Sebanyak 65 persen dari responden menyatakan sering atau sesekali menghadapi kekerasan atau intimidasi, yang memengaruhi cara mereka bekerja serta rasa aman dalam menjalankan profesi.

Penelitian ini sengaja difokuskan pada tiga wilayah tersebut guna menggali konteks lokal secara lebih mendalam. Studi ini tidak dimaksudkan sebagai representasi kondisi nasional, melainkan untuk memahami secara spesifik bagaimana sistem perlindungan jurnalis berjalan di lapangan, serta menemukan celah yang perlu diperbaiki demi meningkatkan keamanan kerja jurnalis, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur advokasi.

Beragam Bentuk Kekerasan di Tiga Wilayah

Project Officer Jurnalisme Aman, Arie Mega, mengungkapkan bahwa jenis kekerasan yang dialami jurnalis di masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Di Aceh, kekerasan yang paling banyak dilaporkan meliputi intimidasi dan ancaman verbal, pelarangan liputan, perampasan alat kerja, serta kekerasan pasca-publikasi.

Di Sulawesi Tengah, kekerasan fisik kerap terjadi saat peliputan demonstrasi atau agenda Program Strategis Nasional (PSN). Selain itu, jurnalis juga menghadapi pemaksaan untuk menghapus dokumentasi, hingga pelecehan seksual.

Sementara di Papua Barat Daya, kekerasan terhadap jurnalis bersifat lebih kompleks dan multidimensi—mencakup aspek rasial, gender, serta politik.

“Upaya perlindungan jurnalis sejauh ini masih bersifat terfragmentasi. Nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri belum diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah. Pelatihan keamanan jurnalistik belum menjadi program wajib di media atau organisasi profesi. SOP peliputan juga belum tersedia atau belum dipahami aparat, dan belum ada sistem pengaduan yang aman dan merata di berbagai wilayah,” ujar Arie dalam Forum Konsultasi Nasional bertajuk Diseminasi Report Assessment Kekerasan Jurnalis di 3 Region yang digelar Selasa (5/8) di Jakarta.

Regulasi Kuat, Implementasi Lemah

Arie menambahkan bahwa meski Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan pers yang cukup kuat secara normatif, implementasinya di lapangan masih lemah. Menurutnya, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, tidak konsistennya lembaga peradilan, lemahnya peran Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator, serta minimnya dukungan politik membuat perlindungan terhadap jurnalis lebih bersifat simbolis ketimbang substantif.

Empat Rekomendasi untuk Perlindungan Jurnalis

Yayasan TIFA mengajukan empat langkah strategis yang perlu diambil pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis. Pertama, pembentukan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Jurnalis (RAN-PJ) sebagai kebijakan lintas sektor yang menuntut komitmen politik dan dukungan anggaran negara.

Kedua, pembentukan unit khusus di kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap jurnalis. Ketiga, penguatan mekanisme pemulihan korban, termasuk dukungan hukum, layanan psikososial, serta perlindungan digital. Keempat, penguatan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) di tingkat daerah agar bisa lebih responsif.

AJI dan Komnas HAM Desak Negara Lebih Hadir

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nani Afrida, menyebut kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ia menilai, meski secara kasat mata kondisi terlihat stabil, kenyataannya banyak jurnalis mengalami intimidasi saat meliput.

“Kita sudah menuju arah otoritarianisme. Jurnalis semakin takut mengungkap fakta. Jika dibiarkan, publik akan terjebak dalam propaganda dan disinformasi,” tegasnya.

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM, Imelda Saragih, menambahkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis adalah bagian dari mandat Komnas HAM. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers dan berpendapat dijamin oleh konstitusi, dan serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran HAM yang berdampak sistemik, termasuk menimbulkan efek jera (chilling effect) dan membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas lintas lembaga untuk merespons kekerasan terhadap jurnalis dan memperbaiki ekosistem yang mendasari ancaman tersebut.

Ia menyebut, pada pertemuan 24 Juni 2025 lalu di Jakarta, baru tiga lembaga yang menyatakan komitmen bersama, yakni Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas Perempuan.

Artikel Laporan TIFA: Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Tinggi di Tiga Wilayah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“TNI tidak pernah, dan tidak akan melakukan tindakan intimidatif terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam pernyataan resmi pada Senin (26/5).

Pernyataan ini menanggapi kehebohan pencabutan artikel opini berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN” yang dipublikasikan pada 22 Mei 2025 dan dihapus sehari kemudian. Pencabutan tersebut menimbulkan spekulasi adanya tekanan dari pihak tertentu, termasuk TNI. Sejumlah pihak seperti netizen, Dewan Pers, hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam dugaan intimidasi terhadap penulis opini tersebut.

Kristomei menegaskan, TNI sepenuhnya mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dan bisa memperkuat pembangunan bangsa.

“TNI memegang teguh prinsip netralitas dan tidak pernah mencampuri urusan politik praktis, apalagi menekan atau membungkam pendapat publik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan negara, bukan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.

Kristomei juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada pihak Kepolisian apabila mengalami tekanan, intimidasi, atau ancaman terkait kebebasan berpendapat. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengungkap siapa pelaku sebenarnya agar tidak terjadi saling tuduh tanpa dasar.

“Mari kita cari bersama siapa pelakunya, agar tidak ada lagi framing sepihak yang menyudutkan institusi tertentu,” kata Kristomei.

Ia juga menolak keras segala tuduhan tanpa bukti terhadap TNI dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap upaya provokasi maupun penggiringan opini yang menyesatkan.

“Framing yang dibuat tanpa dasar dan cenderung tendensius hanya memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk membangun persepsi negatif seolah-olah TNI dan pemerintah bersikap militeristik serta antidemokrasi,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Kristomei mengajak semua elemen bangsa untuk menjaga situasi nasional tetap kondusif, menyelesaikan perbedaan secara dewasa, dan mengedepankan dialog serta klarifikasi.

“Demokrasi akan tumbuh sehat jika kita semua menjunjung tinggi hukum, saling menghormati, dan tidak mudah melempar tuduhan yang tak berdasar. TNI akan terus berada di garis terdepan dalam pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” tutupnya.

Artikel TNI Tegaskan Netral, Tuduhan Intimidasi terhadap Media Tak Berdasar pertama kali tampil pada Katafoto.id.