Laboratorium QC tersebut dibangun di area produksi dengan standar kebersihan tinggi serta sistem pengendalian kontaminasi yang ketat. Fasilitas ini dilengkapi berbagai alat pengujian, seperti timbangan analitik, refractometer digital, dan termometer digital, guna mendukung proses pemeriksaan kualitas secara maksimal.

Kehadiran laboratorium ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini dilakukan melalui penerapan sistem seperti CPPOB/GMP, HACCP, serta kepatuhan terhadap ISO 22000 yang menekankan pengendalian mutu berbasis proses, pemantauan parameter kritis, dan jaminan keamanan pangan secara menyeluruh.

Manager Corporate Communication KAI Services, Nyoman Suardhita, menegaskan bahwa setiap produk kuliner yang disajikan tidak hanya mengedepankan rasa, tetapi juga tanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan.

“Laboratorium Quality Control ini menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan setiap produk tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Kami ingin menghadirkan produk yang dapat dipercaya pelanggan, karena setiap prosesnya telah melalui pengujian yang ketat dan berbasis sains,” ujar Nyoman dikutip dari laman reska. 

Melalui fasilitas Laboratorium QC ini, seluruh tahapan produksi—mulai dari bahan baku hingga produk akhir—dipantau melalui pengujian yang objektif dan terukur. Dengan demikian, potensi risiko terkait keamanan pangan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum produk sampai ke tangan konsumen.

Artikel Begini Cara KAI Services Jaga Kualitas Makanan di Kereta pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Pelaku usaha depot air minum perlu menjaga kualitas air yang diproduksi serta memastikan seluruh aspek legalitas usaha terpenuhi, termasuk SLHS,” kata Erik dalam keterangan tertulis via InfoPublik, Selasa (10/3).

Sebelumnya, Erik juga menyampaikan hal tersebut dalam seminar dan pelatihan manajemen higiene serta sanitasi depot air minum yang digelar oleh ASDAMINDO di Provinsi Banten pada Rabu (4/3).

Ia menekankan bahwa pelaku usaha DAMIU wajib memastikan kualitas air minum yang diproduksi tetap terjaga, baik dari sisi fisika, kimia, maupun bakteriologi. Pengujian tersebut perlu dilakukan secara berkala di laboratorium kesehatan yang terpercaya.

Selain itu, Erik mengingatkan para pengusaha depot air minum untuk segera melengkapi seluruh izin usaha serta sertifikasi sanitasi sesuai dengan regulasi pemerintah. Proses legalitas usaha depot air minum dapat dilakukan melalui sistem perizinan daring pemerintah di OSS (Online Single Submission) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 11052, sementara pengajuan SLHS sanitasi juga dapat dilakukan melalui sistem yang sama pada layanan PB UMKU.

Ketua Umum Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Nusantara, Karyanto Wibowo, juga menyampaikan bahwa industri air minum dalam kemasan (AMDK) memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha depot air minum. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses air minum yang aman dan berkualitas.

“Kita berdiri dengan semangat kolaborasi, ini salah satu uji dari bentuk kolaborasi kita bersama ASDAMINDO dan juga kita mendorong kepatuhan dari industri, termasuk kami sendiri di industri AMDK,” katanya.

Karyanto menambahkan bahwa AMDATARA mendorong seluruh anggotanya untuk mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga produk air minum yang dihasilkan tetap aman dan berkualitas serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Ia menilai kualitas air minum harus menjadi perhatian utama karena air merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, industri AMDK diatur melalui standar ketat terkait mutu dan keamanan pangan, seperti penerapan Standar Nasional Indonesia, pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta kewajiban menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

“Kami di AMDATARA yakin bahwa industri air minum isi ulang ini juga memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa membantu pemerintah untuk memperluas akses air minum kepada masyarakat, kepada konsumen,” katanya.

Artikel Sertifikat SLHS Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen Depot Air Minum pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Penguatan kontrol dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. “Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap provinsi melaksanakan penguatan pengawasan jelang Ramadan dari hulu sampai hilir, melalui kegiatan surveilan, inspeksi maupun pengujian laboratorium (lab) berbagai parameter keamanan pangan,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/2).

Ishartini menjelaskan, kegiatan ini berlangsung sejak pertengahan Januari hingga memasuki bulan puasa, melibatkan 46 UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia. Pada tahap hulu atau produksi primer, pengawasan difokuskan pada surveilan dan inspeksi penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) di tambak serta kapal perikanan yang memasok kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sementara di sektor hilir, pengendalian mutu menyasar Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui pengawasan penerapan HACCP serta GMP/SSOP. “Beberapa UPT yang telah melakukan kegiatan pengawasan mutu jelang Ramadhan sejak 15 Januari lalu diantaranya Stasiun PPMHKP Bengkulu, Balai PPMHKP Medan II, Stasiun PPMHKP Pontianak, Stasiun PPMHKP Kendari, dan Balai PPMHKP Medan I,” jelasnya.

Kepala Balai PPMHKP Medan I, Nandang Koswara, menuturkan pihaknya telah melakukan pengawasan pada tambak budidaya sekaligus memantau kualitas perairan Danau Toba. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi perairan dan produk ikan dalam keadaan baik serta aman dikonsumsi.

Hal serupa disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Stasiun PPMHKP Kendari, Kasrida, yang melakukan inspeksi mutu ikan di atas kapal di Pelabuhan Kendari. Ia memastikan hasil pengawasan menunjukkan kualitas ikan terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara selama Ramadan.

“Selain inspeksi dan surveilan penerapan standar mutu dan keamanan pangan, uji lab juga dilakukan untuk cegah food borne pathogen berjangkit kepada konsumen diantaranya uji E. Coli, salmonela, listeria serta uji histamin, formalin, serta logam berat dan toksin. Semuanya untuk pastikan masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” tutup Ishartini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan peran KKP sebagai quality assurance body. Ia menekankan bahwa penerapan sanitasi, higiene, serta prinsip keamanan pangan di seluruh rantai produksi merupakan keharusan demi menghadirkan produk perikanan yang bermutu, bergizi, dan aman, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Artikel Selama Ramadan 2026 KKP Perketat Pengawasan Ikan dari Hulu ke Hilir pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

BPOM menjelaskan, di Indonesia penarikan hanya diberlakukan secara terbatas terhadap dua batch produk S-26 Promil Gold pHPro 1 yang diproduksi oleh PT Nestlé Indonesia. Penghentian distribusi dan penarikan sementara tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain dua batch tersebut, BPOM memastikan tidak ada merek susu formula lain yang terdampak atau ditarik dari peredaran di dalam negeri.

Dalam keterangan resminya yang dikutip dari situs BPOM melalui InfoPublik, Sabtu (31/1), disebutkan bahwa BPOM secara konsisten melakukan pengawasan ketat terhadap pangan olahan, baik sebelum produk dipasarkan (pre-market) maupun setelah beredar di masyarakat (post-market). BPOM juga terus menjalin koordinasi dengan otoritas pengawas pangan internasional guna memastikan keamanan, mutu, dan kandungan gizi produk yang beredar di Indonesia.

Penarikan terbatas tersebut mencakup produk S-26 Promil Gold pHPro 1 dengan nomor izin edar ML 562209063696dan nomor bets 51530017C2 serta 51540017A1. Kebijakan ini diambil setelah adanya pemberitahuan dari otoritas keamanan pangan internasional terkait potensi cemaran toksin cereulide pada produk susu formula di sejumlah negara.

Sebagai bagian dari perlindungan konsumen, BPOM telah menginstruksikan PT Nestlé Indonesia untuk menghentikan sementara proses distribusi dan impor produk terkait. Perusahaan pun telah melaksanakan penarikan sukarela (voluntary recall) terhadap dua batch tersebut di bawah pengawasan BPOM.

BPOM menegaskan, hingga saat ini tidak ditemukan laporan resmi mengenai kasus gangguan kesehatan atau keracunan di Indonesia yang dikaitkan dengan konsumsi produk susu formula dimaksud.

BPOM juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Konsumen diingatkan untuk selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa, sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan.

“BPOM berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dengan memastikan hanya produk pangan yang aman dan bermutu yang beredar di Indonesia,” tutup BPOM.

Artikel BPOM Pastikan Susu Formula di Indonesia Aman Meski Ada Penarikan Global pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pencapaian tersebut disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban publik Badan POM yang digelar bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya lembaga tersebut di Jakarta, Jumat (30/1). Taruna menilai angka tersebut menunjukkan peran strategis pengawasan obat dan makanan dalam mendukung perekonomian nasional.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Badan POM, mulai dari pimpinan pusat hingga Unit Pelaksana Teknis di daerah, dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Menurutnya, efektivitas pengawasan obat dan makanan tidak dapat terwujud tanpa sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat.

“Ini bukan semata perayaan ulang tahun, melainkan bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Seluruh kebijakan dan langkah Badan POM didukung APBN yang berasal dari uang rakyat, sehingga kami terbuka untuk diawasi, dikritisi, dan dievaluasi,” ujar Taruna.

Taruna menjelaskan, dampak ekonomi sebesar Rp50,8 triliun tersebut bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), layanan pengawasan obat dan makanan, serta nilai ekonomi yang dihasilkan melalui kegiatan pengawasan, penindakan, dan patroli siber selama tahun 2025.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Badan POM memaparkan berbagai capaian strategis berdasarkan data hingga 31 Desember 2025. Pemaparan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat arah kebijakan dan strategi pengawasan pada tahun 2026.

“Dalam perjalanannya selama 25 tahun, Badan POM terus berbenah dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjawab meningkatnya harapan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan,” pungkasnya.

Artikel Bukan Sekadar Pengawasan, Kinerja Badan POM Dongkrak Ekonomi Negara pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Republik Indonesia.

“Dalam kegiatan ini, kami memberikan pembekalan mengenai pentingnya penerapan keamanan pangan serta Good Hygiene Practices (GHP) di setiap proses pengolahan hingga penyajian makanan,” ujar Sofiyani dalam keterangan tertulis via berita jakarta, Senin (20/10).

Ia berharap, pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi para penjamah makanan dalam menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan, sehingga makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap aman dan bernilai gizi.

“Kami ingin seluruh SPPG mampu mengolah pangan secara higienis dan terhindar dari cemaran yang berpotensi membahayakan kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Jakarta Timur, Yaser Rabin Sinuan, menambahkan bahwa aspek keamanan pangan menjadi elemen kunci dalam mendukung keberhasilan program MBG.

“Dengan pemahaman yang tepat, para penjamah makanan diharapkan dapat menerapkan praktik pengolahan pangan yang benar sehingga masyarakat terlindungi dari risiko penyakit akibat pangan,” ujarnya.

Artikel BBPOM Latih Ribuan Penjamah Makanan dengan Ilmu Pangan Aman pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Bimtek ini bertujuan membekali para relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang setiap hari menyiapkan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut atas sejumlah kasus keamanan pangan yang sempat terjadi di wilayah Jawa Barat. Melalui pelatihan ini, BGN berupaya memperkuat penerapan standar keamanan pangan di seluruh dapur SPPG dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para penjamah makanan.

Dalam sambutannya, Nurjaeni menegaskan pentingnya peran penjamah makanan sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas dan keamanan hidangan yang disajikan kepada masyarakat.

“Keamanan pangan adalah fondasi penting bagi kesehatan masyarakat. Melalui Bimtek ini, kami ingin seluruh penjamah makanan semakin disiplin dalam menerapkan standar kebersihan dan sanitasi agar terhindar dari kontaminasi yang bisa memicu keracunan atau penyakit bawaan pangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh SPPG harus memiliki kesiapan penuh dalam mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan pangan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan berbagai standar ketat, seperti keberadaan chef bersertifikat, penggunaan rapid test food, pemasangan filter air, sterilisasi food tray, sertifikasi laik higienitas dan sanitasi, serta ketersediaan CCTV dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan pengawasan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pelatihan mengenai prinsip dasar higienitas dan sanitasi pangan, identifikasi risiko kontaminasi, praktik pengolahan dan penyajian makanan yang aman, serta standar penyimpanan bahan pangan dan peralatan dapur. Peserta juga dikenalkan pada Learning Management System (LMS) untuk memperoleh sertifikat Pelatihan Penjamah Pangan.

Menurut Staf Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Sawin, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di lapangan. Karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman soal keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.

“SPPG adalah ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Setiap dapur harus menjaga kualitas makanan, kebersihan lingkungan kerja, dan memastikan tidak ada kontaminasi dalam proses penyajian,” tegasnya.

Artikel BGN Gerak Cepat, 1.800 Penjamah Makanan Dibekali Ilmu Keamanan Pangan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Praktisi hukum Krisna Murti menilai, BGN perlu meninjau kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang menjadi pelaksana produksi makanan MBG. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap dapur benar-benar menjaga standar kebersihan dan mutu makanan yang diberikan kepada pelajar.

“Program MBG ini skala nasional dan sangat penting. Pemerintah harus menjamin dapur-dapurnya beroperasi sesuai standar dan menjaga kualitas hasil produksinya,” ujar Krisna dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (5/10).

Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada bahan baku makanan, tetapi juga peralatan yang digunakan di dapur. Kualitas peralatan yang buruk, katanya, dapat menurunkan mutu makanan bahkan memicu keracunan.

“Kalau alat masaknya tidak sesuai standar, makanan yang semula baik bisa terkontaminasi dan membahayakan siswa,” imbuhnya.

Salah satu peralatan yang menjadi sorotan adalah ompreng atau wadah makan (food tray). Berdasarkan temuan di lapangan, Krisna menyebut sebagian dapur MBG menggunakan ompreng berkualitas rendah yang berpotensi mencemari makanan.

Padahal, sesuai perjanjian kerja sama antara BGN dan mitra dapur, wadah makanan harus menggunakan stainless steel jenis 304, karena bahan ini dikenal anti karat, tahan panas, dan aman bersentuhan dengan makanan. Namun, di beberapa lokasi ditemukan stainless steel jenis 204 yang disemprot ulang agar menyerupai jenis 304.

“Temuan di lapangan jelas membahayakan. Stainless 204 tidak seaman 304, apalagi jika hanya dilapisi agar terlihat mirip. Ini bisa menimbulkan keracunan dan termasuk pelanggaran serius,” tegas Krisna.

Meski demikian, Krisna tetap mendukung keberlanjutan program MBG karena dinilai membawa manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak dan penciptaan lapangan kerja. Namun ia menegaskan, tata kelola dan pengawasan dapur produksi harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang.

“Kita semua mendukung program ini, tapi BGN harus memastikan setiap dapur memenuhi standar keamanan pangan,” katanya.

Sementara itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025 mengenai wadah bersekat (food tray) dari baja tahan karat untuk mendukung kelayakan peralatan dalam program MBG.

Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, menjelaskan bahwa SNI tersebut disusun untuk menjamin mutu, keamanan, dan higienitas wadah makan yang digunakan. Standar ini disahkan melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025 pada 18 Juni 2025.

“Tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat asupan gizi yang baik. Karena itu, wadah makanan juga harus memenuhi standar keamanan pangan,” ujar Hendro.

Ia menambahkan, SNI 9369:2025 mencakup klasifikasi, persyaratan mutu, serta metode uji untuk wadah makanan bersekat berbahan baja tahan karat hasil canai dingin dengan dua lekukan atau lebih, dan dapat dilengkapi tutup.

“Dengan adanya standar ini, kami ingin memastikan food tray yang digunakan aman, tidak mudah rusak, dan bebas dari zat berbahaya. Standar ini juga menjadi dorongan bagi industri nasional agar mampu memproduksi peralatan makan berkualitas,” tutup Hendro.

Artikel BGN Diminta Tertibkan Dapur MBG, Pastikan Ompreng Sesuai Standar Stainless 304 untuk Cegah Keracunan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepastian ini tidak hanya memberikan jaminan kualitas serta kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung strategi nasional dalam mengurangi sampah plastik melalui prinsip penggunaan kembali (reuse).

BPOM menegaskan setiap regulasi yang diterbitkan selalu berlandaskan pada data ilmiah yang valid dan objektif, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan bisnis tertentu.

Berbagai riset menunjukkan, kekhawatiran terkait migrasi Bisphenol A (BPA) dari galon PC ke dalam air minum tidak memiliki dasar kuat. Bahkan dalam kondisi ekstrem seperti paparan sinar matahari, hasil pengujian konsisten menunjukkan migrasi BPA masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan.

Pakar kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Hamka (Uhamka), Hermawan Saputra, menegaskan bahwa material polykarbonat sudah diakui aman untuk kemasan pangan.

“Dalam proses pembuatannya, risiko migrasi sangat minimal dan sudah lama direkomendasikan aman,” ujarnya yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Ia menilai isu bahaya BPA dalam galon guna ulang tidak terbukti secara ilmiah.
“Tidak ada penelitian yang menyatakan hal itu berisiko. Jadi bisa dipastikan isu tersebut hoaks,” tegasnya.

Pandangan serupa datang dari dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Tirta Mandira Hudhi, yang menilai narasi bahaya BPA lebih sarat dengan motif persaingan usaha ketimbang kepedulian kesehatan. Menurutnya, ada indikasi upaya mengarahkan masyarakat untuk meninggalkan galon guna ulang dan beralih ke kemasan sekali pakai.

Dari sisi hukum bisnis, Prof. Ningrum Natasya Sirait dari Universitas Sumatera Utara juga menyoroti kontroversi regulasi pelabelan BPA.

“Dunia kesehatan saja masih pro-kontra. Jangan sampai regulasi dipaksakan hingga akhirnya menjadi beban bagi konsumen. Pertanyaannya, sebenarnya regulasi ini untuk kepentingan siapa?” ujarnya.

Ia menilai, kebijakan yang meningkatkan biaya produksi justru bisa merugikan industri dan membebani masyarakat.

Artikel Isu Bahaya BPA Dibantah, BPOM Pastikan Galon Guna Ulang Tetap Aman pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Pabrik itu sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Saat penggerebekan, petugas menemukan 94 karung beras oplosan dalam kemasan merek terkenal berukuran 25 kg serta sekitar 10 ton beras lainnya,” kata Condro, Minggu (7/9).

Modus Operandi

Pengungkapan praktik curang ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pengoplosan beras. Menindaklanjuti informasi itu, petugas gabungan langsung melakukan penggerebekan di lokasi penggilingan sekaligus gudang beras.

Condro menjelaskan, tersangka SU diduga mencampurkan beras tidak layak konsumsi dengan beras premium menggunakan mesin huller. Hasil oplosan kemudian dikemas dalam karung bermerek Ramos, KM, RL, Rojo Lele, dan Cap Kembang tanpa seizin pemilik merek dagang.

“Beras oplosan tersebut dipasarkan melalui toko milik tersangka di Kampung Ipik, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang,” jelas Condro.

Raup Untung Besar

Kasat Reskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, menambahkan bahwa beras oplosan yang dikemas dengan merek terkenal itu dijual seharga Rp200 ribu per karung 25 kg. Dari hasil penjualan, SU meraup keuntungan sekitar Rp98.200 per karung.

Dalam keterangannya, tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram ini selama lebih dari satu dekade. Beras yang digunakan sebagian besar merupakan beras sisa hajatan, dibeli dari masyarakat dengan harga Rp10 ribu per kilogram.

“Beras yang masih bisa dikonsumsi dijual langsung, sedangkan beras kotor dan berkutu dioplos dengan beras lain, lalu dikemas ulang menggunakan merek terkenal,” pungkas Andi.

Artikel Raup Ratusan Juta, Pabrik Beras Oplosan di Serang Digerebek Polisi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.