Kondisi tersebut tidak lepas dari meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari. Founder & CEO MRE Mike Rini Sutikno dan perencana keuangan Andy Nugroho membagikan sejumlah cara yang dapat dilakukan Gen-Z agar lebih disiplin mengelola penghasilan.

Rini mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok secara langsung berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

“Satu porsi pecel ayam misalnya tadinya Rp 25.000, sekarang Rp 27.000. Kalau gaji kita tidak naik, daya beli kita semakin menurun,” ujarnya Minggu (27/9).

Menurut dia, ketika harga barang dan jasa terus meningkat, sejumlah pengeluaran perlu disesuaikan agar kondisi keuangan tetap terkendali.

Sementara Andy mengingatkan pentingnya menentukan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Menurutnya, pengeluaran sebaiknya tidak hanya mengikuti keinginan atau gaya hidup.

“Buat skala prioritas dalam membelanjakan uang, hindari membelanjakan uang hanya untuk mengikuti gaya hidup,” katanya, dikutip dari Liputan6.com

Selain mengatur pengeluaran, Andy juga mendorong Gen-Z untuk mulai memiliki sumber penghasilan tambahan.

“Hindari berhutang hal-hal yang bersifat konsumtif,” ujarnya.

Disiplin Mengatur Gaji

Rini menilai kemampuan mengelola gaji bukan sesuatu yang otomatis dimiliki seseorang. Kebiasaan tersebut perlu dibangun secara bertahap.

“Disiplin mengatur gaji itu bukan bawaan dari lahir, tapi kebiasaan yang kita bangun pelan-pelan,” kata Rini, menyebut kuncinya adalah membangun sistem, bukan sekadar niat.

Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah prinsip pay yourself first. Rini menyarankan memanfaatkan fitur auto debit perbankan agar kebutuhan wajib langsung dialokasikan begitu gaji diterima.

“Begitu gaji masuk ke rekening, langsung bayar dan amankan yang wajib dulu,” katanya.

Andy menambahkan, membangun pengingat secara terus-menerus juga diperlukan agar seseorang tidak mudah kembali pada kebiasaan konsumtif.

“Tanamkan dan reminder terus berulang-ulang dalam mindset kita, pikirkan apa hal terburuk yang akan kita hadapi bila kita tidak mau disiplin,” ungkap Andy, menekankan pentingnya sugesti diri secara terus-menerus.

Rini juga menyarankan agar arus kas dikendalikan sejak awal bulan. Dengan begitu, uang yang tersedia dapat langsung dibagi sesuai kebutuhan.

“Kunci utamanya adalah mengendalikan arus kas harian dan mengunci pengeluaran tetap di awal bulan,” ujar dia.

Bagi Pengeluaran Berdasarkan Prioritas

Andy membagi pengeluaran menjadi tiga tingkat prioritas. Pertama adalah kebutuhan yang bersifat wajib dan harus dipenuhi.

“Yang utama adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat penting dan wajib, contoh, bayar kos-kosan, bayar cicilan kendaraan bermotor, beli token listrik/ wifi/ paket data. Prioritas kedua adalah pengeluaran yang penting namun masih bisa diatur ulang jumlahnya, contoh, untuk makan sehari-hari, ongkos transport ke tempat kerja, kebutuhan toiletteries. Ketiga adalah kebutuhan yang bersifat kesenangan, tidak terlalu penting dan tidak wajib terpenuhi, contoh, beli kopi, nongkrong di kafe, nonton film, travelling,” paparnya.

Agar pembagian uang lebih mudah dilakukan, Andy menyarankan rekening tabungan dipisahkan dari rekening yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Bahkan kalau kita sedemikian tidak bisa disiplin, maka tidak ada salahnya untuk memiliki beberapa rekening terpisah dari satu bank yang sama sebagai tempat menaruh uang untuk berbagai pos kebutuhan yang berbeda,” ujar dia.

Menurut Andy, pemisahan tersebut dapat membantu mengurangi keinginan melakukan pembelian secara spontan.

“Itu dapat mendorong kita untuk bersikap impulsif dalam berbelanja,” ia menambahkan.

Untuk penggunaan paylater dan kartu kredit, Andy juga mengingatkan agar pengeluaran tetap dikendalikan. Salah satu caranya dengan mengisi saldo e-wallet hanya sesuai kebutuhan.

Formula Membagi Gaji

Bagi Gen-Z dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp4 juta-Rp5 juta, Rini membagikan formula pembagian gaji yang dapat menjadi salah satu acuan.

“30 persen saya buat nabung, lima sampai 10 persen untuk asuransi, cicilan utang maksimal 30 persen, sisanya untuk biaya hidup dan lifestyle,” kata dia.

Sementara Andy menggunakan metode pembagian berbeda, yakni 40:30:20:10.

“40 persen untuk kebutuhan sehari-hari, 30 persen untuk cicilan dan utang, 20 persen ditabung dan diinvestasikan, 10 persen dialokasikan untuk dana charity,” tutur dia.

Dengan pembagian tersebut, penghasilan tidak langsung habis untuk kebutuhan konsumtif. Kunci utamanya tetap pada kemampuan menentukan prioritas, mengendalikan arus kas, serta membangun kebiasaan keuangan yang disiplin.

Artikel Gaji Baru Masuk Sudah Habis? Ini Trik Buat Gen-Z Biar Tak Lagi ‘Numpang Lewat’ pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penandatanganan Akta Jual Beli saham DBSVI dilakukan pada hari ini. DBSI sebagai pihak pembeli diwakili oleh Imelda Widjaja selaku Direktur Hukum, Kepatuhan dan Sekretariat serta Minarti, Direktur Keuangan.

Prosesi tersebut turut dihadiri Plt. Presiden Direktur DBSVI Andreas Oen bersama jajaran direksi DBSI dan DBSVI.

Setelah transaksi rampung, DBSI tercatat menguasai 99 persen saham DBSVI. Sementara itu, 1 persen saham DBSVI masih dimiliki DBS Vickers Securities Holdings Pte Ltd.

Dalam struktur baru Konglomerasi Keuangan DBS, DBSI akan menjalankan fungsi sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional. Adapun DBSVI menjadi salah satu anggota dalam konglomerasi tersebut.

Pengambilalihan saham DBSVI menjadi bagian dari proses pembentukan PIKK oleh DBSI. Langkah ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (POJK No. 30/2024).

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Lim Chu Chong, mengatakan pembentukan konglomerasi tersebut menjadi salah satu tonggak penting bagi perkembangan Bank DBS di Indonesia.

“Terwujudnya Konglomerasi Keuangan DBS merupakan tonggak penting dalam perjalanan Bank DBS di Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk terus memperkuat struktur organisasi, tata kelola, serta pengelolaan risiko yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan regulator. Pada saat yang sama, kami optimistis sinergi antara layanan perbankan dan pasar modal akan semakin memperkuat kemampuan kami dalam menghadirkan solusi finansial yang lebih komprehensif bagi nasabah. Penguatan sinergi ini juga selaras dengan komitmen kami untuk menjadi mitra tepercaya bagi pertumbuhan bisnis nasabah, dengan menyediakan layanan dan solusi yang terhubung secara holistik melalui ekosistem Bank DBS Indonesia.”

Pembentukan Konglomerasi Keuangan DBS juga memperkuat arah DBS Group dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mendorong sinergi bisnis di antara lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup.

Struktur baru ini sekaligus mendukung penerapan pengawasan terintegrasi sebagaimana ditetapkan oleh regulator sektor jasa keuangan.

Plt. Presiden Direktur DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Andreas Oen, mengatakan kehadiran DBSVI dalam struktur konglomerasi tersebut menjadi awal baru bagi perusahaan untuk memperkuat perannya di pasar modal Indonesia.

“Pembentukan Konglomerasi Keuangan DBS menandai babak baru dalam perjalanan DBSVI di Indonesia. Dukungan yang semakin kuat dari Grup DBS memungkinkan kami untuk memperluas kapabilitas, meningkatkan kualitas layanan, serta semakin berperan dalam mendukung perkembangan pasar modal Indonesia. Kami percaya bahwa kolaborasi yang lebih erat dalam ekosistem DBS akan menciptakan nilai jangka panjang bagi nasabah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan.”

Sebagai bagian dari grup jasa keuangan yang memiliki jaringan kuat di Asia, Bank DBS Indonesia terus mengembangkan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah korporasi, institusi, maupun individu.

Bergabungnya DBSVI dalam Konglomerasi Keuangan DBS diharapkan memperluas kemampuan grup dalam menawarkan layanan finansial yang saling terhubung. Layanan tersebut mencakup perbankan, treasury, pasar modal, hingga investasi.

Artikel Bank DBS Indonesia Resmi Kuasai 99 Persen Saham DBS Vickers Sekuritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Meski nilainya mencapai ribuan triliun rupiah, tidak seluruh anggaran tersebut memiliki ruang yang cukup untuk diarahkan langsung pada kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, sebagian besar belanja pemerintah pusat sudah terserap untuk berbagai kebutuhan wajib dan rutin. Pos tersebut antara lain mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, hingga belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Besarnya alokasi untuk kebutuhan tersebut membuat ruang fiskal pemerintah untuk membiayai belanja produktif menjadi lebih terbatas.

“Dalam APBN 2027, sekitar 30% belanja pemerintah pusat akan digunakan untuk pembayaran bunga dan subsidi, sementara sekitar 20% merupakan belanja pegawai. Dengan demikian, ruang untuk belanja produktif yang meningkatkan kapasitas pembangunan menjadi terbatas,” kata Yose kepada Beritasatu.com, Selasa (25/8).

Yose menjelaskan, belanja pegawai maupun bantuan sosial tetap dibutuhkan karena memiliki peran dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, jenis belanja tersebut memiliki dampak yang berbeda dibandingkan pengeluaran pemerintah yang secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

“Meskipun belanja pegawai dan bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli, belanja tersebut tidak akan meningkatkan kapasitas ekonomi,” ujarnya.

Porsi Belanja Modal Terbatas

Yose juga menyoroti keterbatasan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi melalui belanja modal. Menurut dia, belanja modal merupakan salah satu komponen APBN yang lebih berkaitan dengan pembangunan aset dan peningkatan kapasitas produksi.

Namun, porsi belanja modal selama ini cenderung relatif kecil dibandingkan keseluruhan anggaran pemerintah.

“Biasanya belanja modal memang cenderung kecil, sekitar 10%-15%. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan peran pemerintah yang terlalu besar,” kata Yose.

Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah banyaknya program prioritas pemerintah yang harus dibiayai sepanjang 2027. Pada saat yang sama, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Yose menilai target tersebut tidak realistis jika hanya bertumpu pada belanja pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas aktivitas ekonomi, investasi sektor swasta perlu mendapat porsi yang lebih besar.

Investasi tersebut diharapkan berasal dari pelaku usaha domestik maupun investor asing. Selain menambah kapasitas produksi, masuknya investasi juga dapat mendorong ekspansi usaha dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Pemerintah Diminta Perbaiki Iklim Investasi

Karena ruang fiskal terbatas, Yose menyarankan pemerintah lebih banyak berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan kondisi tersebut, sektor swasta diharapkan lebih percaya diri untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

“Prioritas bisa difokuskan pada pembentukan iklim bisnis yang lebih baik agar swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, percaya untuk menanamkan modalnya, dibandingkan pemerintah sendiri yang turun tangan,” jelas Yose.

Menurut dia, APBN sebaiknya diarahkan untuk memperkuat kebutuhan dasar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan publik.

Di sisi lain, perbaikan iklim investasi harus terus dilakukan agar sektor swasta dapat mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian.

“Sekali lagi, kemampuan pemerintah sangat terbatas. Lebih baik pemerintah fokus pada program-program mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan bencana,” tegas Yose.

Artikel Anggaran Negara Rp4.097 Triliun, Ekonom Ungkap Tantangan Besar Kejar Pertumbuhan 6 Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari pengembangan solusi wealth management yang ditujukan bagi nasabah high net worth. Layanan tersebut dirancang untuk membantu nasabah mengelola simpanan SGD melalui strategi investasi yang disesuaikan dengan profil risiko, tujuan finansial, serta kebutuhan diversifikasi masing-masing.

Inisiatif ini memadukan kapabilitas pasar global DBS Group dengan pengalaman Mandiri Investasi dalam mengelola portofolio investasi. Melalui pendekatan tersebut, nasabah dapat memperoleh solusi pengelolaan dana yang disusun secara profesional dan menyesuaikan kondisi pasar.

Di tengah pasar global yang semakin dinamis, diversifikasi menjadi salah satu strategi penting dalam membangun portofolio. Berdasarkan DBS CIO Insights 3Q26, peluang investasi masih tersedia secara selektif di berbagai kelas aset, sementara kawasan Asia dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang menarik.

Dolar Singapura juga memiliki posisi penting dalam sistem keuangan Asia. Mata uang tersebut didukung oleh fundamental ekonomi Singapura, kebijakan moneter yang relatif stabil, serta posisi Singapura sebagai salah satu pusat keuangan regional.

Kondisi itu membuka peluang bagi investor untuk memperluas diversifikasi eksposur mata uang Asia sebagai bagian dari strategi pengelolaan kekayaan jangka panjang. Bagi nasabah yang telah memiliki simpanan SGD, pengelolaan dana secara terstruktur dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan portofolio sesuai profil risiko dan tujuan investasi.

Melalui layanan referral PDNI/KPD berdenominasi SGD, nasabah Bank DBS Indonesia yang memenuhi kriteria dapat mengakses strategi investasi yang dikelola secara profesional. Portofolio tersebut dapat mencakup berbagai kelas aset guna mendukung diversifikasi dan pengelolaan investasi dalam menghadapi perubahan kondisi pasar.

“Di Bank DBS Indonesia, kami percaya bahwa pengelolaan kekayaan yang unggul bukan hanya tentang menyediakan akses terhadap produk investasi, tetapi menghadirkan solusi yang dipersonalisasi sehingga benar-benar relevan dengan kebutuhan unik setiap nasabah. Melalui pendekatan insight-driven wealth management, kami menerjemahkan dinamika pasar global, termasuk tren dan pergerakan Kurs SGD, menjadi strategi investasi yang dapat ditindaklanjuti. Peluncuran referral PDNI/KPD berdenominasi SGD ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk menghadirkan all-weather solutions crafted for each individual, memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mendiversifikasi aset dalam mata uang SGD dan mengoptimalkan potensi yang ditawarkan oleh Kurs SGD, sehingga portofolio menjadi lebih resilien dan siap menghadapi berbagai kondisi pasar,” ujar Director of Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia Melfrida Gultom.

Melalui skema referral tersebut, nasabah Bank DBS Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh akses ke layanan PDNI/KPD yang dikelola Mandiri Manajemen Investasi sebagai manajer investasi.

Dalam layanan ini, nasabah memberikan mandat kepada manajer investasi untuk mengelola dana berdasarkan tujuan investasi, profil risiko, serta ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Manajer investasi kemudian menyusun dan mengelola portofolio secara profesional, termasuk menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi pasar dan mandat yang diberikan.

Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi Hardiyanto Pilia menyambut positif kerja sama dengan Bank DBS Indonesia tersebut.

“Kami menyambut baik kolaborasi strategis dengan Bank DBS Indonesia dalam menghadirkan layanan referral PDNI/KPD berdenominasi SGD. Kolaborasi ini menggabungkan keahlian pengelolaan dana dari Mandiri Investasi dengan kapabilitas wealth management Bank DBS Indonesia untuk memberikan solusi yang dikelola secara profesional, terdiversifikasi, dan disesuaikan dengan mandat investasi serta profil risiko masing-masing nasabah. Kami percaya kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk menyediakan solusi pengelolaan dana yang semakin relevan di tengah kebutuhan nasabah akan diversifikasi portofolio dan pengelolaan aset secara menyeluruh.”

Tiga Kelas Aset

Melalui skema referral tersebut, nasabah Bank DBS Indonesia yang memiliki simpanan SGD dapat mengakses strategi pengelolaan dana terstruktur yang mencakup tiga kelas aset utama.

Pertama, fixed income atau pendapatan tetap. Strategi ini berfokus pada pengelolaan portofolio obligasi dengan potensi imbal hasil yang kompetitif, sekaligus mempertimbangkan risiko suku bunga dan risiko kredit.

Kedua, equity atau saham. Instrumen ini memberikan eksposur terhadap saham perusahaan berkapitalisasi besar atau large-cap sebagai bagian dari strategi diversifikasi sekaligus mendukung pertumbuhan portofolio.

Ketiga, commodity atau komoditas. Dalam kategori ini, emas digunakan sebagai salah satu alternatif untuk melakukan diversifikasi portofolio di tengah dinamika dan volatilitas pasar global.

Dengan strategi yang disesuaikan berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi, simpanan SGD yang dimiliki nasabah dapat dikelola melalui diversifikasi ke sejumlah kelas aset. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas dalam membangun portofolio sekaligus mendukung kebutuhan pengelolaan kekayaan dalam jangka panjang.

Bank DBS Indonesia juga melengkapi layanan wealth management dengan market insights dan riset dari DBS Group. Informasi tersebut dapat membantu nasabah memahami perkembangan pasar serta tren ekonomi global sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan finansial.

Sementara itu, Mandiri Investasi merupakan salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia. Hingga Juli 2026, perusahaan tersebut mencatat dana kelolaan lebih dari Rp62 triliun.

Artikel Punya Simpanan Dolar Singapura? DBS dan Mandiri Investasi Siapkan Solusi Investasi Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Lalu, berapa besar dana darurat yang sebaiknya dimiliki?

Sejumlah pakar keuangan internasional umumnya menyarankan dana darurat setara tiga hingga enam bulan biaya hidup. Besaran tersebut dinilai cukup untuk membantu seseorang atau keluarga tetap memenuhi kebutuhan pokok ketika pendapatan terganggu.

Menurut berbagai panduan perencanaan keuangan, dana darurat dalam kisaran tersebut dapat memberikan ruang bagi seseorang untuk mencari pekerjaan baru atau menyelesaikan persoalan keuangan tanpa harus bergantung pada utang.

Besaran Dana Darurat Bergantung pada Kondisi

Meski rekomendasi umum berada di kisaran tiga hingga enam bulan pengeluaran, kebutuhan setiap orang tidak selalu sama. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan target dana darurat.

1. Stabilitas pekerjaan

Bagi karyawan dengan pekerjaan yang relatif stabil, dana darurat sebesar tiga bulan biaya hidup umumnya sudah memadai. Sebaliknya, pekerja lepas (freelancer), pelaku usaha, atau mereka yang bekerja di sektor dengan risiko tinggi disarankan memiliki cadangan dana hingga enam bulan atau lebih.

2. Kondisi kesehatan dan jumlah tanggungan

Seseorang yang memiliki penyakit kronis atau menanggung kebutuhan keluarga, seperti anak maupun orang tua, sebaiknya menyiapkan dana darurat lebih besar. Langkah ini penting untuk mengantisipasi biaya kesehatan maupun kebutuhan mendesak lainnya.

3. Beban utang

Dana darurat juga menjadi pelindung bagi mereka yang masih memiliki utang, terutama utang berbunga tinggi seperti kartu kredit. Cadangan dana yang cukup dapat mencegah seseorang menambah utang baru saat menghadapi kondisi darurat.

4. Akses terhadap fasilitas kredit

Memiliki kartu kredit atau fasilitas pinjaman dengan bunga rendah memang dapat menjadi alternatif saat kondisi mendesak. Namun, para ahli mengingatkan bahwa fasilitas kredit sebaiknya hanya menjadi pelengkap, bukan pengganti dana darurat.

Ada Ahli yang Menyarankan Hingga 12 Bulan

Sejak pandemi COVID-19 dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, sebagian perencana keuangan mulai merekomendasikan dana darurat yang lebih besar.

Beberapa ahli menyarankan cadangan dana setara delapan hingga 12 bulan biaya hidup, terutama bagi pekerja yang pendapatannya tidak tetap atau memiliki risiko kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi. Rekomendasi tersebut didasarkan pada pengalaman bahwa proses pemulihan ekonomi maupun pencarian pekerjaan dapat berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Cara Menghitung Dana Darurat

Langkah pertama adalah menghitung seluruh kebutuhan pokok setiap bulan, meliputi:

• Biaya tempat tinggal (sewa atau cicilan rumah)
• Makanan dan kebutuhan sehari-hari
• Transportasi
• Listrik, air, internet, dan utilitas lainnya
• Premi asuransi
• Cicilan atau pembayaran minimum utang

Total pengeluaran tersebut kemudian dikalikan sesuai target dana darurat yang ingin dicapai, misalnya tiga, enam, atau 12 bulan.

Tips Membangun Dana Darurat

Membangun dana darurat tidak harus dimulai dengan nominal besar. Yang terpenting adalah konsisten menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Menetapkan target awal, misalnya Rp7,5 juta hingga Rp15 juta sebagai langkah pertama.
• Mengaktifkan transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan setiap bulan.
• Mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting agar dana dapat dialihkan ke tabungan.
• Memanfaatkan bonus, THR, pengembalian pajak, atau pemasukan tak terduga lainnya untuk mempercepat pencapaian target.

Dengan kebiasaan menabung secara disiplin, dana darurat akan terbentuk secara bertahap dan menjadi perlindungan finansial ketika menghadapi situasi yang tidak terduga.

Dana darurat bukan hanya membantu menjaga kondisi keuangan tetap stabil, tetapi juga memberikan rasa aman dan fleksibilitas dalam mengambil keputusan ketika menghadapi masa-masa sulit.

Artikel Dana Darurat Jadi Kunci Bertahan Saat Krisis, Berapa Nominal yang Harus Disiapkan? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, mengatakan Satgas PHK perlu melakukan pemetaan terhadap perusahaan yang menghadapi persoalan likuiditas. Selain itu, Satgas juga diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dengan kreditur serta mendorong pemberian akses pembiayaan berbunga rendah melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Biar bagaimanapun juga Satgas PHK itu harus bisa mengatasi persoalan dunia usaha, sehingga mereka tidak jadi mem-PHK. Bagaimana agar produksi terus berjalan. Nah ini yang tentunya harus dipetakan, harus mencegah PHK dengan dukungan APBN,” ujar Timboel saat dihubungi, seperti dikutip dari laman investor daily.

Menurut Timboel, langkah pemerintah tidak cukup hanya melalui pemberian insentif fiskal. Ia menilai persoalan utama yang dihadapi banyak perusahaan saat ini adalah arus kas sehingga diperlukan intervensi berupa akses pembiayaan dengan bunga rendah agar aktivitas produksi tetap berjalan.

“Dana itu yang harus bisa diintervensi oleh pemerintah, dengan suku bunga rendah, bisa dibilang modal yang murah,” katanya.

Selain memberikan dukungan pembiayaan, pemerintah juga diminta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Timboel menilai pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya pembelian bahan baku impor yang pada akhirnya memperbesar beban operasional perusahaan.

“Bagaimana dengan rupiah yang terus menurun, yang melemah harus membeli bahan baku dengan dolar yang besar. Nah ini kan juga bisa mempengaruhi dari sisi kemampuan perusahaan,” tutur Timboel.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Menurutnya, meningkatnya investasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

“Dari sisi demand tentunya membuka lapangan kerja memang harus lebih banyak buat iklim investasi lebih baik,” ujarnya.

Timboel juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Di tengah tantangan ekonomi, komunikasi yang baik dinilai dapat membantu kedua belah pihak mencari solusi bersama sehingga PHK dapat dihindari.

“Menurut saya ini harus didorong, serikat pekerja juga harus bisa berkomunikasi dengan manajemen untuk tidak jadi memberatkan mereka juga,” tutur Timboel.

Artikel Organisasi Pekerja Desak Satgas PHK Bergerak Cepat Bukan Sekadar Memantau pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pasar tenaga kerja. Menurutnya, aktivitas ekonomi memang terus meningkat, tetapi kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja justru semakin terbatas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I-2026. Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 88.000 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan kembali bertambah sekitar 23.470 orang.

Gelombang efisiensi juga masih membayangi dunia usaha. Salah satu contohnya, platform media sosial TikTok dilaporkan memangkas sekitar 90 persen tenaga kerjanya secara global, termasuk di Indonesia.

Yusuf menilai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen memang menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masih bergerak positif. Namun, kondisi tersebut belum tercermin dalam peningkatan kesempatan kerja.

“Angka pertumbuhan di atas 5% memang terlihat baik, tetapi manfaatnya belum banyak tercermin di pasar tenaga kerja. Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth, ketika ekonomi tetap tumbuh tetapi kemampuan menciptakan lapangan kerja terus menurun,” ujar Yusuf seperti dikutip dari laman investor daily pada Minggu (5/7).

Ia menjelaskan, realisasi investasi pada 2025 meningkat sekitar 12,7 persen, sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya bertambah sekitar 10,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap tambahan investasi kini menghasilkan lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

“Artinya, setiap tambahan investasi menghasilkan lapangan kerja yang semakin sedikit sehingga pertumbuhan belum benar-benar inklusif,” imbuhnya.

Tantangan Domestik Dinilai Lebih Dominan

Menurut Yusuf, perlambatan ekonomi global memang memberi tekanan terhadap dunia usaha melalui melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Meski begitu, ia menilai faktor domestik justru menjadi penyebab utama lemahnya penciptaan lapangan kerja.

Ia membandingkan Indonesia dengan Vietnam dan Bangladesh yang menghadapi tantangan global serupa, tetapi masih mampu menarik relokasi industri serta memperbesar pangsa ekspor. Sementara Indonesia masih dibayangi berbagai persoalan, seperti tingginya biaya energi, melemahnya daya saing industri, ketidakpastian regulasi, hingga derasnya arus produk impor berharga murah.

Berbagai persoalan tersebut membuat industri padat karya semakin tertekan. Padahal, sektor tekstil, garmen, dan alas kaki selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Melemahnya daya saing membuat sektor-sektor tersebut tidak lagi mampu menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja.

Investasi Meningkat, Serapan Tenaga Kerja Masih Terbatas

Yusuf menjelaskan, peningkatan nilai investasi belum otomatis meningkatkan jumlah tenaga kerja karena sebagian besar investasi kini mengalir ke sektor padat modal, seperti industri hilirisasi mineral dan logam dasar.

Sektor tersebut lebih mengandalkan teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif kecil dibandingkan industri padat karya.

“Sektor padat modal memang meningkatkan nilai tambah dan ekspor, tetapi proses produksinya didominasi teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif terbatas,” jelasnya.

Selain itu, efektivitas investasi juga masih menjadi tantangan. Meski nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)Indonesia menunjukkan perbaikan, angkanya masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan. Hal ini menunjukkan investasi masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari tingginya biaya logistik, birokrasi yang belum efisien, hingga biaya ekonomi lainnya.

Menurut Yusuf, dunia usaha juga masih dibebani mahalnya harga energi, khususnya gas industri, serta persaingan dengan produk impor murah. Tekanan tersebut membuat banyak perusahaan memilih melakukan efisiensi melalui otomatisasi dibandingkan merekrut pekerja baru.

Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Menurutnya, insentif fiskal perlu dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja formal, disertai kebijakan untuk memperkuat industri padat karya melalui penurunan biaya energi dan logistik, serta pengawasan terhadap praktik dumping.

“Ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutup Yusuf.

Artikel Mengapa Ekonomi Tumbuh tetapi Pengangguran Masih Mengintai? Ini Analisis Ekonom pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Jalal, volume sampah yang terus meningkat di berbagai daerah membutuhkan strategi yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi.

“Waste-to-Energy dapat menjadi bagian yang sah dari solusi pengelolaan sampah Indonesia, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Keberhasilannya sangat bergantung pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya, keterlibatan masyarakat terdampak, integrasi pemulung, serta transparansi pengelolaan lingkungan yang dapat diverifikasi publik,” kata Jalal saat diwawancarai melalui telepon, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, penolakan terhadap pembangunan fasilitas WtE tidak akan menghilangkan persoalan sampah yang terus bertambah setiap hari. Karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan melalui berbagai metode yang terintegrasi.

“Mulai dari pengurangan timbulan sampah, daur ulang, pengomposan, dan pemanfaatan residu,” ujarnya.

Jalal menilai tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga karakteristik sampah yang didominasi limbah organik dengan kadar air tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan fasilitas WtE perlu dibarengi dengan penguatan budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga, kawasan komersial, hingga sektor industri.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat yang terdampak secara bermakna (meaningful engagement) dalam setiap tahapan proyek WtE. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh manfaat ekologis, ekonomi, maupun sosial dari pembangunan fasilitas tersebut.

“Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas dalam proses perizinan. Warga sekitar harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, mendapatkan akses terhadap informasi emisi secara terbuka, serta memperoleh manfaat nyata dari proyek yang dibangun. Tanpa itu, WtE berpotensi kehilangan legitimasi sosial yang justru menjadi fondasi keberlanjutannya,” katanya.

Lebih lanjut, Jalal menyebut pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi WtE dapat beroperasi secara aman apabila didukung regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang transparan, serta tata kelola pengelolaan sampah yang efektif.

Ia meyakini, apabila pendekatan serupa diterapkan di Indonesia, WtE dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), tanpa hanya mengandalkan kecanggihan teknologi.

“WtE juga mampu menekan risiko emisi metana, dan mendukung target pengelolaan sampah nasional yang lebih adil dan berkelanjutan, namun hanya apabila berbagai safeguards lingkungan dan sosial yang kokoh bisa benar-benar ditegakkan,” kata Jalal.

Pada kesempatan terpisah, Chief Executive Officer Denera sekaligus Director Investment Danantara Investment Management (DIM), Fadli Rahman, menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Waste-to-Energy membutuhkan lebih dari sekadar teknologi modern. Menurutnya, tata kelola yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan proyek.

Fadli mengatakan penerapan prinsip governance yang ketat menjadi prioritas dalam setiap pengembangan proyek WtE.

“Pertama, kami menjaga tata kelola dengan sangat ketat. Kedua, kami belajar dari negara-negara lain dan menarik investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Ketiga, kami memastikan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak lokal berjalan dengan baik, termasuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung berbagai upaya penanganan sampah yang sedang dikembangkan di Indonesia. Menurutnya, persoalan sampah kini telah menjadi tantangan lintas generasi yang membutuhkan partisipasi semua pihak.

“Kami dengan kerendahan hati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung setiap upaya penanganan sampah, baik di skala kecil maupun skala besar, dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan sampah hingga penerapan berbagai teknologi, baik teknologi yang sudah lama digunakan maupun teknologi yang lebih baru. Karena isu sampah bukan lagi sekadar persoalan hari ini. Persoalan ini sudah menjadi isu generasional dan telah berkembang menjadi isu sosial yang akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Mari kita bersama-sama mendukung setiap upaya yang dapat menjadi solusi bagi persoalan sampah di Indonesia,” kata Fadli.

Artikel Tak Cukup Andalkan Teknologi, Ini Kunci Sukses Waste-to-Energy di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, mengatakan aturan tersebut menegaskan bahwa pihak yang memberikan rekomendasi produk atau layanan keuangan harus memiliki kompetensi maupun izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi risiko kerugian masyarakat akibat penyampaian informasi keuangan yang tidak bertanggung jawab atau tidak didukung keahlian yang memadai.

“POJK ini merupakan upaya OJK untuk mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan, sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat,” kata Agus dalam pernyataan resminya, Rabu (24/6).

Dalam regulasi tersebut, OJK mendefinisikan financial influencer sebagai pihak di luar pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi terkait sektor jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi masyarakat dalam menggunakan produk maupun layanan keuangan.

Aturan ini hadir seiring meningkatnya peran influencer, kreator konten, hingga edukator digital yang aktif membahas investasi, pasar modal, aset keuangan digital, dan berbagai produk keuangan lainnya melalui media sosial maupun platform digital.

Salah satu poin utama dalam POJK Nomor 6 Tahun 2026 adalah kewajiban memiliki izin bagi penyampai informasi yang memberikan rekomendasi terhadap produk atau layanan keuangan yang memang mensyaratkan perizinan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Sebagai contoh, pihak yang memberikan rekomendasi terkait produk pasar modal wajib memiliki izin sebagai penasihat investasi apabila aktivitasnya memenuhi kriteria yang diatur dalam ketentuan pasar modal. Sementara untuk penyampaian rekomendasi terkait aset keuangan digital, OJK mensyaratkan adanya sertifikasi kompetensi dan pemahaman yang memadai di sektor jasa keuangan.

Ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat sehingga keputusan investasi maupun penggunaan produk keuangan dapat dilakukan secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

Selain mengatur kewajiban perizinan dan kompetensi, POJK ini juga memuat ketentuan mengenai perilaku dasar penyampai informasi, pelaksanaan edukasi keuangan, aktivitas pemasaran, hingga tata cara pemberian rekomendasi produk dan layanan jasa keuangan.

Regulasi tersebut turut mengatur pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan, mekanisme pembinaan oleh OJK, pemberian perintah tertulis kepada pihak yang melanggar, hingga langkah pemutusan akses pada media elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Untuk kegiatan pemasaran, OJK tetap membuka ruang kerja sama antara penyampai informasi dengan pelaku usaha jasa keuangan. Namun demikian, tanggung jawab atas materi dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berada pada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Melalui aturan baru ini, OJK berharap ekosistem informasi keuangan di ruang digital menjadi lebih kredibel, transparan, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan.

Artikel OJK Pasang Aturan Ketat untuk Influencer Keuangan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa peran Himbara tidak lagi sebatas lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan. Bank-bank pelat merah tersebut diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperluas akses ekonomi dan keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan.

CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan besarnya peran Himbara tercermin dari nilai kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar perusahaan yang tercatat di Indonesia.

“Dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar Rp1.100 triliun, Himbara memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah,” kata Rosan dikutip dalam keterangan tertulis Senin (22/06)

Menurut Rosan, nilai kapitalisasi tersebut menunjukkan posisi strategis Himbara dalam sistem keuangan nasional. Presiden Prabowo, lanjutnya, berharap Himbara dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Melalui penguatan peran tersebut, pemerintah ingin manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Peran Himbara tidak hanya diukur dari pencapaian laba, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu membuka akses dan kesempatan yang setara bagi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor usaha yang lebih besar,” kata Rosan.

Sinergi Kian Kuat Bersama Danantara

Pada kesempatan terpisah, pengamat perbankan Moch. Amin Nurdin menilai transformasi peran Himbara semakin menguat setelah hadirnya Danantara sebagai pengelola BUMN. Menurutnya, koordinasi yang lebih terintegrasi akan membuat pelaksanaan program-program pemerintah menjadi lebih efektif.

“Di bawah koordinasi Danantara dan arahan Presiden, terdapat penguatan sinergi antarlembaga perbankan negara sehingga fungsi intermediasi Himbara semakin selaras dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Amin mengingatkan bahwa penguatan peran Himbara harus tetap diimbangi dengan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Ia menilai perluasan mandat dapat menciptakan peluang pertumbuhan bisnis sekaligus memperbesar basis nasabah, namun harus tetap diarahkan pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

“Tantangan terbesar Himbara ke depan bukan semata mengejar pertumbuhan kredit, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tetap berkualitas, didukung manajemen risiko yang kuat, serta mampu menjaga profitabilitas secara berkelanjutan,” kata Amin.

Artikel Danantara Perkuat Sinergi Himbara untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.