Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan cakupan jaringan telekomunikasi nasional sebenarnya sudah menjangkau sebagian besar wilayah berpenduduk di Indonesia. Namun, kualitas layanan internet dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Jaringan telekomunikasi kita sudah meng-cover 97 persen wilayah berpenduduk di Nusantara. Dari sisi lanskap sudah baik, tetapi kualitas internet kita masih harus ditingkatkan,” ujar Nezar dalam Grand Launching Ceremony Internet Rakyat di Jakarta Barat, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, tantangan utama yang kini dihadapi bukan lagi sekadar memperluas jangkauan jaringan, melainkan memastikan kualitas layanan internet tetap optimal dan terjangkau bagi masyarakat. Kebutuhan internet cepat dan stabil terus meningkat seiring percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi digital.

Ia menegaskan program Internet Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kalau kita bisa menyediakan internet 100 Mbps dengan harga Rp100 ribu, ini akan menjadi game changer. Ini bukan hanya soal koneksi, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses digital yang lebih setara,” tegasnya.

Pemerintah mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia layanan telekomunikasi dalam menghadapi tantangan geografis Indonesia yang cukup kompleks.

Selain memperluas akses internet, Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus memperkuat kualitas jaringan nasional agar siap mendukung perkembangan teknologi masa depan, seperti artificial intelligence (AI), layanan cloud, dan Internet of Things (IoT).

“Ke depan, kebutuhan bandwidth kita akan semakin besar. Karena itu, kualitas internet dan keterjangkauan harga harus berjalan bersama,” kata Nezar.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap layanan internet cepat dengan harga terjangkau dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan digital, peluang usaha, hingga peningkatan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global.

Artikel Internet Cepat Harga Murah Jadi Solusi Baru, Ini Target Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz disusun dalam rangka meningkatkan penetrasi fixed broadband, menyediakan layanan fixed broadband dengan harga yang terjangkau, dan meningkatkan penggelaran serat optic,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kaniro Humas) Kemkomdigi, Raden Rhina Anita Ernita Martono, dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/1)

Rhina menekankan bahwa kebijakan ini menyasar daerah-daerah dengan tingkat penetrasi internet yang rendah atau bahkan belum terjangkau layanan internet.

“Pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas,” jelasnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Kemkomdigi akan menyediakan spektrum frekuensi sebesar 80 Megahertz (MHz) pada pita 1,4 GHz. Frekuensi ini akan digunakan untuk mendukung layanan internet rumah, serta mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

Teknologi Broadband Wireless Access (BWA)

Pita frekuensi 1,4 GHz akan digunakan untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA), yang merupakan teknologi komunikasi data berbasis spektrum frekuensi radio. Rhina menjelaskan beberapa poin penting dalam rancangan regulasi tersebut:

1. Rentang Frekuensi: Penggunaan pita 1,4 GHz akan berada pada rentang 1432–1512 MHz dengan moda Time Division Duplex (TDD) untuk jaringan tetap berbasis packet-switched.
2. Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR): Hak penggunaan frekuensi ini diberikan dalam bentuk IPFR dengan cakupan wilayah layanan berdasarkan regional.
3. Kebebasan Teknologi: Pengguna frekuensi diberikan fleksibilitas memilih teknologi sesuai standar International Mobile Telecommunications (IMT).
4. Kewajiban Teknis dan Administratif: Pemegang IPFR wajib menggunakan perangkat yang memenuhi standar teknis, membayar biaya hak penggunaan (BHP), serta memenuhi kewajiban lain sesuai peraturan.
5. Mitigasi Gangguan: Pemegang izin harus melakukan koordinasi untuk mencegah potensi gangguan atau harmful interference.

Kemkomdigi mengundang masyarakat untuk memberikan masukan melalui konsultasi publik terkait rancangan regulasi ini, yang berlangsung hingga 2 Februari 2024.

“Untuk penyempurnaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz dilaksanakan konsultasi publik sampai dengan tanggal 2 Februari 2024,” imbuh Rhina.

Artikel Internet Murah: Kemkomdigi Siapkan Pita Frekuensi 1,4 GHz pertama kali tampil pada Katafoto.id.