Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan pertumbuhan simpanan tersebut turut dipengaruhi oleh penempatan dana pemerintah di perbankan. Meski demikian, tanpa memasukkan dana pemerintah, pertumbuhan simpanan masyarakat tetap tercatat positif secara alami.

“Secara natural kita tumbuh, apalagi dana pemerintah ditempatkan di Himbara juga menambah jumlah pertumbuhan dari simpanan,” ujar Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan diketahui menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sejumlah bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sejak kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Y Sadewa, total dana sekitar Rp300 triliun telah ditempatkan di bank-bank Himbara.

Anggito menjelaskan simpanan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta tumbuh 1,84 persen pada Mei 2026. Sementara itu, simpanan dengan nilai di atas Rp5 miliar per Maret 2026 meningkat lebih tinggi, yakni mencapai 21,6 persen.

Ia menambahkan, simpanan di bawah Rp100 juta saat ini mencakup sekitar 11,26 persen dari total nominal simpanan nasional. Adapun simpanan di atas Rp5 miliar mendominasi dengan porsi sekitar 57,88 persen dari total simpanan.

“Secara agregat, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan hingga Maret 2026 tercatat tumbuh 13,57 persen. Jadi jawabannya, tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola jumlah nominal simpanan,” kata Anggito.

Meski kondisi simpanan perbankan dinilai tetap stabil, LPS bersama anggota KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS akan terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kepemilikan rekening bank di kalangan masyarakat. Anggito menyebut masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Jumlah tersebut turun sekitar 3 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Artikel Dana Nasabah Perbankan Naik Tajam, Simpanan di Atas Rp5 Miliar Melonjak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurutnya, langkah ini menjadi strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan penyaluran kredit.

“Kalau kita asumsikan rasio pajak terhadap PDB tetap, setiap kenaikan 0,5% pertumbuhan ekonomi bisa menambah penerimaan pajak sekitar Rp100 triliun lebih,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (16/9).

Dilansir dari laman berita satu, ia menjelaskan, tambahan likuiditas yang ditempatkan di bank akan memberi ruang bagi perbankan menurunkan bunga pinjaman. Dengan begitu, dunia usaha akan lebih aktif mengajukan kredit, yang akhirnya menggerakkan roda ekonomi.

“Intinya, saya menaruh dana di bank sebagai ‘bibit uang’ agar ekonomi bergerak. Kalau ekonomi tumbuh lebih cepat, otomatis penerimaan pajak ikut meningkat. Jadi bukan lewat intensifikasi, tapi lewat ekstensifikasi,” tegasnya.

Penempatan dana jumbo tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku mulai 12 September 2025.

Dari skema itu, pemerintah juga memperoleh imbal hasil sebesar 80,476% dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Dengan BI Rate saat ini di level 5%, bunga yang diterima pemerintah sekitar 4% per tahun.

Adapun rincian distribusi dana Rp200 triliun ke lima bank Himbara adalah sebagai berikut:

• Bank Mandiri: Rp55 triliun
  
• BNI: Rp55 triliun
  
• BRI: Rp55 triliun
  
• BTN: Rp25 triliun
  
• Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp10 triliun

Artikel Menkeu Beberkan Jurus Baru, Dana Rp200 Triliun Bisa Dongkrak Pajak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami mengundang berbagai pihak untuk menyinkronkan kebijakan dan instrumen keuangan, baik yang ada di APBN maupun yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, termasuk kebijakan makroprudensial atau mekanisme lain yang dapat diterapkan untuk mendukung sektor perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/2).

Dukungan Pembiayaan Perumahan dalam APBN 2025

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN 2025 untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah.

“Itu sudah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk fasilitas likuiditas, yang dikombinasikan dengan PMN (Penyertaan Modal Negara) di PT SMF (Sarana Multigriya Finansial) untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjaman bunganya hanya 5 persen selama 20 tahun,” jelasnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Kementerian Keuangan terus mengeksplorasi berbagai instrumen tambahan untuk memenuhi target Program 3 Juta Rumah.

“Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi, dan kita mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan kita ikhtiarkan. Sudah ditemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN, dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” lanjut Sri Mulyani.

Optimisme dalam Pemenuhan Target 3 Juta Rumah

Menkeu optimistis pemerintah dapat meningkatkan skala program ini agar target pembangunan 3 juta rumah bagi MBR dapat tercapai. Selain penyediaan rumah baru, pemerintah juga menyiapkan instrumen tambahan seperti program renovasi rumah serta bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Semua ini sudah termasuk dalam APBN dan akan terus dievaluasi. Jika diperlukan, skalanya bisa ditingkatkan agar target yang diharapkan dapat terpenuhi. Kami saat ini sedang membahas bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di bawah Kementerian BUMN. Harapannya, kebijakan ini bisa memberikan dukungan baik bagi penyedia rumah maupun bagi masyarakat yang membutuhkan hunian,” tutup Sri Mulyani.

Artikel Target Pembangunan 3 Juta Rumah: Sri Mulyani Ungkap Strategi Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.