Menurut Arief, pemanfaatan insinerator untuk mengonversi sampah menjadi energi bukanlah hal baru. Jepang, Jerman, serta sejumlah negara Eropa telah lama mengadopsi teknologi ini untuk mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus menghasilkan energi.

“Jepang memang cukup aktif menawarkan teknologi tersebut. Di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, insinerator sudah digunakan sebagai solusi pengolahan sampah di kota-kota besar. Teknologi ini efektif karena mampu mengurangi volume sampah dalam waktu singkat,” ujar Arief saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Meski demikian, Arief mengaku belum mengetahui secara rinci sejauh mana perencanaan yang telah disusun Danantara, termasuk detail teknologi yang akan diterapkan dalam program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Ia menegaskan, inisiatif tersebut idealnya mampu menghadirkan manfaat yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebutuhan mendesak akan pengelolaan sampah di Indonesia tercermin dari data resmi pemerintah. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, dari 343 kabupaten/kota di Indonesia pada 2024, timbulan sampah tercatat mencapai 38,2 juta ton. Namun, baru sekitar 34,74 persen yang berhasil dikelola.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 memproyeksikan volume sampah nasional pada 2025 mencapai 63 juta ton dan terus meningkat hingga 82,2 juta ton pada 2045.

Arief menilai, secara regulasi Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Aturan tersebut akan semakin efektif apabila dikombinasikan dengan penerapan treatment at the source atau pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Pendekatan tersebut, kata Arief, berpotensi menekan aliran sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hingga 40–60 persen. Selain itu, metode ini juga dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang selama ini tersedot untuk biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah.

“Selama ini pengelolaan sampah masih bertumpu pada sistem kumpul-angkut. Padahal, jika pengolahan dilakukan sejak dari sumber, manfaatnya sangat besar. Masalah sampah bisa diselesaikan di tingkat RT hingga kelurahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan penerapan treatment at the source, tidak semua sampah harus diangkut seperti kondisi saat ini. Arief mengaku telah menghitung potensi penurunan volume sampah secara signifikan, bahkan telah mempraktikkannya langsung di lingkungan tempat tinggalnya.

Arief juga membagikan pengalamannya mengelola sampah selama lebih dari 15 tahun di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat. Sampah rumah tangga diolah menjadi kompos, sementara sebagian lainnya dimanfaatkan untuk produksi energi dalam skala kecil, meski belum bersifat komersial.

Atas upaya tersebut, Arief meraih penghargaan Best Practices Award dalam ajang inovasi tingkat ASEAN. Ia juga mengungkapkan pengalamannya mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar seperti minyak tanah dan solar, serta keterlibatannya dalam riset bersama perusahaan semen multinasional untuk meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan kadar air pada bahan bakar alternatif.

Terkait pengembangan PSEL di Indonesia, Arief menilai masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan pasokan sampah dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengolahan. Ia menyebut fasilitas PSEL yang direncanakan Danantara diperkirakan membutuhkan pasokan hingga 1.000 ton sampah per hari.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sistem pengumpulan yang terintegrasi serta dukungan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber. Menurutnya, perubahan perilaku dan keterlibatan publik menjadi kunci agar pasokan sampah terpilah dapat memenuhi kapasitas fasilitas PSEL.

“Tantangan lainnya juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap teknologi pengolahan sampah,” ujarnya.

Sebagai informasi, Danantara Indonesia telah menyampaikan rencana pengembangan program PSEL dengan melibatkan pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, Danantara membuka proses tender bagi perusahaan dalam maupun luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan proyek PSEL tahap awal yang direncanakan berlokasi di tujuh wilayah aglomerasi.

Artikel PSEL Danantara Butuh 1.000 Ton Sampah per Hari, Ini Kata Guru Besar IPB pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Prosesi hibah dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Muhammad Matsani, kepada Pembina YLBHI, Todung Mulya Lubis, dengan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Acara penyerahan digelar di Gedung YLBHI yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/12).

Gubernur Pramono Anung mengatakan kehadirannya dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap YLBHI.

Dalam sambutannya, Pramono mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas rampungnya proses hibah aset yang memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan selesainya hibah tersebut, pengelolaan lahan dan bangunan kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan YLBHI. Meski demikian, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan dukungan untuk membantu penyelesaian pembangunan gedung yang masih berjalan.

“Pada prinsipnya, kami akan tetap hadir untuk membantu menuntaskan pembangunan gedung ini,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Menurutnya, pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan.

Ia pun berharap YLBHI dapat berperan sebagai penggerak demokrasi yang konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat atas berbagai persoalan yang muncul.

Pramono juga menyinggung tantangan utama yang masih dihadapi Jakarta, yakni kesenjangan sosial. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong berbagai program pro-rakyat, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah.

“Upaya-upaya itulah yang terus kami lakukan, dan saya berharap hal ini juga menjadi perhatian YLBHI,” tutupnya.

Artikel Momentum Penting Demokrasi, Gedung YLBHI Resmi Jadi Milik Yayasan
 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Instruksi tersebut disampaikan Tito melalui keterangan resmi pada Senin (1/9). Ia menegaskan kebijakan ini penting untuk meredam keresahan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di daerah.

Selain itu, Tito juga mengingatkan agar para pejabat daerah lebih berhati-hati saat memberikan pernyataan kepada publik. Menurutnya, pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu kegaduhan baru di masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai langkah Mendagri tersebut tepat untuk menjaga ketenangan sosial. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan empati pemerintah kepada rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

“Ketika pejabat bersikap merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, potensi gejolak bisa diminimalisir,” kata Iwan dikutip dari laman infopublik.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pola komunikasi kepala daerah dalam membangun suasana kondusif. Seorang pemimpin, menurutnya, harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat sehingga pernyataan yang disampaikan tidak menyinggung atau memperkeruh keadaan.

“Komunikasi publik yang tepat dapat menumbuhkan rasa tenang. Kepala daerah seharusnya hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan warga,” jelasnya.

Iwan juga mendukung strategi pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan empati dibanding hanya bertumpu pada aspek keamanan semata.

Artikel Pesan Mendagri Tito: Kepala Daerah Tahan Diri, Jangan Asal Bicara pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Sampai saat ini Komisi IX DPR RI belum menyetujui rencana kenaikan iuran tersebut,” ujar Irma dalam keterangan tertulis dikutip dalam laman Parlementaria, Rabu (27/8).

Menurutnya, rencana ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Irma menjelaskan, pemerintah memang telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk menyesuaikan belanja Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta Rp10 triliun lainnya untuk dana cadangan. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan utama menaikkan tarif iuran bagi peserta mandiri.

“Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan masih adanya defisit APBN, kebijakan ini memang diarahkan untuk peserta mandiri yang tergolong mampu. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat setengah mampu, karena merekalah yang akan paling terdampak,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Tantangan Efisiensi dan Data PBI

Selain soal iuran, Irma juga menyoroti permasalahan lain, seperti efisiensi transfer daerah yang berpotensi menyulitkan pemerintah daerah dalam membayar iuran warganya. Ia menambahkan, masih ditemukan kasus peserta PBI yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas.

“Kami mendorong BPJS Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan BPS dan Kementerian Sosial dalam memverifikasi data warga miskin secara akurat, sehingga mereka yang berhak tidak kehilangan akses layanan,” ujarnya.

Irma menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kebijakan strategis seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus diputuskan secara komprehensif, inklusif, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artikel Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik 2026? DPR Tegaskan Belum Ada Persetujuan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 133 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga atas Pergub Nomor 160 Tahun 2016 mengenai Pelayanan Transjakarta dan Bus Gratis untuk Masyarakat.

Total 15 Golongan Berhak Tarif Nol Rupiah

Saat ini, terdapat 15 kelompok masyarakat yang berhak menikmati transportasi gratis melalui moda Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

“Kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemprov DKI dalam mendukung kelompok rentan serta mereka yang berperan penting dalam pembangunan kota,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dikutip dari laman berita jakarta pada Selasa (5/8).

Syafrin menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk mendorong masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Tujuannya mencakup pengurangan kemacetan, penurunan tingkat polusi udara, serta penciptaan sistem mobilitas kota yang lebih efisien dan inklusif.

“Dengan kolaborasi masyarakat, kami optimistis transformasi transportasi ini akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih ramah lingkungan, kompetitif, dan nyaman untuk ditinggali,” tambahnya.

Daftar 15 Golongan yang Mendapatkan Layanan Transportasi Gratis:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS Pemprov DKI
   
2. Tenaga kontrak di lingkungan Pemprov DKI
   
3. Siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
   
4. Karyawan dengan penghasilan setara UMP yang terdaftar di Bank DKI
   
5. Warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
   
6. Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu
   
7. Penerima bantuan pangan (Raskin) di wilayah Jabodetabek
   
8. Anggota TNI/Polri
   
9. Veteran Republik Indonesia
   
10. Penyandang disabilitas
    
11. Warga lanjut usia (di atas 60 tahun)
    
12. Pengurus rumah ibadah
    
13. Tenaga pendidik PAUD
    
14. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
    
15. Anggota Tim Penggerak PKK
    

Artikel Tak Hanya ASN, Ini Daftar Penerima Layanan Transportasi Gratis DKI pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Secara umum, 100 hari ini dimanfaatkan untuk membangun fondasi kerja yang lebih terstruktur dan terukur. Tapi jika berbicara hasil konkret, menilai hanya dari 100 hari itu masih terlalu dini. Eksekusi kebijakan butuh waktu,” ujar Adib, Minggu (1/6/2025).

Adib menambahkan, perlu dipahami bahwa arah kebijakan dan penganggaran tahun 2025 masih merupakan warisan dari Penjabat Wali Kota sebelumnya. Oleh karena itu, ruang gerak Sachrudin–Maryono masih terbatas di tahun ini.

“Penilaian yang lebih objektif bisa dilakukan pada 2026, ketika kebijakan dan anggaran sudah sepenuhnya disusun oleh mereka. Di situlah kita akan bisa melihat arah yang sesungguhnya dari kepemimpinan mereka,” jelasnya.

Meski demikian, Adib mengapresiasi beberapa program yang sudah mulai terlihat hasilnya. Salah satunya adalah program 3G (Gampang Kerja, Gampang Usaha, Gampang Layanan), terutama aspek Gampang Kerja, yang dinilai berhasil mendorong keterlibatan lebih banyak perusahaan dalam membuka peluang kerja bagi warga.

“Sudah ada gerakan yang terasa, seperti kemitraan dengan perusahaan yang membuka ruang bagi para pencari kerja di Kota Tangerang. Ini sinyal positif,” tuturnya.

Namun demikian, Adib juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan memastikan program-program ini benar-benar memberikan dampak luas bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pencitraan di 100 hari pertama.

“Kuncinya ada pada konsistensi pelaksanaan dan perluasan dampak. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tutupnya.

Artikel Arah Kerja Jelas, Sachrudin–Maryono Dinilai On Track di 100 Hari Pertama pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Saya mendukung jika ada pembatasan pembangunan vila di Puncak,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Gedung Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Selasa (11/3).

Menurutnya, curah hujan tinggi tidak hanya terjadi di kawasan hulu seperti Danau Ciawi dan Sukamahi, tetapi juga di daerah yang lebih rendah. Area ini kini telah dipenuhi bangunan komersial seperti vila, penginapan, dan restoran, yang dapat memperparah dampak banjir.

“Kita bisa lihat dari beberapa kejadian banjir terakhir. Curah hujan tidak lagi hanya di hulu, tapi juga di wilayah yang sudah berubah menjadi area publik, vila, penginapan, dan restoran,” jelas Pramono.

Ia menegaskan bahwa pembatasan pembangunan tidak hanya ditujukan bagi warga Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat dari daerah lain yang ingin mendirikan vila di kawasan Puncak.

“Siapa pun yang ingin membangun, baik warga Jakarta maupun dari daerah lain, harus dibatasi. Saya mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Barat dalam mengendalikan pembangunan vila baru di Puncak atau kawasan lain yang berisiko,” tegasnya.

Sebagai salah satu langkah pengendalian, Pramono menyebutkan bahwa kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa menjadi instrumen untuk menekan pertumbuhan vila di kawasan tersebut.

“Kita bisa menerapkan kebijakan seperti penyesuaian PBB bagi vila yang dimiliki warga Jakarta di Puncak. Ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan pembangunan yang berlebihan,” pungkasnya.

Artikel Pembangunan Vila di Puncak Dibatasi, Gubernur DKI Jakarta Dukung Langkah Ini pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.