Purbaya menegaskan pemerintah tidak hanya memperhatikan perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, tetapi juga sektor-sektor lain yang sedang berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Saya akan mempelajari. Saya juga akan mendorong lagi pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih cepat, tetapi kalau masalah perusahaan jatuh-bangun, selalu ada. Yang saya akan lihat adalah dampak net-nya seperti apa,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5).

Ia menilai kondisi satu perusahaan tidak dapat dijadikan tolok ukur keseluruhan ekonomi nasional. Pemerintah, lanjut dia, perlu melihat dampak bersih dari dinamika industri, termasuk munculnya perusahaan baru.

“Lima jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda kan enggak melihat perusahaan yang baru, tahu enggak jumlahnya berapa? Jadi, kita harus lihat itu untuk lebih balance-nya,” ujarnya.

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menjadi indikator bahwa perekonomian nasional masih solid. Pertumbuhan tersebut, menurut dia, seharusnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

“Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang menghadapi tekanan. Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi secara lebih rinci terhadap setiap kasus yang muncul.

“Secara agregat masih bagus. Kalau satu perusahaannya saya enggak tahu, saya mesti lihat case by case,” katanya.

Menurut Purbaya, perlambatan di satu sektor dapat diimbangi dengan pertumbuhan di sektor lain. Pemerintah pun akan terus memantau kondisi ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

“Namun kalau secara agregat masih bagus. Artinya kalau itu yang jatuh, maksudnya ada tempat lain yang tumbuh,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah memastikan stimulus, likuiditas, dan dukungan kebijakan bagi sektor riil tetap tersedia. Selain itu, perbaikan iklim usaha juga terus dilakukan.

“Saya perhatikan apakah itu berjalan atau enggak, tetapi kan yang saya pastikan adalah stimulus di ekonomi cukup, likuiditas ekonomi cukup, dorongan pemerintah ke perekonomian cukup, dan kita perbaiki terus kondisi bisnis di sini,” kata Purbaya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah industri tekstil yang masih menghadapi kendala akses pembiayaan. Purbaya mengatakan sektor tersebut kerap dipandang sebagai sunset industry sehingga mengalami kesulitan memperoleh kredit perbankan.

“Dia susah sekali dapat pinjaman ke bank, makanya saya tadi pakai LPEI, kita sudah ketemu dengan perusahaan tekstil atau asosiasi itu, dan kita akan menjalankan dalam waktu enggak terlalu lama,” ujarnya.

Pemerintah juga berencana memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna memperkuat akses pembiayaan bagi industri tekstil dan furnitur dengan biaya yang lebih kompetitif.

Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus lain, termasuk insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026. Program tersebut mencakup 200.000 unit kendaraan listrik, terdiri atas 100.000 motor listrik dan 100.000 mobil listrik.

Artikel Ramai Isu PHK, Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia Masih Solid pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Alhamdulillah, industri manufaktur kita kembali bangkit setelah mengalami kontraksi selama lima bulan berturut-turut sejak Juli 2024. Laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Desember 2024 dari Kementerian Perindustrian juga menunjukkan IKI tetap berada di zona ekspansi sebesar 52,93,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Kamis (2/1).

Febri menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global, sektor manufaktur Indonesia tetap menunjukkan ketangguhannya.

“PMI manufaktur yang kembali ekspansif ini menjadi bukti kepercayaan dan optimisme tinggi dari pelaku industri. Faktor ini didukung oleh kenaikan volume produksi dan pesanan baru,” tambahnya.

Selain itu, peningkatan permintaan pada bulan Desember juga didorong oleh strategi pedagang yang membeli barang dalam jumlah lebih banyak sebelum penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada Januari. “Mereka memanfaatkan PPN 11 persen untuk menyimpan stok dan menjualnya tahun depan, sehingga mendapatkan keuntungan sekitar 1 persen,” jelasnya.

Menurut Febri, sektor manufaktur di Indonesia tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki struktur yang kuat, memungkinkan produktivitas berjalan lancar dari hulu ke hilir.

“Tanpa regulasi yang tepat saja, sektor ini sudah mampu berkembang. Dengan dukungan kebijakan seperti pengendalian impor, manufaktur kita berpotensi tumbuh lebih pesat,” lanjutnya.

PMI manufaktur Indonesia pada Desember 2024 bahkan melampaui beberapa negara besar seperti RRT (50,5), Rusia (50,8), dan Myanmar (50,4), serta menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan Jerman (42,5), Inggris (47,3), dan Amerika Serikat (48,3). PMI manufaktur di banyak negara lainnya masih berada di zona kontraksi.

Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, menyatakan bahwa perekonomian manufaktur Indonesia mengakhiri tahun 2024 dengan catatan positif. “Ekspansi untuk pertama kalinya sejak pertengahan tahun ini menunjukkan peningkatan penjualan dan output. Harapan besar ada pada kelanjutan tren positif ini di masa mendatang,” ujarnya.

Paul menambahkan bahwa banyak perusahaan optimis terhadap peningkatan produksi pada tahun depan. Kondisi makroekonomi yang stabil dan daya beli konsumen yang membaik menjadi pendorong utama. “Hal ini juga berkontribusi pada kenaikan lapangan kerja dan aktivitas pembelian,” imbuhnya.

Artikel Ekonomi Stabil, PMI Manufaktur Indonesia Lampaui Banyak Negara Besar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pada November 2024, IKI mencatat nilai 52,95, meningkat 0,20 poin dibandingkan Oktober 2024 dan 0,52 poin dibandingkan November 2023. Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, ekspansi ini ditopang oleh pertumbuhan di 21 subsektor yang menyumbang 99,3% terhadap PDB Industri Manufaktur Nonmigas pada Triwulan II 2024.

Faktor pendukung kenaikan ini adalah peningkatan indeks pesanan baru sebesar 2,58 poin menjadi 54,2. Namun, indeks produksi justru mengalami kontraksi 2,84 poin ke angka 49,72, akibat kenaikan harga bahan baku impor yang disebabkan oleh penguatan nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah.

Pertumbuhan sektor industri manufaktur domestik juga didorong oleh program pemerintah, termasuk hilirisasi industri dan pemberian makanan bergizi gratis. Program-program ini menciptakan optimisme di kalangan pelaku industri, terutama yang berorientasi pada pasar domestik.

Adapun subsektor dengan ekspansi tertinggi adalah:

1. Industri Peralatan Listrik, didukung oleh proyek PLN dan pengadaan charger untuk kendaraan listrik.
2. Industri Minuman, terdorong oleh persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Natal-Tahun Baru.
3. Industri Pencetakan dan Media Reproduksi, dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan bahan kampanye Pilkada.

Namun, dua subsektor mengalami kontraksi:

• Industri Pengolahan Lainnya: Produk ekspornya, seperti perhiasan dan mainan, menghadapi penurunan permintaan dari negara tujuan akibat perlambatan ekonomi global.
• Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan: Penurunan terjadi karena efisiensi produksi di tengah ketidakpastian global.

Tim Analis IKI mencatat bahwa industri berorientasi domestik memiliki performa lebih baik dibandingkan yang berorientasi ekspor. IKI untuk pasar domestik mencapai 53,33, lebih tinggi dibandingkan pasar ekspor yang berada di angka 52,39.

Namun, sektor domestik tidak luput dari tantangan. Industri Pengolahan Tembakau mengalami kontraksi akibat meningkatnya konsumsi rokok ilegal, yang berdampak pada penurunan permintaan produk resmi.

Febri mencatat bahwa ketegangan geopolitik dan pemilihan presiden di Amerika Serikat memberikan tekanan tambahan pada industri dalam negeri. Produsen menahan produksi sembari menunggu kebijakan ekonomi global yang lebih stabil.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Kemenperin mendorong kebijakan pro-industri, seperti pembatasan produk impor, untuk melindungi pasar domestik dan memperkuat industri nasional.

“Langkah ini diperlukan agar pelaku industri tetap optimis menghadapi tantangan global dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Febri dikutip dari keterangan tertulis Kemenperin.

Meski menghadapi tantangan, optimisme pelaku industri tetap tinggi. Sebanyak 30,8% industri melaporkan kondisi bisnis yang membaik pada November 2024, dengan optimisme terhadap kondisi enam bulan ke depan juga mengalami peningkatan.

Artikel Indeks Kepercayaan Industri November 2024 Naik, Apa Penyebabnya? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Proposal ini diterima Kemenperin pada 19 November 2024 dan langsung menjadi bahan pembahasan internal. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan ada sejumlah aspek yang dipertimbangkan sebelum memberikan keputusan terkait investasi ini.

Febri menyoroti pentingnya menilai apakah nilai investasi USD100 juta tersebut berkeadilan dibandingkan dengan investasi Apple di negara lain seperti India, Vietnam, dan Thailand.

“Kami menilai, meski angka ini terdengar signifikan, perlu dilihat apakah setara dengan investasi Apple di negara-negara tetangga. Tidak cukup hanya melihat kenaikan 10 kali lipat dari sebelumnya, tetapi apakah ini proporsional bagi Indonesia,” ungkap Febri dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/11) dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Kemenperin juga mempertimbangkan dampak investasi ini terhadap produsen perangkat HKT (handphone, komputer, tablet) lain di Indonesia.

“Investasi ini harus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana visi pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk menciptakan lapangan kerja yang signifikan,” jelasnya.

Kemenperin mencatat bahwa Apple masih memiliki komitmen investasi dari periode 2020-2023 senilai Rp271 miliar yang belum direalisasikan. Hal ini menjadi alasan Kemenperin belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin impor untuk iPhone 16 series.

“Kami berharap Apple memenuhi kewajibannya sesuai regulasi sebelum melangkah ke komitmen baru,” tegas Febri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengharapkan agar investasi baru Apple dapat mendorong kolaborasi dengan industri dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan industri lokal ke dalam Global Value Chain (GVC) Apple, yang berpotensi memperkuat sektor manufaktur dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Dalam kaitannya dengan investasi Apple, Kemenperin berencana merevisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan struktur industri HKT yang telah berubah dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami berharap revisi ini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan memberikan kerangka investasi yang lebih optimal,” pungkas Febri.

Melalui pembahasan yang matang, Kemenperin berupaya memastikan investasi Apple tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memberi dampak nyata bagi pembangunan industri nasional.

Artikel Kemenperin Dalami Proposal Investasi Baru Apple Senilai Rp1,58 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.