Penerapan sistem ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sekaligus hasil evaluasi pelaksanaan uji berkala yang masih menemukan berbagai kendala di lapangan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027, khususnya terkait penguatan integrasi data antar pemangku kepentingan di sektor transportasi darat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa sejumlah pelanggaran prosedur masih ditemukan, terutama terkait bukti uji berkala kendaraan bermotor. Ia meminta seluruh Dinas Perhubungan daerah segera melakukan instalasi, integrasi, serta uji coba penerapan SIM PKB Fullcycle secara menyeluruh.

“Dari hasil evaluasi, kami masih menemukan pelanggaran standar operasional prosedur uji berkala, pemalsuan bukti lulus uji, hingga persoalan keamanan akses data dan hasil pengujian yang belum tersaji secara real time,” ujar Aan di Jakarta, Jumat (2/1).

Menurutnya, percepatan penerapan SIM PKB Fullcycle menjadi langkah penting agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan optimal serta didukung sistem data yang terintegrasi secara nasional. Mulai 2026, Kemenhub akan memberlakukan pengintegrasian penuh sistem ini secara serentak di seluruh daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle. Integrasi data nasional ini diharapkan mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Aan juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menuntaskan seluruh tahapan implementasi sistem terintegrasi tersebut.

Sebagai informasi, SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh proses, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan uji, hingga penerbitan dokumen digital. Seluruh tahapan akan terhubung dalam satu sistem terpusat di Kementerian Perhubungan.

Artikel Uji Kendaraan Resmi Berlaku, Kemenhub Wajibkan SIM PKB Fullcycle pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun langkah strategis untuk menangani masalah ODOL di tahun 2025. Salah satu terobosan yang diusulkan adalah melibatkan langsung para sopir dalam proses perumusan regulasi dan rencana aksi penanganan ODOL.

“Para pengemudi akan dilibatkan dalam penyusunan regulasi dan rencana aksi. Jadi mereka bukan hanya objek, tetapi juga subjek dalam kebijakan ini,” ujar Aan Suhanan dalam program Beritasatu Sore, Rabu (02/07).

Aan mengakui, selama ini kebijakan ODOL kerap dinilai hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, sehingga menuai penolakan dari kalangan sopir truk. Padahal, penanganan ODOL seharusnya mencakup perlindungan terhadap pengemudi, serta pengawasan yang terintegrasi.

Ia menambahkan, program penertiban ODOL sebenarnya telah digulirkan sejak 2016 dan sempat berjalan hingga 2023. Kini, Kemenhub bersama sejumlah kementerian terkait tengah merumuskan pendekatan baru yang lebih holistik.

“Kami sepakat bahwa penyelesaian ODOL tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Harus ada sistem pembinaan, pengawasan, serta skema insentif dan disinsentif yang adil bagi kendaraan logistik,” jelasnya.

Aan menekankan bahwa isu ODOL melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri logistik, hingga sopir truk yang menjadi ujung tombak rantai distribusi nasional. Oleh sebab itu, kolaborasi dan dialog antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bisa diterapkan di lapangan, bukan hanya sekadar wacana di atas kertas.

Artikel ODOL Tak Lagi Hanya Soal Sanksi, Kemenhub Ajak Sopir Susun Regulasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Jenis Pajak Baru yang Dikenakan

Berdasarkan undang-undang tersebut, dua jenis pungutan tambahan akan diterapkan, yaitu: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Keduanya ditetapkan sebesar 66% dari pajak terutang, sesuai ketentuan yang tercantum dalam beleid tersebut.

Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan. Dengan pajak baru ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca, terutama di sektor transportasi.

Komponen Pajak Kendaraan Bermotor pada 2025

Pemilik kendaraan baru nantinya akan diwajibkan membayar tujuh komponen pajak, yakni:

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Opsen BBNKB
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Opsen PKB
5. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
6. Biaya Administrasi STNK
7. Biaya Administrasi TNKB

Pembayaran pajak ini akan mencakup berbagai biaya terkait kepemilikan kendaraan bermotor.

Perubahan pada Lembar Belakang STNK

Sebagai bagian dari pembaruan, lembar belakang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) akan mengalami perubahan. Dua kolom baru akan ditambahkan untuk mencatat informasi terkait Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Perubahan ini bertujuan memberikan transparansi lebih kepada pemilik kendaraan mengenai rincian kewajiban pajak mereka.

Dengan implementasi kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Artikel Dua Pajak Baru Kendaraan Bermotor Diberlakukan di 2025, Apa Saja Rinciannya ? pertama kali tampil pada Katafoto.id.