Pramono menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melalui sejumlah pertemuan intensif antara seluruh pihak terkait. Kesepakatan tersebut diumumkan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12).

“Melalui beberapa kali pembahasan di Dewan Pengupahan yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan Pemprov DKI Jakarta, disepakati besaran UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876,” ujar Pramono.

Ia menuturkan, penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai dasar penentuan upah minimum. Berdasarkan regulasi tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi melakukan pembahasan lanjutan hingga tercapai kesepakatan bersama.

Pramono pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses dialog tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi kunci tercapainya keputusan yang seimbang.

Gubernur yang akrab disapa Pram ini menegaskan bahwa kenaikan UMP tidak sekadar soal nominal, melainkan harus mampu memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, memastikan kenaikan UMP 2026 berada di atas laju inflasi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat berbagai program pendukung bagi pekerja, seperti subsidi transportasi publik, bantuan pangan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta penyediaan air bersih terjangkau melalui PAM JAYA.

“Masih terdapat berbagai skema perlindungan sosial lain yang dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan perhatian kepada pelaku usaha melalui kemudahan perizinan, peningkatan kualitas layanan, relaksasi serta insentif perpajakan, hingga dukungan pelatihan dan akses permodalan bagi UMKM.

Pramono menegaskan, keputusan penetapan UMP 2026 telah melalui proses yang transparan dan mempertimbangkan kepentingan bersama demi pembangunan Jakarta yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan menggunakan variabel indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75. Besaran tersebut mengalami kenaikan 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat sebesar Rp5.396.761.

Artikel Sah! UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta, Ini Kata Pramono Anung pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami dari Kadin mengimbau agar perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindari PHK. Langkah ini perlu agar tidak memperburuk kondisi ekonomi,” ujar Anindya usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12).

Anindya menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan. Ia mengingatkan, keputusan tersebut hanya akan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan menambah jumlah warga kehilangan pendapatan.

“Kondisi perusahaan memang beragam. Namun, kami mendorong pengusaha untuk mencari langkah-langkah inovatif yang memungkinkan kelangsungan bisnis tanpa harus mengurangi jumlah karyawan,” tambahnya.

Menanggapi rencana pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), Anindya menyatakan harapan agar satgas tersebut dapat bekerja sama dengan dunia usaha. Langkah ini bertujuan membantu perusahaan mencari solusi agar tidak melakukan PHK.

“Kami ingin melihat bagaimana Satgas ini bekerja. Tentunya dunia usaha, termasuk BUMN, koperasi, dan swasta, akan dilibatkan. Komunikasi antara pemerintah dan pengusaha sangat penting,” jelasnya.

Meski menyadari beberapa perusahaan menghadapi tekanan berat, Anindya tetap optimistis bahwa dengan strategi dan inovasi yang tepat, tantangan tersebut bisa diatasi tanpa PHK. “Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah PHK. Kami berharap perusahaan mampu berpikir jangka panjang dan berkelanjutan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah segera membentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi dampak kenaikan UMP. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi PHK akibat penyesuaian upah minimum.

“Kami akan mempelajari kondisi industri untuk mencari solusi terbaik agar kebijakan ini tidak berdampak negatif pada karyawan,” ujar Airlangga di Rapimnas Kadin 2024.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang merekomendasikan 6 persen.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing usaha.

“Kebijakan ini adalah langkah strategis untuk melindungi pekerja, terutama mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan, sambil memastikan industri tetap kompetitif,” kata Presiden.

Kadin dan pemerintah sepakat bahwa kolaborasi dan solusi inovatif adalah kunci menghadapi tantangan ekonomi ini, dengan harapan kesejahteraan karyawan tetap terjaga tanpa mengorbankan kelangsungan usaha

Artikel Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Pasca Kenaikan UMP 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.