Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pergerakan cadangan devisa pada Mei dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain penerbitan obligasi global (global bond) pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di sisi lain, terdapat kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dijalankan BI.

Menurut Ramdan, langkah stabilisasi nilai tukar dilakukan sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global serta meningkatnya permintaan valuta asing dari dalam negeri yang bersifat musiman.

“Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tetap kuat, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ujar dia dikutip dari laman BI, Senin (8/6/2026).

Bank Indonesia menilai besarnya cadangan devisa saat ini masih memadai untuk menopang ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” kata dia.

Ramdan menambahkan, BI akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah guna menjaga ketahanan eksternal serta mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 juga tercatat mengalami penurunan menjadi US$146,2 miliar dari US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026.

Penurunan pada periode tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah yang berlangsung di tengah kewajiban pembayaran utang luar negeri dan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Pada akhir April 2026, posisi cadangan devisa Indonesia setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tambah dia.

BI optimistis kondisi sektor eksternal Indonesia tetap terjaga seiring ketersediaan cadangan devisa yang memadai dan berlanjutnya arus masuk modal asing. Optimisme tersebut didukung oleh pandangan positif investor terhadap prospek ekonomi nasional serta tingkat imbal hasil investasi yang dinilai masih kompetitif.

Bank Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel Bank Indonesia: Cadangan Devisa Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan pemerintah tidak pernah memiliki rencana mewajibkan kelompok masyarakat tertentu untuk membeli instrumen investasi tersebut.

“Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp 3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond,” ujar Dony Oskaria dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Isu tersebut mencuat setelah DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dony menjelaskan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan instrumen investasi yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan investor berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Karena itu, pembelian produk tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan bagi siapa pun.

“Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar,” tambah Dony.

Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK menjadi undang-undang. Salah satu poin perubahan dalam regulasi tersebut adalah pemberian kewenangan kepada Danantara untuk menerbitkan surat utang khusus.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan surat utang khusus yang dapat diterbitkan Danantara mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Instrumen tersebut disiapkan untuk memperkuat mobilisasi modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Terkait isu kewajiban pembelian bagi warga negara Indonesia yang memiliki aset di atas Rp3 miliar berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Purbaya juga membantah kabar tersebut.

Menurutnya, pemerintah lebih memilih memberikan insentif agar instrumen investasi tersebut menarik bagi calon investor dibandingkan menerapkan kewajiban.

“Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu kalau berubah. Setahu saya presiden nggak pernah bilang itu wajib,” ucap Purbaya di DPR RI.

Pemerintah maupun Danantara menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan instrumen investasi yang bersifat pilihan, bukan kewajiban bagi masyarakat, termasuk mereka yang memiliki aset atau tabungan dalam jumlah besar.

Artikel Benarkah Pemilik Tabungan Rp3 Miliar Dipaksa Beli Patriot Bond? Ini Faktanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam The 2026 Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan Amartha Financial bersama International Finance Corporation (IFC), Accion, dan Women’s World Banking di Jakarta.

Mengusung tema “Enabling Growth, Elevating Financial Health”, forum tahunan ini dihadiri lebih dari 500 delegasi dari berbagai sektor. Acara tersebut juga menghadirkan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla.

Dalam paparannya, SBY menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam menjaga arah pembangunan dan ketahanan bangsa, terutama di tengah kondisi global yang semakin tidak menentu.

“Ketika guncangan ekonomi, geopolitik, maupun perubahan global terjadi, komunitas akar rumput sering kali menjadi kelompok yang paling cepat beradaptasi dan bangkit. Karena itu, pemberdayaan UMKM bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas partisipasi masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial,” ujar SBY.

Menurut SBY, terdapat empat prinsip kepemimpinan yang perlu diterapkan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Prinsip pertama adalah tetap tenang di tengah ketidakpastian. Pemimpin, kata dia, harus mampu bersikap tenang, jujur, serta memberikan arah yang jelas kepada masyarakat karena rasa takut dan kepanikan dapat dengan cepat menyebar dan melemahkan institusi.

Prinsip kedua adalah menyeimbangkan pragmatisme dengan prinsip. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan harus tetap berpijak pada nilai-nilai perdamaian, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab.

Prinsip ketiga ialah berpikir jangka panjang. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia, reformasi institusi, penguatan ketahanan iklim, hingga pengembangan inovasi memerlukan konsistensi dan keberanian untuk melampaui kepentingan jangka pendek.

Sementara prinsip keempat adalah memastikan pertumbuhan yang inklusif. SBY mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati sebagian kecil kelompok masyarakat berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan.

“Pembangunan harus mampu memberikan kesempatan yang setara dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,”ujar SBY

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan perpaduan antara kepemimpinan yang mampu menciptakan arah dan stabilitas dengan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk membangun peluang ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Jusuf Kalla menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Peran masyarakat dalam menciptakan usaha, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian juga sangat menentukan.

“Karena itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak pencipta lapangan kerja yang mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian dalam mengambil risiko,” ujar Jusuf Kalla.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan merupakan modal penting yang harus dimiliki pelaku usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.

“Kita semua menyeimbangkan antara peran pemerintah yang adil dengan usaha-usaha swasta yang kreatif. Harus selalu bersama, di mana pun, negara apa pun harus begitu,” imbuhnya.

Pesan yang disampaikan kedua tokoh nasional tersebut sejalan dengan tujuan utama The 2026 Asia Grassroots Forum, yakni memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesehatan finansial, produktivitas, dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Artikel Forum Asia Grassroots: SBY dan Jusuf Kalla Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kita sudah masuk ke bond market bertahap, jadi harusnya sih ke depan, minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market. Saya minta masuk Rp 2 triliun tiap hari,” kata Purbaya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya menjelaskan, dana yang digunakan bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Pemerintah memanfaatkan pengelolaan kas negara, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya saat ini mencapai Rp420 triliun.

“Kita lihat seberapa jauh kita butuhkan masuk ke sana, kan saya punya Rp 420 triliun, cash yang SAL itu, saya bisa putar di sana. Bisa juga saya putar uang cash saya, jadi cukup bisa berkesinambungan,” ujarnya.

Menurut dia, langkah intervensi di pasar obligasi dilakukan untuk menciptakan sentimen positif di pasar keuangan. Stabilitas harga obligasi dinilai mampu menahan arus keluar modal asing sehingga tekanan terhadap rupiah dapat ditekan.

“Karena uangnya enggak keluar lagi, yang asing enggak jual bond dan enggak kabur keluar karena bond stabil harganya. Artinya kalau stabil, kita targetkan yield-nya turun, kalau yield turun harga bond naik, nanti ada potensi capital gain. Jadi pasar bond kita menarik,” tutur Purbaya.

Purbaya juga menyebut Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan menyampaikan strategi pemerintah menjaga kestabilan rupiah di hadapan DPR. Namun, ia belum memerinci jadwal pemaparan tersebut.

Artikel Pemerintah Gelontorkan Rp2 Triliun per Hari Demi Selamatkan Rupiah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Melemahnya kurs rupiah dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, tekanan nilai tukar juga memengaruhi kewajiban pembayaran utang perusahaan dalam denominasi dolar AS serta keputusan investasi di berbagai sektor.

Shinta mengatakan para pengusaha kini mulai memperkuat strategi mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

“Dari sisi antisipasi, memperkuat strategi manajemen risiko lebih komprehensif. Penggunaan instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar ditingkatkan, disertai penataan struktur utang agar lebih seimbang,” ungkap Shinta kepada Beritasatu Jumat (15/5).

Selain memperkuat pengelolaan risiko keuangan, sejumlah perusahaan juga mulai melakukan efisiensi operasional. Langkah tersebut dilakukan melalui pengendalian belanja modal serta optimalisasi modal kerja guna menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Menurut Shinta, pelaku usaha juga mulai melakukan diversifikasi pemasok dan mendorong penggunaan bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Namun demikian, ia mengakui kemampuan substitusi produk domestik di berbagai sektor industri masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu menggantikan kebutuhan impor.

Shinta menilai dunia usaha sebenarnya masih memiliki ruang untuk beradaptasi di tengah tekanan ekonomi. Akan tetapi, kuatnya tekanan eksternal membuat proses penyesuaian bisnis tidak berjalan optimal.

Karena itu, Apindo menilai koordinasi kebijakan antara pemerintah, otoritas moneter, dan sektor riil menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Dalam situasi tekanan eksternal cukup kuat dan ruang pelonggaran kebijakan relatif terbatas, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi sangat krusial,” pungkas Shinta.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot pada Jumat (15/5) ditutup melemah 67 poin atau 0,39 persen ke level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat.

Artikel Rupiah Terkoreksi, Pengusaha Mulai Siapkan Strategi Darurat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,59 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen yoy.

“Pada triwulan I 2026, perekonomian Jakarta tetap tumbuh kuat sebesar 5,59% yoy, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% yoy,” kata Iwan di Jakarta, Rabu (6/5).

Menurut Iwan, capaian tersebut memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59% tersebut menyumbangkan pangsa sebesar 16,67% terhadap perekonomian nasional,” ujarnya dikutip dari laman berita satu.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jakarta ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, investasi yang tetap tumbuh, serta kinerja positif sejumlah sektor utama seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Sementara dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,72 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,51 persen yoy. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong momentum long festive season Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Ramadan, Idulfitri, Imlek, dan Nyepi, serta berbagai penyelenggaraan acara berskala besar di Jakarta.

Selain itu, daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga berkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta, penyaluran tunjangan hari raya (THR), dan sejumlah insentif pemerintah.

Di sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 4,71 persen yoy, didukung keberlanjutan proyek strategis pemerintah maupun swasta yang bersifat multiyears. Konsumsi pemerintah tumbuh 4,22 persen yoy, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,60 persen yoy.

Dari sisi eksternal, ekspor barang dan jasa Jakarta tumbuh 8,98 persen yoy, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,62 persen yoy. Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan pertumbuhan sebesar 6,71 persen yoy.

Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan kuat sebesar 10,84 persen yoy, sedangkan sektor informasi dan komunikasi tumbuh 6,33 persen yoy.

Pertumbuhan sektor digital dan komunikasi mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan berbasis aplikasi dan aktivitas bisnis di Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. BI Jakarta juga akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global.

Artikel BI Ungkap Jakarta Masih Jadi Mesin Utama Ekonomi Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pertumbuhan sektor manufaktur, kebutuhan akan pasokan air bersih dan sistem pengolahan limbah yang andal menjadi semakin penting. Keterbatasan fasilitas pengolahan limbah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pemanfaatan teknologi yang lebih modern dan efisien.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penguatan infrastruktur ini merupakan faktor kunci dalam transformasi industri menuju arah yang lebih berkelanjutan.

“Penguatan infrastruktur pendukung industri, khususnya dalam pengelolaan air dan limbah, menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan industri yang berdaya saing sekaligus mendukung target net zero emission sektor industri pada tahun 2050,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4).

Sebagai langkah konkret, dilakukan kolaborasi antara PT CITIC Envirotech Indonesia, PT Indonesia Water Solutions, dan Yantai Jinzheng Eco-Technology Co., Ltd untuk menghadirkan solusi terpadu dalam pengolahan air, limbah, hingga teknologi desalinasi air laut di kawasan industri.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air baku, meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah, serta menjaga ketahanan sumber daya air. Selain itu, penerapan teknologi desalinasi juga membuka peluang peningkatan produksi garam industri dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Kemenperin juga mendorong implementasi ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali air limbah serta penggunaan teknologi ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas sektor industri.

Peran aktif Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) dalam memfasilitasi investasi dan kerja sama global, ditargetkan segera direalisasikan melalui tahap percontohan di kawasan industri.

“Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga dapat mempercepat transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta memperkuat daya saing industri Indonesia di tingkat global,” tutup Agus.

Artikel Air Bersih dan Limbah Jadi Kunci, Industri Nasional Berbenah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa komposisi investasi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor padat modal, seperti industri logam dasar dan pertambangan. Oleh karena itu, dorongan terhadap sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi dinilai sebagai langkah yang tepat.

Shinta menyebutkan, pada 2013 setiap tambahan investasi sebesar Rp1 triliun mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja. Namun, pada 2025 angka tersebut menurun drastis menjadi sekitar 1.400 tenaga kerja per Rp1 triliun investasi.

“Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun nilai investasi meningkat, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja langsung relatif lebih kecil dibandingkan satu dekade lalu, salah satunya karena meningkatnya porsi investasi di sektor padat modal,” ujar Shinta, Jumat (24/4/2026).

Ia menilai bahwa kebijakan insentif fiskal akan lebih optimal jika dirancang secara terarah (targeted) dan berbasis hasil (outcome-based). Menurutnya, insentif sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

Shinta menjelaskan, pemberian insentif juga perlu dikaitkan dengan indikator kinerja seperti tingkat penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas produksi, ekspor, hingga adopsi teknologi. Dengan pendekatan tersebut, dampak kebijakan dapat diukur secara lebih jelas.

“Tanpa desain seperti ini, ada risiko insentif hanya menggeser aktivitas ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan sektor padat karya tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas industri. Hal ini mencakup penguatan ekosistem industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemanfaatan teknologi yang relevan.

Selain itu, Shinta juga menyoroti masih tingginya biaya ekonomi (high-cost economy) yang menjadi tantangan bagi dunia usaha, khususnya di sektor padat karya.

Menurutnya, pemerintah perlu terus melanjutkan upaya deregulasi, menekan biaya usaha, menyederhanakan birokrasi, serta memastikan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan pendekatan tersebut, sektor padat karya dapat tetap kompetitif sekaligus meningkat ke arah produktivitas yang lebih tinggi dan terintegrasi dalam rantai pasok global,” kata Shinta.

Artikel Pengusaha Soroti Dampak Investasi, Lapangan Kerja Justru Menyusut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Di tengah kondisi tersebut, arus perdagangan dan investasi global mulai mencari wilayah yang lebih stabil dan memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Dalam hal ini, Asia semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan stabilitas domestik relatif terjaga, Indonesia menjadi salah satu tujuan menarik bagi investasi. Konektivitas regional yang semakin kuat juga memperdalam integrasi Indonesia dalam arus perdagangan dan investasi kawasan, termasuk melalui kemitraan ekonomi dengan Tiongkok yang kini menjadi pilar penting dalam rantai pasok regional. Bagi pelaku usaha nasional, dinamika ini bukan sekadar tren bilateral, melainkan peluang konkret untuk memperluas pasar dan memperkuat bisnis lintas negara.

“Momentum Indonesia–Tiongkok bukan hanya peluang perdagangan, tetapi juga mencerminkan transformasi lanskap bisnis regional yang semakin terintegrasi,” ujar Director of Institutional Banking Group at PT Bank DBS Indonesia Anthonius Sehonamin.

Sejumlah rekomendasi dari sektor perbankan, Bank DBS,hadir membantu korporasi yang memiliki hubungan bisnis lintas negara dengan Tiongkok—agar tetap adaptif di tengah ketidakpastian.

Diversifikasi untuk Antisipasi Risiko Geopolitik

Pada 2026, faktor geopolitik kembali menjadi penentu utama arah ekonomi global. Konflik yang meningkat di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Eropa, dan kawasan tersebut. Dampaknya, arus logistik global bisa terganggu dan biaya distribusi meningkat, sehingga menambah tekanan pada rantai pasok.

Meski demikian, Asia tetap menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat, dengan Tiongkok sebagai salah satu penggerak utama. DBS Group Research memperkirakan ekonomi Tiongkok masih dapat tumbuh sekitar 4,5 persen, didukung kebijakan moneter yang akomodatif. Hal ini menjaga aktivitas perdagangan dan investasi regional tetap berjalan.

Bagi korporasi Indonesia, kondisi ini membuka peluang untuk menyeimbangkan risiko global melalui diversifikasi pasar sekaligus memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok regional yang terintegrasi dengan Tiongkok sebagai pusat manufaktur dunia.

Namun, ekspansi lintas negara juga membawa tantangan, seperti perubahan regulasi, fluktuasi permintaan, hingga volatilitas nilai tukar. Karena itu, perusahaan perlu memperkuat ketahanan operasional melalui diversifikasi jalur logistik, memperluas jaringan mitra, serta menerapkan scenario planning dan fleksibilitas keuangan.

Strategi Mengelola Risiko Nilai Tukar

Dalam konteks bisnis lintas negara, DBS Group Research memproyeksikan nilai tukar USD/IDR berada di kisaran Rp16.350 pada akhir 2026, melanjutkan tren penguatan dolar sejak 2025. Meski Bank Indonesia terus melakukan intervensi, tekanan eksternal masih berpotensi memicu fluktuasi signifikan.

Korporasi dengan eksposur terhadap impor bahan baku, utang valuta asing, maupun proyek internasional menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko nilai tukar menjadi kebutuhan utama, bukan lagi pilihan.

Strategi seperti hedging, natural hedge melalui pencocokan arus kas, hingga penyesuaian struktur pembiayaan berdasarkan mata uang pendapatan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas margin dan arus kas.

Memperkuat Struktur Keuangan untuk Ekspansi

Prospek ekonomi Indonesia tetap positif, dengan pertumbuhan diperkirakan sekitar 5,3 persen dan inflasi terjaga di kisaran 2,8 persen. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok juga diproyeksikan tumbuh stabil dengan inflasi rendah sekitar 0,5 persen dan suku bunga di kisaran 2,75 persen.

Kombinasi stabilitas ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong investasi lintas negara, pembiayaan perdagangan, serta kolaborasi industri jangka panjang.

Namun demikian, risiko global seperti volatilitas arus modal dan ketidakpastian geopolitik tetap harus diantisipasi. Karena itu, perusahaan perlu menjaga struktur neraca yang sehat, tingkat leverage yang terukur, serta diversifikasi sumber pendanaan agar tetap fleksibel dalam mengambil keputusan investasi.

Peluang dari Pergeseran Rantai Pasok

Perubahan geopolitik dan kebijakan perdagangan global turut mendorong restrukturisasi rantai pasok internasional. Hal ini membuka peluang bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk memainkan peran yang lebih besar dalam ekosistem produksi global.

Tren ini terlihat dari ekspansi perusahaan Tiongkok yang mulai memperluas basis produksi ke luar Amerika Serikat, dengan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama. Posisi Tiongkok sebagai investor asing di Indonesia pun meningkat signifikan, dari peringkat ke-9 pada 2015 menjadi ke-2 pada 2019.

Sepanjang 2019 hingga September 2024, nilai investasi Tiongkok mencapai sekitar USD34,19 miliar atau sekitar 18 persen dari total investasi asing. Investasi tersebut terkonsentrasi pada sektor logam dasar, transportasi dan logistik, kimia, energi, serta pengembangan kawasan industri.

Hal ini menunjukkan bahwa peluang bagi korporasi Indonesia tidak hanya terbatas pada ekspor komoditas, tetapi juga pada keterlibatan dalam rantai nilai industri yang lebih luas. Kolaborasi seperti joint venture, integrasi produksi, hingga transfer teknologi menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan.

Memperkuat Daya Saing dan Kolaborasi Industri

Kebijakan tarif Amerika Serikat menciptakan dinamika baru dalam perdagangan global. Produk Indonesia kini menghadapi tarif mendekati MFN ditambah tarif sementara sekitar 15 persen hingga pertengahan 2026. Meski memberikan peluang peningkatan daya saing, sifat tarif yang sementara menuntut pelaku usaha tetap adaptif.

Diversifikasi pasar ekspor dan efisiensi rantai pasok menjadi kunci untuk menjaga keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, Tiongkok tetap menjadi mitra strategis penting bagi Indonesia.

Pembaruan kerja sama Two Parks Twin Countries (TCTP) pada Mei 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam meningkatkan kapasitas industri dan nilai tambah. Ini membuka peluang luas bagi pelaku usaha Indonesia untuk terlibat dalam sektor manufaktur, pengolahan, hingga pengembangan teknologi bersama.

Menanggapi perkembangan ini, Bank DBS Indonesia terus mendampingi nasabah melalui penyediaan insight pasar serta akses terhadap pandangan para pakar. Seiring meningkatnya konektivitas bisnis Indonesia–Tiongkok, DBS Global Financial Markets (GFM) juga menghadirkan solusi keuangan terintegrasi untuk membantu pelaku usaha mengelola risiko dan memanfaatkan peluang.

Melalui analisis pasar yang mendalam, layanan konsultasi investasi, serta akses ke berbagai instrumen global, DBS GFM mendukung strategi investasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

“Perusahaan yang siap secara finansial dan strategis akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai global. Sebagai mitra tepercaya bagi pertumbuhan bisnis dan pengelolaan kekayaan, Bank DBS Indonesia hadir untuk membantu nasabah merancang strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk menangkap peluang baru di tengah perubahan ekonomi melalui keahlian global dengan perspektif Asia serta dialog ahli didukung koneksi strategis,” tambah Anthonius.

Artikel Tarif AS Naik dan Konflik Memanas, Mengapa Indonesia Justru Diuntungkan? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah tersebut diwujudkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Kawasan Lintas Biru Digital untuk pengembangan jaringan fiber optic serta layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, JIEP juga menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo terkait kerja sama pengembangan jaringan telekomunikasi dan layanan digital pendukung lainnya di kawasan tersebut.

Direktur Utama PT JIEP, Satrio Witjaksono, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi kawasan industri menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

“Penguatan jaringan fiber optic serta layanan TIK di Kawasan Industri Pulogadung merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan layanan dan fasilitas terbaik bagi para tenant, sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor,” ujarnya dikutip dari laman berita jakarta, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional di kawasan industri.

Menurutnya, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang handal menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun lingkungan industri yang kompetitif dan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi strategis ini, PT JIEP menegaskan perannya dalam menghadirkan kawasan industri dengan infrastruktur yang memadai, guna memberikan nilai tambah bagi tenant serta mendukung pertumbuhan investasi di Kawasan Industri Pulogadung,” tandasnya.

Artikel Tak Mau Ketinggalan, Kawasan Industri Pulogadung Percepat Transformasi Digital pertama kali tampil pada Katafoto.id.