<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kebijakan Fiskal Indonesia - Katafoto.id</title>
	<atom:link href="https://katafoto.id/tag/kebijakan-fiskal-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katafoto.id/tag/kebijakan-fiskal-indonesia/</link>
	<description>Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 15:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://katafoto.id/wp-content/uploads/2023/07/cropped-logo-katafoto-persegi-32x32.png</url>
	<title>Kebijakan Fiskal Indonesia - Katafoto.id</title>
	<link>https://katafoto.id/tag/kebijakan-fiskal-indonesia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DPR Sebut PPN 12 Persen Jangan Bebani UMKM dan Industri Kreatif</title>
		<link>https://katafoto.id/2024/12/09/dpr-sebut-ppn-12-persen-jangan-bebani-umkm-dan-industri-kreatif/</link>
					<comments>https://katafoto.id/2024/12/09/dpr-sebut-ppn-12-persen-jangan-bebani-umkm-dan-industri-kreatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Kreatif dan Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan PPN 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi VII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak UMKM 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[PPN 12 Persen UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katafoto.id/?p=6485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang &#8211; Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Menurutnya, penurunan kinerja sektor industri, khususnya industri nonmigas, telah mendorong banyak tenaga kerja beralih ke industri kreatif yang masih dalam tahap awal pertumbuhan. Saleh menilai bahwa industri [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://katafoto.id/2024/12/09/dpr-sebut-ppn-12-persen-jangan-bebani-umkm-dan-industri-kreatif/">DPR Sebut PPN 12 Persen Jangan Bebani UMKM dan Industri Kreatif</a> pertama kali tampil pada <a href="https://katafoto.id">Katafoto.id</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><b>Padang</b> &#8211; </span><span class="s2">Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Menurutnya, penurunan kinerja sektor industri, khususnya industri nonmigas, telah mendorong banyak tenaga kerja beralih ke industri kreatif yang masih dalam tahap awal pertumbuhan.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Saleh menilai bahwa industri kreatif yang baru berkembang akan terdampak berat oleh kenaikan PPN tersebut. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebijakan ini tidak diterapkan secara merata kepada semua pelaku usaha, melainkan disesuaikan dengan skala bisnis masing-masing.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">“Kami berharap kenaikan PPN 12 persen tidak diterapkan kepada semua usaha. Untuk perusahaan besar, silakan diterapkan. Namun, untuk usaha kecil dan menengah, jangan sampai layu sebelum berkembang,” ujar Saleh dikutip dari laman dpr usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/12)</span></p>
<figure id="attachment_6484" aria-describedby="caption-attachment-6484" style="width: 1113px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-6484" src="https://katafoto.id/wp-content/uploads/2024/12/Kenaikan-PPN1.jpg" alt="DPR Sebut PPN 12 Persen Jangan Bebani UMKM dan Industri Kreatif" width="1113" height="742" srcset="https://katafoto.id/wp-content/uploads/2024/12/Kenaikan-PPN1.jpg 1113w, https://katafoto.id/wp-content/uploads/2024/12/Kenaikan-PPN1-300x200.jpg 300w, https://katafoto.id/wp-content/uploads/2024/12/Kenaikan-PPN1-1024x683.jpg 1024w, https://katafoto.id/wp-content/uploads/2024/12/Kenaikan-PPN1-768x512.jpg 768w, https://katafoto.id/wp-content/uploads/2024/12/Kenaikan-PPN1-150x100.jpg 150w, https://katafoto.id/wp-content/uploads/2024/12/Kenaikan-PPN1-696x464.jpg 696w, https://katafoto.id/wp-content/uploads/2024/12/Kenaikan-PPN1-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1113px) 100vw, 1113px" /><figcaption id="caption-attachment-6484" class="wp-caption-text">Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Padang, Sumatera Barat. (katafoto/HO/tvr/Andri)</figcaption></figure>
<p class="p1"><span class="s2">Menurutnya, pemerintah harus menetapkan kriteria yang jelas agar UMKM tidak terlalu terbebani oleh kebijakan ini, sehingga dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Selain isu PPN, Saleh juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Ia mencatat bahwa banyak pelaku UMKM enggan atau takut mengajukan pinjaman karena prosedur yang rumit.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">“UMKM sebenarnya jarang sekali gagal bayar. Justru yang sering bermasalah itu biasanya usaha besar. Pasar UMKM ini sudah jelas, hanya perlu pengaturan yang lebih baik. Jangan sampai kita kalah saing dengan barang-barang impor, seperti batik dari Cina yang sudah masuk ke Sumatera Barat,” katanya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Saleh juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pasar lokal, termasuk produk-produk khas daerah seperti batik dan kerajinan tradisional. Ia berharap temuan-temuan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">“Kami ingin kebijakan ini menjadi wahana semangat bagi pelaku usaha kecil agar mereka bisa tumbuh lebih baik,” pungkas politisi Fraksi PAN tersebut.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Saleh menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kenaikan PPN tidak hanya bergantung pada penerapannya, tetapi juga pada keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah. Ia berharap kebijakan fiskal dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani oleh regulasi yang memberatkan.</span></p>
<p>Artikel <a href="https://katafoto.id/2024/12/09/dpr-sebut-ppn-12-persen-jangan-bebani-umkm-dan-industri-kreatif/">DPR Sebut PPN 12 Persen Jangan Bebani UMKM dan Industri Kreatif</a> pertama kali tampil pada <a href="https://katafoto.id">Katafoto.id</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://katafoto.id/2024/12/09/dpr-sebut-ppn-12-persen-jangan-bebani-umkm-dan-industri-kreatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
