Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penguatan ekosistem industri halal menjadi bagian penting dalam transformasi industri nasional menuju sektor manufaktur yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Penguatan industri halal tidak hanya menjawab kebutuhan pasar domestik yang besar, tetapi juga membuka peluang ekspor yang semakin luas,” kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5).

Menurut Agus, kewajiban sertifikasi halal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.

Ia menjelaskan, produk halal tidak hanya memenuhi ketentuan syariat Islam dan kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga mencerminkan standar keamanan, kebersihan, kesehatan, serta kualitas produk yang diakui secara global.

“Dengan demikian, IKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal dapat semakin meningkatkan jaminan mutu yang sangat berguna di pasar internasional,” ujar Agus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menuturkan sertifikasi halal pada barang gunaan memiliki peran penting karena produk tableware bersentuhan langsung dengan makanan sehingga status kehalalannya perlu dipastikan demi memberikan rasa aman bagi konsumen.

Selain itu, sertifikasi halal juga dinilai mampu menjadi pintu masuk untuk memperluas penetrasi pasar ekspor, khususnya ke negara-negara Timur Tengah dan kawasan ASEAN.

“Alat makan dan juga barang gunaan halal lainnya yang tersertifikasi halal berpotensi memberikan kontribusi positif pada kinerja ekspor, terutama pada negara-negara yang mayoritas beragama Islam,” tutur Reni.

Reni mengungkapkan, nilai ekspor produk alat makan keramik Indonesia sepanjang 2025 mencapai USD12,68 juta dengan pasar utama meliputi Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Belanda, dan Tiongkok.

Meski demikian, peluang ekspansi ke pasar negara-negara muslim dinilai masih sangat besar untuk terus dikembangkan. Pada periode yang sama, nilai ekspor alat makan keramik ke Uni Emirat Arab tercatat sebesar USD254 ribu, Arab Saudi USD223 ribu, Malaysia USD108 ribu, dan Brunei Darussalam USD17 ribu.

“Capaian ini menunjukkan bahwa produk alat makan keramik Indonesia memiliki daya saing yang baik di pasar global. Meski demikian, peluang di pasar halal dunia masih sangat terbuka lebar, khususnya di negara-negara mayoritas muslim. Oleh karena itu, dengan kewajiban sertifikasi halal, diharapkan kinerja ekspor alat makan produksi IKM lokal makin meningkat,” jelas Reni.

Artikel Alat Makan Keramik Tembus Jutaan Dolar, Sertifikasi Halal Jadi Kunci pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan program pembinaan IKM, khususnya di wilayah Jawa Barat, termasuk program pembinaan IKM manufaktur di Citeureup, Bogor. Tujuannya adalah mendorong IKM agar semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu naik kelas.

Sebanyak 28 IKM berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan pendampingan, seperti Pelatihan Mentalitas Dasar, Manajemen 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), Perhitungan Biaya Produksi (Cost Calculation), Pelatihan Pengukuran, serta program lainnya yang mendukung peningkatan kompetensi IKM

Untuk memperkuat pembinaan, dengan dukungan Kementerian Perindustrian RI, mendirikan cabang Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) di Bandung. LPB Bandung akan menyediakan layanan pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran, dan akses pembiayaan bagi IKM di sektor manufaktur, kerajinan, dan kuliner.

LPB Bandung resmi diluncurkan pada 20 Desember 2024 oleh Ketua Pengurus YDBA, Rahmat Samulo, dan Kepala Dinas Perindag Jabar, Noneng Komara Nengsih, Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh, seperti:

• Sekretaris Pengurus YDBA, Ema P. Prasetio,
• Bendahara Pengurus YDBA, Agung K. Sampurno,
• Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin, Dini Hanggandari
• Kepala UPTD Industri Logam Dinas Perindag Jabar, Pahala Hatigoran Marbun,
• Quality Assurance Head PT Astra Honda Motor, Setyo Budi Anang Yuliarto.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan  kerja sama terkait pembinaan IKM di Bandung antara YDBA dan Dinas Perindag Jabar. Selain itu, dilakukan juga perjanjian kerja sama antara YDBA, perusahaan tier 1 PT Astra Honda Motor, dan IKM binaan untuk memperkuat rantai pasok. Sebanyak 8 IKM dipercaya untuk memasok produk mereka kepada 6 perusahaan tier 1 PT Astra Honda Motor.

Rahmat Samulo berharap LPB Bandung dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi IKM, terutama dalam memenuhi standar kualitas, biaya, dan waktu pengiriman (QCD). Ia juga mendorong perubahan pola pikir IKM agar lebih inovatif, berbagi pengalaman, serta berkomitmen untuk berkembang bersama.

Noneng Komara Nengsih menyebutkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi Kemitraan Industri Terintegrasi (MITIGASI) untuk meningkatkan kompetensi IKM di Jawa Barat. Ia optimis, IKM di LIK UPTD Logam dapat menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar dan mendukung inisiatif “Jabar Menyala.”

Acara peresmian LPB Bandung ditutup dengan diskusi bertema #IKMBandungSiapBeraksi. Diskusi ini menghadirkan Rahmat Samulo, Setyo Budi Anang Yuliarto, Pahala Hatigoran Marbun, serta Muhamad Khaelani, pemilik CV Grand Manufacturing Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, Khaelani mengungkapkan bahwa program pembinaan telah membuka wawasan IKM untuk lebih fokus pada kualitas, biaya, dan waktu pengiriman. Ia juga berharap LPB Bandung mampu menciptakan pola pikir yang kolaboratif dan mendorong kemajuan bersama bagi IKM di Bandung.

Dengan adanya LPB Bandung, diharapkan kontribusi IKM terhadap perekonomian nasional semakin meningkat, sekaligus memperkuat lokalisasi di berbagai sektor industri.

Artikel Perkuat Rantai Pasok Industri Otomotif, IKM Bandung Naik Kelas pertama kali tampil pada Katafoto.id.