Pemerintah daerah menilai adanya kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan bantuan sebagai tantangan utama dalam penanganan rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.

“Kurang lebih ada sekitar 4.000 lebih rumah tangga yang belum memiliki rumah layak,” kata Vera saat meninjau kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Boneoge, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan, dari total 200 unit BSPS yang dialokasikan, sebanyak 53 unit diprioritaskan untuk Kelurahan Boneoge yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

“Kami juga kaget karena yang tersedia hanya sekitar 200 unit, sementara kebutuhan jauh lebih besar,” ujarnya.

Vera menambahkan, peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) sangat penting dalam memastikan pembangunan maupun rehabilitasi rumah berjalan sesuai standar.

“Mereka bertugas memastikan kualitas pembangunan maupun rehabilitasi rumah sesuai standar kelayakan, keamanan, dan kesehatan,” jelasnya.

Selain fokus pada perbaikan fisik hunian, pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat penerima bantuan agar menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

“Kalau rumah sudah bagus, jangan lagi kumuh. Jaga kebersihan, jangan menjemur pakaian sembarangan, dan tidak membuang sampah sembarangan,” ungkapnya.

Program BSPS sendiri merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki taraf hidup warga secara bertahap dan berkelanjutan.

Artikel Bupati Donggala Kaget, 4.000 Rumah Tidak Layak Huni tapi Bantuan hanya 200 Unit pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan konsep transit-oriented development (TOD) yang modern dan berkelanjutan guna mendukung sistem transportasi Jakarta agar lebih terintegrasi.

“Kami ingin memiliki perbandingan efektivitas MRT di berbagai kota dunia. Shenzhen menjadi rujukan karena efisiensi pelayanan dan operasionalnya,” ujar Pramono dalam siaran pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (23/4).

Pemprov DKI menjadikan Shenzhen sebagai contoh karena keberhasilannya mengangkut hingga 13 juta penumpang per hari dengan jaringan sepanjang sekitar 635 kilometer. Angka tersebut jauh melampaui capaian MRT Jakarta yang saat ini melayani sekitar 128 ribu penumpang per hari.

Menurut Pramono, kondisi ini menjadi pembelajaran penting untuk mempercepat pengembangan MRT sekaligus kawasan TOD di Jakarta.

“Ini menjadi urgensi, karena mobilitas keluar-masuk Jakarta mencapai sekitar 4 juta orang per hari. MRT harus dikembangkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan sekaligus mendukung integrasi kawasan aglomerasi,” jelasnya.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menyebut kerja sama ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan sistem TOD. Pengalaman Shenzhen dinilai dapat menjadi referensi dalam membangun operasional perkeretaapian yang terintegrasi.

“MoU ini menjadi langkah untuk menuntaskan persoalan kota modern sekaligus mengunci pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Tuhiyat.

Sementara itu, Deputy Party Secretary and General Manager Shenzhen Metro Group Co., Ltd., Huang Liping, menilai langkah Jakarta sudah tepat dengan menjadikan TOD sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan.

“Pengalaman kami menunjukkan, ketika perencanaan metro dilakukan sejak awal, hal itu tidak hanya menggerakkan manusia, tetapi juga membentuk ekonomi, ruang kota, dan nilai properti,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak turut menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara MRT Jakarta dan Shenzhen Metro Group terkait pengembangan kawasan TOD serta sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi.

Artikel Shenzhen Jadi Acuan, Transportasi Jakarta Siap Naik Level pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian dua bendungan tersebut menjadi prioritas utama guna menekan risiko banjir yang kerap terjadi dan menimbulkan kerugian besar.

“Saya berharap bisa selesai paling tidak 2027–2028. Dengan mata kepala, saya sendiri melihat kalau itu tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi,” ujar Dody dikutip dalam keterangan tertulis Kemen PU pada Rabu (15/4).

Dalam tujuh tahun terakhir, kerugian akibat banjir di wilayah Citarum Hilir mencapai sekitar Rp5,6 triliun atau rata-rata Rp800 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang yang bersifat struktural untuk mengurangi risiko banjir berulang.

Penyelesaian Bendungan Cijurey dan Cibeet diproyeksikan mampu menekan banjir hingga 80 persen untuk periode ulang lima tahunan, serta mengurangi potensi kerugian hingga Rp16 triliun dalam kurun waktu 25 tahun.

Dilansir dari lamanBendungan Cijurey yang berada di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas tampung sekitar 14,37 juta meter kubik, dengan tinggi 78 meter dan panjang 614 meter. Bendungan ini diperkirakan mampu mereduksi banjir sebesar 59,33 persen atau setara 172,94 meter kubik per detik, serta mendukung irigasi seluas 2.047 hektare di wilayah Kecamatan Cariu, Sukamakmur, dan Tanjungsari.

Hingga 10 April 2026, progres fisik pembangunan Bendungan Cijurey telah mencapai 37,20 persen dengan realisasi keuangan sebesar 32,84 persen.

Sementara itu, Bendungan Cibeet dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir DAS Citarum Hilir yang terintegrasi bersama Bendungan Cijurey dan Bendungan Cipamingkis. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sekitar 83,28 juta meter kubik dan diproyeksikan mampu mengurangi banjir pada area terdampak seluas 5.822 hektare atau setara penurunan debit banjir sebesar 297,97 meter kubik per detik.

Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, Bendungan Cibeet juga mendukung ketahanan air, energi, dan pangan melalui layanan Daerah Irigasi Tarum Barat seluas 7.800 hektare serta pengembangan irigasi baru sekitar 1.036,97 hektare di wilayah Jawa Barat.

Namun demikian, pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi kendala dalam pembebasan lahan. Hingga April 2026, realisasi pembebasan lahan baru mencapai sekitar 7,9 persen dari total kebutuhan 1.700,26 hektare.

Kementerian PU terus mendorong percepatan penyelesaian kedua proyek tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan pembebasan lahan, serta optimalisasi pekerjaan konstruksi di lapangan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi menghadirkan solusi komprehensif dalam mengatasi persoalan banjir di kawasan Karawang dan Bekasi.

Artikel Kementerian PU Ngebut, Bendungan Cijurey dan Cibeet Jadi Kunci Atasi Banjir pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pengiriman ini merupakan tahap awal dari total rencana ekspor sebesar 90.000 MT klinker ke negara tersebut sepanjang tahun 2026.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, mengatakan bahwa selain memperkuat pasar domestik, perusahaan juga terus mengoptimalkan peluang di pasar regional dan global. Menurutnya, ekspansi ke Mauritania menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan SIG di pasar internasional, khususnya di kawasan Afrika yang tengah berkembang pesat.

“Benua Afrika yang memiliki prospek pertumbuhan infrastruktur yang tinggi. Memenuhi standar internasional, SIG optimis dapat terus meningkatkan daya saing di pasar global,” kata Vita Mahreyni.

Mauritania dinilai sebagai pasar yang menjanjikan, mengingat tingginya kebutuhan material konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sementara kapasitas produksi klinker dalam negeri masih terbatas.

Vita juga menegaskan bahwa ekspansi ini mencerminkan komitmen SIG dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berdampak pada kinerja penjualan perusahaan. Pada 2025, SIG mencatatkan penjualan regional sebesar 7,95 juta ton, meningkat 14,3% secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 6,96 juta ton.

“SIG memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung pembangunan regional melalui ketersediaan pasokan bahan bangunan dan keandalan distribusi. Karena itu, ke depannya SIG akan terus memperluas jaringan ekspor ke berbagai kawasan potensial lainnya. Kami berharap, inisiatif ini sekaligus semakin memperkuat langkah SIG menjadi perusahaan bahan bangunan terbesar di regional,” ujar Vita Mahreyni.

Artikel SIG Bidik Afrika, Ekspor Perdana Klinker ke Mauritania pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Sampai tahun 2026, tercatat sebanyak 10.656 rumah di Kota Tangerang telah berhasil diperbaiki melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, menyampaikan bahwa ribuan pengajuan perbaikan berasal dari berbagai aspirasi masyarakat, sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

“Kami melibatkan berbagai unsur di wilayah sehingga target pembangunan dapat diprioritaskan, termasuk bagi warga terdampak cuaca ekstrem. Perbaikan terhadap target 1.000 rumah dilakukan secara bertahap,” ujar Maryono saat membuka Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan RTLH 2026, Kamis (9/4).

Selain pembangunan fisik, Pemkot Tangerang juga memberikan kemudahan dari sisi administrasi berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi penerima manfaat. Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terlibat sebagai pelaksana turut mendapat dukungan berupa pelatihan serta perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemerintah hadir melalui kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG untuk meringankan beban masyarakat. Tidak hanya pemilik rumah yang merasakan manfaat, tetapi juga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan,” tambahnya.

Maryono berharap program perbaikan RTLH ini dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, serta menghasilkan hunian yang layak, sehingga mampu menekan kawasan kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan profesional, karena yang kita bangun adalah keamanan dan keselamatan jiwa warga,” pungkasnya.

Artikel Pemkot Tangerang Gaspol, 100 RTLH Prioritas Segera Diperbaiki pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, mengungkapkan bahwa kawasan Batang Barat kini mulai dilirik sebagai wilayah strategis pengembangan sektor maritim. Bahkan, sejumlah pakar termasuk purnawirawan Jenderal Angkatan Laut telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi tersebut.

“Rencana besar ini bukan sekadar membangun galangan, melainkan mengintegrasikannya dengan infrastruktur strategis lainnya. Galangan kapal ini nantinya diproyeksikan memiliki kapasitas produksi yang mumpuni untuk mendukung kebutuhan nelayan dan industri skala besar,” katanya saat ditemui di Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Rabu (8/4).

Ia menambahkan, galangan kapal tersebut berpotensi menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa, dengan kemampuan memproduksi kapal berkapasitas hingga 30 GT sampai 50 GT. Pengembangannya pun direncanakan terintegrasi dengan proyek tanggul laut yang akan dibangun.

“Terkait keterkaitannya dengan rencana pembangunan dermaga atau pelabuhan yang sempat dibahas bersama Zulkifli Hasan (Zulhas), pemerintah daerah mengaku masih melakukan kajian mendalam agar pembangunan tidak terkesan parsial. Belum tahu, makanya ini nanti lagi kita integrasikan karena nanti jangan sampai sepotong-sepotong,” jelasnya.

Selain pengembangan industri galangan kapal, Pemerintah Kabupaten Batang juga tengah mendorong konsep multifungsi untuk proyek Giant Sea Wall. Tanggul laut tersebut tidak hanya dirancang sebagai pelindung dari abrasi dan rob, tetapi juga direncanakan berfungsi sebagai jalur lingkar untuk mengurai kemacetan lalu lintas.

Faiz menyebutkan, panjang tanggul diperkirakan mencapai 5 hingga 10 kilometer, dengan prioritas pembangunan di wilayah Batang Barat.

“Saya sudah usulkan supaya GSW ini sekaligus juga berfungsi sebagai jalur lingkar. Nah, tetapi apakah nanti bisa diakomodir atau tidak, ini masih proses diskusi kami,” ujar dia.

Rencana ini dinilai memiliki dampak strategis bagi masyarakat Batang. Selain membuka peluang ekonomi baru melalui industri perkapalan dan menyerap tenaga kerja lokal, proyek tersebut juga diharapkan mampu mengurangi risiko banjir rob serta meningkatkan konektivitas antarwilayah pesisir di Jawa Tengah.

Artikel Galangan Kapal Terbesar di Jawa Segera Dibangun di Batang? pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Ia mengapresiasi kreativitas masyarakat tersebut, sekaligus menyampaikan permohonan maaf dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kondisi yang terjadi.

“Kami minta maaf untuk itu. Dan saya sampaikan kreativitas warga saya ucapkan terima kasih dan respect,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/3).

Pramono juga berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengaduan masyarakat melalui aplikasi JAKI. Menurutnya, masih terdapat sejumlah laporan warga yang belum ditindaklanjuti meskipun telah disampaikan berulang kali.

“Tadi kebetulan kami rapat tentang JAKI. Jadi di rapat JAKI itu memang ada beberapa laporan yang sudah berulang kali belum ditindaklanjuti, maka kami akan sempurnakan untuk itu,” ujarnya.

Meski mengapresiasi kepedulian warga terhadap keselamatan pengguna jalan, ia menegaskan bahwa fasilitas penyeberangan tetap harus mengikuti standar teknis yang berlaku, baik nasional maupun internasional.

“Kemarin menurut saya ini kan kreativitas yang positif, sehingga dengan demikian yang sekarang terjadi di lapangan kami sempurnakan lagi, kami kembalikan kepada aturan yang memang sudah diatur untuk zebra cross,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah merampungkan penataan dua fasilitas penyeberangan di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan. Dari total lima titik penyeberangan di koridor Pancoran menuju Tebet, dua di antaranya telah selesai dikerjakan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menyebutkan bahwa pengerjaan telah rampung di depan Universitas Sahid serta di seberang Sekolah Kinderfield arah Tebet.

Pekerjaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar keselamatan, sekaligus mempertimbangkan kondisi di lapangan. Ia menjelaskan, sebelumnya sejumlah marka penyeberangan tidak terlihat karena tertutup lapisan aspal akibat kegiatan pemeliharaan jalan dan peningkatan trotoar pada akhir 2025.

Artikel Viral! Warga Cat Zebra Cross Sendiri Gubernur DKI akan Benahi Sistem Aduan JAKI pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sekaligus menjaga ketahanan pangan melalui percepatan pemulihan aktivitas para petani.

Mengacu pada data resmi Satgas PRR per Sabtu (28/3), progres pembersihan lumpur di wilayah terdampak menunjukkan perkembangan signifikan. Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah dengan capaian paling cepat karena telah menuntaskan seluruh titik terdampak.

“Pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir dan longsor dapat kembali berfungsi normal,” tulis keterangan resmi Satgas PRR, Minggu (29/3).

Di Provinsi Aceh, yang memiliki jumlah lokasi terbanyak, dari total 476 titik, sebanyak 396 lokasi telah selesai dibersihkan, sementara 80 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Sementara itu di Sumatera Utara, dari 24 lokasi yang ditargetkan, 20 di antaranya telah rampung ditangani. Adapun Sumatera Barat mencatatkan penyelesaian 100 persen untuk 29 lokasi terdampak banjir dan longsor.

Selain fokus pada pembersihan infrastruktur, Satgas PRR juga mengarahkan perhatian pada pemulihan sektor pertanian. Total target rehabilitasi lahan sawah di tiga provinsi tersebut mencapai 42.702 hektare.

Dari jumlah tersebut, 991 hektare telah berhasil direhabilitasi, sementara 5.333 hektare lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Rinciannya, di Aceh dari target 31.464 hektare baru 42 hektare yang selesai dipulihkan. Di Sumatera Utara, dari target 7.336 hektare, sebanyak 170 hektare telah direhabilitasi. Sedangkan di Sumatera Barat, dari target 3.902 hektare, 779 hektare telah berhasil ditangani.

Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan lahan sawah menjadi prioritas utama dalam fase rekonstruksi ini, guna menjaga stabilitas pasokan beras nasional yang sempat terganggu akibat bencana.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pembersihan lumpur menjadi fokus utama percepatan pemulihan di wilayah terdampak.

“Lumpur ini menjadi problem yang paling utama di lowland (dataran rendah). Kita sudah mencatat tim ini merekap di mana saja titik-titiknya. Kita memiliki titiknya, jumlahnya lebih kurang 445 di tiga provinsi. Yang sudah diselesaikan di Sumatra total semuanya itu lebih kurang 84 persen, tinggal 16 persen lagi,” kata Tito dalam keterangan resmi, Rabu (25/3).

Artikel Satgas PRR Kebut Pemulihan, Sawah dan Infrastruktur Diperbaiki pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Melalui kegiatan Padat Karya Tunai ini yang dibayar per hari, warga terdampak bencana banjir dan longsor mendapat penghasilan dan lingkungannya menjadi bersih, jadi solusi ganda, percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat”, ujar Safrizal dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, program Padat Karya Tunai berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang mengatur pelaksanaannya mulai dari aspek administratif hingga teknis.

Menurut Safrizal, skema ini bukan pertama kali diterapkan di Aceh. Saat bencana tsunami 2004, kegiatan serupa pernah dijalankan dengan konsep cash for work yang melibatkan para penyintas gempa dan tsunami untuk membersihkan lumpur serta puing-puing. “Alhamdulillah kegiatan Padat Karya Tunai ini diadakan di belasan wilayah terdampak banjir dan longsor. Bekerjalah secara serius sehingga ada dampak hasilnya,” ajaknya.

Satgaswil PRR Aceh juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian PU dalam menghadirkan program tersebut. “Pogram itu dalam ikhtiar percepatan rehab rekon yang diarahkan untuk pembersihan dan fungsionalisasi jalan lingkungan, pembersihan drainase, penanganan persampahan dan limbah serta pekerjaan air bersih,” kata Kasatgaswil Aceh.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Wida Nurfaida, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 program Padat Karya Tunai di Aceh ditargetkan menyerap 20.394 tenaga kerja. Rinciannya meliputi sektor Sumber Daya Air sebanyak 18.345 orang, Bina Marga 451 orang, dan Cipta Karya 1.598 orang.

“Saat ini, kegiatan Padat Karya Tunai yang sedang berjalan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Aceh Tamiang,” jelas Wida, Senin (9/2/2026).

Wida menambahkan, pendaftaran peserta telah dibuka sejak 4 Februari 2026 untuk kegiatan Padat Karya Tunai Penanganan Infrastruktur Cipta Karya Pascabencana Sumatera. Lokasi pendaftaran tersebar di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan.

“Persyaratan pendaftaran antara lain mengutamakan warga setempat, pria, sehat jasmani dan rohani serta menyertakan KTP/KK atau Surat Keterangan Domisili dari Pak Keuchik/Reje/Datuk,” ungkapnya.

Artikel Infrastruktur Rusak, Pemerintah Gerakan 20 Ribu Warga Lewat Padat Karya pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Stasiun LRT Jakarta Fase 1B lintas Velodrome–Manggarai. Proyek ini menjadi bagian dari dukungan Jakpro terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjadikan Manggarai sebagai simpul transportasi terpadu yang mendukung mobilitas warga secara efisien.

Stasiun Manggarai LRT Jakarta dirancang terhubung langsung dengan sejumlah moda transportasi utama, seperti KRL Commuter Line, Kereta Api Bandara, serta layanan Transjakarta. Integrasi ini diharapkan dapat menghadirkan perpindahan antarmoda yang lebih praktis, cepat, dan nyaman bagi pengguna transportasi publik.

Direktur Teknik dan Pengembangan Jakpro, Dian Takdir, menyampaikan bahwa pengembangan kawasan Manggarai tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana transportasi, tetapi juga mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi, inklusif, serta berfokus pada peningkatan aktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Stasiun Manggarai LRT Jakarta diyakini akan memberikan manfaat langsung bagi warga di sekitarnya.

“Melalui integrasi antarmoda ini, kami berharap mobilitas masyarakat semakin mudah dan pada saat yang sama mampu mendorong peningkatan aktivitas serta nilai ekonomi warga Manggarai dan sekitarnya,” ujar Dian dikutip dari laman berita jakarta, Senin (9/2).

Dian juga mengungkapkan bahwa pada Desember 2025, Jakpro telah melakukan penjajakan kerja sama dengan PT Pasaraya Tosersajaya sebagai bagian dari pengembangan kawasan berbasis TOD. Saat ini, proses tersebut masih berada pada tahap awal, meliputi pemetaan potensi, penyusunan kajian, serta perumusan skema kolaborasi yang paling optimal.

“Sejalan dengan arah pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pengembangan Stasiun Manggarai LRT Jakarta menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang terkoneksi, berkelanjutan, dan inklusif, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” jelasnya.

Integrasi antarmoda tersebut diharapkan mampu mendorong pergerakan masyarakat sekaligus mengoptimalkan aktivitas ekonomi lokal.

“Akses yang semakin baik diyakini dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat nilai ekonomi kawasan Manggarai tanpa menghilangkan karakter sosial dan aktivitas warganya,” tandas Dian.

Selain mendukung mobilitas perkotaan, LRT Jakarta yang beroperasi menggunakan tenaga listrik juga berkontribusi terhadap agenda pengurangan emisi karbon di wilayah perkotaan.

Secara kumulatif, pengoperasian LRT Jakarta Fase 1A dan 1B diproyeksikan mampu menekan emisi hingga 2.927.250 ton CO2e, seiring berkurangnya emisi karbon per penumpang per kilometer dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.

Artikel Jakpro Dorong Manggarai Jadi Pusat Integrasi Antarmoda Strategis pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.