Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi antara BPJPH dan Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), yang membahas kesiapan pelaku usaha menghadapi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026. Pertemuan ini menyoroti pentingnya langkah strategis agar industri kosmetik mampu memenuhi kewajiban sertifikasi tepat waktu.

Melalui sinergi antara BPJPH dan pelaku industri, diharapkan proses edukasi, pendampingan, serta percepatan sertifikasi halal dapat berjalan lebih optimal di seluruh ekosistem usaha.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasok, termasuk sektor logistik.

“Untuk industri logistik, tidak ada tawar-menawar lagi. Tahun 2026 menjadi titik wajib bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal,” ujar Haikal dikutip dari laman liputan6, Sabtu (18/4).

Ia menjelaskan, konsep halal kini telah berkembang menjadi standar komprehensif yang mencakup proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi. Karena itu, sektor logistik memegang peran penting dalam menjaga kehalalan produk.

Haikal juga menilai sertifikasi halal dapat menjadi instrumen strategis untuk melindungi pelaku usaha, terutama UMKM, dari gempuran produk impor yang belum tentu memenuhi standar halal.

“Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan pada titik-titik kritis dalam proses logistik. Pelaku usaha diwajibkan menerapkan pemisahan ketat antara produk halal dan non-halal guna menjaga integritas kehalalan.

“Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik,” jelasnya.

BPJPH memastikan bahwa implementasi kebijakan Wajib Halal 2026 akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga dapat berjalan efektif sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Artikel Kosmetik dan Logistik Wajib Halal, Siapkah Pelaku Usaha? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Konferensi yang diadakan di Jakarta pada Kamis (13/2) ini mengusung tema Empowering Beauty with Inclusive Solution – Become an Intelligent Leader with Science-Based and Data-Driven Insight from Us.

Direktur PT Cosmax Indonesia, Cheong Min Kyoung mengatakan bahwa Tahun ini, kami memilih tema yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku industri kecantikan melalui solusi yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan, dan didukung oleh analisis data.

Tema tersebut mencerminkan tujuan utama konferensi, yaitu menyajikan wawasan terbaru mengenai tren kecantikan global dan lokal. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memberikan panduan teknologi berbasis data guna memahami perilaku konsumen, membahas perkembangan tren kemasan kosmetik, serta strategi efektif untuk bersaing di pasar e-commerce.

Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar yang menhadiri pada acara tersebut mengatakan menyoroti pesatnya pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia. Hingga Desember 2024, tercatat sebanyak 1.292 industri kosmetik beroperasi di Indonesia.

“Data ini mencerminkan besarnya potensi pasar kosmetik di Indonesia dan menunjukkan bahwa peluang bisnis di sektor ini masih sangat terbuka,” ungkapnya.

Menanggapi dinamika industri yang semakin kompetitif dan perubahan preferensi konsumen, Taruna Ikrar menegaskan bahwa inovasi menjadi faktor utama dalam mempertahankan daya saing. “Inovasi dapat diterapkan di berbagai aspek industri kosmetik, mulai dari formulasi produk, teknologi, desain kemasan, hingga strategi pemasaran,” jelasnya.

Dari sisi pemasaran, inovasi dapat diwujudkan melalui promosi kreatif yang tetap sesuai dengan regulasi. Beberapa contoh strategi inovatif meliputi kolaborasi dengan influencer, pemanfaatan teknologi augmented reality (AR) dan fitur virtual try-on untuk meningkatkan pengalaman konsumen.

Sementara itu, dari aspek teknologi, industri kosmetik dapat mengadopsi berbagai kemajuan teknologi dalam pengembangan produknya. Contohnya, penggunaan nanoteknologi dalam formulasi kosmetik, otomatisasi dalam proses produksi, teknologi berbasis digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi produk.

Pada kesempatan tersebut, Taruna Ikrar juga menegaskan komitmen BPOM dalam mendukung percepatan hilirisasi produk kosmetik dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah produk lokal. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mempercepat proses kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk kosmetik. Program ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas industri dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk kosmetik Indonesia di pasar global.

Artikel Industri Kosmetik Indonesia Melesat, BPOM Dorong Inovasi Berbasis Teknologi pertama kali tampil pada Katafoto.id.