Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jemaah yang menggunakan penerbangan langsung menuju Arab Saudi maupun penerbangan transit melalui negara ketiga. Langkah tersebut merupakan bagian dari optimalisasi fungsi Terminal 2F yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2025, sekaligus sebagai tindak lanjut atas ketentuan teknis yang diterbitkan Kementerian Perhubungan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan pemusatan layanan dilakukan untuk menciptakan kepastian operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi para jemaah.

“Mulai 1 Juli 2026, seluruh jemaah umrah dan haji khusus yang berangkat maupun pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta, baik menggunakan penerbangan langsung maupun transit melalui negara ketiga, wajib melalui Terminal Khusus 2F. Surat Edaran ini kami tetapkan sebagai pedoman resmi agar seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dapat melaksanakan pemindahan operasional ini dengan tertib,” ujar Puji di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut Puji, pemusatan layanan tersebut akan menghadirkan proses pelayanan yang lebih aman, tertib, nyaman, dan terintegrasi sejak jemaah berangkat hingga kembali ke Tanah Air.

Dengan seluruh aktivitas dipusatkan di Terminal 2F, berbagai proses layanan seperti pemeriksaan Customs, Immigration and Quarantine (CIQ), pemeriksaan keamanan, pengambilan bagasi, hingga distribusi air zamzam dapat dilakukan dalam satu kawasan yang terintegrasi.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah. Koordinasi antara penyelenggara perjalanan, otoritas bandara, maskapai penerbangan, dan petugas haji maupun umrah dinilai akan menjadi lebih efektif.

Untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menginstruksikan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar mengatur mobilisasi jemaah secara lebih disiplin.

Setiap jemaah diwajibkan sudah berada di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F paling lambat empat jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat.

Selain itu, jemaah juga diwajibkan mengenakan atribut resmi perjalanan, seperti seragam, kartu identitas (ID Card), slayer, serta menggunakan tas bagasi yang telah diberi identitas penyelenggara masing-masing. Ketentuan tersebut bertujuan mempermudah proses identifikasi sekaligus memperlancar mobilisasi rombongan di area bandara.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh PPIU dan PIHK untuk memobilisasi jemaahnya dengan disiplin. Jemaah harus sudah tiba di Terminal Khusus 2F minimal empat jam sebelum jadwal keberangkatan. Selain itu, demi kelancaran proses identifikasi dan mobilisasi massal di bandara, pastikan seluruh jemaah mengenakan atribut resmi seperti baju seragam, ID Card, dan slayer, serta dilengkapi tas bagasi yang mencantumkan identitas travel masing-masing,” kata Puji.

Kementerian Haji dan Umrah juga telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan kahar (force majeure), gangguan operasional penerbangan, maupun perubahan kebijakan dari otoritas terkait.

Dalam situasi tersebut, proses keberangkatan maupun kepulangan jemaah dapat dialihkan ke terminal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun perlindungan terhadap jemaah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-153/BN/2026 yang menjadi pedoman resmi bagi seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Artikel Mulai 1 Juli Berangkat Umrah dan Haji Lewat Terminal 2F Soetta? Simak Aturan Barunya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Rizky Amelia, mengatakan bahwa penguatan dolar AS menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan biaya perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Menurutnya, perubahan kurs dolar dari sekitar Rp16.800 menjadi Rp18.100 per dolar AS berdampak langsung pada biaya yang harus ditanggung setiap jemaah.

“Dari kenaikan kurs ini saja, selisih biaya per jemaah (per pax) sudah berkisar Rp 2,8 juta hingga Rp 3 juta,” ungkap Amelia, Sabtu (6/6).

Direktur Utama Elaf Indonesia itu menjelaskan, tekanan terhadap biaya perjalanan semakin besar setelah maskapai penerbangan melakukan penyesuaian tarif menyusul kenaikan harga avtur di berbagai daerah.

Ia menjelaskan bahwa penerbangan umrah dari Surabaya umumnya menggunakan rute langsung menuju Jeddah atau Madinah tanpa transit. Kondisi tersebut membuat biaya operasional penerbangan lebih tinggi dibandingkan keberangkatan dari Jakarta yang memiliki lebih banyak pilihan rute.

“Kenaikan avtur ini sifatnya nasional. Untuk maskapai Lion berkisar Rp 5 juta, Garuda Rp 7 juta, dan Saudi Airlines bisa mencapai Rp 7,5 hingga Rp 8 juta. Akibatnya, penyesuaian harga tidak bisa dihindari,” terangnya dikutip dari laman berita satu. 

Meski biaya perjalanan mengalami kenaikan, minat masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah masih terbilang tinggi. Amelia mengungkapkan jumlah pendaftar untuk keberangkatan Juli 2026 tetap menunjukkan tren yang stabil.

Berdasarkan data manifest keberangkatan, penurunan jumlah calon jemaah hanya berada di kisaran 10 persen. Bahkan hingga saat ini belum ditemukan adanya pembatalan keberangkatan yang disebabkan oleh kenaikan biaya perjalanan.

“Alhamdulillah, jemaah yang mendaftar untuk keberangkatan Juli nanti tetap stabil dan tidak ada yang mengundurkan diri. Mereka memahami situasi ekonomi global ini,” katanya.

Amelia menambahkan, mayoritas jemaah lebih memilih menerima penyesuaian biaya dibandingkan harus mengurangi kualitas layanan maupun fasilitas yang akan mereka peroleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Semua kembali ke kualitas. Jemaah tetap menghendaki fasilitas yang prima dan mereka siap dengan penyesuaian tersebut karena nilainya dirasa masih cukup rasional dan terjangkau,” pungkasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meski tekanan ekonomi global berdampak pada biaya perjalanan umrah dan haji, keinginan masyarakat Indonesia untuk beribadah ke Tanah Suci masih tetap tinggi. Faktor kualitas layanan dan kenyamanan perjalanan tetap menjadi pertimbangan utama bagi para calon jemaah.

Artikel Umrah Makin Mahal, Kenaikan Avtur dan Dolar Picu Lonjakan Biaya Perjalanan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kerja sama ini mencakup kepemilikan aset perhotelan dan real estate yang berada di kawasan Thakher City, sebuah kawasan pengembangan terpadu yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menyampaikan bahwa perjanjian ini menjadi pijakan awal keterlibatan jangka panjang Danantara di sektor perhotelan Arab Saudi. Dalam kesepakatan tersebut, Danantara mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang saat ini telah beroperasi dengan kapasitas 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah dengan total luas sekitar 4,4 hektare yang disiapkan untuk pengembangan selanjutnya.

“Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang strategis untuk mengamankan aset bernilai tinggi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan bagi jemaah asal Indonesia,” ujar Rosan dikutip dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, transaksi ini menandai langkah terukur Danantara Indonesia dalam memasuki industri hospitality di Makkah sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Inisiatif ini juga diarahkan untuk menopang upaya peningkatan fasilitas dan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Rosan mengungkapkan bahwa setiap tahun jumlah jemaah umrah Indonesia melampaui dua juta orang, sementara jemaah haji secara konsisten berada di atas angka 200 ribu orang. Kondisi tersebut menjadi dasar kuat bagi Danantara untuk mulai berinvestasi di sektor pendukung ibadah di Tanah Suci.

Secara keseluruhan, investasi ini mencakup satu hotel yang telah beroperasi serta portofolio lahan pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar hotel. Namun, realisasi pengembangan tersebut tetap bergantung pada hasil studi lanjutan serta persetujuan dari regulator terkait.

Ke depan, lahan-lahan tersebut direncanakan dikembangkan dalam sebuah master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, area ritel, serta berbagai sarana pendukung lainnya, sejalan dengan rencana pengembangan tata kota Makkah.

Rosan menegaskan, meskipun kepemilikan aset telah diformalkan melalui perjanjian ini, seluruh proses pengembangan akan dilakukan secara bertahap. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kajian kelayakan yang menyeluruh, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan tata kelola yang prudent.

Gandeng Mitra Lokal

Dalam transaksi ini, Danantara Indonesia menggandeng Al Khomasiah Real Estate Development sebagai mitra pengembangan lokal strategis. Mitra tersebut dinilai memiliki pemahaman mendalam terhadap pasar serta pengalaman panjang dalam pengembangan properti di Makkah.

“Kemitraan ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi setempat, praktik pengembangan yang berlaku, serta perencanaan jangka panjang di Arab Saudi,” jelas Rosan.

Kajian awal menunjukkan bahwa, dengan tetap mengacu pada studi teknis komprehensif dan pemenuhan seluruh ketentuan regulasi, pengembangan aset ini berpotensi besar dalam mendukung penyediaan akomodasi dan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Rosan menambahkan bahwa perjanjian ini menjadi fondasi bagi strategi pengembangan jangka panjang Danantara. Kerangka kerja yang disepakati mencakup tahapan pengembangan, konstruksi, operasional perhotelan, hingga layanan pendukung lainnya, yang seluruhnya akan dijalankan melalui koordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi dan Indonesia.

Danantara juga tengah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMC), khususnya dalam proses penawaran (bidding) yang saat ini sedang berlangsung sebagai bagian dari tahap awal kerja sama jangka panjang.

Artikel Danantara Sah Akuisisi Aset Hotel dan dan Real Estate di Makkah pertama kali tampil pada Katafoto.id.