Berdasarkan data PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN Disjaya), gerakan pemadaman lampu serentak yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Sabtu (13/6) pukul 20.30 hingga 21.30 WIB mampu mengurangi emisi karbon sebesar 60,14 ton CO2e. Selain itu, konsumsi listrik berhasil ditekan hingga 75,18 megawatt hour (MWh), dengan nilai penghematan biaya listrik mencapai Rp108.693.752.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membangun budaya hemat energi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.

“Pemadaman lampu selama 60 menit bukan sekadar simbol. Ini adalah pengingat bahwa langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak nyata bagi lingkungan. Dari kebiasaan kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk Jakarta yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Dudi dikutip dari laman berita jakarta, Senin (15/6).

Menurutnya, pelaksanaan aksi hemat energi tersebut mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon yang diterapkan secara berkala di Jakarta.

Dudi menilai hasil yang dicapai dalam kegiatan kali ini membuktikan bahwa perubahan perilaku dalam penggunaan energi dapat menghasilkan dampak yang terukur apabila dilakukan secara konsisten dan melibatkan banyak pihak.

“Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi bersama. Mulai dari pengelola gedung, pelaku usaha, komunitas, hingga warga yang ikut mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan selama aksi berlangsung,” katanya.

Menurut Dudi, langkah sederhana seperti mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, hingga mengonsumsi listrik secara bijak di rumah maupun tempat kerja dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon.

“Ketika jutaan warga melakukan langkah kecil yang sama secara konsisten, dampaknya akan sangat besar bagi kualitas lingkungan Jakarta. Karena menjaga bumi dan udara yang lebih bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh masyarakat,” tandasnya.

Aksi pemadaman lampu selama 60 menit dilakukan di berbagai ruas jalan protokol, gedung pemerintah, ikon kota, serta sejumlah titik strategis lainnya di Jakarta. Beberapa lokasi yang turut berpartisipasi antara lain Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Artikel Hanya 60 Menit Padam, Jakarta Berhasil Pangkas Emisi Karbon hingga 60 Ton pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris dan jaringan C40 Cities atas kolaborasi yang telah terjalin erat dalam upaya penanganan perubahan iklim di Jakarta.

“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Inggris dan C40 Cities atas kemitraan yang kuat dengan Jakarta sejak 2022,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta. 

Acara bertema “From Implementation to Integration: Securing Jakarta Climate Future” dinilai memiliki makna strategis bagi Jakarta sebagai salah satu kota besar dunia sekaligus kawasan aglomerasi dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 42 juta jiwa.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjawab berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim beserta dampaknya,” jelasnya.

Melalui program UCAP CAI, Jakarta disebut telah melangkah dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata. Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun sejumlah inisiatif penting, mulai dari studi kelayakan kebijakan, penyusunan standar bangunan gedung hijau, program pelatihan, peta jalan Jakarta menuju Net Zero Carbon Building, hingga pengarusutamaan isu perubahan iklim guna memastikan transisi hijau yang adil dan inklusif.

“Sebagai bagian dari komitmen tersebut, hari ini kami secara resmi meluncurkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang efisiensi energi dan air pada bangunan gedung,” kata Pramono.

Regulasi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong Jakarta menuju kota rendah karbon. Pergub tersebut menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030, serta peningkatan efisiensi penggunaan energi dan air hingga 30 persen melalui penerapan standar bangunan gedung hijau.

Pramono menyoroti bahwa sektor bangunan saat ini menyumbang hingga 60 persen emisi gas rumah kaca di Jakarta, sekaligus menjadi konsumen utama energi dan air. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan seluruh gedung pemerintah sebagai contoh penerapan efisiensi energi dan air.

Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi pemicu bagi sektor lain untuk turut mengambil langkah serupa, mengingat dampak positif yang telah mulai terlihat.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program aksi iklim perkotaan C40 di Jakarta sebagai bagian dari percepatan transisi menuju nol emisi.

Menurutnya, penerbitan Pergub tentang efisiensi energi dan air mencerminkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menyiapkan masa depan kota yang berkelanjutan.

“Peraturan Gubernur mengenai efisiensi energi dan air pada bangunan yang diluncurkan hari ini menunjukkan kepemimpinan Jakarta dalam aksi iklim serta menghadirkan peta jalan yang jelas menuju masa depan perkotaan yang lebih berkelanjutan,” tegas Dominic.

Artikel Jakarta Serius Lawan Perubahan Iklim, Pergub Efisiensi Energi dan Air Mulai Berlaku pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat terhadap dampak pembakaran sampah yang merusak kualitas udara, mengganggu kesehatan, serta mencemari lingkungan ibu kota.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur sanksi sosial semacam pemasangan foto pelanggar atau bentuk serupa. Namun, wacana tersebut mencuat dalam diskusi publik beberapa waktu lalu, terutama saat pembahasan mengenai kontaminasi air hujan oleh partikel mikroplastik akibat pembakaran sampah terbuka.

“Ide sanksi sosial ini muncul dari masukan masyarakat dan kini kami percepat pengkajiannya. Namun, penerapannya harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak melanggar hak privasi,” ujar Asep dikutip dari laman berita jakarta, Rabu (29/10).

Menurut Asep, sanksi sosial sejatinya bukan bentuk hukuman formal seperti yang diatur undang-undang, melainkan mekanisme kontrol sosial berbasis kesepakatan warga untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma lingkungan. Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat mengikat, pendekatan sosial lebih diarahkan untuk pembinaan moral dan tanggung jawab kolektif.

DLH DKI, lanjutnya, kini tengah mencari langkah inovatif guna menekan kebiasaan membakar sampah yang menjadi salah satu sumber utama polusi udara dan pelepasan mikroplastik di wilayah perkotaan. Pembakaran sampah plastik di kawasan padat penduduk disebut menghasilkan emisi beracun yang membahayakan kesehatan serta mencemari tanah dan air hujan.

“Komitmen kami adalah menyeimbangkan penegakan disiplin dengan pendekatan edukatif. Jadi, sanksi bukan hanya menghukum, tapi juga mengajak masyarakat berperan menjaga lingkungan,” tambahnya.

Asep berharap kajian tersebut dapat melahirkan mekanisme sanksi sosial yang adil, berlandaskan hukum, dan bersifat edukatif, tanpa menimbulkan stigma bagi pelaku.
DLH DKI juga ingin memperkuat kesadaran kolektif agar warga bersama-sama menciptakan Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Artikel Sanksi Sosial Bakal Menanti Warga Jakarta yang Masih Bakar Sampah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Parkir liar tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Saya akan instruksikan untuk segera ditertibkan. Jakarta ini tidak boleh dibiarkan semrawut karena parkir ilegal,” tegas Pramono saat mengunjungi Kantor Sekretariat RW 07 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Kamis (26/6).

Terkait isu kenaikan tarif parkir yang sempat mencuat, Pramono menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap kajian. Saat ini, fokus utama Pemprov DKI adalah melakukan penataan dan penindakan terhadap parkir liar yang mengganggu ruang publik dan mobilitas warga.

“Soal tarif, belum ada keputusan. Tapi untuk urusan penertiban, itu yang akan kami jalankan lebih dulu,” ujarnya.

Ruang Publik akan Dioptimalkan Jadi Taman

Selain masalah parkir, Pramono juga menyoroti pentingnya penataan ruang publik di Jakarta. Ia telah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk mengubah lahan-lahan publik yang terbengkalai menjadi taman hijau yang bisa dinikmati warga.

“Semua ruang publik yang memungkinkan akan kita tanami dan fungsikan sebagai taman. Ini penting untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus memperluas ruang hijau,” kata Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Penataan Kabel Udara Masuk Agenda Prioritas

Pemprov DKI juga tengah mengupayakan perbaikan visual kota melalui penataan kabel udara. Salah satu wilayah yang akan menjadi proyek awal adalah kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya, kabel-kabel yang saat ini menggantung di udara akan dipindahkan ke bawah tanah melalui program Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

“Ini bagian dari langkah kami menjadikan Jakarta lebih rapi dan tertata. Penataan kabel akan segera dimulai, dan Kebayoran Baru jadi kawasan pertama yang akan ditata,” tutup Pramono.

Artikel Parkir Liar di Jakarta Menjamur, Pramono Instruksikan Penertiban Serentak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Selatan, Djauhar Arifin, taman-taman tersebut dipilih karena telah memiliki fasilitas yang memadai.

“Fasilitas yang tersedia meliputi lampu penerangan, toilet, dan sarana lainnya,” ujarnya pada Senin (10/2)

Djauhar menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Pemerintah Kota Jakarta Selatan serta pengurus lingkungan setempat untuk memastikan taman tetap kondusif.

“Kemarin kami sudah diskusi mengenai keamanan, lalu lintas, dan lainnya. Nantinya Satpol PP, Dishub, pengurus lingkungan, dan lainnya akan dilibatkan,” ujarnya dikutip dalam laman berita jakarta.

Ia berharap, setelah resmi dibuka selama 24 jam pada pertengahan atau akhir bulan ini, taman-taman tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas positif, seperti olahraga, pelatihan kesenian, interaksi sosial, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

“Untuk aktivitas warga di taman yang buka 24 jam, kami sudah minta kepada pengurus taman untuk membuat jadwal-jadwal kegiatan warga agar pemanfaatannya semakin maksimal,” pungkasnya.

Artikel Empat Taman di Jakarta Selatan Bakal Beroperasi 24 Jam, Warga Bisa Bebas Beraktivitas pertama kali tampil pada Katafoto.id.