Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengingatkan pelaku usaha bahwa Indonesia akan memasuki tahap implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan sesuai regulasi Jaminan Produk Halal.

Meski demikian, Haikal menegaskan sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif ataupun beban regulasi bagi pelaku usaha.

“Jangan melihat halal hanya sebagai kewajiban regulasi. Halal justru adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen,” kata Ahmad Haikal Hasan kepada para pelaku usaha kuliner.

Menurutnya, konsep halal kini telah berkembang menjadi standar global yang berkaitan erat dengan kualitas produk, kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, hingga transparansi proses produksi.

“Halal saat ini sudah menjadi perhatian dunia, termasuk di Amerika dan Eropa. Halal bukan lagi hanya milik umat Muslim, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kualitas, dan gaya hidup modern,” lanjutnya.

Haikal menjelaskan dunia internasional kini semakin memahami halal sebagai sistem yang menjamin transparency, traceability, dan trustability dalam proses produksi.

Karena itu, sertifikasi halal dinilai memberikan nilai tambah bagi produk karena mampu menghadirkan jaminan kepercayaan kepada konsumen. Seluruh proses produksi dapat ditelusuri secara jelas, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk.

“Halal bukan sekadar simbol. Halal adalah nilai tambah ekonomi, kualitas, dan kepercayaan global,” tegasnya.

Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu juga menyampaikan industri halal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Keuangan, kontribusi sektor halal supply chain terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai sekitar 26,7 sampai 27 persen dengan nilai sekitar Rp4.900 triliun.

BPJPH juga terus menggaungkan konsep “Halal for Everyone” dan “Halal for Everybody” sebagai paradigma bahwa halal merupakan sistem jaminan kualitas yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

“Halal is lifestyle. Halal is a way of life. Halal adalah simbol kesehatan, kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan. Karena itu, visi kami adalah Halal Indonesia untuk masyarakat dunia,” pungkasnya.

Artikel Sertifikasi Halal Wajib Mulai 18 Oktober 2026, Pelaku Usaha Sudah Siap? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“BPJPH akan mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kami akan melakukan pengawasan mulai 18 Oktober 2024,” ungkap Kepala BPJPH, Haikal Hasan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/10)

BPJPH telah menyiapkan 1.032 personel Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) yang sudah memenuhi syarat dan lulus pelatihan. “Kami telah menyiapkan tenaga Pengawas JPH untuk memastikan pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal berjalan lancar, sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Haikal.

Menurutnya, kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah dapat terlibat dalam pengawasan JPH setelah berkoordinasi dengan BPJPH. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021.

Mulai 18 Oktober 2024, personel Pengawas JPH akan mendata pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Mereka juga akan mengimbau pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal produk mereka.

“Setelah pendataan, BPJPH akan mengkaji dan memeriksa pelanggaran kewajiban sertifikasi halal. Pelaku usaha yang melanggar bisa dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, hingga penutupan usaha, terutama bagi restoran, hotel, dan kafe,” tegas Haikal.

Sebelumnya, BPJPH sudah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui berbagai kegiatan, termasuk Kampanye Mandatori Halal pada Maret 2023 di 1.012 titik di 34 provinsi, yang mendapatkan Rekor MURI. Selain itu, pada Oktober 2024, Kampanye Wajib Halal juga digelar dengan layanan pendaftaran sertifikasi halal on the spot di pusat-pusat perbelanjaan, mall, pasar, dan desa-desa di seluruh Indonesia.

Haikal mengimbau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal untuk segera mendaftarkan produk mereka melalui aplikasi SIHALAL di ptsp.halal.go.id. Masyarakat juga bisa berperan dalam pengawasan JPH melalui laporan atau pengaduan ke BPJPH melalui situs resmi mereka di https://bpjph.halal.go.id.

Artikel Pengawasan Sertifikasi Halal BPJPH Dimulai, Pelaku Usaha Harus Siap! pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Melansir dari laman Kemenag pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada tahun 2022 silam ketika Mary Ng berkunjung ke Kantor Kementerian Agama dan bertemu dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Menag Yaqut Cholil Qoumas berharap pertemuan ini menjadi awal untuk mendapat kesepemahaman terkait kerja sama jaminan produk halal di dua negara.

“Yang lebih penting apa yang bisa kita bantu untuk Kanada dan sebaliknya untuk Indonesia. Karena standar dari masing-masing negara tentu berbeda,” ungkap Menag Yaqut Cholil Qoumas, Sabtu (19/8)

“Di tahun 2024 nanti semua produk dari luar negeri tidak bisa lagi masuk ke Indonesia bila tidak memiliki sertifikasi halal. Ini sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Kami berharap produk kami juga diberi kemudahan untuk masum Kanada,” sambung Menag.

Menag pun meminta kepada Kepala BPJPH untuk segera menindaklanjuti kerja sama bidang halal dari kedua negara agar segera terwujud. Pada pertemuan tersebut juga membahas rencana kerja sama di bidang pendidikan. Dikatakan Menag Indonesia memiliki empat juta santri yang berasal dari pondok pesantren.

“Kita punya empat juta santri yang kita dorong untuk belajar di luar negeri termasuk di negara Kanada. Isu pendidikan juga sangat penting. Dan kedua negara bisa saling dan bertukar promosi di bidang pendidikan,” ungkap Menag.

Sementara itu Menteri Perdagangan, Usaha Kecil, Promosi Ekspor, dan Perdagangan Internasional Negara Kanada Mary Ng menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama dan jajaran atas pertemuan yang berlangsung akrab tersebut.

“Kami sangat berharap kerja sama di bidang halal dan pendidikan ini dapat segera terwujud. Terima kasih atas waktunya dan kami sangat tersanjung diterima dengan baik oleh Menteri Agama dan jajaran,” imbuhnya.

Artikel Indonesia Kanada Tindak Lanjuti Jaminan Produk Halal dan Pendidikan pertama kali tampil pada Katafoto.id.