nilai akhir Rp2.539.957.000, naik signifikan dari harga awal lelang sebesar Rp1.739.957.000. Para peserta lelang harus menyetor uang jaminan minimal Rp900 juta ke kas negara sebelum mengikuti proses penawaran.

Lelang ini menjadi kali ketiga dilakukan setelah sebelumnya gagal terjual pada tahun 2019 dan 2020. Pada kesempatan kali ini, lima peserta terlibat dalam proses penawaran yang berlangsung sebanyak sembilan kali hingga sistem lelang otomatis menetapkan pemenangnya pukul 10.35 WIB.

“Dana hasil lelang akan digunakan untuk membantu keluarga prasejahtera. Beberapa akan dialokasikan untuk pembangunan rumah layak huni dan program pemberdayaan ekonomi,” jelas Gus Ipul.

Ia menambahkan, sebagian dana juga akan digunakan untuk membangun rumah bagi keluarga Nayla di Makassar—seorang calon siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya disebut secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto dalam satu kesempatan. Keluarga Nayla diketahui tinggal di rumah tak layak di atas lahan milik orang lain.

“Sebagai bentuk komitmen negara untuk hadir di tengah rakyat, kita akan membangun rumah Nayla di atas lahan yang telah disiapkan oleh Pemkot Makassar,” kata Gus Ipul. Selain itu, akan dibangun 14 rumah untuk tetangga Nayla dan 6 rumah lainnya bagi warga kurang mampu di daerah yang sama. Total 20 unit rumah akan dibiayai dari hasil lelang Rolls-Royce tersebut.

Sisa dana akan dimanfaatkan untuk program pemberdayaan dan pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin di wilayah lain.

Riyani, perwakilan dari pemenang lelang, menyatakan bahwa Khoirul Umam Musoffah merasa bangga bisa turut berkontribusi melalui lelang tersebut. Khoirul, seorang pengusaha pupuk yang juga kolektor mobil, berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur.

“Bagi beliau, selain memenuhi hobi, ini juga jadi bentuk kontribusi sosial. Semoga hasil lelang ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi banyak orang,” ucap Riyani.

Mobil Rolls-Royce tersebut merupakan barang milik negara yang dikategorikan sebagai hadiah tidak tertebak atau tidak diambil oleh pemenang dalam undian resmi yang berizin. Kemensos terus mengupayakan optimalisasi aset-aset negara yang terbengkalai agar dapat dialihkan untuk tujuan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan.

Artikel Rolls-Royce Hasil Lelang Akan Dibangun Rumah untuk Warga Kurang Mampu pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal yang hanya mencakup 53 lokasi, dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025. “Saat ini proses terus berjalan. Ada sekitar 35 lokasi tambahan yang sedang dikaji kelayakannya, dan lebih dari 30 kemungkinan akan disetujui,” ujar Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kementerian Sosial, Selasa (20/5/2025).

Menurut Gus Ipul, jika Kementerian PUPR menyatakan lokasi-lokasi tambahan tersebut layak, maka total siswa yang tertampung bisa mencapai 10.000 anak. “Setiap sekolah punya kapasitas berbeda, ada yang bisa menampung 100 siswa, ada juga yang masih 50. Mudah-mudahan jumlah sekolah bisa terus bertambah dari 65 yang sudah ada,” tambahnya.

Dukungan Lintas Kementerian dan Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap program ini dengan mendorong koordinasi aktif bersama pemerintah daerah. Tito menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan kesiapan infrastruktur di daerah, mulai dari lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik.

“Pemerintah daerah juga harus siap dari sisi SDM, seperti ketersediaan guru dan murid. Jadi sinergi dengan pemda sangat penting,” katanya.

Tito menyebut, hingga saat ini telah masuk 351 usulan lokasi dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun demikian, usulan tersebut masih akan diverifikasi kelayakannya. “Namanya usulan, tentu kita harus cek dulu apakah memenuhi kriteria atau tidak,” jelasnya.

Syarat utama lahan adalah bebas dari sengketa dan memiliki akses yang memadai. Pengecekan dilakukan oleh tim lintas kementerian, termasuk dari Kemensos, Kemendagri, dan Kementerian PUPR. “Banyak daerah yang mengusulkan, tapi lahan dan bangunannya belum memenuhi syarat. Jadi kami minta agar mereka mengajukan alternatif lokasi,” tambah Tito.

Pihak Kemendagri juga akan mengeluarkan surat edaran ke kepala daerah untuk mendukung program ini. Bila perlu, pemerintah daerah bisa menerbitkan peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum pengelolaan aset untuk sekolah rakyat. “Aset tetap milik pemda, tapi bisa dipinjampakaikan kepada Kemensos,” katanya.

Optimisme Pemerintah dan Dukungan Masyarakat

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa pemerintah optimis program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada Juli 2025, berkat kerja sama semua pihak—baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Kami mohon dukungan dari semua elemen. Pemerintah bekerja keras, tapi keberhasilan program ini juga membutuhkan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Juri, Sekolah Rakyat adalah upaya nyata pemerintah untuk menghapus kemiskinan lewat pendidikan. “Mari kita bekali anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan pendidikan layak agar mereka bisa keluar dari rantai kemiskinan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan luas yang diterima program ini. Ia menyebutkan bahwa ke depannya, Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem digital untuk mendukung operasionalnya—termasuk dalam pengelolaan manajemen, absensi, hingga kurikulum.

“Semua ini bisa terwujud karena semangat kolaborasi antar kementerian. Ini sejalan dengan visi Presiden untuk mengangkat harkat masyarakat miskin melalui akses pendidikan,” pungkasnya.

Artikel Program Sekolah Rakyat Diperluas, Pemerintah Targetkan 10.000 Siswa pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Iwanuddin mengungkapkan aspirasi warganya untuk mengusulkan nama kakek Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yaitu R.M. Margono Djojohadikoesoemo, sebagai pahlawan nasional.

“Beberapa waktu lalu ada aspirasi dari warga kami yang menginginkan supaya kakek Presiden Prabowo Subianto diusulkan menjadi pahlawan nasional,” ujar Iwan dikutip dari keterangan tertulis.

R.M. Margono Djojohadikoesoemo dikenal memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama melalui kiprahnya sebagai salah satu tokoh penting di era kemerdekaan.

“Beliau hadir pada momen-momen penting kemerdekaan Indonesia. Tentu saja, ini menjadi alasan kuat untuk mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional,” imbuh Iwan.

Gus Ipul merespons positif usulan tersebut dan menegaskan bahwa R.M. Margono Djojohadikoesoemo layak mendapatkan gelar pahlawan nasional atas kontribusi besar yang telah diberikan kepada bangsa.

“Banyumas memang dikenal sebagai basis perjuangan kemerdekaan. Silakan diproses sesuai aturan yang berlaku. Kami siap mendukung sepenuhnya,” ujar Gus Ipul.

Mensos juga menekankan bahwa pengajuan gelar ini merupakan wujud penghargaan terhadap suara masyarakat yang ingin mengapresiasi tokoh penting asal daerah mereka.

“Ini adalah aspirasi masyarakat, dan kami siap menindaklanjuti. Secara teknis, langkah-langkahnya bisa dibahas lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal terkait,” jelasnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Mira Riyati, menjelaskan prosedur teknis pengajuan gelar pahlawan nasional. Menurutnya, proses ini dimulai dari usulan pemerintah daerah hingga kajian di tingkat pusat.

“Usulan resmi harus diajukan oleh bupati. Nantinya, akan ada tim pengkajian dari daerah yang merekomendasikan ke gubernur. Setelah itu, gubernur mengajukan usulan ke Kementerian Sosial. Di Kemensos, tim pengkajian pusat akan melakukan penilaian akhir,” imbuh Mira.

Ia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera menyelesaikan proses pengajuan paling lambat pada Maret 2025 agar dapat dipertimbangkan pada tahun yang sama.

Usulan gelar pahlawan nasional untuk R.M. Margono Djojohadikoesoemo dengan dukungan dari berbagai pihak sebagai bentuk penghargaan atas jasa besar beliau dalam perjuangan bangsa.

Artikel Langkah Banyumas Ajukan Gelar Pahlawan Nasional untuk Kakek Presiden Prabowo, Margono Djojohadikoesoemo pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Kami akan bekerja sama untuk mendukung mereka yang rentan, menjadi korban, dan memerlukan rehabilitasi, baik sosial maupun medis. Kami memiliki sentra-sentra yang akan memfasilitasi proses pemulihan hingga mereka dapat mandiri dan menerima program pemberdayaan,” ujar Gus Ipul usai bertemu dengan Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (1/11) malam dikutip dari keterangan tertulis Kemensos.

Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan bahwa proses pemulihan fungsi sosial PMI yang bermasalah mencakup beberapa tahapan. Langkah pertama adalah menentukan apakah PMI tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut. Jika iya, diperlukan penentuan jenis layanan, seperti rehabilitasi medis, mental, sosial, pendampingan, pelatihan, atau bahkan gabungan dari semua tindakan tersebut.

Proses rehabilitasi bagi PMI bermasalah ini akan dilaksanakan Kemensos di 31 Sentra dan Sentra Terpadu Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Kemensos di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan Bambu Apus, Jakarta, yang juga akan digunakan untuk menangani kasus-kasus ini.

Setelah menyelesaikan rehabilitasi dan dinyatakan mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali, Kemensos tidak akan langsung melepas PMI yang bersangkutan. Mereka akan menjalani asesmen lebih lanjut untuk menentukan bentuk pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan minat. Bantuan pemberdayaan ini akan disesuaikan, baik dari segi bentuk maupun besaran, tergantung kebutuhan masing-masing individu.

“Kami sangat membutuhkan dukungan Kemensos dalam merehabilitasi PMI yang mengalami gangguan mental, agar mereka dapat dipulihkan di Sentra Kemensos,” ujar Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding.

Selain rehabilitasi, Karding juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Kemensos dalam mengelola kampung-kampung migran, di mana sebagian besar penduduknya adalah mantan pekerja migran. Ke depannya, kampung-kampung ini akan dijadikan model bagi kampung-kampung migran lainnya di Indonesia.

Artikel Gus Ipul dan BP2MI Sinergi Pulihkan PMI Bermasalah dengan Rehabilitasi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.