Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, menilai langkah ini selaras dengan prinsip dasar perguruan tinggi yang seharusnya berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membiarkan kampus terlibat langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu fungsi akademik institusi tersebut.

“Keterlibatan langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, komersialisasi berlebihan, serta risiko lingkungan dan sosial yang sulit dikendalikan oleh institusi pendidikan,” ujar Anggawira dikutip dalam laman berita satu/https://shorturl.asia/Mrk5V

Ia menambahkan bahwa keterlibatan langsung perguruan tinggi dalam aktivitas pertambangan dapat menimbulkan konflik kepentingan, meningkatkan risiko komersialisasi berlebihan, serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang sulit dikendalikan oleh institusi akademik. Dengan pembatalan kebijakan ini, kampus dapat tetap menjalankan tugasnya tanpa terbebani urusan operasional pertambangan.

Selain itu, keputusan pemerintah ini dinilai lebih efektif dalam mendorong inovasi di sektor pertambangan. Dengan adanya bantuan dana riset dan beasiswa, perguruan tinggi dapat lebih fokus dalam mengembangkan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap bersaing di industri.

“Dukungan dana riset dan beasiswa akan mendorong peningkatan efisiensi industri dan melahirkan tenaga ahli yang lebih siap bersaing,”tambahnya.

Anggawira juga menekankan pentingnya kemitraan yang kuat antara dunia akademik dan industri pertambangan. Ia menilai bahwa perguruan tinggi tetap bisa berkontribusi melalui kolaborasi riset, program magang, serta pengembangan teknologi tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan tambang.

“Melalui skema ini, perguruan tinggi tetap dapat memberikan manfaat bagi sektor pertambangan, sementara tata kelola industri tetap dilakukan oleh pihak yang lebih profesional dan berpengalaman,” jelasnya.

Menurut Aspebindo, kebijakan ini merupakan langkah strategis yang mendukung keberlanjutan sektor pertambangan sekaligus memastikan perguruan tinggi tetap berfokus pada peran akademiknya. Dengan demikian, kampus tetap mendapatkan manfaat ekonomi, sementara industri pertambangan dapat berjalan lebih efisien dan profesional.

Artikel Kampus Batal Kelola Tambang, Aspebindo: Keputusan yang Tepat! pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Revisi ini telah disahkan sebagai usulan inisiatif DPR. Namun, usulan tersebut menuai beragam tanggapan, termasuk dari akademisi. Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Prof. Dr. Gabriel Lele, menilai bahwa perguruan tinggi sebaiknya tidak menerima izin usaha pertambangan. Meskipun beberapa universitas memiliki program studi di bidang pertambangan dan berpotensi memanfaatkan tambang sebagai laboratorium lapangan, ia melihat kebijakan ini sebagai bentuk baru dari korporatisasi di lingkungan akademik.

“Pemberian izin tambang ini sebagai bentuk korporatisasi atau lebih tepatnya bentuk korporatisme baru di lingkungan kampus,” ujar Gabriel dikutip dalam laman ugm pada Sabtu (1/2).

Risiko Korporatisasi dan Hilangnya Independensi Akademik Gabriel menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat menjadi strategi pemerintah untuk merangkul berbagai pihak di luar lingkup negara, termasuk perguruan tinggi. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi membatasi kebebasan akademik dan membungkam suara kritis dari dunia kampus.

“Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi korupsi serta konflik kepentingan yang dapat timbul jika perguruan tinggi memasuki sektor bisnis pertambangan. Menurutnya, ketika sebuah universitas terlibat dalam pengelolaan tambang, pendekatan yang digunakan tidak lagi sepenuhnya akademik, melainkan lebih mengedepankan logika bisnis demi keuntungan finansial.

“Alih-alih berorientasi pada riset dan edukasi, kampus akan terdorong untuk mengedepankan perhitungan untung-rugi dalam bisnis pertambangan. Lagi-lagi logika bisnis yang dipakai,” tambahnya.

Pentingnya Kajian Mendalam dan Kesepakatan Akademisi Terlepas dari pro dan kontra terkait izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, Gabriel menekankan pentingnya diskusi mendalam di kalangan akademisi sebelum keputusan diambil. Perguruan tinggi harus memiliki suara yang jelas, baik dalam menerima maupun menolak tawaran ini.

“Kalau ikut misalnya, ya menerima tawaran itu, apa saja yang harus diperhatikan. Kalau tidak ikut, kemudian apa plus minusnya. Jadi yang disebut dengan identifikasi dan manajemen risiko itu harus dilakukan karena itu prinsip dasar dalam setiap kebijakan. Sebab tidak ada satupun kebijakan yang bebas risiko,”  jelasnya.

Menurut Gabriel, setiap kebijakan memiliki risiko, sehingga identifikasi dan manajemen risiko menjadi langkah fundamental dalam menentukan sikap.

Artikel Guru Besar UGM Sebut Pengelolaan Tambang Bentuk Pembungkaman Suara Kritis Kampus pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasir usai memberikan keterangan DPR RI terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945, di Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11)

Nasir mengakui bahwa kebijakan ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran, seperti potensi kerusakan lingkungan, dampak politik, serta pengelolaan tambang yang tidak optimal. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa transparansi dan pengelolaan yang bertanggung jawab harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya.

“DPR memberikan persetujuan dengan sejumlah catatan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan kementerian terkait, organisasi lingkungan, dan komunitas pertambangan,” tegas Nasir dikutip dari laman DPR.

Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa regulasi yang kuat menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini dapat diawasi dan dikelola secara efektif. Ia berharap langkah ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi aktif di sektor pertambangan di masa depan.

“Jika dikelola dengan baik dan diiringi aturan yang ketat, pemberian izin tambang kepada ormas bisa memberikan manfaat besar,” ungkapnya.

Ia juga mengakui bahwa kerja sama ormas dengan pihak swasta mungkin terjadi, namun jika diatur dengan jelas, hal ini bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan tambang.

“Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka agar ormas lain mendapatkan kesempatan serupa, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tutup Nasir.

Artikel Izin Tambang untuk Ormas, Peluang Baru dengan Tantangan Pengawasan pertama kali tampil pada Katafoto.id.