Menteri Komunikasi dan Digital (Menknomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya kerja sama dengan Google dalam menerapkan aturan tersebut. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Kebijakan Publik YouTube, Leslie Miller, di Kantor Google Paris pada Senin (10/2/2025).

“Kami mengharapkan kerja sama dari Google untuk memastikan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia,” ujar Meutya dikutip dalam keterangan tertulis.

Menurut Meutya, regulasi ini menjadi kebutuhan mendesak karena angka kasus pornografi anak dan perjudian online terus meningkat di Indonesia.

Laporan dari National Center for Missing and Exploited Children mencatat bahwa Indonesia masuk dalam daftar empat negara dengan kasus pornografi anak tertinggi di dunia. Sementara itu, data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa sekitar 2% dari total pemain judi online di Indonesia berusia di bawah 10 tahun, dengan jumlah mencapai 80.000 anak.

Merespons hal ini, Leslie Miller menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk Google, termasuk YouTube. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dalam mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terkait perlindungan anak di dunia maya.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan platform kami lebih aman bagi semua pengguna, terutama anak-anak,” kata Leslie.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Indonesia dan platform digital global guna meningkatkan keamanan dan perlindungan anak di ranah digital.

Artikel Perangi Konten Berbahaya, Google Siap Ciptakan Internet Aman untuk Anak Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa tujuan regulasi ini bukan untuk membatasi akses anak terhadap internet, tetapi memastikan mereka dapat menggunakannya dengan aman dan bermanfaat.

“Kami tidak ingin anak-anak terlepas dari internet. Tapi kita harus memastikan mereka mengakses dunia digital dengan aman,”  ujar Meutya dalam pernyataannya usai Rapat Pembahasan Kajian Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital di Kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (07/02)

Menurut Meutya, regulasi ini akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Salah satu poin utama dalam rancangan ini adalah menetapkan batas usia bagi anak dalam mengakses platform digital guna mencegah paparan terhadap konten berbahaya sejak dini.

“Anak-anak terpapar konten berisiko seperti kekerasan dan pornografi. Kita harus segera bertindak,” tegasnya.

Selain itu, regulasi juga akan mengatur klasifikasi platform digital yang dapat diakses anak, berdasarkan tingkat risikonya.

Meutya menambahkan bahwa pemerintah menargetkan regulasi ini dapat diselesaikan dalam satu hingga dua bulan ke depan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan anak di era digital.

Untuk memastikan regulasi ini benar-benar efektif, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, akademisi, serta lembaga pemerhati anak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, juga menyoroti fitur-fitur berbahaya di platform digital yang dapat mengancam keamanan anak, seperti fitur berbagi lokasi (share loc) dan konten manipulatif.

“Ada kartun lucu-lucu, tapi begitu diklik, isinya ternyata penuh jebakan! Belum lagi fitur yang memungkinkan anak-anak dilacak posisinya. Ini berbahaya!” ujar Ai.

Artikel Cegah Konten Berbahaya! Pemerintah Siapkan Aturan Digital untuk Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.