Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada, mengungkapkan bahwa dalam dua bulan terakhir, pihaknya bersama jajaran Polda telah berhasil mengungkap 6.681 kasus narkoba. Dari operasi tersebut, sebanyak 9.586 tersangka berhasil diamankan.

“Sebanyak 16 dari mereka adalah warga negara asing, termasuk empat tersangka yang diduga terkait dengan jaringan Fredy Pratama,” ujar Wahyu dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (05/3).

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa tujuh dari ribuan tersangka tersebut diketahui sebagai bagian dari jaringan Fredy Pratama dan ditangkap dalam empat kasus terpisah.

Selain itu, sebanyak 336 individu yang hanya berperan sebagai pengguna narkotika telah menjalani rehabilitasi. Sementara itu, 255 kasus diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.

Barang Bukti Narkoba Senilai Rp2,7 Triliun

Dalam operasi tersebut, Bareskrim Polri menyita berbagai jenis narkoba dengan total berat mencapai 4,1 ton. Berikut rinciannya:

• Sabu: 1,25 ton
• Ekstasi: 346.959 butir (138,78 kg)
• Ganja: 493 kg
• Kokain: 3,4 kg
• Tembakau sintetis (gorila): 1,6 ton
• Obat keras: 2.199.726 butir (659,91 kg)

Jika dikonversikan ke dalam nilai ekonomi, seluruh barang bukti ini setara dengan Rp2,7 triliun.

“Kami memperkirakan bahwa dengan pengungkapan ini, sebanyak 11.407.315 orang dapat diselamatkan dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba,” tegas Wahyu.

Dalam pemaparannya, Wahyu mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan berbagai modus untuk menyelundupkan narkotika. Empat pola utama yang ditemukan dalam pengungkapan kasus kali ini adalah:

1. Pengiriman darat antar provinsi: Narkoba diselundupkan dari Sumatera ke Jawa melalui jalur darat.
2. Penyelundupan lewat jalur laut: Barang haram dikirim dari kawasan “Golden Triangle” dan “Golden Crescent” ke Samudra Hindia, lalu masuk ke perairan Aceh menggunakan kapal laut.
3. Penyamaran dalam kargo ekspedisi resmi dan kurir individu: Pelaku memanfaatkan jasa ekspedisi atau menyamarkan narkoba dalam barang bawaan kurir yang masuk ke Indonesia.
4. Laboratorium narkotika di kawasan elite: Pembuatan narkoba dilakukan di rumah-rumah mewah dengan sistem keamanan ketat agar tidak terdeteksi aparat.

Untuk memberikan efek jera, Wahyu menegaskan bahwa para tersangka juga akan dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan penerapan pasal ini, diharapkan peredaran narkotika dapat dihentikan secara lebih efektif dengan menelusuri dan membekukan aset yang berasal dari hasil kejahatan tersebut.

Artikel Polri Ungkap 6.681 Kasus Narkoba, 11 Juta Jiwa Berhasil Diselamatkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa proses penyusunan daftar dilakukan dengan sangat cermat. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bertanggung jawab melakukan verifikasi agar hanya narapidana dengan kriteria tertentu yang memenuhi syarat amnesti.

“Kira-kira minggu depan, saya sudah minta direktur pidana di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan verifikasi 44.000 napi. Setelah selesai, kami akan kirim ke presiden,” ujar Supratman dikutip dalam laman berita satu pada Rabu (29/1)

Ia menambahkan bahwa narapidana yang terlibat dalam kelompok separatis bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak termasuk dalam daftar usulan amnesti. Namun, bagi napi yang terlibat dalam kasus makar tanpa penggunaan senjata, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan amnesti, tergantung keputusan akhir Presiden Prabowo.

“Keputusan final ada di tangan Presiden Prabowo. Jika presiden meminta perubahan daftar, kami akan menyesuaikan,” jelasnya.

Dari jumlah total napi yang diajukan, sekitar 39.000 merupakan kasus narkoba. Pemberian amnesti akan didasarkan pada hasil asesmen yang mempertimbangkan empat faktor utama, yakni jenis tindak pidana, lamanya hukuman yang telah dijalani, perilaku selama masa tahanan, serta faktor subjektif lain yang menunjukkan kelayakan penerima amnesti.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) juga akan melakukan asesmen tambahan guna memastikan bahwa setiap narapidana yang diusulkan benar-benar memenuhi syarat sebelum mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Artikel 44.000 Narapidana Diusulkan Terima Amnesti dari Presiden Prabowo, Ini Kriterianya pertama kali tampil pada Katafoto.id.