Penilaian tersebut merupakan hasil kajian strategis yang dilakukan oleh Prognosa Research & Consulting. Temuan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff: Analisis Dampak Strategis Bagi Industri di Indonesia” di Jakarta, Kamis (5/3).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembahas, antara lain peneliti senior INDEF Tauhid Ahmad, Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (API) sekaligus Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo, serta Director Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi.

“Perjanjian ini menghadirkan peluang sekaligus risiko yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah dan pelaku industri di Tanah Air,” kata Garda Maharsi saat memaparkan kajiannya di Jakarta.

Dalam kajian tersebut, Prognosa membahas berbagai implikasi kebijakan perdagangan antara Indonesia dan AS, termasuk potensi penurunan tingkat hilirisasi ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen. Di sisi lain, terdapat pula komitmen pembelian produk AS senilai USD 38,4 miliar. Kajian tersebut juga menyoroti penyesuaian kebijakan non-tarif serta dampaknya terhadap daya saing industri, ketergantungan impor, hingga agenda hilirisasi nasional.

Menurut Garda, kondisi tersebut dapat menciptakan ruang persaingan yang cukup besar bagi Indonesia, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya. Namun, kewajiban pembelian produk AS senilai USD 38,4 miliar—yang mencakup sektor energi, dirgantara, serta pertanian—juga berpotensi mengubah struktur perdagangan nasional jika tidak dikelola secara hati-hati.

“Penting untuk Pemerintah memastikan sektor terdampak didukung dengan komitmen transfer of knowledge & transfer of technology, sejalan dengan agenda penciptaan nilai tambah ekonomi,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis agar daya saing industri nasional tetap terjaga di tengah perubahan kebijakan perdagangan global tersebut.

“Untuk selamat, sebaiknya Pemerintah sinkronisasi standar luar, bangun industri logistik, dan pembiayaan berkelanjutan. Perjanjian semacam ini bisa jadi proses integrasi ke Global Value Chains, asalkan daya dukung sektoralnya dipenuhi,” ujar Garda.

Dalam penyusunan kajian ini, Prognosa menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) serta analisis Impulse Response Function (IRF). Melalui metode tersebut, kajian ini memetakan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap neraca perdagangan, ketahanan industri sektoral, serta kinerja pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, kajian Prognosa juga menyajikan analisis sektoral yang cukup komprehensif untuk memetakan posisi berbagai industri dalam menghadapi implementasi ART.

Dari sisi ketahanan industri, hasil kajian menunjukkan bahwa sektor crude palm oil (CPO) memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Bahkan sektor ini dinilai mampu melampaui kondisi awal dan menjadikan tekanan eksternal sebagai momentum ekspansi. Sebaliknya, sektor tekstil dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih aktif karena tidak sepenuhnya mampu pulih setelah mengalami guncangan ekonomi.

Garda juga menyebut kajian tersebut mengidentifikasi empat kemungkinan skenario masa depan industri nasional setelah penerapan ART, yakni Gemerlap, Pengap, Gagap, dan Gelap.

“Di sini bergantung pada seberapa kuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam merespons perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kebijakan tarif tersebut, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat menegaskan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menetapkan tarif perdagangan.

Menanggapi putusan MA AS yang membatalkan tekanan tarif dan menetapkan batas maksimal 10 persen, Sofyan menilai Indonesia tidak berada pada posisi untuk mengomentari keputusan tersebut.

“Itu mekanisme domestik mereka yang kita tidak boleh intervensi,” ujarnya.

Sofyan menambahkan bahwa dari sisi positioning, komunitas Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) ingin memastikan kebijakan tarif tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan nasional.

“Di sini menjadi penting bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan peluang baru dan juga keuntungan yang bisa dimaksimalkan dari kebijakan ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, Prognosa merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya renegosiasi klausul penting dalam ART, konsistensi penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), reformasi tata kelola kepabeanan, serta pembukaan pasar baru bagi komoditas strategis seperti CPO dan mineral kritis nikel.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar implementasi ART 2026 dapat menjadi katalis bagi kemajuan ekonomi nasional, bukan justru menjadi beban jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Artikel Kajian Ungkap Dampak Tarif Resiprokal AS terhadap Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menilai langkah tersebut merupakan upaya positif untuk memperbaiki struktur pengelolaan BUMN. Menurutnya, perbaikan tata kelola diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas perusahaan pelat merah dalam jangka panjang.

“Governance reset BUMN harus dibaca sebagai dua hal. Pertama, koreksi atas persoalan lama, dan kedua reposisi strategis untuk masa depan. Pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang,” kata Syafruddin lewat saluran telepon dari Jakarta, Kamis (3/5).

Ia menjelaskan, selama beberapa dekade terakhir sejumlah BUMN menghadapi berbagai persoalan klasik. Di antaranya adalah intervensi kebijakan, lemahnya disiplin dalam investasi, hingga belum jelasnya pemisahan peran negara sebagai pemilik perusahaan sekaligus pembuat kebijakan.

Menurut Syafruddin, kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat efisiensi perusahaan serta memunculkan risiko fiskal yang tidak terlihat secara langsung. Karena itu, upaya governance reset dinilai penting untuk memperbaiki struktur pengelolaan melalui penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan profesionalisme manajemen, serta pemisahan yang lebih tegas antara mandat bisnis dan mandat kebijakan.

Lebih jauh, ia menilai langkah ini juga mencerminkan upaya reposisi strategis BUMN. Pemerintah dinilai ingin mendorong BUMN agar tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, serta investasi jangka panjang.

“Dalam konteks global yang semakin kompetitif, reposisi ini penting agar BUMN dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Syafruddin.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya konsolidasi tata kelola BUMN di bawah satu entitas bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, BUMN di Indonesia bergerak di berbagai sektor yang sangat beragam, mulai dari energi, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi hingga transportasi. Masing-masing sektor memiliki struktur pasar, model bisnis, serta tingkat risiko yang berbeda.

“Konsolidasi tata kelola berarti menciptakan kerangka pengawasan yang mampu menjangkau seluruh perbedaan tersebut tanpa menghambat fleksibilitas operasional masing-masing perusahaan,” ujar Syafruddin.

Ia juga menilai tantangan lain akan muncul dalam proses integrasi standar manajemen risiko, sistem pelaporan keuangan, hingga mekanisme evaluasi kinerja perusahaan. Tanpa desain kelembagaan yang kuat, konsolidasi justru berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau ketidaksinkronan strategi antarperusahaan.

Karena itu, Syafruddin menyarankan agar Danantara Indonesia membangun sistem pengelolaan portofolio yang jelas dengan memisahkan fungsi investasi dari fungsi operasional, sekaligus menetapkan indikator kinerja yang transparan.

“Keberhasilan konsolidasi ini sangat bergantung pada kapasitas institusional dan disiplin tata kelola yang konsisten,” katanya.

Artikel Governance Reset BUMN Jadi Sorotan, Langkah Baru Dorong Hilirisasi dan Investasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Usai pertemuan, Anindya—yang akrab disapa Anin—menyampaikan bahwa kedua sektor tersebut memiliki nilai pasar global yang sangat besar, namun peran Indonesia masih belum optimal. Ia menyebutkan, nilai pasar furnitur dunia mencapai sekitar 300 miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia baru berada di kisaran 2,5 miliar dolar AS.

“Padahal pertumbuhan industri furnitur dan elektronik nasional tergolong cukup baik. Tantangannya, surplus perdagangan justru tergerus akibat meningkatnya arus impor ke dalam negeri,” ujar Anin.

Dalam audiensi tersebut, Kadin dan Kementerian Keuangan membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari deregulasi hingga pemberian insentif guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah kemudahan akses pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif, serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam lokal seperti rotan.

Anin menekankan bahwa sekitar 85 persen cadangan rotan dunia berada di Indonesia, sehingga seharusnya dapat menjadi keunggulan strategis nasional. Selain itu, ia menyoroti ketergantungan ekspor furnitur Indonesia yang masih didominasi pasar Amerika Serikat, mencapai hampir 60 persen.

“Oleh karena itu, kami juga mendiskusikan perlunya diversifikasi pasar ekspor, termasuk ke Kanada dan kawasan Uni Eropa,” jelasnya.

Di sektor elektronik, Anin melihat peluang Indonesia semakin terbuka seiring masuknya industri nasional ke dalam rantai pasok semikonduktor global. Menurutnya, Indonesia berpotensi mengembangkan hilirisasi dari bahan baku silika hingga produk semikonduktor, meski tantangan terbesar masih terletak pada ketersediaan tenaga ahli.

“Kemampuan hilirisasi ada, tetapi persoalan utamanya adalah jumlah insinyur dan SDM berkeahlian tinggi. Ini yang kami bahas, termasuk peluang kolaborasi dengan LPDP dan lembaga terkait agar Indonesia tidak hanya mengandalkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” kata Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menegaskan pentingnya penguatan aspek ketenagakerjaan dan riset dalam pengembangan industri elektronik, khususnya semikonduktor.

Ia menilai sektor tersebut membutuhkan SDM dengan keterampilan tinggi serta dukungan riset dan pengembangan (R&D) yang kuat. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas potensi kerja sama pengembangan teknologi, program pelatihan tenaga kerja, hingga insentif investasi.

“Peran pemerintah sangat krusial karena pengembangan R&D tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha,” ujar Shinta.

Shinta juga menyoroti posisi strategis UMKM, terutama di industri furnitur, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, diperlukan ekosistem yang mendukung agar UMKM dapat terhubung dengan rantai pasok industri yang lebih besar dan berorientasi ekspor.

Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Ahmad Sobur, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih konkret, khususnya dalam aspek pembiayaan.

“Kami berharap adanya penurunan suku bunga atau skema pembiayaan khusus yang lebih terjangkau. Saat ini, melalui LPEI, bunga sekitar 6 persen dengan plafon yang masih terbatas, sekitar Rp200 miliar. Kami berharap dukungan pembiayaan dapat ditingkatkan hingga Rp16 triliun agar industri furnitur mampu mendorong ekspor hingga 6 miliar dolar AS,” kata Ahmad.

Artikel Sambangi Menkeu Purbanya, Kadin Bahas Insentif untuk Dongkrak Ekspor Furnitur pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan, dengan pertumbuhan sebesar 4,89%. Kinerja ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, momentum libur keagamaan, dan berbagai stimulus pemerintah, termasuk pemberian THR, potongan tarif listrik dan tol, insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti, serta PPh 21 DTP untuk industri padat karya. Di sisi lain, stabilitas harga pangan tetap terjaga berkat intervensi Bulog dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dari sisi sektoral, pertanian mencatatkan pertumbuhan tertinggi, mencapai 10,52%, yang sebagian besar disumbang oleh panen raya padi—menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa digital juga menunjukkan tren pertumbuhan positif, mencerminkan ketangguhan ekonomi nasional.

Perbaikan juga terjadi di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82% menjadi 4,76%, sementara penciptaan lapangan kerja baru mencapai 3,59 juta orang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan.

“Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Pemerintah berkomitmen memastikan APBN bekerja secara optimal untuk melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis pada Senin (6/5).

Sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan eksternal, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi regulasi, sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta diplomasi ekonomi aktif di forum internasional seperti Spring Meeting, G20, dan ASEAN+3. Upaya membuka pasar ekspor baru dan mendorong sektor-sektor bernilai tambah seperti hilirisasi industri dan transformasi digital juga terus digencarkan.

Artikel Ekonomi Indonesia Tumbuh di Q1 2025, Ditopang Konsumsi dan Kebijakan Fiskal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kunjungan tersebut dalam upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris serta mewujudkan visi bersama dalam meningkatkan kerja sama menjadi Strategic Partnership pada 2025.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama perdagangan multilateral yang berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan untuk menciptakan praktik perdagangan yang lebih seimbang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperdalam hubungan dan meningkatkan investasi antara kedua negara.

“Sebagai langkah konkret, Indonesia saat ini tengah dalam proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Untuk itu, Indonesia berkeinginan untuk mempelajari pengalaman Inggris dalam menyelesaikan proses aksesi CPTPP,”ungkap Menko Airlangga.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Inggris terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Dari Januari hingga November 2024, total perdagangan bilateral mencapai USD2,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar 1,6% dibandingkan periode sebelumnya. Investasi Inggris di Indonesia terfokus pada sektor-sektor strategis, seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, serta industri makanan.

Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan juga semakin berkembang, yang ditandai dengan pendirian King’s College London di KEK Singhasari. Inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia serta memperkuat kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor.

“Secara keseluruhan terdapat 24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang menjadi salah satu inisiatif utama dalam mendukung transformasi ekonomi,” ujar Menko Airlangga.

Airlangga menambahkan perkembangan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

“Pemerintah Indonesia akan menyerahkan Initial Memorandum pada Maret 2025 di Paris, Prancis. Dokumen ini menjadi langkah awal dalam memperkuat komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD serta meningkatkan kerja sama ekonomi global,” jelasnya.

Delegasi BGIPU menyampaikan ketertarikannya untuk terus mendalami berbagai agenda strategis yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Beberapa fokus utama mereka termasuk transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), penerapan standar ESG (Environmental, Social, and Governance), serta ketahanan pangan dan energi.

Artikel Strategic Partnership 2025: Indonesia dan Inggris Tingkatkan Kolaborasi Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.