“Mayoritas wilayah Indonesia puncak kemaraunya terjadi pada Agustus. Ada yang lebih awal di Juli, ada juga yang mundur ke September, tetapi sebagian besar berada di Agustus,” ujarnya dalam Podcast Temu Tamu BMKG di Jakarta, Selasa (5/5).

Ardhasena menambahkan, kondisi cuaca yang terasa lebih gerah belakangan ini merupakan bagian dari fase transisi musim. Meski suhu udara meningkat, karakter utama kemarau tahun ini bukan pada panas ekstrem, melainkan tingkat kekeringan yang cenderung lebih tinggi.

“Yang perlu diperhatikan adalah sifat kemaraunya yang lebih kering. Kenaikan suhu relatif masih dalam batas wajar, tidak ekstrem seperti di Eropa atau Asia Timur yang bisa mencapai di atas 45 derajat Celsius,” jelasnya.

Terkait potensi gelombang panas (heatwave), Ardhasena menilai kemungkinan terjadinya fenomena tersebut di Indonesia relatif kecil. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi perairan.

“Wilayah dengan gelombang panas ekstrem biasanya memiliki daratan luas seperti di Australia, Asia Timur, atau Afrika Utara. Di Indonesia, pergerakan udara cenderung naik sehingga sulit terjadi penumpukan panas ekstrem,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa sistem sirkulasi atmosfer di Indonesia turut menjaga kondisi tersebut. Dominasi pergerakan udara ke atas membuat potensi terbentuknya gelombang panas menjadi tidak signifikan. El Nino merupakan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang terjadi secara periodik setiap 3 hingga 7 tahun.

“Tren kemunculan El Nino tahun ini cukup signifikan. Fenomena ini terjadi akibat perpindahan pusat panas laut dari Pasifik Barat ke Pasifik Tengah dan Timur,” jelasnya.

Perubahan tersebut menyebabkan pusat pembentukan awan dan hujan bergeser ke wilayah Pasifik Tengah hingga Amerika Latin. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami penurunan curah hujan akibat dominasi pergerakan udara turun.

“Ketika awan dan hujan bergeser ke Pasifik Tengah, wilayah Indonesia justru mengalami penurunan hujan. Inilah yang memperkuat kondisi kemarau menjadi lebih kering,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena yang melibatkan interaksi antara laut dan atmosfer dalam skala global.

“Ini fenomena yang ter-couple antara laut dan atmosfer, dengan skala ribuan kilometer dan berdampak ke banyak wilayah dunia,” tambahnya.

Dampak El Nino pun berbeda di setiap kawasan. Di Indonesia dan Australia, fenomena ini cenderung memicu kondisi lebih kering, sementara di wilayah Amerika Latin justru meningkatkan curah hujan. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan sektor pertanian.

Artikel BMKG Ungkap Puncak Kemarau 2026 Diprediksi Terjadi Agustus pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara menyeluruh.

“Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/ kota, sudah disiapkan 123 juta liter air. Ada 18 kabupaten/ kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan,” ujarnya saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5).

Bergas menjelaskan, meskipun saat ini sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih diguyur hujan, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung pada Juni, khususnya di Pulau Jawa.

“Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/ kota sudah bisa mendistribusikan 54 juta liter air,” jelasnya.

Ia menambahkan, kesiapan distribusi air bersih juga telah didukung dengan pemetaan sarana dan prasarana, termasuk armada distribusi. Namun demikian, pihaknya masih melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran distribusi, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan menghadapi musim kemarau telah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi juga akan menggandeng sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat upaya mitigasi dampak kekeringan.

“Nanti kita koordinasikan lagi, termasuk dengan beberapa BUMD juga kita kondisikan. Ini untuk membantu agar dampak kekeringan bisa dikurangi. Tidak hanya soal kebutuhan air bersih dan air baku, tetapi juga dampaknya pada swasembada pangan,” ujarnya.

Artikel Tak Mau Kecolongan, Jateng Siapkan 123 Juta Liter Air Hadapi Kemarau pertama kali tampil pada Katafoto.id.