Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa penggunaan QRIS diharapkan dapat menyederhanakan sistem pembayaran sekaligus meningkatkan transparansi harga di tingkat pangkalan.

“QRIS itu kan sebetulnya hanya mempermudah pembayaran. Kedua, tentunya ini juga secara akuntabel, benar tidak di pangkalan itu bayarnya segitu? Secara transparan ternyata memang Rp16.000, bukan artinya lebih dari HET,” ujarnya dikutip dalam laman berita jakarta pada Senin (17/2)

Meski demikian, Hari mengakui bahwa penerapan sistem ini memerlukan sosialisasi serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, guna memastikan efektivitasnya.

“Mekanisme itu perlu disosialisasikan dulu. Belum tentu semua orang itu punya m-banking atau apa. Namanya warung, biasanya dia juga pakai cash, nggak pakai cashless,” tambahnya.

Integrasi Data dan Penyesuaian Regulasi

Selain sistem pembayaran digital, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sinkronisasi basis data dengan Pertamina untuk memastikan bahwa penerima subsidi LPG 3 kg benar-benar memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

“Kami harus memastikan bahwa data internal sejalan dengan data Pertamina, agar distribusi LPG tidak mengalami kendala akibat perbedaan informasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemprov juga tengah mengkaji revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET), pengawasan distribusi, serta sistem pembayaran LPG 3 kg bersubsidi.

“Kebijakan kita mau olah segera. Pertama, merevisi Pergub Nomor 4 Tahun 2015 kaitan HET, terus kaitan dengan mekanisme pengawasan, kemudian kemudahan pembayaran,” ungkapnya.

Cegah Kelangkaan dan Panic Buying

Diharapkan, dengan sistem QRIS ini, distribusi LPG 3 kg dapat lebih terkendali dan tersalurkan secara adil, sehingga kuota LPG bagi warga Jakarta tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Hari menambahkan bahwa saat ini transaksi LPG 3 kg masih berjalan normal, meskipun muncul kekhawatiran di masyarakat terkait potensi kelangkaan, yang sering kali memicu panic buying.

“Transaksinya normal, sehingga kalau terjadi kelangkaan ribut atau panic buying. Tapi kalau sudah pakai barcode terus pake QRIS, itu clear. Seperti kalau kita pemakaian BBM pakai sistem RFID,”” pungkasnya.

Artikel Pembelian LPG 3 Kg Pakai QRIS? Pemprov DKI Pastikan Distribusi Lebih Akurat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Harus (pakai KTP), karena kalau tidak pakai KTP gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP bisa beli 20 tabung,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis pada Selasa (4/2)

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk mendata konsumen serta mengawasi distribusi LPG 3 kg agar tetap sesuai sasaran. Setiap transaksi pembelian di sub-pangkalan akan tercatat dalam sistem aplikasi Pertamina bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

Melalui aplikasi tersebut, pemerintah dapat memantau data pembeli, jumlah tabung yang dibeli, hingga harga jual LPG 3 kg. Namun, Bahlil belum mengeluarkan kebijakan terkait batas maksimal pembelian per orang. Ia hanya menekankan bahwa pembelian harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kuotanya sampai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebutuhan standar. Jangan satu KTP belinya 10,” ujar Bahlil, menekankan pentingnya pembelian yang proporsional.

Sebelumnya, Bahlil mengumumkan bahwa pengecer LPG 3 kg kini resmi beroperasi dengan status baru sebagai sub-pangkalan. Kebijakan ini diambil guna menata kembali jalur distribusi gas bersubsidi di Indonesia. Saat ini, sekitar 370 ribu pengecer telah terdaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg.

Bagi pengecer yang belum terdaftar, Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan Pertamina untuk membantu mereka melakukan registrasi dan mengakses sistem aplikasi yang diperlukan.

Langkah penataan distribusi LPG 3 kg ini disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat dengan DPR pada Senin (3/2/2025). Tujuannya adalah memastikan LPG 3 kg didistribusikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga memastikan bahwa stok LPG 3 kg dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, kebijakan ini mampu meredam gejolak di masyarakat yang sempat terjadi akibat larangan pengecer menjual LPG 3 kg, sekaligus memastikan subsidi gas tepat sasaran.

Artikel Distribusi LPG 3 Kg Diperketat, Wajib KTP Saat Membeli di Sub-Pangkalan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar para pengecer LPG mendaftarkan diri sebagai pangkalan resmi di bawah pengelolaan Pertamina. Pendaftaran ini dibuka secara resmi mulai 1 Februari 2025.

Menurut Yuliot, langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.

“Ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jakarta dikutip dalam laman berita satu, pada Jumat (31/1)

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara daring dan seharusnya tidak mengalami kendala. Pengecer yang ingin menjadi pangkalan resmi wajib mendaftar melalui sistem online single submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu, mereka dapat mengajukan pendaftaran resmi ke Pertamina.

Selain memastikan keseragaman harga, kebijakan ini juga bertujuan untuk memangkas rantai distribusi LPG 3 kg agar lebih efisien. Dengan sistem ini, distribusi LPG bersubsidi dapat terdata lebih baik, sehingga pasokan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Dengan pencatatan yang lebih akurat, distribusi LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran, sehingga tidak ada daerah yang mengalami kekurangan atau kelebihan pasokan,” pungkas Yuliot.

Artikel Pemerintah Atur Penjualan LPG 3 Kg, Pengecer Wajib Daftar Online ke Pertamina pertama kali tampil pada Katafoto.id.