Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG nasional saat ini masih didominasi impor, sehingga diperlukan terobosan untuk memperkuat kemandirian energi.

“Konsumsi LPG kita 8,6 juta ton per tahun. dari 8,6 juta itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta yang produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan terhadap LPG tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu. Karena itu, pemerintah kini tengah mengkaji berbagai opsi energi alternatif guna menekan impor.

Selain memperkuat industri LPG domestik, pemerintah juga menghadapi keterbatasan bahan baku, khususnya komponen C3 dan C4 yang produksinya masih terbatas di dalam negeri.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Di sisi lain, opsi pemanfaatan CNG juga tengah dipertimbangkan secara serius.

Menurut Bahlil, CNG berasal dari gas alam, khususnya komponen C1 dan C2, yang dipadatkan dengan tekanan tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, tetapi dia dari gas cair C1, C2 dan itu industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG sebenarnya sudah mulai diterapkan secara terbatas, terutama di sektor hotel dan restoran, serta didukung oleh keberadaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Saat ini, proyek DME masih berada pada tahap awal pembangunan. Sementara itu, CNG dinilai memiliki potensi besar karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri.

“Itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba, kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” tegas Bahlil.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi energi alternatif, termasuk CNG, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Artikel CNG Jadi Solusi Baru, Pemerintah Ingin Lepas dari Ketergantungan LPG pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kunjungan tersebut, Bahlil mengunjungi salah satu penghuni rusun dan bahkan turut menggoreng telur menggunakan jargas. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan jargas menjadi strategi utama pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

“Pemerintah akan terus memperluas program jargas ini guna menekan impor LPG. Selain itu, ada pula substitusi LPG ke Dimethyl Ether (DME),” ungkapnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Bahlil menjelaskan bahwa pemanfaatan jargas di Indonesia masih tergolong rendah, meskipun penggunaannya lebih hemat hingga 40% dibandingkan LPG. Saat ini, jargas baru tersedia di 86 kota/kabupaten, sementara di Jawa Timur, pemanfaatannya baru mencapai sekitar 6% dari total potensi pasar.

Berdasarkan Neraca Gas Indonesia 2022-2030, rata-rata pasokan gas bumi nasional mencapai 15.087 mmscfd, sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 11.615 mmscfd. Dengan kelebihan pasokan tersebut, potensi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga masih sangat besar.

Pemerintah terus berupaya memperluas jaringan gas dengan mengintegrasikan pipa gas dari Sumatera hingga Jawa. Proyek pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) dan Duri-Sei Mangkei (Dusem) menjadi langkah strategis untuk menyalurkan gas dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan WK Andaman. Gas tersebut nantinya akan dialirkan ke industri maupun langsung ke rumah tangga melalui jargas.

Setelah proyek ini rampung, sekitar 300 ribu rumah tangga di sepanjang jalur pipa Cisem dan 600 ribu di wilayah Dusem diperkirakan akan mendapatkan sambungan jargas. Pemerintah menargetkan pengembangan jargas hingga 5,5 juta sambungan pada 2030. Dengan pencapaian ini, impor LPG diprediksi berkurang hingga 550 kilotons per annum (ktpa), yang dapat menghemat subsidi LPG sebesar Rp5,6 triliun per tahun.

Hingga 2024, total sambungan jargas rumah tangga yang telah terpasang mencapai 703 ribu unit melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 240 ribu sambungan dari sumber non-APBN.

Artikel Penggunaan Jargas Ditingkatkan, Pemerintah Targetkan 5,5 Juta Sambungan pertama kali tampil pada Katafoto.id.