Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari mendorong investasi hingga menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI telah memberikan sejumlah masukan dan catatan terhadap KEM-PPKF 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah menyatakan berbagai pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, serta Fraksi Partai Demokrat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya.

Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh melalui penguatan investasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Langkah tersebut juga akan ditopang oleh sinergi yang lebih erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

“Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menyoroti peran Danantara dalam mendorong investasi produktif pada berbagai sektor strategis. Melalui penguatan pemanfaatan aset negara, Danantara diharapkan mampu menarik minat investor global sekaligus mempercepat realisasi investasi yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Investasi tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih baik.

Selain investasi, pemerintah menilai daya beli masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan difokuskan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga melalui perlindungan sosial yang lebih efektif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.

“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.

Pemerintah juga memastikan sejumlah program prioritas nasional akan terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Untuk tahun 2027, tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah optimistis kombinasi antara peningkatan investasi, kuatnya konsumsi rumah tangga, dan penguatan sektor riil akan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Artikel Menuju Target 8 Persen, Pemerintah Siapkan Jurus Investasi dan Daya Beli pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Prasetyo, kabar mengenai pergantian kedua pejabat tersebut tidak sesuai dengan fakta. Saat ini, pemerintah justru memprioritaskan penguatan koordinasi antarotoritas ekonomi guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Enggak ada yang mau mengganti,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif di tengah tantangan dan dinamika ekonomi global.

Komitmen memperkuat koordinasi itu, lanjut Prasetyo, tercermin dalam pertemuan yang berlangsung di DPR. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta dirinya sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Dilansir dari laman berita satu, dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas perkembangan kondisi ekonomi nasional sekaligus mengevaluasi berbagai langkah yang diperlukan untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Prasetyo menilai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang semakin erat antara pemerintah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi, dan hari ini adalah tindak lanjutnya,” kata Prasetyo.

Artikel Prasetyo Hadi Buka Suara soal Rumor Pergantian Menkeu dan Gubernur BI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menkeu menjelaskan bahwa pada penghujung 2025 perekonomian nasional sempat mengalami tekanan cukup besar, yang tercermin dari merosotnya indeks kepercayaan konsumen hingga September 2025. Situasi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dengan menyalurkan tambahan likuiditas ke dalam perekonomian.

Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mengangkat kembali aktivitas konsumsi masyarakat. Indeks kepercayaan konsumen menunjukkan tren peningkatan sejak Oktober hingga Desember 2025. Pada periode yang sama, penjualan mobil tumbuh sebesar 17,9 persen, sementara penjualan sepeda motor meningkat 14,5 persen menjelang akhir tahun. Selain itu, indeks penjualan ritel serta konsumsi bahan bakar minyak juga mengalami kenaikan setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Menkeu menambahkan, langkah tersebut memiliki implikasi fiskal karena pemerintah memilih menahan kebijakan kenaikan pajak guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Yang terpenting, kita mampu membalikkan arah perekonomian secara cukup signifikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Dari sisi produksi, kinerja sektor manufaktur turut menunjukkan perbaikan. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur konsisten berada di zona ekspansif di atas angka 50, bahkan pada Januari 2026 tercatat mencapai 52,6. Hal ini mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek permintaan ke depan.

“Dengan melihat perkembangan ini, momentum pertumbuhan yang mulai pulih pada triwulan IV tahun lalu tampaknya masih berlanjut, setidaknya hingga Januari 2026,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan realisasi belanja negara berjalan tepat waktu serta menjaga sinergi dengan bank sentral agar ketersediaan likuiditas di pasar tetap terjaga demi menopang pertumbuhan ekonomi.

“Secara keseluruhan, berbagai indikator menunjukkan bahwa perekonomian memasuki 2026 dalam kondisi yang jauh lebih solid. Konsumsi terus menguat, mobilitas masyarakat membaik, aktivitas industri berjalan aktif, dan optimisme publik berada pada level tinggi. Kombinasi ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil pada 2026 dan seterusnya,” pungkasnya.

Artikel Konsumsi Naik Industri Bergairah, Menkeu Purbaya Optimistis Hadapi 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan pengelolaan APBN yang efektif dan didukung oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan.

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan menopang kinerja dunia usaha agar lebih kompetitif di tingkat global. Dukungan fiskal juga diberikan melalui penempatan kas negara senilai Rp200 triliun secara hati-hati untuk menjaga likuiditas ekonomi, disertai langkah nonfiskal guna mempercepat realisasi investasi,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Kamis (6/11).

Daya Serap Tenaga Kerja Meningkat

Momentum pertumbuhan tersebut turut berdampak pada penciptaan 1,9 juta lapangan kerja baru. Jumlah pengangguran menurun 4 ribu orang menjadi 7,46 juta jiwa, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen (Agustus 2024) menjadi 4,85 persen (Agustus 2025).

Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen (yoy), didorong peningkatan mobilitas masyarakat, lonjakan transaksi digital, dan dukungan berbagai kebijakan pemerintah.

Sementara itu, konsumsi pemerintah naik 5,49 persen, dengan belanja barang tumbuh 19,3 persen dan belanja pegawai naik 9,0 persen. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menopang daya beli masyarakat.

Investasi dan Ekspor Jadi Penopang Utama

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy), mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

Dari sisi perdagangan, ekspor barang dan jasa riil meningkat 9,91 persen (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan aktivitas industri domestik, permintaan dari negara mitra utama, serta daya saing produk hilirisasi Indonesia di pasar global.

Sektor industri pengolahan juga tumbuh solid, terutama dari subsektor berbasis hilirisasi yang menjadi motor utama ekspor bernilai tambah.

Stimulus dan Akselerasi Ekonomi Berlanjut

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp34,2 triliun dan delapan program akselerasi dengan total Rp15,7 triliun pada triwulan IV-2025.

Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) serta penguatan peran Danantara diharapkan dapat mempercepat investasi bernilai tambah tinggi dan memperluas peran swasta.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional 2025 dapat mencapai target 5,2 persen.

“Ke depan, mesin pertumbuhan ekonomi harus berjalan lebih cepat. Sinergi antara kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi yang sehat akan terus diperkuat untuk mewujudkan pertumbuhan tinggi, stabil, dan berkeadilan,” pungkas Menkeu.

Artikel Ekonomi Indonesia Ngebut, Pertumbuhan 5,04 Persen Didukung Konsumsi dan Ekspor Kuat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa agenda pertama yang dibahas adalah perkembangan pembahasan RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini tengah digodok bersama Badan Anggaran DPR RI. Ia optimistis laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan proyeksi fiskal tahun 2025, termasuk estimasi defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan negara dan kebutuhan belanja pemerintah.

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan pembahasan APBN 2025 di DPR, khususnya setelah penyampaian laporan semester. Pemerintah menelaah capaian sejumlah program prioritas dengan cermat,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Menkeu juga menyampaikan persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026. Dokumen tersebut direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus 2025.

RAPBN 2026 dirancang untuk mengakomodasi berbagai program unggulan Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, hingga ketahanan pangan nasional. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, revitalisasi madrasah, transformasi digital sekolah, serta pengembangan riset dan teknologi melalui Kemendikbudristek.

Artikel RAPBN 2026 Disiapkan, Program Makan Gratis hingga Sekolah Digital Masuk Prioritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pertumbuhan ekonomi tidak akan mungkin tercapai tanpa lonjakan investasi yang signifikan. Investasi perlu tumbuh setidaknya 5,9% per tahun. Karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 30%, maka pada 2026 kita butuh tambahan investasi setidaknya Rp7.500 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (01/07).

Sri Mulyani juga menyoroti peran strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diharapkan mampu menarik aliran dana baik dari dalam maupun luar negeri, terutama untuk sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan strategis nasional.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 55% terhadap total PDB. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, serta menekan inflasi.

Sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,3 juta debitur, hingga bantuan sosial lainnya disebutnya sebagai penopang utama konsumsi masyarakat dan stabilitas ekonomi.

“Jika kita gabungkan, konsumsi dan investasi mencakup sekitar 85% dari total ekonomi nasional. Oleh karena itu, mendorong partisipasi sektor swasta menjadi hal yang tak bisa ditawar,” ucap Menkeu.

Di sisi produksi, sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 19% terhadap PDB dinilai perlu terus dikembangkan melalui inovasi dan peningkatan investasi, dengan target pertumbuhan sebesar 5,3%. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran ditargetkan tumbuh 5,7%, serta sektor informasi dan komunikasi diproyeksikan tumbuh 8,3%, didorong oleh maraknya pembangunan pusat data dan pertumbuhan ekonomi digital.

Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya hilirisasi dalam mendorong ekspor nasional, yang ditargetkan tumbuh 6,8% di tengah ancaman proteksionisme dan perlambatan ekonomi global. Ia mencatat proyeksi pertumbuhan global dari IMF dan Bank Dunia masing-masing hanya berada di angka 3% dan 2,4% untuk tahun 2026.

Pemerintah sendiri mengusulkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Namun, Fraksi Gerindra dan PKB mendorong agar target dinaikkan menjadi masing-masing 6,3% dan 6%, demi mengejar ambisi pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Sementara Fraksi Golkar mendorong agar pemerintah fokus mencapai batas atas dari rentang target yang ada.

“Pemerintah memiliki tekad yang sama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus berkualitas,” tutup Sri Mulyani.

Artikel Target Ekonomi 2026, Indonesia Butuh Investasi Rp7.500 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan target tersebut. “Di tengah tantangan global yang terus berubah, kita harus memperkuat sinergi dan semangat gotong royong antar seluruh elemen bangsa,” ujarnya saat Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (20/5).

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, pemerintah menetapkan target inflasi di kisaran 2,5 persen ±1 persen. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyeimbangkan antara sisi penawaran dan permintaan, agar inflasi tetap terjaga namun pertumbuhan tidak terhambat.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di kisaran Rp16.500–Rp16.900, sebagai bentuk mitigasi terhadap gejolak eksternal sekaligus menjaga daya beli masyarakat serta memberi kepastian bagi para investor.

Prioritas Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi SDA

Transformasi ekonomi menjadi agenda utama pemerintah. Langkah konkret diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam (SDA), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembenahan iklim investasi agar lebih menarik dan kompetitif.

“Target pertumbuhan ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk membawa Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045,” tutur Sri Mulyani.

Stabilitas Keuangan dan Proyeksi Sektor Energi

Pemerintah memperkirakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun akan berada dalam rentang 6,6 persen hingga 7,2 persen. Kepercayaan investor terhadap pasar obligasi serta arus masuk investasi asing menjadi faktor penopang utama kestabilan keuangan.

“Minat pasar terhadap SBN masih tinggi, sementara kinerja ekspor tetap solid. Ini membantu menopang pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi kita,” ujarnya.

Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia dipatok antara US$ 60–80 per barel. Target produksi minyak atau lifting berada di angka 600.000–605.000 barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 953.000 hingga 1.017 juta barel setara minyak per hari. Untuk mencapai ini, pemerintah menekankan pentingnya investasi dan teknologi modern.

Kebijakan Fiskal Dukung Akselerasi Pertumbuhan

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. “Fiskal yang solid dan terarah akan menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dengan strategi yang terencana dan pendekatan kolaboratif lintas kementerian serta dukungan dari dunia usaha dan masyarakat, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 dapat tercapai sesuai harapan.

Artikel Strategi Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,2–5,8 Persen di 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan, dengan pertumbuhan sebesar 4,89%. Kinerja ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, momentum libur keagamaan, dan berbagai stimulus pemerintah, termasuk pemberian THR, potongan tarif listrik dan tol, insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti, serta PPh 21 DTP untuk industri padat karya. Di sisi lain, stabilitas harga pangan tetap terjaga berkat intervensi Bulog dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dari sisi sektoral, pertanian mencatatkan pertumbuhan tertinggi, mencapai 10,52%, yang sebagian besar disumbang oleh panen raya padi—menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa digital juga menunjukkan tren pertumbuhan positif, mencerminkan ketangguhan ekonomi nasional.

Perbaikan juga terjadi di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82% menjadi 4,76%, sementara penciptaan lapangan kerja baru mencapai 3,59 juta orang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan.

“Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Pemerintah berkomitmen memastikan APBN bekerja secara optimal untuk melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis pada Senin (6/5).

Sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan eksternal, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi regulasi, sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta diplomasi ekonomi aktif di forum internasional seperti Spring Meeting, G20, dan ASEAN+3. Upaya membuka pasar ekspor baru dan mendorong sektor-sektor bernilai tambah seperti hilirisasi industri dan transformasi digital juga terus digencarkan.

Artikel Ekonomi Indonesia Tumbuh di Q1 2025, Ditopang Konsumsi dan Kebijakan Fiskal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam pidatonya, Menkeu menekankan bahwa APBN merupakan alat vital dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Menurutnya, APBN menjadi tumpuan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“APBN adalah instrumen strategis dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ketika terjadi guncangan, baik dari pasar global maupun faktor domestik, APBN menjadi alat utama untuk menstabilkan,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti berbagai program subsidi yang saat ini tengah dijalankan, sebagai bentuk konkret perlindungan negara terhadap masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

“Subsidi untuk bahan bakar, gas LPG 3 kg, serta listrik mengalami kenaikan volume. Ini membuktikan bahwa negara hadir melalui APBN untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup,” jelasnya.

Hingga akhir Maret 2025, kinerja APBN menunjukkan tren positif. Penerimaan pajak mengalami pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 9,1%. Pengeluaran pemerintah juga tetap terjaga sesuai rencana, sementara pembiayaan defisit tetap dalam batas aman sebagaimana tertuang dalam UU No. 62 Tahun 2024, yaitu sebesar 2,53% dari PDB.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa APBN menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Pengelolaannya dilakukan secara profesional dan transparan guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif serta menumbuhkan kepercayaan investor.

Sarasehan ini menjadi forum strategis bagi Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, serta pelaku ekonomi nasional untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan global. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola APBN secara pruden dan berkelanjutan, guna menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Artikel Sri Mulyani: APBN Jadi Perisai Ekonomi Hadapi Perang Tarif Dagang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Mengutip dalam keterangan tertulis pada Jumat (21/3), Moody’s menyebutkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia juga didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah serta bonus demografi yang menguntungkan. Faktor-faktor ini menjadi dasar bagi peringkat kredit sovereign Indonesia yang tetap bertahan di level Baa2 dengan prospek stabil.

Moody’s juga menyoroti bahwa permintaan domestik yang solid, khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dan 2026. Selain itu, keberlanjutan kebijakan dalam meningkatkan daya saing sektor manufaktur dan industri berbasis komoditas dinilai turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nasional secara berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan fleksibilitas fiskal, optimalisasi pendapatan negara, serta pendalaman pasar keuangan dipandang sebagai faktor kunci yang dapat membuka peluang bagi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa depan.

Kepercayaan Moody’s terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa penilaian Moody’s terhadap ketahanan ekonomi Indonesia mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi nasional yang tetap solid, meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi.

Dukungan terhadap stabilitas ekonomi ini diperkuat melalui komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas kebijakan dan memperkuat sinergi di berbagai sektor. Koordinasi kebijakan yang dilakukan mencakup beberapa aspek utama, seperti:

• Menstabilkan nilai tukar Rupiah guna meredam dampak ketidakpastian global.
• Meningkatkan pembiayaan ekonomi melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
• Mendorong percepatan transformasi digital pemerintah.
• Memperkuat sektor hilirisasi dan ketahanan pangan nasional.

Selain langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia juga terus berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kestabilan sektor keuangan nasional.

Sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memastikan stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan tetap berkelanjutan, sesuai dengan program Asta Cita Pemerintah.

Penilaian positif yang diberikan oleh Moody’s ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi telah berjalan efektif. Kepercayaan yang terus meningkat dari lembaga pemeringkat internasional ini diharapkan tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang.

Artikel Moody’s: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat, Peringkat Kredit Tetap Stabil pertama kali tampil pada Katafoto.id.