Duta Besar Jamieson Greer menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap praktik perdagangan tidak adil menjadi prioritas utama pemerintah AS.

“Menggunakan semua alat penegakan hukum yang kita miliki untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil adalah prioritas utama. Kami telah meninjau secara cermat praktik KI mitra dagang kami dan berharap untuk mengambil tindakan jika diperlukan untuk melindungi inovator dan kreator Amerika secara global,” ujar Greer.

Dalam laporan tersebut, Vietnam ditetapkan sebagai negara dengan kategori Prioritas (Priority Foreign Country). Selain itu, terdapat sejumlah perubahan dalam daftar pemantauan, termasuk Argentina dan Meksiko yang turun dari Daftar Pengawasan Prioritas ke Daftar Pengawasan, serta Uni Eropa yang baru masuk dalam daftar tersebut. 

Duta Besar Rick Switzer menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku industri kreatif dan inovator.

“Inovator, kreator, dan pemilik merek Amerika bergantung pada perlindungan dan penegakan KI yang kuat. USTR akan terus mendesak mitra dagang kami untuk menyelesaikan hambatan perdagangan terkait dengan kekayaan intelektual (KI) di pasar mereka melalui negosiasi kami untuk Perjanjian Perdagangan Timbal Balik dan keterlibatan lainnya,” ujar Switzer. 

Tinjauan Global Tahunan

Laporan Khusus 301 merupakan evaluasi tahunan terhadap kondisi global perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Section 182 dalam Trade Act of 1974 yang telah diperbarui melalui sejumlah regulasi perdagangan berikutnya. 

Pada edisi 2026, USTR meninjau lebih dari 100 mitra dagang dan menetapkan satu negara sebagai Prioritas, serta menempatkan 25 negara dalam kategori Daftar Pengawasan Prioritas dan Daftar Pengawasan.

Enam negara yang masuk dalam Daftar Pengawasan Prioritas meliputi Chili, Tiongkok, India, Indonesia, Rusia, dan Venezuela. Sementara itu, 19 negara lainnya masuk dalam Daftar Pengawasan dan menjadi perhatian dalam hubungan bilateral terkait isu kekayaan intelektual. 

Masuknya Indonesia dalam Priority Watch List menunjukkan masih adanya tantangan besar, khususnya dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI).

Sejumlah persoalan yang kerap menjadi sorotan antara lain tingginya tingkat pembajakan konten digital, maraknya peredaran barang palsu, serta lemahnya penindakan terhadap pelanggaran hak cipta.

United States Trade Representative menegaskan akan terus melakukan pendekatan intensif kepada negara-negara yang masuk dalam daftar tersebut guna mendorong perbaikan kebijakan serta implementasi di lapangan.

Artikel USTR Ungkap Daftar Negara Pengawasan Kekayaan Intelektual, Indonesia Termasuk? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers pada Rabu (19/3), mengungkapkan bahwa secara akumulatif, surplus perdagangan Indonesia dalam periode Januari–Februari 2025 mencapai USD6,61 miliar. Angka ini meningkat USD3,78 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Ekspor terus menunjukkan pertumbuhan positif, mencapai 9,16% secara tahunan (yoy) pada Februari. Sektor pertanian dan manufaktur mencatatkan kenaikan tertinggi secara berurutan,” ujar Sri Mulyani.

Dari sisi impor, pertumbuhan tetap stabil dengan fokus utama untuk mendukung sektor industri domestik. Meningkatnya impor barang modal dan bahan baku mencerminkan aktivitas produksi dan investasi yang masih kuat.

Sri Mulyani juga menyoroti bahwa kinerja ekonomi Indonesia yang solid tidak hanya terlihat dari neraca perdagangan, tetapi juga dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Pada Februari 2025, PMI manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansif dan menempati peringkat tertinggi kedua secara global setelah India, dengan capaian 53,6. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan baru yang mendorong aktivitas produksi nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berbagai indikator ini mencerminkan kestabilan serta ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap solid.

“Tren positif ini menjadi landasan penting untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” tutupnya.

Surplus perdagangan yang terus berlanjut menunjukkan peningkatan daya saing ekonomi nasional, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong investasi dan ekspor.

Artikel Ekspor Tumbuh, Neraca Perdagangan Indonesia Cetak Surplus 58 Bulan Berturut-turut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Permendag berlaku efektif pada 1 Februari 2025, menggantikan aturan sebelumnya, yakni Permendag No. 92 Tahun 2020. Permendag No. 27/2024 menghadirkan pelaporan PAB sebagai pengganti Manifes Domestik.

Menteri Budi mengatakan bahwa PAB memainkan peran vital dalam mendukung implementasi Ekosistem Logistik Nasional. Dokumen PAB menyediakan data distribusi barang yang memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan, intervensi, dan pengawasan lebih efektif.

“Revisi ini bertujuan menyempurnakan pelaporan PAB, menghilangkan duplikasi data, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat pengawasan barang, termasuk mineral, batu bara, dan sumber daya alam lainnya,” ujar Menteri Budi dikutip dalam keterangan tertulis. 

Permendag No. 27/2024 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi biaya logistik, memperbaiki iklim investasi, serta mengoptimalkan perdagangan antarpulau.

“Integrasi logistik yang baik akan memperkuat keterkaitan ekonomi antarwilayah, mendukung peningkatan daya saing, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata,” tambahnya.

Dengan Permendag ini, pemilik muatan atau yang dikuasakan kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT) diwajibkan melaporkan PAB secara daring melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yang terintegrasi dengan platform INATRADE.

Ketentuan pelaporan berlaku untuk:

1. Barang yang diperdagangkan antarpelabuhan domestik.
2. Barang impor yang singgah di pelabuhan domestik sebelum ekspor.
3. Barang yang dikapalkan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Kementerian Perdagangan mengedepankan sinergi lintas lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia, Tim Ekosistem Logistik Nasional, serta Lembaga National Single Window (LNSW). Pelaku usaha kini hanya perlu mengunggah laporan PAB sekali melalui SINSW, yang terhubung dengan berbagai sistem, termasuk SSm Pengangkut untuk dokumen keberangkatan kapal dan SIMBARA untuk mineral dan batu bara.

Regulasi ini diharapkan:

• Mengurangi kesenjangan harga barang antarwilayah.
• Meningkatkan potensi ekonomi daerah.
• Memastikan ketersediaan barang di seluruh wilayah.
• Mencegah penyelundupan dan beredarnya barang ilegal.

“Kami berharap, dengan sistem logistik terintegrasi ini, perdagangan antarpulau dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat,” tutup Mendag Budi.

Permendag Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau dapat diunduh melalui tautan

Artikel Perdagangan Antarpulau Lebih Terintegrasi, Permendag No. 27/2024 Resmi Disosialisasikan pertama kali tampil pada Katafoto.id.