Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian PPPA dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di ibu kota.

Pramono menyambut baik program tersebut dan langsung menugaskan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta untuk menindaklanjuti hasil pembahasan.

“Kami menyambut baik tawaran dari Ibu Menteri. Tadi saya juga sudah menunjuk Kepala Dinas PPAPP untuk menindaklanjuti langkah kerja sama ini,” ujar Pramono.

Ia menambahkan, Jakarta diharapkan dapat menjadi contoh kota besar yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi berharap kolaborasi dengan Pemprov DKI dapat berjalan konsisten guna menurunkan kasus kekerasan. Program yang didorong di antaranya adalah Ruang Bersama Indonesia yang merupakan pengembangan dari program kelurahan ramah anak dan perempuan, perluasan layanan call center 129, serta integrasi data perempuan dan anak berbasis desa dan kelurahan.

Menurut analisis KemenPPPA, terdapat lima faktor utama yang memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni masalah ekonomi, pola asuh keluarga, penggunaan gawai, lingkungan, serta praktik pernikahan usia anak.

“Kami memiliki komitmen bersama untuk mencari solusi yang bisa dilakukan antara kementerian dan Pemprov DKI agar angka kekerasan dapat ditekan,” jelas Arifatul.

Ia juga menegaskan bahwa keluarga memegang peranan penting sebagai garda terdepan perlindungan perempuan dan anak.

“Masalah ini berawal dari keluarga, tapi keluarga juga menjadi solusi. Karena itu, kita harus memperkuat peran keluarga, menguatkan perempuan, sekaligus melindungi anak-anak,” tandasnya.

Artikel Jakarta Gandeng KemenPPPA Menuju Kota Ramah Perempuan dan Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Syukur Alhamdulillah, survei ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan berhasil memberikan dampak positif,” kata Plt. Dirjen KPM Kemkomdigi, Molly Prabawaty, saat berbicara dalam Forum Tematik Bakohumas dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-96 di Jakarta, Kamis (19/12)

Berdasarkan SPHPN 2024, kekerasan terhadap perempuan berusia 15 hingga 64 tahun mengalami penurunan. Angka ini turun dari 9,4% pada 2016 menjadi 6,6% di 2024. Sementara itu, SNPAR 2024 mencatat penurunan kekerasan terhadap anak. Prevalensi kekerasan pada anak laki-laki menurun dari 61,7% pada 2018 menjadi 49,83%, dan pada anak perempuan dari 62% menjadi 51,78%.

Temuan ini menjadi kabar baik menjelang Peringatan Hari Ibu ke-96, yang jatuh pada 22 Desember 2024. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan, peringatan ini menjadi momen refleksi untuk terus memperkuat peran perempuan dalam membangun generasi masa depan.

Mengutip dari laman infopublik, Molly mengingatkan bahwa kemajuan ini juga diiringi tantangan dalam era digital. Teknologi seperti ponsel pintar menjadi tantangan tersendiri bagi para ibu dalam membimbing anak-anak mereka. Jika tidak diawasi dengan baik, teknologi dapat membawa dampak negatif, termasuk potensi kekerasan di dunia maya.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sedang menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital. Aturan ini dirancang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan online dengan melibatkan tiga pihak utama, yakni pengembang teknologi, pemerintah, dan masyarakat.

“Aturan ini akan memprioritaskan kolaborasi antara pembuat teknologi, otoritas pemerintah, dan partisipasi masyarakat,” ujar Molly.

Pemerintah optimistis langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak akan semakin efektif, membawa Indonesia menuju generasi emas 2045.

Artikel Pemerintah Sukses Tekan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.