Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, dengan mekanisme perhitungan yang selama ini digunakan, mempertahankan biaya haji pada level saat ini bukan perkara mudah.

“Kalau seperti yang dahulu menghitungnya, itu berat, bertahan saja berat, harus ada yang naik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/7).

Marwan menjelaskan, salah satu komponen yang paling memengaruhi perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selama ini, pembahasan biaya haji masih menggunakan asumsi kurs sebesar Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, nilai tukar rupiah saat ini telah berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS sehingga berpotensi meningkatkan beban biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Selain faktor nilai tukar, Marwan menilai kenaikan pajak dan tarif berbagai layanan di Arab Saudi juga menjadi tantangan dalam penyusunan biaya haji 2027.

“Kalau normal cara menghitung selama pembahasan kita di Panja BPIH, ya itu berat. Kalaupun turun, ya nanti pelayanan yang turun. Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara begitu. Itu enggak mungkin,” katanya.

Efisiensi dan Negosiasi Dinilai Bisa Tekan Biaya

Meski peluang kenaikan biaya cukup besar, Marwan menilai masih ada ruang untuk menekan ongkos haji apabila pemerintah mampu melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.

Selain itu, efisiensi pada sektor transportasi udara juga dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya operasional penyelenggaraan haji.

Menurutnya, saat ini pesawat yang mengantar jemaah ke Arab Saudi maupun yang menjemput jemaah kembali ke Indonesia masih terbang tanpa muatan pada salah satu rute perjalanan. Jika pemerintah Arab Saudi memberikan izin agar penerbangan tersebut dapat membawa penumpang atau barang, biaya operasional maskapai berpotensi ditekan.

“Umpamanya penerbangan mengantar jemaah, pulangnya kosong. Nah, kalau bisa meyakinkan pihak Saudi dibolehkan membawa pulang berupa barang maupun orang. Tentu cost penerbangan bisa lebih murah. Atau sebaliknya, menjemput jemaah untuk kembali ke tanah air, berangkatnya kan kosong,” katanya.

Marwan berharap berbagai langkah efisiensi tersebut dapat menjadi alternatif untuk menjaga biaya haji tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.

Artikel Siap-Siap Biaya Haji 2027 Diprediksi Naik, DPR Ungkap Penyebabnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Laporan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Padepokan Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Rabu (17/6). Dalam kesempatan tersebut, Irfan memaparkan berbagai perkembangan yang dinilai menunjukkan peningkatan dibandingkan pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Irfan, evaluasi yang dibawa Kementerian Haji tidak hanya berisi catatan perbaikan, tetapi juga berbagai keberhasilan yang berhasil dicapai selama musim haji tahun ini.

“Salah satu yang kami sampaikan adalah berbagai perbaikan yang sudah berjalan baik dan mendapat respons positif dari presiden,” ujar Irfan Yusuf kepada wartawan.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah percepatan proses penerbitan visa haji. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah maju yang signifikan karena dokumen perjalanan jemaah dapat diterbitkan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa harus terbit sekitar pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat, sangat, sangat luar biasa,” kata Irfan.

Menurutnya, percepatan administrasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah secara optimal sekaligus meminimalkan berbagai kendala yang kerap muncul menjelang musim haji.

Selain persoalan visa, Kementerian Haji juga menyoroti keberhasilan distribusi kartu Nusuk yang kini mulai dibagikan kepada jemaah sejak masih berada di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengatasi sejumlah permasalahan yang sebelumnya sering terjadi saat jemaah tiba di Arab Saudi.

Beberapa persoalan yang berhasil ditekan antara lain jemaah yang terpisah dari anggota keluarga atau rombongan, kesulitan memperoleh akomodasi, hingga kendala mobilitas selama menjalankan ibadah.

“Nusuk sudah mulai dibagikan di Tanah Air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi,” jelas Irfan.

Ia menegaskan, evaluasi penyelenggaraan haji tidak hanya difokuskan untuk mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga memastikan berbagai inovasi yang terbukti efektif dapat terus diterapkan dan dikembangkan pada musim haji berikutnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penguatan sistem administrasi, digitalisasi layanan, serta koordinasi yang lebih baik dengan otoritas Arab Saudi agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal.

Melalui berbagai perbaikan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung lebih tertib, aman, nyaman, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh jemaah Indonesia.

Hasil evaluasi ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan guna mewujudkan layanan haji yang semakin profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah di masa mendatang.

Artikel Bertemu Prabowo, Menteri Haji Ungkap Terobosan Besar dalam Layanan Jemaah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan sejumlah jemaah mengalami gangguan kesehatan yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengikuti rangkaian ibadah haji secara optimal.

“Tahun depan kami pastikan syarat kesehatan akan semakin ketat. Jangan sampai mereka yang memiliki banyak penyakit penyerta atau komorbid masih bisa diberangkatkan,” katanya di Malang, Jumat (12/6).

Menurut Dahnil, pemerintah akan menerapkan proses seleksi kesehatan yang lebih ketat untuk memastikan calon jemaah yang berangkat memiliki kondisi fisik yang memadai guna menjalankan seluruh tahapan ibadah haji.

Sejumlah penyakit dengan risiko tinggi akan menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan kesehatan, termasuk demensia, gangguan ginjal, tuberkulosis (TBC), serta penyakit serius lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan ibadah.

“Ke depan kami akan lebih selektif. Mereka yang memiliki indikasi demensia, penyakit ginjal, TBC, dan gangguan kesehatan serius lainnya akan dievaluasi secara ketat sehingga tidak dipaksakan berangkat apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan,” ujarnya.

Selain menjamin keselamatan jemaah, kebijakan ini juga ditujukan untuk menekan angka kematian jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi.

Dahnil mengungkapkan bahwa Jawa Timur masih menjadi salah satu provinsi dengan jumlah jemaah wafat yang cukup tinggi, meskipun trennya menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 65 jemaah asal Jawa Timur meninggal dunia. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mendekati 120 orang.

“Tingkat kematian jemaah asal Jawa Timur memang turun cukup drastis dibandingkan tahun lalu, tetapi hal ini tetap menjadi catatan penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan,” ungkap Dahnil.

Tak hanya mengevaluasi kondisi kesehatan jemaah, Kementerian Haji dan Umrah juga melakukan peninjauan terhadap sistem penugasan petugas haji di Arab Saudi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama saat memasuki fase-fase krusial pelaksanaan ibadah haji.

Menurut Dahnil, pemerintah akan menyempurnakan pola penugasan petugas agar pendampingan kepada jemaah dapat dilakukan secara lebih intensif, khususnya saat berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Kami akan memperbaiki pola penugasan petugas agar pelayanan kepada jemaah semakin maksimal, terutama pada fase Armuzna yang menjadi lokasi paling krusial dalam pelaksanaan ibadah haji,” pungkasnya.

Artikel Angka Kematian Jemaah Jadi Sorotan, Aturan Haji 2027 Bakal Lebih Ketat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memudahkan mobilitas jemaah selama beribadah. Layanan bus tetap diberikan, termasuk bagi jemaah yang lokasi penginapannya berada dalam radius kurang dari dua kilometer dari Masjidil Haram.

“Sesuai ketentuan Kerajaan Arab Saudi, jemaah yang jaraknya 2.000 meter itu wajib diberikan transportasi, namun pemerintah Indonesia memberikan kebijakan seluruh akomodasi diberikan transportasi,” ujar Syarif Rahman, Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M, saat ditemui di Kantor Daerah Kerja Makkah, Minggu (27/4).

Untuk mendukung layanan tersebut, disiapkan sebanyak 452 unit bus kota yang beroperasi dengan sistem shift selama 24 jam. Seluruh armada yang digunakan juga telah memenuhi standar kelayakan, dengan batas usia operasional maksimal lima tahun.

Pengaturan jadwal keberangkatan bus disesuaikan dengan pola pergerakan jemaah setiap harinya. Pada waktu-waktu mendekati salat fardu, jumlah armada yang siaga di halte sekitar hotel akan ditambah guna mengantisipasi lonjakan penumpang.

“Bus-bus itu beroperasi dari jam 00.00 sampai jam 00.00 kembali, jadi satuannya adalah hari, bukan putaran,” jelas Syarif.

Adapun rute perjalanan menuju Masjidil Haram akan diarahkan ke tiga terminal utama, yakni Terminal Jiad (Ajyad), Jabal Ka’bah, dan Syib Amir. Penentuan titik akhir ini disesuaikan dengan wilayah asal jemaah untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar area ibadah.

Layanan bus Shalawat ini dijadwalkan mulai beroperasi sejak kedatangan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia di Makkah pada 30 April 2026, hingga pemulangan kloter terakhir ke Tanah Air. Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat memanfaatkan fasilitas ini secara tertib dan optimal.

Artikel Jemaah Tak Perlu Jalan Kaki, Bus Shalawat Beroperasi 24 Jam Penuh pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia meninjau kesiapan layanan Mecca Route di Bandar Udara Adi Soemarmo pada Sabtu (11/04), bersama General Manager bandara.

“Melalui Mecca Route, proses imigrasi Arab Saudi sudah diselesaikan di Indonesia. Artinya, setibanya di Arab Saudi, jemaah tidak perlu lagi antre lama untuk pemeriksaan imigrasi,” ujar Ian.

Ia menjelaskan, manfaat utama dari layanan ini adalah penghematan waktu sekaligus meningkatkan kenyamanan jemaah saat tiba di Tanah Suci.

“Ini yang ingin kita capai adalah jemaah bisa langsung melanjutkan perjalanan tanpa kelelahan akibat antrean panjang. Jadi mereka bisa lebih fokus mempersiapkan ibadahnya,” jelasnya.

Ian juga memastikan bahwa seluruh alur layanan telah dipersiapkan dengan baik agar manfaat Mecca Route benar-benar dirasakan secara maksimal oleh para jemaah.

“Kita pastikan semua proses, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga keberangkatan, berjalan mulus sehingga manfaat layanan ini benar-benar dirasakan jemaah,” katanya.

Dalam kunjungannya, ia menekankan pentingnya kesiapan asrama sebagai bagian awal dari rangkaian pelayanan yang akan memengaruhi kenyamanan jemaah.

“Asrama haji ini menjadi titik awal pengalaman jemaah. Kalau di sini sudah nyaman, tertib, dan terlayani dengan baik, maka perjalanan ibadah mereka juga akan dimulai dengan lebih tenang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kesiapan layanan di embarkasi harus mampu menunjang kelancaran seluruh proses keberangkatan. Lebih lanjut, Ian menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memastikan layanan berjalan efektif.

“Hasil yang kita kejar adalah pelayanan yang cepat, efisien, dan nyaman. Itu hanya bisa tercapai jika koordinasi antar semua pihak berjalan dengan baik,” tegasnya.

Artikel Tanpa Antre Imigrasi, Layanan Mecca Route Bikin Jemaah Haji Lebih Nyaman pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rapat dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Menteri serta Wakil Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

“Pada hari ini, kami melakukan sinkronisasi Perpres tentang Kementerian Haji dan Umrah dengan undang-undang pembentukannya yang baru ditetapkan,” ujar Wamenag Romo Syafi’i dalam keterangan tertulis.

Dengan lahirnya kementerian baru, seluruh urusan teknis maupun administratif terkait haji dan umrah keluar dari kewenangan Kemenag. “Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah kini sepenuhnya berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.

Menurut Romo Syafi’i, proses transisi tidak hanya meliputi kewenangan, tetapi juga perpindahan pegawai, fungsi, dan aset. “Ini termasuk pemindahan personel, pembagian tugas, hingga pengelolaan aset. Tentu harus ada pembahasan transisional agar berjalan lancar,” jelasnya.

Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menekankan bahwa perubahan kelembagaan ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. “Presiden menegaskan, layanan haji ke depan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Romo Syafi’i.

Selain peningkatan layanan, Presiden juga mengarahkan agar biaya penyelenggaraan haji lebih efisien. Beberapa opsi tengah dikaji, mulai dari pemangkasan lama tinggal di Arab Saudi, penyesuaian penerbangan, hingga efisiensi pada katering, hotel, dan layanan di Arafah, Muzdalifah, serta Mina (Armuzna).

“Presiden berharap masalah yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi berulang. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan penanganan lebih fokus dan tuntas. Pelayanan kepada jemaah haji dan umrah adalah amanah besar. Dengan kementerian ini, penyelenggaraan diharapkan semakin profesional dan terarah,” pungkas Romo Syafi’i.

Artikel Tak Lagi di Kemenag, Penyelenggaraan Haji Kini Ditangani Haji dan Umrah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dilansir dari laman kemenag, Prof. Aswadi, Pembimbing Ibadah Daerah Kerja (Daker) Madinah, menyampaikan bahwa selama berada di Kota Nabi, jemaah diimbau untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan tiga amalan utama.

Pertama, mengucapkan salam dan doa kepada Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Ini bisa dilakukan dengan memperbanyak membaca salawat dan memohon syafaat kepada Allah SWT melalui Rasulullah SAW.

“Di Madinah ini, kita berada dekat dengan makam Rasulullah, manusia paling mulia dan pemimpin seluruh nabi dan rasul. Jadi, sangat penting bagi jemaah untuk memberikan salam hormat kepada beliau serta kepada para sahabat, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab, hingga para syuhada yang dimakamkan di Baqi’,” ujar Aswadi, Senin (19/5).

Kedua, menjaga salat berjamaah di Masjid Nabawi. Menurut Aswadi, salat berjamaah mencerminkan kedisiplinan dan menjadi barometer dari ibadah lainnya.

“Salat jangan sampai ditinggalkan, meskipun sedang sakit. Kita arahkan jemaah yang sakit tetap melaksanakan salat sebisa mungkin, sesuai kemampuan mereka,” jelasnya.

Ketiga, memperbanyak zikir dan doa di Raudlah, sebuah tempat yang diyakini sebagai taman surga, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW: “Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga.”

Aswadi mengajak jemaah untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan berada di Raudlah, meskipun hanya sebentar.

“Harapannya, meskipun hanya sekali masuk ke Raudlah, itu dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Doa dan zikir yang tulus bisa mengubah diri seseorang, baik dari segi tutur kata maupun perilaku,” ungkapnya.

Ia juga mendorong jemaah untuk tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, sesama jemaah, dan bangsa Indonesia.

“Kalau jemaah memanjatkan doa juga untuk ketenangan dan kebaikan bangsa, insyaallah kedamaian dan kesejahteraan bisa terus terjaga. Semoga kita menjadi bangsa yang diberkahi, seperti yang difirmankan Allah: ‘Baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur’,” tutup Aswadi.

Artikel Ini 3 Amalan Utama Jemaah Haji Saat di Madinah yang Tidak Boleh Terlewat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Informasi ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, M. Zein, dalam keterangan pers yang digelar di Jakarta pada Sabtu (10/5).

Zein menjelaskan, sejauh ini total 158 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan menggunakan tiga maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air. “Garuda Indonesia sudah menerbangkan 82 kloter dengan total 30.446 jemaah, Saudia Airlines melayani 69 kloter dengan 28.028 jemaah, sementara Lion Air mengangkut 7 kloter dengan 2.930 jemaah,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya layanan yang diberikan di asrama haji sebagai titik awal keberangkatan jemaah. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian biaya hidup (living cost) sebesar 750 riyal Saudi (SAR), serta penguatan materi manasik haji.

Dengan rasa duka, Zein turut menginformasikan bahwa hingga saat ini delapan jemaah dilaporkan meninggal dunia. Pemerintah telah memberikan pelayanan menyeluruh, termasuk proses pemulasaraan jenazah, pemakaman, serta pelaksanaan badal haji untuk para jemaah tersebut. Hak-hak mereka juga dijamin melalui perlindungan asuransi.

Hari ini, sebanyak 21 kloter akan diberangkatkan, membawa 8.261 jemaah dari berbagai embarkasi di seluruh Indonesia.

Kementerian Agama akan terus memberikan informasi terkini seputar pelaksanaan haji dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan agar seluruh jemaah Indonesia diberikan kelancaran dan keselamatan dalam menjalankan ibadah.

Artikel Kemenag: 202 Ribu Jemaah Kantongi Visa, 61 Ribu Diberangkatkan ke Tanah Suci pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Alhamdulillah hari ini baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Ada beberapa hal yang kita sepakati, salah satunya jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada masa operasional haji 1446 H/2025 M sebanyak 221 ribu orang,” ungkap Nasaruddin Umar dikutip dalam keterangan tertulis pada , Minggu (12/1)

Kuota dan Bandara Kedatangan Jemaah Haji
Jumlah jemaah haji tahun ini akan terbagi untuk kedatangan dan kepulangan melalui dua bandara utama di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 jemaah akan tiba di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah, sementara sisanya melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Begitu pula untuk kepulangan, akan dibagi secara terpisah melalui dua bandara tersebut.

Pada MoU ini, Indonesia mendapatkan kuota petugas haji sebanyak 2.210 orang, setara 1% dari total jemaah. Namun, Nasaruddin Umar menyampaikan pihaknya tengah melobi Arab Saudi untuk menambah kuota petugas guna meningkatkan pelayanan kepada jemaah.

“Kita terus mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota petugas agar jumlahnya lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jemaah haji Indonesia,” tegasnya.

Aturan Keamanan dan Ketertiban
Kesepakatan juga mencakup berbagai aturan terkait keamanan selama pelaksanaan haji, terutama saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jemaah diminta mematuhi semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk larangan aktivitas politik, penggunaan perangkat fotografi yang mengganggu, serta mempublikasikan slogan-slogan tertentu.

“Kami juga sudah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jemaah haji. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan keamanan dan kenyamanan jemaah selama di tanah suci,” ujar Nasaruddin.

Selain penandatanganan MoU, kunjungan Menag ke Arab Saudi juga bertujuan menghadiri Muktamar dan Pameran Haji di Jeddah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

“Kami berkomitmen mempersiapkan layanan terbaik sejak awal agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman,” tandasnya.

Artikel Indonesia Sepakati Kuota Haji 2025 Sebanyak 221 Ribu Jemaah, Aturan Keamanan Diperketat pertama kali tampil pada Katafoto.id.