Penyediaan lahan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mendorong adanya perhatian lebih terhadap institusi-institusi Islam agar memiliki fasilitas yang layak dan representatif di pusat ibu kota. Kehadiran gedung tersebut diharapkan menjadi simbol nyata kehadiran negara bagi umat Islam.

“Ini adalah permintaan dari Menteri Agama dan jajarannya agar institusi Islam dapat difasilitasi. Selain itu juga merupakan lambang nyata bersatunya ulama dan umara (pemerintah),” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan, sinergi antara pemerintah dan ulama memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Selama ini, para ulama dinilai konsisten berkontribusi dalam menebarkan pesan kesejukan, persatuan, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo juga menyoroti makna Masjid Istiqlal yang menurutnya bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kebesaran, kedaulatan, dan jati diri bangsa. Masjid tersebut mencerminkan semangat berdikari bangsa Indonesia sekaligus komitmen negara untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Nilai religius yang melekat pada Istiqlal juga menjadi wujud tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden turut mengutip pesan Al-Qur’an dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11. “Dalam Al-Qur’an, Allah mengatakan bahwa Ia tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi kita harus bertekad melakukan perubahan dan memberantas kemiskinan,” kata Presiden Prabowo.

Pesan tersebut menjadi dorongan moral bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama berani melakukan perubahan, termasuk menghapus kemiskinan dan memberantas korupsi yang selama ini menghambat kemajuan bangsa.

“Kolaborasi antara ulama, umara, dan rakyat menjadi salah satu cara untuk memastikan kekayaan negara dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” tegas Prabowo.

Sejalan dengan visi tersebut, MUI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat dukungan terhadap pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagai organisasi yang menaungi umat, MUI siap berperan sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, MUI juga menyalurkan bantuan rehabilitasi bagi masjid serta 500 rumah marbot dan guru ngaji yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Selain itu, dilakukan pula peresmian Moslem Disaster Rescue (MDR) MUI, sebuah tim tanggap darurat yang dibentuk untuk memberikan respons cepat dan bantuan langsung kepada masyarakat saat terjadi bencana maupun situasi darurat nasional.

Artikel Presiden Prabowo Siapkan Lahan 4.000 Meter di Jantung Jakarta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pembangunan ini menjadi bagian dari proyek lanjutan MRT Jakarta Fase 2A yang membentang dari Bundaran HI hingga Kota Tua, sebagai penguatan jalur Utara–Selatan transportasi massal ibu kota.

Dalam sambutannya, Pramono menilai Stasiun Harmoni memiliki posisi yang sangat strategis. Kawasan ini berada di tengah pusat aktivitas ekonomi dan dikelilingi area perkantoran, termasuk Gajah Mada Plaza, serta berdekatan dengan sejumlah kantor pemerintahan seperti Istana Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, hingga Kantor Staf Presiden.

Pramono optimistis, pengembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di Harmoni akan memberikan dampak signifikan. Ia meyakini, setelah rampung sepenuhnya pada 2029, TOD Harmoni akan menjadi salah satu simpul transportasi paling vital di Jakarta.

Ia berharap keberadaan MRT tidak hanya berkontribusi dalam mengurai kemacetan, tetapi juga mendorong kebangkitan ekonomi kawasan Harmoni agar berkembang lebih dinamis. Menurutnya, kawasan tersebut berpotensi tumbuh menjadi pusat aktivitas baru yang ramai dan produktif.

MRT Jakarta Fase 2A merupakan perpanjangan jalur Utara–Selatan dari Bundaran HI menuju Stasiun Kota dengan panjang lintasan sekitar 5,8 kilometer. Jalur ini akan dilayani tujuh stasiun bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Pembangunan Fase 2A dibagi ke dalam dua segmen. Segmen Bundaran HI–Harmoni ditargetkan selesai pada 2027, sementara segmen Harmoni–Kota direncanakan rampung pada 2029. Seluruh pengembangannya mengusung konsep TOD guna memperkuat integrasi antar moda transportasi publik.

Pramono menambahkan, tingginya aktivitas bisnis serta keberadaan berbagai kantor pemerintahan menjadikan Stasiun Harmoni diproyeksikan sebagai salah satu stasiun dengan tingkat mobilitas penumpang yang tinggi.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menjelaskan, Stasiun Harmoni dirancang dengan panjang sekitar 252 meter, lebar 18 meter, dan berada pada kedalaman 17 meter. Stasiun ini akan dilengkapi tujuh akses masuk, dengan tiga pintu di antaranya terhubung langsung ke halte Transjakarta.

Tuhiyat juga menyampaikan target peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta pada 2026, dari sebelumnya 127 ribu menjadi sekitar 137 ribu pelanggan per hari, atau mendekati 50 juta penumpang dalam satu tahun.

Operasional MRT Jakarta Fase 2A akan dilakukan secara bertahap. Rute Bundaran HI–Monas direncanakan mulai melayani penumpang pada 2027, disusul rute Harmoni–Kota pada 2029.

Tuhiyat mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek ini, termasuk PT Duta Merlin, atas dukungan dan kerja sama yang diberikan dalam pembangunan Stasiun Harmoni MRT Jakarta.

Artikel MRT Fase 2A Masuk Harmoni, Kawasan Bisnis dan Pemerintahan Siap Terkoneksi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Prosesi hibah dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Muhammad Matsani, kepada Pembina YLBHI, Todung Mulya Lubis, dengan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Acara penyerahan digelar di Gedung YLBHI yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/12).

Gubernur Pramono Anung mengatakan kehadirannya dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap YLBHI.

Dalam sambutannya, Pramono mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas rampungnya proses hibah aset yang memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan selesainya hibah tersebut, pengelolaan lahan dan bangunan kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan YLBHI. Meski demikian, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan dukungan untuk membantu penyelesaian pembangunan gedung yang masih berjalan.

“Pada prinsipnya, kami akan tetap hadir untuk membantu menuntaskan pembangunan gedung ini,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Menurutnya, pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan.

Ia pun berharap YLBHI dapat berperan sebagai penggerak demokrasi yang konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat atas berbagai persoalan yang muncul.

Pramono juga menyinggung tantangan utama yang masih dihadapi Jakarta, yakni kesenjangan sosial. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong berbagai program pro-rakyat, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah.

“Upaya-upaya itulah yang terus kami lakukan, dan saya berharap hal ini juga menjadi perhatian YLBHI,” tutupnya.

Artikel Momentum Penting Demokrasi, Gedung YLBHI Resmi Jadi Milik Yayasan
 pertama kali tampil pada Katafoto.id.