Kesepakatan ini menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif serta pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya.

Gubernur Pramono Anung menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, Jakarta memiliki ruang yang sangat luas untuk pelaksanaan pidana kerja sosial karena banyaknya sektor pelayanan publik yang membutuhkan dukungan tenaga.

“Kesepakatan ini sangat berarti bagi Jakarta. Ruang untuk pelaksanaan kerja sosial di ibu kota sangat besar,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Ia mencontohkan keberadaan pasukan pelangi di lingkungan Pemprov DKI, termasuk pasukan oranye dan pasukan putih. Pramono berharap pelaku tindak pidana yang menjalani pidana kerja sosial dapat dilibatkan untuk mengisi kebutuhan tenaga, terutama pada pasukan putih yang berfokus membantu lansia dan penyandang disabilitas.

Menurut Pramono, pelibatan pelaku tindak pidana dalam kerja sosial diyakini dapat memberikan dampak positif, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi kualitas layanan publik di Jakarta.

Selain itu, ia juga menyebutkan besarnya potensi fasilitas publik di ibu kota, seperti 31 rumah sakit, 44 puskesmas, serta 267 puskesmas pembantu, yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pelaksanaan kerja sosial.

Pramono menilai pendekatan keadilan restoratif dan pidana kerja sosial ini sebagai langkah yang lebih humanis sekaligus efektif dalam penanganan tindak pidana. Ia pun berharap Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam penerapan pidana kerja sosial maupun penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

“Dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi, penerapan pidana kerja sosial dan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat berjalan lebih mudah dan terkoordinasi,” ujarnya.

Patris menjelaskan, Nota Kesepakatan ini bertujuan membangun kemitraan dan koordinasi yang efektif antara Pemprov DKI dan Kejati DKI. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, penyusunan mekanisme keadilan restoratif dan pidana kerja sosial, penanganan pelaku tindak pidana, pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Di kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, mengungkapkan bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi ke-29 yang menerapkan kerja sama terkait pidana kerja sosial.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Bentuk implementasi kerja sosial ke depan akan dirumuskan bersama oleh Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Jakarta, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam membantu pasukan pelayanan publik seperti pasukan kuning dan pasukan putih.

Artikel Pemprov DKI dan Kejati Siapkan Skema Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan RI. Kerja sama tersebut telah diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor NK/6/IV/2023/TNI yang ditandatangani pada 6 April 2023.

“Surat telegram itu bukan hal baru, ini merupakan bentuk pengamanan rutin dan bersifat preventif, yang sudah berlangsung sejak kerja sama dengan Kejaksaan dibangun,” ujar Kristomei dalam pernyataan resmi, Senin (12/5).

Isi Kerja Sama TNI-Kejaksaan

Melansir dari laman berita satu, MoU antara TNI dan Kejaksaan meliputi sejumlah bidang kerja sama, antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan bersama
   
2. Pertukaran informasi untuk mendukung penegakan hukum
   
3. Penempatan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan
   
4. Keterlibatan jaksa sebagai pengawas di Oditurat Jenderal TNI
   
5. Dukungan personel TNI untuk pelaksanaan tugas kejaksaan
   
6. Bantuan hukum kepada TNI dalam bidang perdata dan tata usaha negara
   
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara bersama sesuai kebutuhan
   
8. Koordinasi teknis terkait penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas
   

Kristomei menegaskan bahwa seluruh bentuk dukungan yang diberikan oleh TNI selalu berdasarkan permintaan resmi dari pihak terkait, dilakukan secara terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa TNI tetap berkomitmen pada prinsip profesionalitas, netralitas, serta sinergi antar-lembaga negara.

“Ini bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu melindungi bangsa dari segala bentuk ancaman,” tambahnya.

Meski dijelaskan sebagai bentuk kerja sama yang sah, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengkritik keras pengerahan pasukan TNI untuk mengamankan kantor kejaksaan. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip supremasi sipil dan mengaburkan batas peran militer dalam ranah sipil.

Koalisi masyarakat sipil menyerukan agar Panglima TNI mencabut kebijakan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa peran TNI harus tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh konstitusi dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan.

Artikel Pengerahan TNI Jaga Kejaksaan, Antara Keamanan dan Ancaman Demokrasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.