Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan apresiasi kepada Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) atas suksesnya penyelenggaraan Harbolnas 2025. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Harbolnas 2025 mendapat dukungan dari pemerintah dan diposisikan sebagai program kolaborasi strategis lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Mendag Budi Santoso, Harbolnas tidak hanya menjadi ajang belanja daring, tetapi juga instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya menjelang akhir tahun.

“Harbolnas 2025 berhasil mencatatkan transaksi Rp36,4 triliun atau tumbuh 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa momentum belanja daring mampu menjadi stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Mendag dikutip dalam keterangan tertulis. 

Pada penyelenggaraan tahun ini, lebih dari 1.300 pelaku usaha turut ambil bagian, mulai dari merchant, ritel daring, hingga penyedia platform lokapasar (marketplace).

Kontribusi produk dalam negeri juga menunjukkan kinerja positif. Transaksi produk lokal menyumbang 45,6 persen dari total nilai Harbolnas 2025 atau setara Rp16,6 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 3 persen atau bertambah Rp500 miliar dibandingkan capaian tahun lalu.

Adapun kategori produk lokal yang paling diminati konsumen selama Harbolnas 2025 meliputi fesyen dan pakaian olahraga, produk perawatan diri, serta makanan dan minuman.

“Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya preferensi masyarakat terhadap produk dalam negeri di platform digital. Pemerintah akan terus mendorong UMKM memanfaatkan momentum belanja daring dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperkuat kapasitas digital,” kata Mendag.

Live Shopping Jadi Favorit

Mendag juga mengungkapkan bahwa fitur live shopping menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Sekitar 80 persen pembeli Harbolnas 2025 memanfaatkan fitur belanja langsung tersebut karena dinilai lebih interaktif dan informatif melalui ulasan produk secara real time.

Sebaliknya, fitur gamifikasi seperti pengumpulan poin atau peringkat hanya diminati 31 persen konsumen, sementara fitur lelang tercatat paling rendah dengan minat sekitar 7 persen.

Selain itu, skema promosi melalui afiliator juga mencatatkan performa positif. Sebanyak 54 persen konsumen melakukan pembelian melalui tautan yang dibagikan afiliator di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Shorts.

Harbolnas 2025 merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta idEA. Program ini resmi diluncurkan pada 4 Desember 2025 di Jakarta oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Mendag Budi Santoso.

Mendag berharap Harbolnas dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi pada triwulan IV 2025. Program ini juga selaras dengan EPIC Sale dan BINA Great Sale yang secara keseluruhan menargetkan nilai transaksi hingga Rp110 triliun sepanjang 2025.

“Melalui sinergi berbagai program belanja tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat semakin bergairah, sekaligus mendorong pelaku usaha memperluas skala bisnis dan memperkuat kapasitas digital di tengah persaingan PMSE yang kian ketat,” pungkas Mendag.

Artikel Harbolnas 2025 Pecahkan Rekor! Transaksi Tembus Rp36,4 Triliun pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Perdagangan Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan menyampaikan, keberadaan TARA Little Star Club dirancang untuk membantu para orang tua, khususnya ibu bekerja, agar tetap dapat menjalankan peran profesional dan keluarga secara seimbang.

“Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya kami mendukung orang tua bekerja, terutama ibu, agar dapat beraktivitas dengan tenang tanpa mengabaikan tumbuh kembang anak,” ujar Mendag Busan.

Ia menambahkan, pembangunan TARA juga merupakan bentuk investasi jangka panjang melalui pendidikan dan pengasuhan sejak usia dini. Menurutnya, masa kanak-kanak merupakan fase krusial yang menentukan kualitas generasi masa depan dan tidak dapat diulang.

“Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan yang baik, sehat, aman, serta pendidikan yang tepat. Anak-anak adalah bintang-bintang kecil, dan masa kanak-kanak merupakan periode yang sangat penting,” kata Busan.

Selain itu, Mendag menekankan pentingnya kebijakan ramah keluarga di lingkungan kerja, termasuk peningkatan keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural. Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian PPPA serta berbagai pihak yang terlibat dalam perwujudan fasilitas tersebut.

“Harapannya, TARA Little Star Club dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan sehingga memberikan manfaat nyata bagi anak, orang tua, dan seluruh ekosistem kerja di Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi berharap peresmian TARA Little Star Club menjadi fondasi dalam membangun generasi unggul sejak usia dini melalui lingkungan pengasuhan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Ia menilai inisiatif ini sejalan dengan berbagai regulasi nasional maupun komitmen internasional terkait pemenuhan hak anak.

“Kemendag menjadi kementerian ke-12 yang menghadirkan layanan penitipan anak di lingkungan kerjanya. Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak anak,” ujar Arifah.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perempuan mencakup sekitar 49 persen populasi Indonesia, sementara anak-anak mencapai 28 persen. Artinya, lebih dari 70 persen penduduk Indonesia merupakan perempuan dan anak yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.

“Little Star Club diharapkan tidak hanya menjadi tempat penitipan, tetapi juga ruang tumbuh dan belajar untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim menjelaskan bahwa pembentukan TARA merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ia menuturkan, hampir separuh pegawai di lingkungan Kemendag merupakan perempuan, sehingga fasilitas ini menjadi kebutuhan yang relevan.

“TARA Kemendag merupakan revitalisasi fasilitas yang sempat tidak aktif sejak pandemi Covid-19. Kini, fasilitas ini dihadirkan kembali dengan standar pengasuhan yang lebih baik dan dikelola secara profesional untuk anak usia 2 hingga 4 tahun,” jelas Isy.

Isy menambahkan, operasional TARA akan dimulai pada awal Januari 2026. Fasilitas ini akan beroperasi setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00–17.00 WIB dengan dukungan tenaga pendidik dan pendamping anak yang kompeten.

“Kurikulum yang diterapkan berbasis play-based learning dan metode Montessori, dengan penekanan pada pembentukan karakter dan moral. Selain layanan daycare, kami juga menyediakan ruang laktasi serta layanan konseling pegawai guna mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga,” tutupnya.

Artikel TARA Little Star Club Hadir di Kemendag, Lingkungan Kerja Kini Ramah Anak pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Mendag Busan menyampaikan apresiasinya atas langkah ekspor ini. Ia menilai Roti Ropi sebagai bukti nyata bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia mampu menguasai pasar nasional hingga menembus pasar global.

“Inilah ekosistem yang kami dorong pelaku usaha besar, menengah, dan kecil bergerak bersama. Roti Ropi memulai dari UMKM, dan kami ingin usaha kecil dapat naik kelas, menjadi menengah, kemudian besar, menguasai pasar domestik dan merambah ekspor,” ujar Busan dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain melepas ekspor, Mendag Busan turut meresmikan pabrik baru Roti Ropi di Desa Delanggu, Klaten. Kehadiran fasilitas baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kesempatan itu, Busan menegaskan bahwa pelaku usaha dari desa juga memiliki peluang besar untuk menembus pasar ekspor. Melalui program Desa BISA Ekspor, Kemendag telah mengkurasi 741 desa yang dinilai berpotensi melakukan ekspor.

“Banyak produk desa sebenarnya punya kualitas bagus, tetapi belum memenuhi standar. Kami identifikasi produknya, ajarkan manajemen dan pengemasan, lalu kami carikan pasarnya,” jelasnya.

Kemendag, lanjutnya, juga aktif memfasilitasi ekspor melalui 46 perwakilan dagang di 33 negara. Selama Januari–November 2025, Kemendag telah memfasilitasi 581 kegiatan penjajakan bisnis yang meliputi 377 sesi kurasi produk (pitching) dan 204 pertemuan bisnis dengan pembeli mancanegara, menghasilkan transaksi senilai USD 134,4 juta.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, memberikan apresiasi atas dukungan Kemendag terhadap pelaku usaha di daerahnya. “Terima kasih telah membantu UMKM Klaten berkembang dan naik kelas hingga mampu go international. Roti Ropi menunjukkan bahwa UMKM bisa mendunia,” ujarnya.

Direktur Roti Ropi, Ahmad Reza Kurnia Rahman, juga menyampaikan terima kasih kepada Kemendag atas pendampingan yang diberikan sehingga produk lokal tersebut mampu menembus pasar UEA. “Dukungan Kemendag membantu kami membangun jaringan outlet yang kuat hingga produk kami bisa dikenal di padang pasir UEA. Ini mimpi sederhana yang menjadi nyata,” ungkap Reza.

Pada Januari–Oktober 2025, ekspor makanan olahan Indonesia mencapai USD 5,09 miliar. Di UEA sendiri, permintaan makanan olahan mencapai USD 4,8 miliar pada 2024, menunjukkan besarnya peluang bagi produk Indonesia memasuki pasar tersebut.

Roti Ropi pertama kali membuka gerai di Bekasi pada 2015. Kini perusahaan memiliki 72 gerai di Indonesia dan dua gerai di UEA. Produk Roti Ropi juga telah mengantongi berbagai sertifikasi, seperti PIRT, izin edar BPOM, sertifikat halal Indonesia, sertifikat halal UEA, serta sertifikasi ISO 22000 dan ISO 9001.

Artikel UMKM Naik Kelas, Roti Ropi Ekspor Rp200 Juta ke UEA pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi, yang hadir secara virtual, menyebut keberhasilan ini menjadi bukti bahwa produk Indonesia memiliki daya saing di pasar nontradisional. “Ekspor perdana PT BMP membuktikan bahwa negara-negara yang jarang menjadi tujuan ekspor, seperti Guyana, justru menyimpan potensi besar. Produk rumah tangga Indonesia terbukti mampu memenuhi permintaan buyer di sana,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Produk peralatan rumah tangga plastik, kata Puntodewi, memiliki permintaan stabil, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sektor ritel dan perhotelan.

“Ekspor ke Guyana bukan hanya pencapaian bagi perusahaan, tapi juga langkah strategis untuk diversifikasi tujuan ekspor Indonesia,” jelasnya.

Menurut Puntodewi, Guyana dipandang sebagai pasar nontradisional yang berpotensi besar. Keberhasilan menembus pasar tersebut juga sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan Amerika Selatan. Ia mengapresiasi PT BMP yang dinilai mampu menjaga kualitas produk, inovasi desain, serta kepatuhan terhadap standar internasional.

“Ekspor dari Surabaya ini menjadi simbol semangat Indonesia untuk terus memperluas pasar global, khususnya ke negara-negara strategis di Amerika Selatan,” tambahnya.

Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Kemendag, Deden Muhammad FS, yang hadir langsung dalam pelepasan ekspor tersebut, menegaskan dukungan pemerintah terhadap diversifikasi pasar ekspor PT BMP. Dukungan diberikan melalui fasilitasi promosi di pameran internasional, baik di dalam maupun luar negeri, serta melalui kegiatan business matching dengan pembeli mancanegara.

“Sepanjang Januari–Juli 2025, ada 410 kegiatan business matching yang menghasilkan potensi transaksi USD 90,04 juta melalui program inisiasi ekspor Kemendag, UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (BISA) Ekspor,” jelas Deden.

Presiden Direktur PT BMP, Melinda Wijono, mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memperluas pasar global. “Kami berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi dan berdaya saing di pasar internasional. Dengan dukungan Kemendag, kami optimistis dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global,” ujarnya.

Pada semester I 2025, total perdagangan Indonesia–Guyana tercatat USD 2,7 juta, naik 46,20 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ekspor Indonesia ke Guyana juga meningkat signifikan sebesar 62,25 persen menjadi USD 2,7 juta.

Produk peralatan rumah tangga dan furnitur plastik asal Indonesia (HS 392410) sebenarnya sudah beredar di pasar Guyana sejak 2022. Pada Januari–Juni 2025, nilai ekspornya mencapai USD 17 ribu, sementara pada 2024 Indonesia tercatat sebagai pemasok terbesar ke-9 untuk kategori produk ini di Guyana.

Artikel Produk Plastik Indonesia Tembus Pasar Guyana, Ekspor Perdana Capai Rp374 Juta pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Langkah pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan berkala sejak April 2024 di berbagai wilayah. Produk-produk ini diduga tidak memenuhi standar mutu SNI sehingga berpotensi membahayakan masyarakat. Nilai total barang yang diamankan mencapai kurang lebih Rp23,76 miliar,” ujar Mendag Budi Santoso dalam keterangannya.

Produk yang diamankan meliputi dua jenis barang, yaitu 83.306 lembar baja lembaran lapis seng dan 1.251.050 kg bahan baku baja lembaran lapis seng berupa 290 koil baja galvanis dari berbagai merek. Menurut Mendag, produk-produk ini diduga tidak memenuhi persyaratan mutu sesuai SNI 07-2053-2006 untuk baja lembaran lapis seng.

Ekspos ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Mendag Budi Santoso menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemendag dalam perlindungan konsumen yang berkelanjutan. Kami berharap pengawasan dan hasil ekspos ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab mereka dalam melindungi konsumen,” jelasnya.

Kemendag akan memanggil pelaku usaha yang melanggar ketentuan SNI untuk memberikan klarifikasi. Produk yang telah diamankan akan melalui uji laboratorium, dan jika terbukti tidak sesuai dengan standar, produk tersebut akan dimusnahkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Rusmin Amin, menyatakan bahwa pelaku usaha yang ditertibkan diduga melanggar ‘Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa’, serta ‘Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023’ yang mengatur standar kegiatan usaha berbasis risiko di sektor perdagangan.

Rusmin menegaskan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan. Selain itu, barang dan jasa yang diperdagangkan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

“Setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga konsistensi mutu barang. Hal ini untuk melindungi konsumen dari risiko yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan mereka,”ujar Rusmin.

Ia menambahkan bahwa pengawasan dan penertiban akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawab mereka.

“Kami berharap barang yang diproduksi memiliki mutu yang konsisten, memenuhi standar yang ditetapkan, dan mampu bersaing di pasar,” tutup Rusmin.

Artikel Diduga Tidak SNI, Baja Lapis Seng Senilai Rp23,76 Miliar Diamankan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Permendag berlaku efektif pada 1 Februari 2025, menggantikan aturan sebelumnya, yakni Permendag No. 92 Tahun 2020. Permendag No. 27/2024 menghadirkan pelaporan PAB sebagai pengganti Manifes Domestik.

Menteri Budi mengatakan bahwa PAB memainkan peran vital dalam mendukung implementasi Ekosistem Logistik Nasional. Dokumen PAB menyediakan data distribusi barang yang memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan, intervensi, dan pengawasan lebih efektif.

“Revisi ini bertujuan menyempurnakan pelaporan PAB, menghilangkan duplikasi data, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat pengawasan barang, termasuk mineral, batu bara, dan sumber daya alam lainnya,” ujar Menteri Budi dikutip dalam keterangan tertulis. 

Permendag No. 27/2024 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi biaya logistik, memperbaiki iklim investasi, serta mengoptimalkan perdagangan antarpulau.

“Integrasi logistik yang baik akan memperkuat keterkaitan ekonomi antarwilayah, mendukung peningkatan daya saing, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata,” tambahnya.

Dengan Permendag ini, pemilik muatan atau yang dikuasakan kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT) diwajibkan melaporkan PAB secara daring melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yang terintegrasi dengan platform INATRADE.

Ketentuan pelaporan berlaku untuk:

1. Barang yang diperdagangkan antarpelabuhan domestik.
2. Barang impor yang singgah di pelabuhan domestik sebelum ekspor.
3. Barang yang dikapalkan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Kementerian Perdagangan mengedepankan sinergi lintas lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia, Tim Ekosistem Logistik Nasional, serta Lembaga National Single Window (LNSW). Pelaku usaha kini hanya perlu mengunggah laporan PAB sekali melalui SINSW, yang terhubung dengan berbagai sistem, termasuk SSm Pengangkut untuk dokumen keberangkatan kapal dan SIMBARA untuk mineral dan batu bara.

Regulasi ini diharapkan:

• Mengurangi kesenjangan harga barang antarwilayah.
• Meningkatkan potensi ekonomi daerah.
• Memastikan ketersediaan barang di seluruh wilayah.
• Mencegah penyelundupan dan beredarnya barang ilegal.

“Kami berharap, dengan sistem logistik terintegrasi ini, perdagangan antarpulau dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat,” tutup Mendag Budi.

Permendag Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau dapat diunduh melalui tautan

Artikel Perdagangan Antarpulau Lebih Terintegrasi, Permendag No. 27/2024 Resmi Disosialisasikan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pada kesempatan yang sama, Mendag Budi Santoso juga meletakkan batu pertama pembangunan pabrik baru milik Roti Ropi.

Mendag Budi mengatakan bahwa produk UMKM Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi, tetapi upaya membangun citra positif di pasar internasional tetap menjadi kunci keberhasilan ekspor.

“Mari bangun citra produk Indonesia di pasar global. Walaupun kualitas dan daya saing kita unggul, ada persepsi yang memengaruhi penjualan produk Indonesia di luar negeri. Hal ini harus kita ubah,” ujar Mendag Budi.

Mendag menambahkan bahwa dari total jumlah UMKM di Indonesia, hanya 3,74 persen yang mampu tumbuh secara konsisten, salah satunya adalah Roti Ropi.

“Jika lebih banyak UMKM yang berkembang konsisten, kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia akan semakin besar,” imbuhnya

Kementerian Perdagangan telah menyediakan berbagai program pendukung bagi UMKM, seperti UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Program ini mencakup pelatihan, pendampingan, hingga pemasaran melalui 40 perwakilan dagang di negara mitra.

“Program UMKM BISA Ekspor bertujuan mendorong UMKM agar lebih adaptif terhadap pasar global dan memperluas akses mereka di luar negeri,” jelas Mendag Budi.

PT Juara Roti Indonesia dikenal dengan produk roti dan kopi premium. Saat ini, perusahaan telah memiliki 70 gerai di Indonesia, 5 gerai di UEA dan berencana ekspansi ke Mesir.

Pada periode Januari–September 2024, ekspor produk makanan olahan Indonesia ke pasar dunia mencapai USD 4 miliar, tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), tren ekspor makanan olahan tumbuh rata-rata 6,81 persen per tahun, mencerminkan potensi besar sektor ini di pasar global.

Ekspor adonan roti ke UEA oleh Roti Ropi tidak hanya menjadi bukti keberhasilan UMKM Indonesia dalam merambah pasar internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk terus berkembang.

Artikel Juara Roti Indonesia Ekspor Adonan Roti ke Uni Emirat Arab pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa tindakan ini bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

“Kemendag berkomitmen mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini demi melindungi industri Indonesia,” ujar Mendag Budi.

Mendag Budi mengatakan pengawasan pertama dilakukan di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat, pada (30/10), sekitar 30.000 rol TPT bernilai sekitar Rp30 miliar. Pengawasan kedua dilakukan di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada (31/10) dengan temuan sekitar 60.000 rol TPT senilai Rp60 miliar. Barang-barang tersebut diduga tidak memiliki dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).

“Masuknya barang tanpa mematuhi aturan seperti ini adalah tantangan serius bagi pertumbuhan industri tekstil dalam negeri,” tambah Mendag Budi.

Sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melaksanakan ekspose temuan pengawasan sebanyak empat kali.

Ekspose pertama dilakukan pada 26 Juli 2024 di gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, dengan barang senilai Rp40 miliar. Ekspose kedua pada 6 Agustus 2024 di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan nilai temuan Rp41,19 miliar. Ekspose ketiga pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Tangerang, Banten, dengan temuan Rp10 miliar, dan ekspose keempat pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan barang senilai Rp11,45 miliar.

Sebagai tindak lanjut, Satgas telah memusnahkan barang temuan pada 2 dan 9 September 2024, dengan disaksikan perwakilan anggota Satgas.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rusmin Amin mengatakan bahwa masuknya barang impor ilegal menjadi tantangan yang berdampak terhadap perlindungan konsumen dan ekonomi domestik. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam pengawasan impor dengan terus berkoordinasi dan meningkatkan pengawasan.

“Satgas akan terus melakukan pengawasan demi melindungi industri dalam negeri. Instansi yang tergabung dalam Satgas akan melanjutkan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing,” tutup Rusmin.

Artikel Satgas Kemendag Bongkar Peredaran Kain Ilegal Senilai Rp90 Miliar di Jakarta pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Masuknya pakaian bekas dari Cina, Korea dan Jepang tersebut dapat mengakibatkan multiplier effect. Pasalnya, tidak hanya merugikan dari sisi penerimaan negara, namun juga berdampak bagi para pengusaha industri dalam negeri dan UMKM.  

“Bisa dibayangkan dengan harga baju yang kalau dijual eceran nilai impor satu piecess aja sudah berapa ribu (rupiah). Tetapi bisa dijual sangat murah, bagaimana mana kita bisa bersaing. Multiplier efffect-nya banyak pabrik garmen kita tutup, UMKM tidak bisa bersaing. Sementara kita menyadari bahwa UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian kita,” ungkap Komjen Wahyu di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Jawa Barat, Selasa (06/8).

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, Presdien Joko Widodo dan Pemerintah bercita-cita visi Indonesia Emas Tahun 2045. Jikalau, barang-barang impor ilegal terus masuk ke Tanah Air bagaimana hal tersebut bisa tercapai. 

“Karena syarat menjadi negara dominan adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan stabilitas keamanan dan ketertiban. Kalau barang-barang ini masuk terus, UMKM dan industri kita turun, makin banyak pengangguran. Maka akan berdampak pada stabilitas keamanan, karena masalahnya akan lari dengan perut,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan mengatakan Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap pakaian bekas sebanyak 1.883 bal, Ditjen Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjungpriok mengamankan balpres sebanyak 3.044 bal, Kantor Pengawasawan Beacukai Cikarang mengamankan 696 produk jadi berupa karpet, 6.578 unit elektronik berupa laptop, handphone, mesin fotokopi dan 5.896 pieces pakaian jadi serta aksesoris. Sementara Kementerian Perdagangan menyita 20 ribu kain rol yang tidak dilengkapi perizinan impor.

“Dari hasil tindak tersebut, diperkirakan nilai barang keseluruhan sebesar Rp46.188.205.400. Barang tersebut tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Zulkifli Hasan.

Mendag menjelaskan banyak keluhan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akibat masuknya barang-barang impor illegal yang berdampak industri dalam negeri terancam gulung tikar.

“Keinginan kita apalagi nanti pemerintahan baru ya ingin tumbuh 8 persen. Kalau ini kita tidak bereskan tentu tidak mudah mencapai 8 persen itu. Tapi kalau ini kita bereskan industri kita akan tumbuh, pusat-pusat perdagangan kita akan tumbuh, UMKM kita juga akan tumbuh. Saya kira demikian saya kira kita satu tim, tim itu perlu perlu kerja sama yang kuat,” imbuhnya.

Artikel Selamatkan Industri Lokal, 1.883 Pakaian Bekas Impor Ilegal Dimusnahkan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Mendag mengatakan, ekspose temuan kali terkait registrasi barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) dan Manual Kartu Garansi (MKG), serta tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Hasil pengawasan khusus yang dilakukan terhadap PT GMI pada Mei 2024 di Kragilan, Kabupaten Serang, petugas menemukan produk pengering rambut (hair dryer), catok rambut listrik, hair styler, alat cukur listrik dan piranti pijat listrik yang tidak memenuhi ketentuan Registrasi K3L dan MKG. Produk solar panel, speaker aktif dan kipas angin tidak memiliki SPPT-SNI dan NPB, serta produk kompor induksi tidak sesuai ketentuan registrasi MKG.

Mendag menegaskan, “Kementerian Perdagangan berkomitmen melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi produk-produk tidak sesuai ketentuan dengan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait demi menjamin perlindungan konsumen dan iklim usaha yang sehat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Plt. Sekretaris Jenderal, Suhanto; Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang; Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Rinaldi Agung Adnyana dan Kepala Biro Hubungan masyarakat, Muhammad Rivai Abbas.

Artikel Kemendag Amankan Produk Hasil Pengawasan Tidak Sesuai Ketentuan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.