Kinerja positif tersebut tercermin dari pertumbuhan laba bersih sebesar 59,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan konsolidasi meningkat 29,8 persen menjadi Rp3,66 triliun, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia.

Lonjakan pendapatan didorong oleh rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham yang mencapai Rp18,1 triliun. Kondisi tersebut membuat pendapatan dari jasa transaksi efek naik 41 persen, sedangkan pendapatan jasa kliring tumbuh 41,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi neraca keuangan, total aset BEI hingga akhir 2025 meningkat 32 persen menjadi Rp14,78 triliun. Adapun nilai ekuitas tercatat mencapai Rp9,45 triliun.

Meski sempat menghadapi tekanan pada semester pertama 2025 akibat perang dagang, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tingginya volatilitas pasar global yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh level 5.996 pada April 2025, kondisi pasar berhasil pulih secara bertahap pada paruh kedua tahun tersebut.

Pemulihan pasar didukung berbagai langkah stabilisasi yang dilakukan BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO). Kebijakan tersebut antara lain berupa relaksasi buyback saham tanpa persetujuan RUPS serta penyesuaian batas Auto Rejection Bawah (ARB) guna menjaga stabilitas perdagangan.

Berbagai kebijakan tersebut berdampak positif terhadap kinerja pasar modal. IHSG berhasil mencetak 24 kali rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) hingga mencapai level 8.711. Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI juga menembus rekor baru sebesar Rp16.004 triliun pada 8 Desember 2025.

Dari sisi penghimpunan dana, sepanjang 2025 BEI berhasil mengantarkan 26 perusahaan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp18,1 triliun atau meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor basic materials, keuangan, dan infrastruktur menjadi penyumbang terbesar aktivitas IPO sepanjang 2025. Di saat yang sama, jumlah investor ritel juga terus bertambah hingga mencapai 20,3 juta single investor identification (SID), meningkat 37 persen dibandingkan akhir 2024.

Selain mengesahkan laporan keuangan, RUPST juga menetapkan susunan direksi baru setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Jeffrey Hendrik resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia untuk periode 2026-2030.

Dalam kesempatan tersebut, Jeffrey menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi pasar modal Indonesia agar semakin modern, transparan, dan mampu bersaing di tingkat global.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan daya saing, serta mempercepat digitalisasi demi mendorong inklusi pasar modal Indonesia yang lebih luas,” ujar Jeffrey Hendrik.

Berikut susunan Direksi PT Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030:

• Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
• Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
• Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy
• Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim
• Direktur Pengembangan: Iding Pardi
• Direktur Keuangan, SDM, dan Umum: Umi Kulsum

Dengan kepengurusan baru tersebut, BEI menargetkan transformasi pasar modal Indonesia terus berlanjut melalui penguatan tata kelola perusahaan, percepatan digitalisasi layanan, peningkatan likuiditas pasar, serta perluasan basis investor domestik maupun global.

Artikel BEI Cetak Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus Rp1,07 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rosan menjelaskan, strategi investasi yang dijalankan pemerintah saat ini menitikberatkan pada percepatan realisasi proyek, penciptaan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah.

“Strategi investasi kami tidak hanya semata-mata mengejar besar nominasi atau nominal, tetapi juga menargetkan bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkualitas, di saat bersamaan juga realisasi atau akselerasi implementasi, serta kontribusi terhadap penguatan ekonomi baik di daerah maupun di nasional,” kata Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan sasaran investasi periode 2025-2029 mencapai Rp13.032,8 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 143 persen dibandingkan total realisasi investasi selama satu dekade terakhir.

Meski target investasi naik secara signifikan, Rosan menegaskan pemerintah tetap mengedepankan kualitas investasi. Langkah ini dinilai penting agar proyek-proyek yang masuk dapat segera direalisasikan dan memberikan efek berganda yang lebih besar bagi perekonomian.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, BKPM mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah memenuhi 24,4 persen dari target investasi tahun 2026.

Capaian tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, investasi yang terealisasi berhasil menciptakan sekitar 700 ribu lapangan kerja langsung, meningkat 18,9 persen dibandingkan triwulan I 2025.

Dari sisi sumber pendanaan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp248,8 triliun atau sekitar 49,9 persen dari total investasi. Nilai itu tumbuh sekitar 6 persen secara tahunan. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp250 triliun atau setara 50,1 persen dari total realisasi investasi.

Adapun sektor yang menjadi tujuan utama investasi meliputi industri logam dasar, sektor jasa, pertambangan, perumahan dan kawasan industri, serta transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi.

Rosan juga mengungkapkan adanya peningkatan investasi yang berbasis sumber daya alam. Pada triwulan I 2026, investasi di sektor tersebut mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong masuknya investasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Beberapa di antaranya adalah industri semikonduktor, pengembangan bioetanol, produk turunan kelapa, hingga program hilirisasi berbasis rumput laut.

Artikel Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Pasang Target Investasi Fantastis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Center (JIC) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Ezrin Kartika, mengatakan bahwa arah investasi global saat ini mengalami perubahan akibat dinamika geopolitik yang berkembang. Meski demikian, Jakarta dinilai tetap memiliki daya tarik bagi investor.

“Para investor ini mengubah prioritas investasinya di mana mereka lebih mengutamakan ketahanan, kepastian, dan keberlanjutan melalui mitra-mitra yang terpercaya,” kata Ezrin dalam konferensi pers Jakarta Investment Festival 2026 yang digelar secara daring, Selasa (9/6).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai keunggulan untuk menjawab kebutuhan tersebut, mulai dari dukungan pemerintah yang kuat hingga kemudahan layanan investasi.

“Untuk merespons hal itu Jakarta menawarkan berbagai keunggulan investasi dari pemerintah yang tangguh, fasilitas investasi yang dari awal sampai dengan akhir, lalu Zero Abundant Commitment,” tambahnya.

Dalam ajang JIF 2026, Jakarta menawarkan sekitar 40 proyek investasi yang berasal dari BUMD dan BLUD dengan nilai mencapai US$6,9 miliar atau setara Rp114 triliun. Selain itu, terdapat pula peluang investasi di sejumlah kawasan tematik dengan nilai sekitar US$9,5 miliar atau setara Rp157,3 triliun.

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP DKI Jakarta, Fransisca Hicca, menjelaskan bahwa total nilai peluang investasi yang dipromosikan dalam festival tersebut mencapai US$16,3 miliar.

“Jadi total investasi yang ditawarkan potensi-potensinya di JIF 2026 itu sekitar Rp271,3 triliun atau setara US$16,3 miliar,” ujar Fransisca.

Sejumlah proyek yang ditawarkan berasal dari berbagai badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah, di antaranya Jakarta Asset Management Center (JAMC), PT MRT Jakarta, PT MITJ, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menilai Jakarta masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ekonomi yang relatif stabil dan pertumbuhan yang positif menjadi faktor utama yang mendukung optimisme tersebut.

Ekonom Ahli Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Sakti Arif Wicaksono, memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang dapat menjadi pertimbangan investor. Salah satunya adalah tingkat inflasi Jakarta yang tercatat sebesar 2,49 persen secara tahunan pada Mei 2026, masih berada dalam rentang sasaran yang aman.

Selain itu, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen pada kuartal I 2026, menunjukkan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

“Jadi tentunya beberapa perkembangan makroekonomi Jakarta ini bisa menjadi salah satu potensi untuk bagaimana investasi dari luar negeri maupun dari dalam negeri bisa terus berlanjut ya di tahun 2026 dan tentunya di tahun 2027,” kata Sakti.

Ia menambahkan, keberhasilan Bank Indonesia bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga telah membantu menjaga inflasi tetap terkendali. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap terpeliharanya daya beli masyarakat.

“Artinya ini bisa menjadi salah satu peluang bahwa kita bisa menjaga daya beli masyarakat Jakarta ini tetap tumbuh tinggi ke depannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Sakti menilai keberlanjutan sejumlah proyek multiyears di Jakarta menjadi sinyal bahwa aktivitas investasi di ibu kota masih berjalan aktif. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi investor untuk masuk ke proyek-proyek baru.

“Upaya untuk mengurangi birokrasi, kemudian juga komitmen untuk mengurangi hambatan-hambatan dari investasi di Jakarta ini juga cukup terus berlanjut dan tentunya ini ke depannya akan menjadi salah satu poin bahwa Jakarta bisa lebih prospektif ya ke depannya bagi calon-calon investor yang untuk masuk ke Jakarta,” jelasnya.

Artikel Jakarta Tebar Peluang Investasi Rp271 Triliun, Investor Asing Mulai Melirik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari mendorong investasi hingga menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI telah memberikan sejumlah masukan dan catatan terhadap KEM-PPKF 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah menyatakan berbagai pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, serta Fraksi Partai Demokrat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya.

Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh melalui penguatan investasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Langkah tersebut juga akan ditopang oleh sinergi yang lebih erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

“Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menyoroti peran Danantara dalam mendorong investasi produktif pada berbagai sektor strategis. Melalui penguatan pemanfaatan aset negara, Danantara diharapkan mampu menarik minat investor global sekaligus mempercepat realisasi investasi yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Investasi tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih baik.

Selain investasi, pemerintah menilai daya beli masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan difokuskan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga melalui perlindungan sosial yang lebih efektif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.

“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.

Pemerintah juga memastikan sejumlah program prioritas nasional akan terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Untuk tahun 2027, tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah optimistis kombinasi antara peningkatan investasi, kuatnya konsumsi rumah tangga, dan penguatan sektor riil akan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Artikel Menuju Target 8 Persen, Pemerintah Siapkan Jurus Investasi dan Daya Beli pertama kali tampil pada Katafoto.id.

DBS Group Research menilai fundamental ekonomi Indonesia pada awal tahun tetap solid. Meski demikian, volatilitas global yang diperkirakan meningkat pada semester II 2026 tetap perlu diwaspadai.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 didorong oleh kuatnya konsumsi domestik, stimulus fiskal pemerintah, peningkatan belanja negara, serta momentum musiman selama periode hari besar keagamaan. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tercatat tumbuh sekitar 7% yoy, sementara investasi tetap berada di level positif sekitar 6% yoy.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, mengatakan Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi ekonomi yang cukup kuat. Namun, menurutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan tetap perlu disesuaikan untuk mengantisipasi tekanan eksternal.

“Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1% (dari sebelumnya 5,3%) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah,” ujar Radhika.

DBS Research memperkirakan kuartal pertama 2026 berpotensi menjadi titik tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pada periode berikutnya, aktivitas ekonomi diperkirakan menghadapi tekanan akibat tingginya harga energi global, volatilitas pasar keuangan, serta kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

Stabilitas makroekonomi akan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pengendalian inflasi, disiplin fiskal, serta komunikasi kebijakan yang konsisten dipandang menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar.

Pemerintah juga diperkirakan tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) melalui efisiensi belanja, pengendalian program prioritas, dan optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, implementasi kebijakan secara konsisten, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi regulasi pusat serta daerah, dinilai penting untuk meningkatkan kepastian usaha dan menjaga minat investor.

Hilirisasi dan Ekosistem EV Masih Menjadi Andalan

Beberapa sektor yang dipandang prospektif menjadi magnet investasi Indonesia antara lain ekosistem kendaraan listrik (EV), hilirisasi nikel, energi terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur.

Head of Research Indonesia DBS Group Research, William Simadiputra, menegaskan konsistensi kebijakan pemerintah akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik investasi asing.

“Sektor EV ecosystem, pengolahan nikel, energi terbarukan, dan infrastruktur tetap menjadi pilar kekuatan pertumbuhan. Konsistensi kebijakan hilirisasi akan menjadi magnet utama bagi investor asing di tengah ketidakpastian yang terjadi,” ujar William.

DBS Research juga mencatat kredit investasi masih tumbuh positif, terutama di sektor konstruksi, pertambangan, dan agrikultur. Kondisi tersebut menunjukkan minat investasi domestik relatif tetap terjaga meski pasar keuangan global tengah bergejolak.

Harga Energi dan Geopolitik Jadi Ancaman Utama

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah disebut menjadi salah satu risiko utama bagi prospek ekonomi global maupun Indonesia. DBS Research menilai potensi gangguan distribusi energi global dapat memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan tekanan inflasi domestik.

Dalam skenario dasar, harga minyak diperkirakan berada di kisaran USD80 hingga USD85 per barel. Namun, dalam kondisi ekstrem, harga minyak berpotensi melonjak hingga USD100–150 per barel akibat terganggunya distribusi global.

Selain harga energi, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, kenaikan harga produsen (PPI), serta risiko cuaca akibat El Nino juga diperkirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi dalam beberapa kuartal mendatang.

DBS Research menilai Bank Indonesia akan semakin fokus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan likuiditas pasar di tengah tekanan eksternal. Meski suku bunga acuan diperkirakan tetap ditahan, arah kebijakan moneter dinilai cenderung lebih hawkish.

Reformasi Pasar Keuangan Perlu Dipercepat

Sementara eformasi pasar keuangan dan penguatan institusi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Reformasi pasar modal, kepastian hukum, serta peningkatan tata kelola menjadi perhatian utama investor global.

Indonesia juga dinilai perlu memperdalam pasar modal domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap aliran dana asing dengan memperkuat peran investor lokal, termasuk dana pensiun domestik, manajer investasi lokal, serta Danantara sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Di sisi keberlanjutan, pengembangan energi terbarukan dan proyek waste-to-energy (WTE) disebut dapat memperkuat kredibilitas environmental, social, and governance (ESG) Indonesia di mata investor global.

Artikel EV dan Energi Terbarukan Diprediksi Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa satgas tersebut bertugas mengakselerasi berbagai program strategis pemerintah, mulai dari paket ekonomi, stimulus, hingga program prioritas lintas kementerian dan lembaga.

“Tugas Satgas ini adalah untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi, seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas Pemerintah, dan program utama beberapa Kementerian/Lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden. Kemudian dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi serta melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil langkah cepat dan strategis,” tutur Airlangga dalam keterangan pers usai rapat perdana satgas di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/04).

Dalam implementasinya, Satgas tersebut dibagi ke dalam lima kelompok kerja (pokja), meliputi perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), dukungan regulasi dan kelembagaan, kerja sama perdagangan internasional, serta monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Pada rapat perdana, sejumlah isu strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional turut dibahas. Salah satunya adalah pemberian insentif untuk LPG, khususnya bagi industri petrokimia, berupa penurunan bea masuk impor menjadi 0 persen. Kebijakan ini diharapkan menjadi alternatif bahan baku pengganti nafta yang saat ini mengalami keterbatasan pasokan akibat dinamika global, termasuk konflik di Selat Hormuz.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk bahan baku plastik dengan menurunkan bea masuk impor menjadi 0 persen selama enam bulan.

Pemerintah turut mendorong reformasi perizinan impor melalui penyederhanaan dan peningkatan transparansi proses. Langkah ini mencakup penyesuaian regulasi terkait pertimbangan teknis oleh Kementerian Perindustrian serta revisi kebijakan oleh Kementerian Perdagangan. Di sisi lain, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) juga akan ditinjau ulang, khususnya terkait transparansi layanan sertifikasi melalui sistem SIINas dan penerapan Service Level Agreement (SLA) yang lebih terukur.

“Kemudian, untuk perizinan dasar PBG dan SLF, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, ini dari Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan standarisasi biaya dan sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas Pemerintah. Terkait dengan perizinan lahan, ini kemudahan untuk pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital untuk diintegrasikan dalam OSS,” pungkas Airlangga.

Artikel Ekonomi Digenjot, Bea Masuk LPG dan Plastik Dipangkas Jadi Nol Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa komposisi investasi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor padat modal, seperti industri logam dasar dan pertambangan. Oleh karena itu, dorongan terhadap sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi dinilai sebagai langkah yang tepat.

Shinta menyebutkan, pada 2013 setiap tambahan investasi sebesar Rp1 triliun mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja. Namun, pada 2025 angka tersebut menurun drastis menjadi sekitar 1.400 tenaga kerja per Rp1 triliun investasi.

“Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun nilai investasi meningkat, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja langsung relatif lebih kecil dibandingkan satu dekade lalu, salah satunya karena meningkatnya porsi investasi di sektor padat modal,” ujar Shinta, Jumat (24/4/2026).

Ia menilai bahwa kebijakan insentif fiskal akan lebih optimal jika dirancang secara terarah (targeted) dan berbasis hasil (outcome-based). Menurutnya, insentif sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

Shinta menjelaskan, pemberian insentif juga perlu dikaitkan dengan indikator kinerja seperti tingkat penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas produksi, ekspor, hingga adopsi teknologi. Dengan pendekatan tersebut, dampak kebijakan dapat diukur secara lebih jelas.

“Tanpa desain seperti ini, ada risiko insentif hanya menggeser aktivitas ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan sektor padat karya tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas industri. Hal ini mencakup penguatan ekosistem industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemanfaatan teknologi yang relevan.

Selain itu, Shinta juga menyoroti masih tingginya biaya ekonomi (high-cost economy) yang menjadi tantangan bagi dunia usaha, khususnya di sektor padat karya.

Menurutnya, pemerintah perlu terus melanjutkan upaya deregulasi, menekan biaya usaha, menyederhanakan birokrasi, serta memastikan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan pendekatan tersebut, sektor padat karya dapat tetap kompetitif sekaligus meningkat ke arah produktivitas yang lebih tinggi dan terintegrasi dalam rantai pasok global,” kata Shinta.

Artikel Pengusaha Soroti Dampak Investasi, Lapangan Kerja Justru Menyusut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peresmian Indonesia Pavilion turut dihadiri Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, bersama jajaran pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta sejumlah Duta Besar Republik Indonesia.

Mengusung tema “Indonesia Endless Horizons”, pavilion ini menampilkan berbagai potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama Indonesia, mulai dari skema kemitraan publik-swasta hingga inisiatif diplomasi dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada malam hari dengan penyelenggaraan Indonesia Night, yang menghadirkan pertunjukan budaya, ragam kuliner khas Nusantara, serta sesi jejaring bagi mitra dan pemangku kepentingan dari berbagai negara. Kehadiran Indonesia Pavilion di WEF Davos 2026 sekaligus menjadi debut Danantara Indonesia dalam forum ekonomi global tersebut.

World Economic Forum sendiri merupakan forum ekonomi internasional yang berdiri sejak 1971 atas prakarsa Profesor Klaus Schwab. Forum ini dikenal sebagai platform kolaborasi publik dan swasta yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis, serta organisasi internasional untuk membahas berbagai isu strategis global, dengan pertemuan tahunan yang rutin diselenggarakan di Davos, Swiss.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani beserta istri Ayu Heni Rosan, CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir bersama jajaran pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat potong pita pada pembukaan Indonesia Pavilion di World Economic Forum (WEF), di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Pavilion di World Economic Forum (WEF), di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memberikan sambutan pada acara Indonesia Night di WEF Davos di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Vice Chairman of Roche Holding AG and Interim Co-Chair, World Economic Forum Andre Hoffmann, Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, para pimpinan dan pendukung RGE Group, Pertamina, Indofood, Grab, Gajah Tunggal, Barito Pacific, BRI, Mandiri, EMTEK, Astra International, Lippo Group foto bersama pada acara Indonesia Night di WEF Davos di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

Penampilan kesenian tradisional Indonesia pada acara Indonesia Night di WEF Davos di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

Penampilan Fashion Carnival pada acara Indonesia Night di WEF Davos di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

Artikel Indonesia Pavilion Resmi Dibuka di WEF Davos 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam acara Investor Daily Summit 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10).

Menurutnya, kesiapan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal di suatu negara.

“Saat investor ingin masuk, hal pertama yang mereka tanyakan adalah apakah tenaga kerjanya siap atau tidak. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Rosan yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia.

Dilansir dari laman berita satu, berdasarkan data yang ia paparkan, total angkatan kerja Indonesia saat ini mencapai sekitar 152 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 44% merupakan lulusan SD, 17% lulusan SMP, dan 21% lulusan SMA. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi (Diploma dan Sarjana) hanya mencapai sekitar 14%.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM agar lebih kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Rosan juga mengapresiasi berbagai program up-skilling dan re-skilling yang dijalankan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan pihak swasta.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat kinerja investasi nasional dengan memangkas hambatan birokrasi. Pemerintah menargetkan nilai investasi yang terealisasi pada periode 2025–2029 bisa mencapai Rp13.000 triliun.

“Kami berupaya memperbaiki iklim investasi dan industri dalam negeri dengan kebijakan yang tepat serta penyederhanaan birokrasi,” jelasnya.

Rosan menilai, penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan menarik bagi investor. Selain fokus pada besarnya nilai investasi yang masuk, pemerintah juga memperhatikan kualitas serta dampak jangka panjang dari investasi tersebut.

“Kita perlu mengurangi red tape atau tumpukan aturan yang justru memperlambat proses dan menimbulkan ketidakpastian. Tujuannya agar investasi bisa berjalan cepat dan efektif,” tutupnya.

Artikel Rosan Roeslani Ungkap Fakta, SDM Indonesia Masih Didominasi Lulusan SD pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tim negosiasi yang ia pimpin telah mengajukan sejumlah proposal kepada pemerintah AS. Salah satu poin utama yang dibahas adalah kontribusi Indonesia melalui skema investasi bernilai besar.

Detail Tawaran Investasi dari Indonesia

Airlangga merinci bahwa Indonesia memiliki defisit perdagangan sebesar US$19 miliar terhadap AS. Indonesia membeli barang dari AS senilai US$34 miliar, terdiri dari produk energi senilai US$15 miliar dan komoditas pertanian sebesar US$4,5 miliar.

“Jadi kita defisit US$19 miliar, kita beli barang dari dia (AS) US$34 miliar. Barang dagang, energi, dan agrikultur semua tercakup,” ujar Airlangga dikutip dari laman berita satu pada Selasa (15/07) waktu setempat.

Selain itu, Indonesia juga menawarkan investasi sektor pupuk amonia melalui PT Indorama, serta rencana akuisisi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan difokuskan pada pengembangan kilang minyak senilai US$8 miliar. Secara keseluruhan, nilai investasi yang ditawarkan Indonesia dalam perjanjian ini mencapai sekitar US$34 miliar.

Airlangga juga menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam kelompok BRICS tidak menjadi hambatan dalam kerja sama ini. Menurutnya, Indonesia tetap menerapkan prinsip nonblok dan membuka diri untuk menjalin hubungan dagang dengan seluruh negara. “Mudah-mudahan hasil akhirnya positif,” tutupnya.

Trump Umumkan Kesepakatan Lewat Media Sosial

Presiden Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan kesepakatan ini secara langsung melalui akun media sosial pribadinya, Truth Social. Ia menyebut telah melakukan negosiasi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kesepakatan besar, untuk semua pihak. Saya baru saja menyepakati kerja sama dagang dengan Indonesia. Negosiasi dilakukan langsung dengan Presiden mereka yang sangat saya hormati. Detail menyusul,” tulis Trump pada Selasa (15/7/2025) malam waktu Indonesia.

Kesepakatan ini tercapai setelah Trump sebelumnya berencana memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk dari Indonesia, yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Namun, langkah cepat diplomatik yang diambil pemerintah Indonesia berhasil menunda pemberlakuan tarif tersebut dan membuka ruang negosiasi selama 90 hari, yang kini membuahkan hasil.

Artikel Presiden Trump dan Indonesia Sepakati Perjanjian Dagang Baru
 pertama kali tampil pada Katafoto.id.