Pertumbuhan tersebut sejalan dengan semakin luasnya penggunaan QRIS dan berbagai sistem pembayaran nontunai di tengah masyarakat. Perubahan ini turut menunjukkan pergeseran kebiasaan masyarakat dari transaksi menggunakan uang tunai menuju pembayaran berbasis digital.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan jumlah pengguna QRIS kini telah mencapai 67 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan sekitar seperempat dari total penduduk Indonesia.

Menurut Destry, meningkatnya penggunaan pembayaran digital turut memengaruhi pertumbuhan uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan logam. Pertumbuhannya mulai melambat seiring masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara nontunai.

“Tentu saja kalau kita lihat, karena banyak yang menggunakan sistem digital, penggunaan cash jadi terbatas. Kita bisa lihat di beberapa acara atau saat belanja di pasar, mereka lebih suka pakai QRIS ketimbang uang cash,” kata Destry dalam konferensi pers FEKDI X IFSE 2026 di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

BI Tetap Jamin Ketersediaan Uang Tunai

Meski pembayaran digital semakin banyak digunakan, BI memastikan uang tunai tetap menjadi bagian dari sistem pembayaran nasional.

Destry menegaskan pedagang atau merchant tidak diperbolehkan menolak konsumen yang ingin membayar menggunakan uang kertas maupun uang logam.

“Kita tetap melarang kalau ada yang menolak orang mau pakai cash. Sistem pembayaran di tempat kita ini kan ada digital maupun cash. Jadi buat para merchant, kalaupun ada yang ingin bayar cash, mereka harus tetap bisa menerima,” tegasnya.

Menurut dia, kebutuhan terhadap uang kartal masih cukup besar, terutama di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa daerah terdepan dan terluar membuat uang tunai tetap diperlukan.

QRIS Terhubung dengan Sejumlah Negara

Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan pembayaran digital, BI juga terus melakukan pengembangan terhadap sistem pembayaran ritel dan wholesale.

QRIS kini telah terkoneksi secara interkoneksi dengan sistem pembayaran di sejumlah negara. Layanan tersebut dapat digunakan untuk transaksi lintas negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Perluasan konektivitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekosistem pembayaran digital Indonesia sekaligus memperluas kemudahan transaksi bagi masyarakat.

Pembiayaan Digital Ikut Tumbuh

Pertumbuhan transaksi digital juga berjalan beriringan dengan perkembangan pembiayaan berbasis teknologi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,58 persen. Sementara itu, pembiayaan daring meningkat hingga tujuh kali lipat dalam lima tahun terakhir.

Data tersebut menunjukkan perkembangan layanan keuangan berbasis digital tidak hanya terlihat dari sisi pembayaran, tetapi juga mulai meluas ke sektor pembiayaan.

Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (23/9), Destry memaparkan perkembangan transaksi pembayaran digital sepanjang Agustus 2026. Transaksi yang dihitung mencakup penggunaan mobile banking, internet banking, serta uang elektronik berbasis server. Total volumenya mencapai 6,11 miliar transaksi.

Angka tersebut mengalami pertumbuhan 40,36 persen secara tahunan.

“Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi atau tumbuh 40,36% yoy pada Agustus 2026, didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital di seluruh penjuru tanah air,” pungkas Destry.

Artikel Transaksi Digital Melonjak 40 Persen, BI Tegaskan Uang Cash Tetap Berlaku pertama kali tampil pada Katafoto.id.