Ia mengapresiasi kreativitas masyarakat tersebut, sekaligus menyampaikan permohonan maaf dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kondisi yang terjadi.

“Kami minta maaf untuk itu. Dan saya sampaikan kreativitas warga saya ucapkan terima kasih dan respect,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/3).

Pramono juga berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengaduan masyarakat melalui aplikasi JAKI. Menurutnya, masih terdapat sejumlah laporan warga yang belum ditindaklanjuti meskipun telah disampaikan berulang kali.

“Tadi kebetulan kami rapat tentang JAKI. Jadi di rapat JAKI itu memang ada beberapa laporan yang sudah berulang kali belum ditindaklanjuti, maka kami akan sempurnakan untuk itu,” ujarnya.

Meski mengapresiasi kepedulian warga terhadap keselamatan pengguna jalan, ia menegaskan bahwa fasilitas penyeberangan tetap harus mengikuti standar teknis yang berlaku, baik nasional maupun internasional.

“Kemarin menurut saya ini kan kreativitas yang positif, sehingga dengan demikian yang sekarang terjadi di lapangan kami sempurnakan lagi, kami kembalikan kepada aturan yang memang sudah diatur untuk zebra cross,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah merampungkan penataan dua fasilitas penyeberangan di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan. Dari total lima titik penyeberangan di koridor Pancoran menuju Tebet, dua di antaranya telah selesai dikerjakan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menyebutkan bahwa pengerjaan telah rampung di depan Universitas Sahid serta di seberang Sekolah Kinderfield arah Tebet.

Pekerjaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar keselamatan, sekaligus mempertimbangkan kondisi di lapangan. Ia menjelaskan, sebelumnya sejumlah marka penyeberangan tidak terlihat karena tertutup lapisan aspal akibat kegiatan pemeliharaan jalan dan peningkatan trotoar pada akhir 2025.

Artikel Viral! Warga Cat Zebra Cross Sendiri Gubernur DKI akan Benahi Sistem Aduan JAKI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peluncuran portal tersebut juga disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI terkait pengembangan statistik sektoral serta implementasi Satu Data Indonesia, serta kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai penguatan keamanan data.

“Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan sekaligus keandalan data, bukan hanya milik Provinsi DKI Jakarta, tapi juga data bersama yang dikelola secara terintegrasi dengan BPS,” ujar Pramono.

Pramono menegaskan pentingnya data berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.

Ia mencontohkan, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta mengalami pemotongan sebesar Rp15 triliun, Pemprov DKI tetap memastikan tiga program prioritas tetap berjalan: Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN.

“Selama data dimanfaatkan secara benar dan digunakan untuk kepentingan publik, saya yakin hasilnya akan memberikan dampak nyata,” tegasnya.

Portal Satu Data Jakarta, menjadi instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan sekaligus memperkuat transparansi kinerja pemerintah daerah. Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada BPS dan BSSN atas sinergi yang terjalin dalam mendukung program tersebut.

Selain itu, ia membuka peluang kerja sama dengan daerah lain yang ingin mengadopsi teknologi dan sistem JAKI (Jakarta Kini). “Saat ini sudah ada beberapa daerah seperti Lampung dan Aceh yang mulai memanfaatkannya,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa pengembangan portal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Portal Satu Data Jakarta kini memuat 4.795 set data dari 53 organisasi, terdiri atas 51 OPD dan dua lembaga mitra, mencakup 30 topik strategis seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

“Seluruh data telah terintegrasi secara penuh dan rutin disalurkan ke Portal Satu Data Indonesia Nasional yang dikelola oleh Bappenas,” jelas Budi.

Tampilan baru portal tersebut menghadirkan tiga inovasi utama, yaitu:

1. Visualisasi data interaktif berbasis insight;
   
2. Pencarian semantik berbasis kecerdasan buatan (AI);
   
3. Desain antarmuka baru yang lebih atraktif dan ramah pengguna.
   

Pemprov DKI juga bekerja sama dengan BPS DKI Jakarta dalam melakukan survei tematik seperti Satu Data Kelurahan dan Satu Data RW, untuk memperbarui data makro wilayah, termasuk pemetaan kawasan kumuh.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan dukungan penuh terhadap Pemprov DKI Jakarta.
“BPS berkomitmen mendukung DKI Jakarta dalam menjadikan data sebagai basis kebijakan yang akurat dan tepat sasaran,” katanya.

Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, turut mengapresiasi langkah Pemprov DKI. Menurutnya, Portal Satu Data Jakarta merupakan bagian penting dari gerakan nasional untuk membangun ekosistem data yang kolaboratif, terpercaya, dan berdaulat.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data, mengingat ancaman terhadap akses ilegal, manipulasi, dan pencurian data semakin tinggi.

“Keamanan data harus dijaga melalui tiga pilar utama: teknologi yang mumpuni, tata kelola yang kuat, dan sumber daya manusia yang andal,” tutupnya.

Artikel Portal Satu Data Jakarta, Warga Kini Bisa Akses Data Publik Lebih Mudah dan Aman pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam acara Workshop Penyusunan Roadmap Implementasi AI bersama Boston Consulting Group (BCG-AI3) di Balai Kota, Kamis (24/7).

“Saya meminta seluruh birokrasi Pemprov DKI bisa mengadopsi berbagai keunggulan dari teknologi AI agar pelayanan publik semakin efektif,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Ia menekankan potensi besar AI dalam menangani berbagai tantangan perkotaan, mulai dari manajemen lalu lintas, pengelolaan bantuan sosial seperti KJP dan KJMU, layanan administrasi kependudukan, pemetaan lewat Jakarta Satu, hingga peningkatan layanan pada aplikasi JAKI.

Pramono juga menyoroti manfaat penerapan sistem kendali lalu lintas berbasis kecerdasan buatan atau Intelligent Traffic Control System (ITCS) yang kini telah terpasang di 65 titik. Berkat teknologi ini, Jakarta berhasil keluar dari daftar 20 kota termacet dunia dan kini hanya berada di posisi kelima sebagai kota termacet di Indonesia.

“Ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan teknologi mampu mengubah wajah Jakarta. Saya berharap hasil workshop ini segera dapat diimplementasikan, termasuk pembaruan fitur di JAKI,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi transformasi digital Jakarta, yang juga mendukung visi Gubernur menjadikan ibu kota sebagai salah satu dari 50 kota global terbaik pada 2030.

“Atensi kami bukan hanya pada pengenalan teknologi, tapi juga bagaimana membentuk pola pikir baru dalam merespons isu-isu kota seperti kemacetan, banjir, dan pelayanan publik,” ujar Atika.

Ia menutup dengan harapan bahwa workshop ini dapat menjadi momentum memperkuat komitmen kolektif, tidak hanya untuk merancang, tapi juga menjalankan transformasi digital Jakarta sebagai kota cerdas, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan warganya.

Artikel Jakarta Percepat Adopsi AI untuk Atasi Kemacetan dan Tingkatkan Layanan Publik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Data yang disajikan bersumber dari 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang telah memenuhi standar dan tersebar merata di seluruh wilayah Jakarta.

Standar Pemantauan Mengacu pada Regulasi Nasional

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa data kualitas udara yang tersedia di JAKI dan situs resmi tersebut menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020.

“ISPU adalah angka tanpa satuan yang menggambarkan mutu udara di suatu wilayah berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan manusia, estetika lingkungan, serta makhluk hidup lainnya,” ujar Asep dikutip dari laman berita jakarta, pada Senin (21/7).

Asep menambahkan, selain menampilkan angka ISPU, platform ini juga dilengkapi berbagai fitur seperti peta lokasi SPKU secara geospasial, peringkat kualitas udara dari terbaik hingga terburuk, serta panduan tindakan yang bisa diambil saat kualitas udara menurun drastis.

“Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan platform resmi karena datanya sudah tervalidasi, lengkap, dan mudah dipahami. Platform ini dapat menjadi panduan utama dalam mengambil keputusan beraktivitas di luar ruang,” jelasnya.

Perbandingan ISPU Antarnegara dan Pentingnya Data Resmi

Sementara itu, Direktur Indonesia Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma, menegaskan bahwa standar kualitas udara bisa berbeda-beda di tiap negara. Hal ini disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan lokal masing-masing.

“Indeks kualitas udara di Tiongkok tentu berbeda dengan Amerika Serikat, begitu pula dengan Indonesia. Biasanya, indeks ini juga disertai rekomendasi aktivitas luar ruang yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat setempat,” terangnya.

Ririn mengapresiasi inisiatif dari berbagai pihak yang turut memasang sensor kualitas udara, terutama yang mengukur partikulat PM2.5, sebagai bentuk peningkatan kesadaran publik terhadap isu polusi udara. Namun, ia mengingatkan pentingnya merujuk pada data resmi pemerintah.

“Sebagian besar sensor yang ditampilkan di platform internasional seperti IQAir berasal dari individu. Validitas dan pemeliharaannya belum tentu terjamin. Karena itu, penting untuk membandingkan informasi tersebut dengan data resmi pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Ririn, akses terhadap informasi yang akurat sangat penting untuk memastikan warga bisa menjalani aktivitas harian dengan lebih aman, terutama di tengah tantangan kualitas udara yang fluktuatif.

Artikel Warga Jakarta Bisa Cek Kualitas Udara Real-Time Lewat JAKI, Bergini Caranya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebagai langkah awal, sebanyak 100 unit CCTV telah dipasang di sejumlah titik strategis, termasuk ruang publik dan area prioritas yang rawan bencana maupun tindak kriminalitas.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi DKI juga melakukan peluncuran ulang (re-launching) aplikasi JAKI serta memperkenalkan logo baru Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta. Pembaruan aplikasi JAKI ini mencakup penambahan 11 fitur layanan terbaru.

Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang diharapkan dapat memberikan dampak cepat kepada masyarakat.

Dilansir dari laman berita jakarta, pengadaan 100 CCTV ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI dan sejumlah perusahaan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). “CCTV kami tempatkan di taman, lingkungan warga, serta titik-titik rawan banjir dan kebakaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pemantauan dilakukan secara terpusat melalui dashboard digital, yang diawasi petugas selama 24 jam setiap hari. Informasi hasil pengawasan ini nantinya akan diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti apabila terjadi kejadian darurat.

“Menariknya, rekaman CCTV ini juga dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Terkait rencana ekspansi pemasangan CCTV ke lokasi lainnya, Budi mengatakan pihaknya tengah mengkaji kebutuhan tersebut dan akan berkoordinasi dengan berbagai OPD serta pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, penambahan fitur pada aplikasi JAKI juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Fitur-fitur baru yang ditambahkan antara lain Jak Care, informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit, layanan Fast Cash, kantong parkir, hingga tombol darurat (panic button).

“Fitur tambahan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dengan Pemprov DKI secara cepat, praktis, dan efisien. Harapannya, JAKI menjadi super app yang menyatukan seluruh layanan publik serta kebutuhan informasi warga Jakarta,” pungkas Budi.

Artikel Tingkatkan Keamanan, Jakarta Pasang 100 CCTV dan Tambah Fitur JAKI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyampaikan bahwa JakCare merupakan langkah nyata dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan jiwa. Inisiatif ini hadir di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan psikologis, terutama di kota besar seperti Jakarta.

“JakCare hadir sebagai teman bicara yang selalu siap diandalkan kapan pun dan di mana pun. Melalui perangkat digital, masyarakat bisa langsung berbicara dengan psikolog klinis tanpa harus keluar rumah dan tanpa biaya,” ujar Ani dikutip dari laman berita jakarta dalam peluncuran di Jakarta Kamis (22/5).

Layanan ini memungkinkan warga untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga profesional melalui hotline bebas pulsa 0-800-1500-119 atau aplikasi JAKI (Jakarta Kini) yang dapat diunduh di smartphone.

Saat ini, Dinas Kesehatan mencatat bahwa 32 dari 44 puskesmas di Jakarta telah memiliki tenaga psikolog, dan 31 RSUD telah menyediakan layanan kesehatan jiwa. Pelaksanaan program JakCare juga melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi dan fasilitas kesehatan, guna memastikan mutu layanan sesuai dengan standar etika profesi psikologi.

Ani juga menegaskan bahwa warga yang memerlukan penanganan lanjutan akan diarahkan ke puskesmas atau rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan jiwa.

“Kami ingin masyarakat menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Melalui JakCare, kami menyediakan ruang aman dan profesional yang siap membantu kapan pun dibutuhkan,” tutupnya.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunduh aplikasi JAKI di ponsel pintar atau langsung menghubungi hotline JakCare di 0-800-1500-119.

Artikel JakCare Hadir, Akses Konsultasi Psikologis di Jakarta Kini Lebih Mudah pertama kali tampil pada Katafoto.id.