Perubahan penilaian itu didasarkan pada masih adanya persoalan transparansi terkait kepemilikan saham dan aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia yang dinilai menjadi perhatian investor global.

Dalam laporan yang dirilis pada Jumat (19/6)dini hari, MSCI menyebut keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham masih belum memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat proses pembentukan harga saham yang mencerminkan kondisi pasar sebenarnya serta menyulitkan investor dalam menghitung jumlah saham beredar bebas (free float) suatu perusahaan.

“Ketidaktransparanan dalam data kepemilikan dan aktivitas pasar merusak pembentukan harga yang tepat serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar bebas yang sebenarnya,” tulis MSCI dalam laporannya.

Selain isu transparansi kepemilikan saham, MSCI juga kembali menyoroti akses investor terhadap pasar valuta asing (valas) di Indonesia yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala.

Menurut MSCI, belum tersedianya pasar valuta asing luar negeri (offshore foreign exchange market) yang efisien serta berbagai hambatan di pasar valas domestik menjadi faktor yang memengaruhi tingkat aksesibilitas pasar Indonesia bagi investor internasional.

“Tidak ada pasar valuta asing offshore foreign exchange market yang efisien dan terdapat kendala pada pasar valuta asing domestik di Indonesia,” kata MSCI.

Lembaga penyedia indeks global tersebut juga menilai tingkat liberalisasi pasar valuta asing Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Di tengah sorotan tersebut, MSCI mencatat pasar saham Indonesia mengalami tekanan sepanjang 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat telah terkoreksi lebih dari 27 persen sejak awal tahun, sementara investor asing membukukan aksi jual bersih saham Indonesia sekitar US$3,76 miliar.

Sebelumnya, MSCI telah menyampaikan kekhawatiran terkait transparansi pasar modal Indonesia pada Januari 2026. Kemudian pada April 2026, lembaga tersebut memperpanjang proses peninjauan terhadap aksesibilitas pasar Indonesia. Selanjutnya pada Mei 2026, MSCI mengeluarkan enam emiten Indonesia dari indeks yang dikelolanya.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, MSCI tidak mengubah status klasifikasi pasar Indonesia dalam laporan terbarunya. Laporan tersebut lebih menitikberatkan pada perkembangan aksesibilitas pasar, termasuk isu transparansi kepemilikan saham dan hambatan transaksi valuta asing yang masih menjadi perhatian investor global.

Artikel MSCI Ungkap Masalah Transparansi di Pasar Modal Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Selain menaikkan BI Rate, bank sentral juga meningkatkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global, terutama yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.

“Keputusan ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Kamis (18/6).

Sebelumnya, dalam RDG mingguan yang digelar pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak ekonomi global yang dipengaruhi konflik Timur Tengah.

Berdasarkan evaluasi setelah RDG bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI mencatat tekanan terhadap rupiah lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Kondisi itu dipicu oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya sebagian dana investasi portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia.

Untuk memperkuat upaya stabilisasi rupiah, Bank Indonesia menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung. Salah satunya dengan meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing.

Selain itu, BI memberikan insentif berupa penurunan tarif swap lindung nilai (hedging swap) sebesar 10 persen bagi investor asing guna meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik.

Bank Indonesia juga kembali membuka lelang instrumen repurchase agreement (repo) dengan tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.

Di samping itu, bank sentral akan meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional di tengah dinamika global yang masih berlangsung.

Artikel BI Rate Naik Jadi 5,75 Persen, Bagaimana Dampaknya bagi Kredit dan Investasi? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pergerakan cadangan devisa pada Mei dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain penerbitan obligasi global (global bond) pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di sisi lain, terdapat kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dijalankan BI.

Menurut Ramdan, langkah stabilisasi nilai tukar dilakukan sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global serta meningkatnya permintaan valuta asing dari dalam negeri yang bersifat musiman.

“Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tetap kuat, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ujar dia dikutip dari laman BI, Senin (8/6/2026).

Bank Indonesia menilai besarnya cadangan devisa saat ini masih memadai untuk menopang ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” kata dia.

Ramdan menambahkan, BI akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah guna menjaga ketahanan eksternal serta mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 juga tercatat mengalami penurunan menjadi US$146,2 miliar dari US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026.

Penurunan pada periode tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah yang berlangsung di tengah kewajiban pembayaran utang luar negeri dan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Pada akhir April 2026, posisi cadangan devisa Indonesia setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tambah dia.

BI optimistis kondisi sektor eksternal Indonesia tetap terjaga seiring ketersediaan cadangan devisa yang memadai dan berlanjutnya arus masuk modal asing. Optimisme tersebut didukung oleh pandangan positif investor terhadap prospek ekonomi nasional serta tingkat imbal hasil investasi yang dinilai masih kompetitif.

Bank Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel Bank Indonesia: Cadangan Devisa Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan kenaikan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen bertujuan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik di mata investor asing.

“Intinya konflik geopolitik di Timur Tengah, kemudian juga permasalahan domestik itu menyebabkan memang kita harus memprioritaskan stabilitas dahulu. Nah tetapi enggak berarti kita meninggalkan pertumbuhan,” ujar Destry dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5).

Menurut Destry, tekanan terhadap rupiah saat ini masih dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, seperti meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS), serta penguatan dolar AS yang menekan mata uang negara berkembang.

Selain faktor global, kebutuhan dolar AS di dalam negeri juga meningkat pada pertengahan tahun. Kondisi tersebut dipicu oleh pembayaran dividen perusahaan, repatriasi dana, hingga kebutuhan musim haji.

Dilansir dari laman beritasatu, Bank Indonesia menilai kenaikan suku bunga diperlukan agar instrumen investasi berbasis rupiah kembali menarik dan mampu mendorong aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

“BI mengerek suku bunga karena kita merasa masih kurang. Jadi ini harus kita dorong dengan naikkan suku bunga karena kita harus membuat instrumen rupiah kita menjadi menarik lagi, sehingga itu bisa mendorong inflow kembali masuk paling tidak ke pasar keuangan kita dahulu,” jelasnya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia resmi menaikkan BI rate menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19-20 Mei 2026. Sementara itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25 persen dan lending facility menjadi 6 persen.

Meski fokus menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah, BI memastikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tetap berjalan melalui kebijakan makroprudensial dan penguatan sistem pembayaran digital.

Destry menjelaskan kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit ke sejumlah sektor prioritas, seperti UMKM, pertanian, hilirisasi industri, dan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga memberikan insentif likuiditas kepada perbankan hingga 5 persen dari giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas tersebut.

“Total itu sekitar Rp 424,7 triliun yang sudah kita kembalikan lagi kepada bank dengan tujuan bank ini bisa menyalurkan lagi kreditnya,” kata Destry.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS. Saat ini, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 63 juta dengan total merchant berkisar 40 juta hingga 45 juta, yang mayoritas berasal dari pelaku UMKM.

Menurut Destry, digitalisasi transaksi membuka peluang pembiayaan yang lebih besar bagi UMKM karena rekam jejak transaksi digital dapat menjadi dasar penilaian kelayakan usaha oleh perbankan.

“Sekali saja mereka sudah bertransaksi lewat QRIS, mereka sudah punya data digital dan ini nanti tentu bersama-sama dengan bank bisa melihat kelayakan dari UMKM tersebut,” ujarnya.

Destry optimistis kombinasi kebijakan stabilitas ekonomi dan dukungan terhadap sektor riil dapat menjaga kepercayaan investor sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tren suku bunga tinggi global yang diperkirakan berlangsung lebih lama.

Artikel BI Ungkap Alasan Naikkan Suku Bunga di Tengah Tekanan Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (18/3), menyatakan bahwa angka ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami melihat bahwa kepercayaan investor tetap kuat, baik dari dalam negeri maupun asing,” ujarnya. Incoming bid dari investor asing juga menunjukkan angka yang signifikan, mencapai Rp13,95 triliun atau 22,59% dari total penawaran yang masuk.

Dengan kuatnya minat investor, total penawaran yang berhasil dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp28 triliun, lebih besar dari target awal Rp26 triliun. Dari total awarded bid tersebut, investor asing berkontribusi sebesar Rp5,33 triliun atau 19,04%.

Kepercayaan Investor Tetap Kuat, Imbal Hasil Sesuai Pasar Sekunder

Keberhasilan lelang SUN ini juga ditunjukkan dengan imbal hasil (yield) yang tercapai tetap sejalan dengan pasar sekunder, sehingga tidak diperlukan tambahan imbal hasil (premium) untuk menarik investor. “Hal ini mengindikasikan bahwa investor merasa nyaman dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kebijakan fiskal kita,” jelas Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti bahwa spread SUN tenor 10 tahun terhadap US Treasury (UST) dengan tenor setara hanya sebesar 267 basis poin (bps). Angka ini lebih rendah dibandingkan negara-negara sekelompok seperti Meksiko, Afrika Selatan, dan Brasil.

Dukungan Investor dan Tren Positif Penerimaan Pajak

Menkeu menegaskan bahwa kepercayaan investor, termasuk investor asing, terhadap Surat Berharga Negara (SBN) masih sangat solid. Hal ini tercermin dari capital inflow di pasar SBN yang tercatat sebesar Rp17,53 triliun sejak awal tahun (year to date).

“Kami ingin menegaskan kepada para pelaku pasar dan media bahwa Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara hati-hati dan kredibel. Ini sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan menjaga kepercayaan publik serta sektor ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, ia juga menginformasikan bahwa penerimaan pajak menunjukkan tren positif sepanjang Maret 2025. Data sementara mencatat pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 6,6% dalam periode 1-17 Maret, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan di Februari.

Sri Mulyani menegaskan bahwa postur APBN akan tetap dijaga dengan defisit yang terkendali, sesuai amanat UU No. 62/2024, yaitu sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Artikel Lelang SUN Raih Rp28 Triliun, Bukti Kuatnya Kepercayaan Investor Tinggi pertama kali tampil pada Katafoto.id.