Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Jakarta, terutama dari keluarga kurang mampu.

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4).

Program sekolah swasta gratis ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Dari total penerima, sebanyak 40 sekolah swasta merupakan peserta lanjutan yang mendapatkan pendanaan penuh selama 12 bulan, terhitung Januari hingga Desember 2026.

Adapun 63 sekolah swasta lainnya menjadi penerima baru yang akan memperoleh dukungan anggaran selama enam bulan, yakni pada periode Juli hingga Desember 2026.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan berbagai program bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan. Program tersebut antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.

Dengan menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, Pramono berharap kebijakan ini mampu melahirkan generasi muda Jakarta yang lebih unggul dan berdaya saing.

Artikel Pemprov DKI Gelontorkan Rp253,6 M untuk Sekolah Swasta Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pramono meminta aparat terkait segera melakukan penyisiran dan pengecekan terhadap stiker-stiker tersebut. Jika terbukti mengarah pada platform ilegal, ia menegaskan agar segera dilakukan penindakan.

“Saya akan minta untuk kepada OPD terkait, Satpol PP untuk men-screening itu, kalau memang betul tentunya segera diambil tindakan,” ujar Pramono di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mendukung langkah pemerintah pusat dalam memberantas praktik judi online.

“Jakarta termasuk yang mendukung pemerintah pusat untuk melakukan perang terhadap judol,” kata dia.

Menurut Pramono, maraknya praktik judi online saat ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak warga yang akhirnya terjerat hingga berdampak buruk terhadap kehidupan mereka.

“Karena judol inilah yang kemudian membuat banyak warga di mana saja, termasuk di Jakarta ini, yang kemudian begitu terjerat hidupnya pasti tidak menjadi baik. Dan itu sudah ada di mana-mana,” tandasnya.

Artikel Gubernur Pramono Minta Satpol PP Sisir Stiker QR Diduga Terkait Judol pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Relokasi ini menjadi bagian dari percepatan pengembalian fungsi lahan pemakaman di Jakarta yang kian terbatas. Program tersebut menyasar 103 kepala keluarga (KK) yang selama ini menempati area seluas 3.754 meter persegi di TPU Kebon Nanas.

Dari total tersebut, sebanyak 73 KK menyatakan kesediaannya untuk pindah ke rusunawa yang telah disiapkan pemerintah, sementara 30 KK lainnya memilih mencari tempat tinggal secara mandiri.

“Saya bersyukur hari ini bisa hadir langsung untuk menyerahkan kunci kepada warga yang direlokasi. Selama ini mereka tinggal di kawasan TPU Kebon Nanas,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta. 

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendampingi penuh proses perpindahan warga. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov memberikan pembebasan biaya sewa rusun selama enam bulan bagi warga umum, serta fasilitas sewa gratis seumur hidup bagi warga lanjut usia.

Kebijakan relokasi ini diambil karena Jakarta tengah menghadapi krisis lahan pemakaman. Dari sekitar 80 TPU yang ada, sebanyak 69 lokasi sudah tidak dapat melayani pemakaman secara normal dan menerapkan sistem tumpang tindih, termasuk TPU Kebon Nanas. Sementara itu, hanya 11 TPU yang masih berfungsi secara optimal.

Pengembalian fungsi lahan di TPU Kebon Nanas diperkirakan mampu menambah kapasitas hingga sekitar 1.000 petak makam baru.

“Langkah ini merupakan bagian dari program Pemprov DKI sebelum nantinya tersedia lahan baru yang cukup luas untuk pengembangan TPU,” lanjut Pramono.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada warga yang bersedia direlokasi, mengingat sebagian dari mereka telah tinggal di kawasan TPU tersebut selama 25 hingga 30 tahun. Pramono berharap, hunian baru di rusunawa dapat memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.

Selain hunian, Pemprov DKI juga menyiapkan dukungan sosial, termasuk bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anak-anak yang ikut direlokasi, serta bantuan ekonomi agar warga tetap memiliki penghidupan.

“Saya minta jajaran terkait, mulai dari Dinas Sosial, wali kota, hingga Dinas Perumahan, untuk memastikan pendidikan anak-anak dan mata pencaharian warga tetap terjaga,” kata Pramono.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menjelaskan, relokasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan TPU di wilayahnya. Ia menyebutkan, dari 103 KK yang terdampak, sebanyak 73 KK bersedia pindah ke rumah susun, sementara 30 KK lainnya memilih mencari kontrakan sendiri karena memiliki usaha di sekitar TPU.

Sebanyak 73 KK tersebut direlokasi ke enam lokasi rusunawa, yakni 46 KK ke Rusunawa Pulo Gebang, lima KK ke Rusunawa Cipinang Muara, enam KK ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan, satu KK ke Rusunawa Jatinegara Barat, sembilan KK ke Rusunawa Jatinegara Kaum, dan enam KK ke Rusunawa Pondok Bambu.

Menurut Munjirin, proses relokasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelancaran administrasi dan perpindahan sekolah anak-anak. Pemerintah Kota Jakarta Timur juga memberikan bantuan tambahan berupa modal usaha senilai Rp500.000, paket kebutuhan pokok, paket perlengkapan kebersihan, serta kasur bagi warga yang direlokasi.

Selain TPU Kebon Nanas, Pemkot Jakarta Timur juga telah menata kawasan TPU Kober di Rawa Bunga. Dari lahan seluas 1.576 meter persegi, kini tersedia tambahan sekitar 420 petak makam baru.

Salah satu warga yang direlokasi ke Rusunawa Pulo Gebang, Guntur, mengaku bersyukur dapat menempati hunian yang lebih layak. Ia menyebut rusunawa tersebut dilengkapi berbagai fasilitas umum, seperti taman bermain, lintasan jogging, masjid, lapangan futsal, dan ruang terbuka hijau.

Guntur mengungkapkan, dirinya bersama keluarga sebelumnya tinggal di TPU Kebon Nanas selama sekitar 17 tahun.

“Kami bersyukur fasilitasnya lengkap dan nyaman. Keluarga senang, anak-anak juga betah tinggal di sini,” tutupnya.

Artikel Relokasi Warga TPU Kebon Nanas Dimulai, 1.000 Petak Makam Baru Disiapkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Perayaan tahun baru tetap ada, tetapi sesuai arahan Pak Gubernur, tahun ini tidak akan ada kembang api,” ujar Rano, Senin (22/12).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera yang tengah menghadapi dampak bencana banjir dan longsor.

“Pergantian tahun kali ini kami laksanakan dengan skala yang lebih sederhana sebagai wujud kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” tegasnya.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI, Wa Ode Harlina, menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meniadakan pesta kembang api pada malam tahun baru 2026.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan sikap empati dan solidaritas nasional di tengah duka akibat bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera.

“Kami di DPRD mengapresiasi keputusan Pak Gubernur. Jakarta sebagai barometer nasional perlu menunjukkan kepekaan dan tidak berlebihan saat daerah lain sedang berduka,” ujar Wa Ode dikutip dari laman berita jakarta, Selasa (23/12).

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak sekadar membatasi euforia perayaan, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya empati kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.

Selain itu, Wa Ode juga menyoroti manfaat kebijakan ini dari sisi efisiensi anggaran dan ketertiban umum. Dengan memusatkan perayaan di lokasi terbatas, potensi kerumunan berlebihan serta volume sampah pascaperayaan dinilai dapat ditekan.

Artikel Jakarta Rayakan Tahun Baru Tanpa Kembang Api, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pramono menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI dalam mendorong penggunaan angkutan umum di kalangan aparatur pemerintah. Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada para pejabat yang telah mematuhi aturan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir menggunakan transportasi umum. Ini adalah wujud dari komitmen bersama,” ujar Pramono dalam sambutannya seperti dikutip dalam laman berita jakarta.

Pemilihan hari Rabu untuk pelantikan juga bukan tanpa alasan. Menurut Pramono, hal ini sengaja dilakukan untuk menguji kedisiplinan para pejabat dalam mendukung kebijakan pemakaian angkutan umum.

Bahkan, Pramono menegaskan dirinya juga menggunakan transportasi umum pada hari tersebut. Ia menyampaikan pesan kepada Sekda bahwa dirinya tidak akan melantik pejabat yang masih menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau wali kota datang pakai mobil pribadi, saya tidak akan lantik. Ini komitmen kita menjaga integritas bersama,” ucapnya.

Saat ini, tingkat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta terhadap kebijakan tersebut mencapai 96 persen. Capaian ini turut didukung oleh kebijakan Pemprov yang tidak lagi menyediakan kendaraan dinas dan fasilitas parkir setiap hari Rabu.

Selain itu, fasilitas transportasi umum gratis yang diberikan kepada ASN turut meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

“Itulah sebabnya tingkat kepatuhannya sangat tinggi,” jelas Pramono.

Namun demikian, masih ada empat persen ASN yang belum mengikuti aturan ini. Pemprov DKI berencana memberikan pembinaan khusus kepada mereka.

“Mereka akan mendapat pembinaan agar ke depan lebih taat aturan,” pungkasnya.

Artikel Gubernur Jakarta Wajibkan Pejabat Hadir Pakai Transportasi Umum pertama kali tampil pada Katafoto.id.