Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (24/3), pemerintah bersama para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

“Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang terdiri dari empat kelompok kerja: energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar Airlangga.

Dukungan Pendanaan untuk Proyek Transisi Energi

Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek transisi energi telah memperoleh pendanaan internasional dengan total komitmen senilai USD1,1 miliar. Dari total tersebut:

• 9 proyek menerima pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas
• 45 proyek lainnya mendapatkan hibah sebesar USD233 juta
• Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee turut memberikan jaminan sebesar USD1 miliar untuk mempercepat proyek-proyek energi bersih

Proyek-proyek yang termasuk dalam inisiatif ini mencakup pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, elektrifikasi sektor utama, serta dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

“Beberapa proyek yang sedang dalam tahap pengembangan antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, yang diharapkan beroperasi pada 2027 sebagai proyek energi panas bumi. Ada juga proyek photovoltaic di Saguling, serta program dekarbonisasi Cirebon Power. Selain itu, proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, juga masuk dalam pipeline JETP,” jelas Airlangga.

Strategi Percepatan Transisi Energi

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah dan mitra internasional turut membahas berbagai langkah untuk mempercepat implementasi transisi energi, di antaranya:

• Revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) untuk memastikan kebijakan investasi lebih adaptif
• Percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan bagi proyek transisi energi
• Penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi digital

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan transisi energi berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Kerja sama erat dengan sektor swasta dan mitra internasional juga diperlukan dalam mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau.

“Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, mendorong percepatan pencairan pendanaan, serta melakukan pemantauan berbasis digital yang bisa diakses oleh para pemangku kepentingan. Evaluasi dan koordinasi akan dilakukan secara berkala,” tutup Airlangga.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai transisi energi yang berkelanjutan serta berkontribusi dalam mengurangi emisi global.

Artikel Pemerintah Genjot Transisi Energi Hijau Lewat Kemitraan JETP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Uni Eropa mengalirkan dana kepada AFD (Agence Française de Développement) 14,7 juta Euro. Nah yang tadi kita sama-sama saksikan, AFD kemudian melakukan kerja sama langsung dengan PLN,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam keterangan tertulis saat acara Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility di Jakarta, Rabu (5/2)

Dadan menjelaskan bahwa dari total dana hibah tersebut, sekitar 44 persen atau 6,5 juta Euro (Rp109,85 miliar) dialokasikan untuk PLN dalam pengembangan kapasitas transisi energi. Sementara itu, sisanya digunakan oleh Kementerian ESDM untuk program terkait.

“Jadi baru 6,5 juta Euro yang sekarang sudah terlihat dimanfaatkan untuk yang PLN. Kami kan ada kerja sama yang lain, kita ada kerja sama mineral, kita bagaimana mendorong mineral yang berkelanjutan. Itu ada kerja sama-kerja sama seperti itu,” jelasnya.

Sinthya Roesli, Direktur Keuangan PLN, menyatakan bahwa hibah tersebut akan digunakan untuk persiapan proyek transisi energi, bantuan teknis, serta pengembangan transmisi dan distribusi energi terbarukan.

“Kami sangat berterima kasih dan kami siap mendukung hal ini. Selain itu, saya rasa kami juga akan menggunakan hibah tersebut dalam beberapa bentuk pengembangan kapasitas atau peningkatan kelembagaan yang juga membantu transisi energi di kemudian hari,”ungkapnya.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, menambahkan bahwa IETF menjadi langkah strategis dalam mempercepat transisi energi Indonesia dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Hibah ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, mendukung kebijakan energi nasional. Kedua, mempersiapkan proyek energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur transmisi baru.

“Seperti yang kita semua ketahui, transisi energi adalah isu yang kompleks dan transformatif. Transisi ini tidak hanya memerlukan investasi besar, tetapi juga kemitraan yang kuat, inovasi, dan komitmen jangka panjang untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fasilitas IETF dirancang agar selaras dengan prinsip transisi energi yang adil. Program ini tidak hanya bertujuan menciptakan peluang ekonomi baru tetapi juga melindungi tenaga kerja dan mendukung kelompok masyarakat rentan.

Melalui kerja sama ini, Indonesia, Prancis melalui AFD, dan Uni Eropa akan mengoptimalkan keahlian mereka dalam mempercepat pemanfaatan energi terbarukan serta mengatasi tantangan transisi energi.

“Peluncuran fasilitas ini menjadi bagian dari strategi transisi energi Indonesia yang lebih luas. Program ini juga mendukung inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diperkenalkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022,” pungkasnya.

Artikel Dukung Transisi Energi, Uni Eropa dan Prancis Hibahkan Rp248,8 Miliar ke Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.