Menurut Wamenperin Faisol Riza, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri dirgantara untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat rantai pasok. Oleh karena itu, ia mendorong Boeing untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, termasuk pemberian lisensi untuk Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat terbang dan pembangunan pusat pelatihan penerbangan di Indonesia.

“Salah satu yang potensial adalah MRO ini. Indonesia punya GMF AeroAsia dan Batam AeroTechnic yang membutuhkan peningkatan kapabilitas untuk mengembangkan ekosistem industrinya. Sehingga Boeing dapat mendukung dengan memberikan lisensi ke MRO kami,” ujar Faisol dikutip dalam keterangan terttulis.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan akan pusat pelatihan penerbangan di Indonesia semakin mendesak, seperti yang telah dilakukan Boeing di India.

“Untuk lokasi, kawasan industri di Batam dan Bintan bisa menjadi opsi karena cukup strategis,” tambahnya.

Saat ini, industri MRO Indonesia melalui GMF AeroAsia dan Batam AeroTechnic telah menunjukkan kemampuan bersaing di sektor perawatan pesawat. Namun demikian, sebagian besar pesawat komersial masih menjalani perawatan di luar negeri, karena keterbatasan komponen yang tersedia.

“Karena itu, guna meningkatkan kapabilitas industri MRO, kami menilai perlu adanya tindak lanjut dengan melakukan kerja sama antara Kemenperin dan Boeing dalam bentuk MoU,” jelas Faisol.

Ia berharap MoU tersebut tidak hanya memperluas kolaborasi, tetapi juga mencakup transfer pengetahuan, program magang, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas komponen serta sumber daya manusia di sektor MRO.

“Di sektor MRO, memang isunya beberapa komponen dan suku cadang harus diimpor dari Amerika Serikat. Nah, apakah ini nantinya bisa diproduksi di Indonesia saja dengan melibatkan industri-industri dalam negeri,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta turut menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong Boeing untuk mendukung penerapan bahan bakar ramah lingkungan demi mengurangi emisi karbon dalam industri penerbangan. Peralihan dari bahan bakar fosil ke energi hijau untuk pesawat masih menjadi tantangan besar saat ini.

“Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi udara, dan butuh support Boeing untuk mewujudkan komitmen ini,” ujar Setia.

Sementara itu, Presiden Boeing Asia Tenggara, Penny Burtt, menyatakan komitmen perusahaan untuk memperkuat kolaborasi di sektor penerbangan komersial, didukung pengalaman lebih dari 75 tahun beroperasi di Indonesia.

“Kami melihat Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri penerbangan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus bermitra dengan perusahaan lokal guna meningkatkan kapasitas mereka dan menjadikan mereka bagian dari rantai pasok global Boeing,” ujar Penny.

Artikel Indonesia Gandeng Boeing untuk Dorong Produksi Komponen Pesawat Dalam Negeri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, mengatakan bahwa setelah DRRAA Thailand memesan 10 unit pesawat NC212i buatan PTDI untuk mendukung sektor pertanian, kini PTDI juga mendapatkan respons positif dari dalam negeri terkait produk-produk unggulan.

Kunjungan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy dan rombongannya ke fasilitas produksi dan hanggar PTDI di Bandung menjadi salah satu wujud dukungan tersebut.

“Rombongan dari Kementerian PPN/Bappenas meninjau hanggar Final Assembly Line yang berisi pesawat CN235-220 Flying Test Bed (FTB) serta fuselage NC212i yang tengah diselesaikan untuk TNI AU. Kunjungan dilanjutkan ke hanggar UAV MALE dan hanggar pesawat N219,” ungkap Gita Amperiawan, dikutip dari laman InfoPublik pada Jumat (15/11)

Menteri Bappenas mendukung PTDI untuk memperluas pasar dan mendorong Kementerian Pertanian memanfaatkan pesawat produksi PTDI dalam operasional sektor pertanian.

“Pak Menteri menyarankan agar Kementerian Pertanian mulai memanfaatkan pesawat PTDI guna mendukung kegiatan operasional sektor pertanian di Indonesia. Kami sangat menghargai dukungan ini,” ujar Gita.

Pesawat N219 dirancang untuk meningkatkan konektivitas wilayah, terutama di daerah terpencil, sehingga diharapkan dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh nusantara.

Gita juga menambahkan bahwa PTDI telah mengamankan kontrak enam unit pesawat N219 untuk Kementerian Pertahanan RI/TNI AD, serta lima unit dari Setdco Group untuk Pemerintah Republik Demokratik Kongo. PTDI juga berhasil memperoleh komitmen pembelian dua unit pesawat N219 dari PT Indo Aviasi Perkasa pada Bali International Airshow, September 2024.

PTDI saat sedang mengembangkan varian pesawat N219 amphibious, yang dirancang untuk mampu mendarat di perairan terbuka. Pesawat ini akan dilengkapi dengan float atau pengapung berbahan komposit sebagai pengganti roda, yang memungkinkannya untuk mendarat di air.

Pengembangan pesawat N219 amphibious ini merupakan bagian dari inisiatif strategis Bappenas dan menjadi salah satu proyek unggulan dalam Transformasi Ekonomi Indonesia melalui pengembangan industri dalam negeri. Program ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan Indonesia, sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Gita menegaskan bahwa PTDI berkomitmen penuh untuk mengembangkan pesawat N219 amphibious, dengan mengalokasikan waktu kerja, fasilitas produksi, dan pengujian laboratorium guna memastikan kualitas dan kemampuan pesawat ini.

“Dengan dukungan dari Bappenas, program ini diharapkan menjadi simbol kemandirian industri pertahanan Indonesia,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara Kemenperin, Bappenas, dan PTDI, program pengembangan pesawat N219 amphibious diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam menciptakan produk kedirgantaraan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan memperkuat kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Artikel Pengembangan Pesawat N219 Amphibious PTDI, Dukung Konektivitas dan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.