Laboratorium QC tersebut dibangun di area produksi dengan standar kebersihan tinggi serta sistem pengendalian kontaminasi yang ketat. Fasilitas ini dilengkapi berbagai alat pengujian, seperti timbangan analitik, refractometer digital, dan termometer digital, guna mendukung proses pemeriksaan kualitas secara maksimal.

Kehadiran laboratorium ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini dilakukan melalui penerapan sistem seperti CPPOB/GMP, HACCP, serta kepatuhan terhadap ISO 22000 yang menekankan pengendalian mutu berbasis proses, pemantauan parameter kritis, dan jaminan keamanan pangan secara menyeluruh.

Manager Corporate Communication KAI Services, Nyoman Suardhita, menegaskan bahwa setiap produk kuliner yang disajikan tidak hanya mengedepankan rasa, tetapi juga tanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan.

“Laboratorium Quality Control ini menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan setiap produk tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Kami ingin menghadirkan produk yang dapat dipercaya pelanggan, karena setiap prosesnya telah melalui pengujian yang ketat dan berbasis sains,” ujar Nyoman dikutip dari laman reska. 

Melalui fasilitas Laboratorium QC ini, seluruh tahapan produksi—mulai dari bahan baku hingga produk akhir—dipantau melalui pengujian yang objektif dan terukur. Dengan demikian, potensi risiko terkait keamanan pangan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum produk sampai ke tangan konsumen.

Artikel Begini Cara KAI Services Jaga Kualitas Makanan di Kereta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penguatan kontrol dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. “Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap provinsi melaksanakan penguatan pengawasan jelang Ramadan dari hulu sampai hilir, melalui kegiatan surveilan, inspeksi maupun pengujian laboratorium (lab) berbagai parameter keamanan pangan,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/2).

Ishartini menjelaskan, kegiatan ini berlangsung sejak pertengahan Januari hingga memasuki bulan puasa, melibatkan 46 UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia. Pada tahap hulu atau produksi primer, pengawasan difokuskan pada surveilan dan inspeksi penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) di tambak serta kapal perikanan yang memasok kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sementara di sektor hilir, pengendalian mutu menyasar Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui pengawasan penerapan HACCP serta GMP/SSOP. “Beberapa UPT yang telah melakukan kegiatan pengawasan mutu jelang Ramadhan sejak 15 Januari lalu diantaranya Stasiun PPMHKP Bengkulu, Balai PPMHKP Medan II, Stasiun PPMHKP Pontianak, Stasiun PPMHKP Kendari, dan Balai PPMHKP Medan I,” jelasnya.

Kepala Balai PPMHKP Medan I, Nandang Koswara, menuturkan pihaknya telah melakukan pengawasan pada tambak budidaya sekaligus memantau kualitas perairan Danau Toba. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi perairan dan produk ikan dalam keadaan baik serta aman dikonsumsi.

Hal serupa disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Stasiun PPMHKP Kendari, Kasrida, yang melakukan inspeksi mutu ikan di atas kapal di Pelabuhan Kendari. Ia memastikan hasil pengawasan menunjukkan kualitas ikan terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara selama Ramadan.

“Selain inspeksi dan surveilan penerapan standar mutu dan keamanan pangan, uji lab juga dilakukan untuk cegah food borne pathogen berjangkit kepada konsumen diantaranya uji E. Coli, salmonela, listeria serta uji histamin, formalin, serta logam berat dan toksin. Semuanya untuk pastikan masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” tutup Ishartini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan peran KKP sebagai quality assurance body. Ia menekankan bahwa penerapan sanitasi, higiene, serta prinsip keamanan pangan di seluruh rantai produksi merupakan keharusan demi menghadirkan produk perikanan yang bermutu, bergizi, dan aman, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Artikel Selama Ramadan 2026 KKP Perketat Pengawasan Ikan dari Hulu ke Hilir pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya tengah memperkuat kualitas layanan MBG melalui rencana sertifikasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikasi ini akan bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat.

“Kami menggandeng KAN untuk proses sertifikasi agar standar kualitas dan keamanan makanan benar-benar terjamin,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Ia menambahkan, proses sertifikasi ini ditargetkan mulai berlangsung pada bulan Juni atau Juli mendatang. Selain sertifikasi kelayakan, SPPG juga akan menerima akreditasi berdasarkan hasil penilaian menyeluruh.

“Jadi nantinya tiap unit pelayanan akan dievaluasi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Penilaiannya juga akan diklasifikasikan, bisa mendapat predikat unggul, sangat baik, atau baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang menyusun kerangka sertifikasi bersama KAN, yang akan mencakup aspek kebersihan, sanitasi, serta penerapan prinsip HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) guna mengidentifikasi titik rawan bahaya dalam proses produksi makanan.

“Kami ingin semua SPPG memenuhi syarat higienitas dan mampu menjalankan sistem HACCP agar keamanan pangan benar-benar terjamin,” tutup Dadan.

Artikel Cegah Keracunan, BGN Gandeng KAN Sertifikasi Layanan Gizi pertama kali tampil pada Katafoto.id.