Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa hingga pukul 16.00 WITA, seluruh kendaraan telah masuk ke area buffer zone sehingga tidak ada lagi antrean di akses menuju pelabuhan. “Kami bersama stakeholder terus melakukan mitigasi agar antrean tidak kembali terjadi dan arus lalu lintas kembali normal,” ujar Aan sebagaimana siaran pers yang diterima InfoPublik, Kamis (19/3).

Sebagai upaya mengurai kepadatan, Kemenhub mempercepat waktu pelayanan di pelabuhan dengan mengoptimalkan sistem tiba-bongkar-berangkat (TBB) menjadi sekitar 15 menit.

Di samping itu, jumlah armada kapal pada lintasan Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk ditambah hingga mencapai 40 unit, di mana 30 kapal di antaranya telah menerapkan sistem TBB guna mempercepat rotasi layanan.

Kebijakan ini diambil untuk menekan waktu tunggu (port time) sehingga kendaraan dapat segera menyeberang tanpa terjadi penumpukan di kawasan pelabuhan.

Kemenhub menargetkan kondisi lalu lintas kembali lancar sepenuhnya sebelum Hari Raya Nyepi, mengingat potensi lonjakan kendaraan di jalur penyeberangan Bali–Jawa.

Aan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aparat kepolisian, operator penyeberangan, hingga masyarakat yang telah mematuhi aturan. “Terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah bekerja sama sehingga antrean kendaraan bisa teratasi,” pungkasnya.

Artikel Antrean Gilimanuk Terurai, Kemenhub Ungkap Strategi Kilat 15 Menit pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Khusus untuk operasional angkutan laut Lebaran, pemerintah telah menyiapkan 841 kapal dengan total kapasitas angkut mencapai sekitar 3,2 juta penumpang. Oleh sebab itu, pemerintah memastikan kesiapan armada dan layanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Lebaran,” kata Menhub.

Menhub Dudy menjelaskan, transportasi laut memiliki peran vital, terutama dalam menjangkau wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terluar, dan kawasan perbatasan. Untuk menjamin kelancaran layanan, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah konkret, termasuk uji kelaiklautan terhadap kapal penumpang, kapal penyeberangan, kapal cepat, kapal tradisional, hingga kapal wisata.

“Kita harus memastikan bahwa layanan angkutan laut selama Lebaran berlangsung aman, selamat, nyaman, tertib, dan lancar,” ujar Menhub.

Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat sekaligus stimulus bagi pergerakan ekonomi, pemerintah kembali menggulirkan program tiket gratis dengan kuota lebih dari 66 ribu penumpang. Pendaftaran dibuka mulai 6 Maret 2026 untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 6 April 2026. Selain itu, pemerintah juga memberikan potongan tarif sebesar 30 persen untuk seluruh rute kapal PSO kelas ekonomi milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dengan total lebih dari 445 ribu tiket.

“Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata,” sebut Menhub.

Ia kembali menekankan bahwa faktor keselamatan pelayaran tidak boleh diabaikan, terlebih dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik tahun ini.

“Untuk kesekiaan kalinya saya menegaskan, tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama dan tidak dapat ditawar,” tegasnya.

Menhub meminta seluruh pihak melakukan langkah antisipatif secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal, kelengkapan alat keselamatan, hingga kompetensi awak kapal guna memastikan kelaiklautan armada.

Di sisi lain, kesiapan infrastruktur pelabuhan juga harus ditingkatkan, mulai dari terminal penumpang, ruang tunggu, fasilitas kesehatan, hingga sistem informasi yang mudah diakses. Kelancaran operasional pun perlu dijaga melalui pengaturan jadwal yang disiplin, penambahan kapasitas bila dibutuhkan, serta optimalisasi manajemen lalu lintas kapal. Koordinasi antara pemerintah, operator pelayaran, dan seluruh pemangku kepentingan juga harus diperkuat.

Menhub mengingatkan agar pelayanan diberikan secara humanis dan inklusif, terutama kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Artikel Siap Mudik Lewat Laut? 841 Kapal Disiagakan untuk Lebaran 2026 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa pendaftaran akan segera dibuka. “Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 1 Maret 2026 secara online melalui laman nusantara.kemenhub.go.id. Pendaftaran akan ditutup ketika seluruh kuota telah terpenuhi,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (25/2).

Tahun ini, program mudik gratis melayani 34 kota tujuan yang tersebar di 10 provinsi. Beberapa di antaranya Palembang, Lampung, Bengkulu, Padang, Medan, Aceh, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Demak, Boyolali, Klaten, Pati, Blora, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Jepara, Sragen, Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung.

Untuk arus balik, keberangkatan difasilitasi dari 12 kota di delapan provinsi, yakni Kuningan, Madiun, Surabaya, Palembang, Padang, Medan, Aceh, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, serta Purwokerto. Selain angkutan penumpang, pemerintah juga menyediakan delapan unit truk untuk mengangkut sepeda motor pemudik. “Selain itu, kami juga menyediakan 8 unit truk pengangkutan sepeda motor diperuntukkan bagi pemudik yang akan pulang kampung dengan sepeda motor. Sejumlah truk tersebut mampu menampung 240 unit sepeda motor,” terang Dirjen Aan.

Adapun kota yang dilengkapi fasilitas pengangkutan sepeda motor pada arus mudik dan balik meliputi Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto.

Dirjen Aan menjelaskan, jadwal keberangkatan arus mudik dibagi dalam tiga hari di lima titik. Pada 16 Maret 2026, bus diberangkatkan dari Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Selanjutnya 17 Maret 2026 dari Terminal Jatijajar, Depok, serta Terminal Pulogebang, Jakarta. Sementara pada 18 Maret 2026, pemberangkatan dilakukan dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, dan Terminal Poris Plawad, Tangerang.

“Untuk bus pada arus balik, keberangkatan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2026 dari Terminal Bulupitu Purwokerto, Terminal Mangkang Semarang, Terminal Giwangan Yogyakarta, Terminal Tirtonandi Solo, Terminal Giri Adipura Wonogiri, Terminal Kertawangunan Kuningan, Terminal Purboyo Madiun, Terminal Bungurasih Surabaya, Terminal Alang-Alang Lebar Palembang, Terminal Anak Air Padang, Terminal Amplas Medan, Terminal Batoh Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, penyerahan sepeda motor untuk arus mudik dilaksanakan pada 16 Maret 2026 di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan, dan akan diberangkatkan pada malam hari di tanggal yang sama. “Kami juga memastikan bus – bus mudik gratis yang akan diberangkatkan telah melaksanakan inspeksi keselamatan atau rampcheck. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan menjamin kondisi bus dan pengemudi dalam keadaan prima sehingga diharapkan seluruh penumpang dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan nyaman,” imbuh Dirjen Aan.

Program mudik gratis ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang ingin bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman saat Lebaran. Masyarakat diharapkan memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.

“Kami mengapresiasi K/L/pihak swasta yang juga turut menyelenggarakan program mudik gratis. Dari banyaknya penyelenggaraan mudik gratis, kami mengimbau agar masyarakat mendaftar pada salah satu program mudik gratis agar tidak ada duplikasi pendaftar di berbagai program mudik gratis yang diselenggarakan dan kuotanya bisa dimanfaatkan oleh pemudik lain yang betul-betul membutuhkan,” pungkas Dirjen Hubdat.

Artikel Siap-Siap! Kuota Mudik Gratis 15 Ribu Kursi, Siapa Cepat Dia Dapat pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Peletakan batu pertama dilakukan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, di area bandara pada Jumat (20/2).

Tahap awal proyek difokuskan pada perluasan apron atau pelataran parkir pesawat serta pembangunan taxiway, dengan anggaran Rp40 miliar yang bersumber dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Pembangunan ini menjadi tonggak baru setelah rencana pengembangan yang telah bergulir selama lebih dari satu dekade dan melewati tiga gubernur serta tiga penjabat gubernur tanpa realisasi konkret.

“Dana Rp40 miliar dari Pemerintah Pusat berhasil kita perjuangkan ke Gorontalo. Persiapannya sudah selesai dan untuk tahun ini kita akan memulai tahap satu yaitu pembangunan perluasan apron,” ujar Gusnar usai seremoni peletakan batu pertama.

Dengan perluasan tersebut, Bandara Djalaluddin ditargetkan mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 yang berkapasitas hingga 415 penumpang. Saat ini, bandara itu masih terbatas pada operasional pesawat berbadan sempit.

Pada 2027, proyek akan dilanjutkan dengan pelapisan ulang landasan pacu sepanjang 2.500 meter dan lebar 45 meter dengan ketebalan 10 sentimeter, termasuk perluasan turning pad dan peningkatan fasilitas alat bantu pendaratan visual.

Pemerintah menargetkan status embarkasi haji penuh dapat terwujud paling lambat pada 2028.

“Saya berdiri di sini teringat satu tahun yang lalu ketika saya menandatangani surat pertama saat menjadi gubernur, menyangkut keberangkatan jemaah haji melalui bandara haji antara. Ketika selesai retret, pas satu Ramadan saya berniat saya harus menandatangani surat yang pertama yang berhubungan dengan haji agar embarkasi haji ini bisa terwujud. Alhamdulillah kita menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan embarkasi haji penuh Gorontalo,” ungkapnya.

Menanggapi kritik bahwa bandara hanya akan ramai saat musim haji, Gusnar menilai pengembangan ini juga akan mendorong peningkatan keberangkatan umrah.

“Tahun 2024, masyarakat Gorontalo yang berumrah mencapai 3.000 hingga 4.000 orang, namun mereka harus berangkat dari Makassar atau Jakarta. Saya yakin dan percaya kalau ini jadi embarkasi haji, maka sekaligus ini menjadi embarkasi umrah. Jadi orang berumrah di sini akan meningkat dan akan menggerakkan perekonomian kita,” ujarnya.

Artikel Bandara Djalaluddin Siap Naik Kelas Jadi Embarkasi Haji pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Direktur Utama AirNav Indonesia, Capt. Avirianto Suratno, dalam keterangan resmi pada Senin (26/1), menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan wujud komitmen AirNav Indonesia dalam memperkuat aspek keselamatan, keamanan, serta efisiensi operasional penerbangan nasional.

Ia menjelaskan, layanan AFIS berfungsi memberikan informasi lalu lintas penerbangan dan kondisi bandara kepada pilot tanpa kewenangan pengendalian langsung. Sementara itu, melalui layanan Tower (ADC/TWR), Air Traffic Controller (ATC) memiliki otoritas untuk mengendalikan pergerakan pesawat, baik di area darat maupun ruang udara sekitar bandara. Dengan demikian, pengaturan lalu lintas udara dapat berlangsung lebih sistematis, aman, dan efisien.

“Pengoperasian layanan Tower di Bandara Lede Kalumbang merupakan bagian dari strategi nasional AirNav Indonesia dalam memperkuat keselamatan penerbangan, termasuk di wilayah yang tengah berkembang seperti Sumba Barat Daya,” ujar Avirianto Suratno.

Peningkatan layanan ini tidak hanya menandai bertambahnya kapasitas operasional, tetapi juga mencerminkan kesiapan sumber daya manusia, sistem, serta fasilitas navigasi penerbangan yang memadai.

Bandara Lede Kalumbang sendiri sebelumnya dikenal sebagai Bandara Tambolaka, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 206 Tahun 2022 pada 7 November 2022. 

Lebih lanjut disampaikan, proses peningkatan pelayanan ini telah dilakukan secara bertahap sejak 2019, meliputi penyusunan Konsep Operasi (Konops), sertifikasi pelayanan navigasi penerbangan, verifikasi manual operasi dan fasilitas, hingga pemenuhan standar kompetensi personel. Sebanyak lima ATC Unit Tambolaka telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan memperoleh rating Tower (TWR–WATK) dari regulator.

Peran Kementerian Perhubungan sebagai regulator diwujudkan melalui penerbitan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan. Implementasi layanan Tower tersebut diberlakukan sesuai AIRAC AIP Amendment 170 yang efektif pada 22 Januari 2026.

“Kami berharap peningkatan layanan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya,” tutup Avirianto.

Artikel Bandara di Sumba Naik Kelas, AirNav Perluas Control Tower hingga NTT pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Penerapan sistem ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sekaligus hasil evaluasi pelaksanaan uji berkala yang masih menemukan berbagai kendala di lapangan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027, khususnya terkait penguatan integrasi data antar pemangku kepentingan di sektor transportasi darat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa sejumlah pelanggaran prosedur masih ditemukan, terutama terkait bukti uji berkala kendaraan bermotor. Ia meminta seluruh Dinas Perhubungan daerah segera melakukan instalasi, integrasi, serta uji coba penerapan SIM PKB Fullcycle secara menyeluruh.

“Dari hasil evaluasi, kami masih menemukan pelanggaran standar operasional prosedur uji berkala, pemalsuan bukti lulus uji, hingga persoalan keamanan akses data dan hasil pengujian yang belum tersaji secara real time,” ujar Aan di Jakarta, Jumat (2/1).

Menurutnya, percepatan penerapan SIM PKB Fullcycle menjadi langkah penting agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan optimal serta didukung sistem data yang terintegrasi secara nasional. Mulai 2026, Kemenhub akan memberlakukan pengintegrasian penuh sistem ini secara serentak di seluruh daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle. Integrasi data nasional ini diharapkan mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Aan juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menuntaskan seluruh tahapan implementasi sistem terintegrasi tersebut.

Sebagai informasi, SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh proses, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan uji, hingga penerbitan dokumen digital. Seluruh tahapan akan terhubung dalam satu sistem terpusat di Kementerian Perhubungan.

Artikel Uji Kendaraan Resmi Berlaku, Kemenhub Wajibkan SIM PKB Fullcycle pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, saat memimpin rapat koordinasi kesiapan Nataru bersama seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Jumat (21/6).

“Saya optimistis operasi Nataru tahun ini dapat berjalan dengan baik. Berbagai strategi sudah kami siapkan, mengingat dua tahun terakhir Merak selalu menjadi titik krusial,” ujar Aan dalam siaran pers yang diterima InfoPublik.

Mengacu pada evaluasi penyelenggaraan Nataru sebelumnya, Ditjen Perhubungan Darat kembali menerapkan pembagian arus kendaraan melalui tiga pelabuhan penyeberangan di wilayah Merak untuk mengurai kepadatan penumpang dan kendaraan.

Selain itu, Ditjen Hubdat juga menyiapkan satu pelabuhan tambahan sebagai rencana cadangan. “Rute Merak–Bakauheni akan dibagi melalui tiga pelabuhan: BBJ Bojonegara, Pelabuhan Merak, dan Ciwandan. Dan jika kapasitas ketiganya penuh, kami siapkan Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera) sebagai contingency plan,” jelasnya.

Di sisi Lampung, distribusi kendaraan juga diarahkan ke tiga pelabuhan, yaitu BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni–Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan menuju Ciwandan.

Aan menambahkan, strategi lainnya yang akan diimplementasikan adalah delaying system atau sistem penahanan arus kendaraan menuju Pelabuhan Merak dan Bakauheni melalui penerapan buffer zone di beberapa lokasi, baik di ruas tol Jakarta–Merak maupun jalan arteri.

“Delaying system berarti kendaraan dialihkan ke zona penyangga ketika kondisi penyeberangan belum memungkinkan. Baik di Merak maupun Bakauheni, seluruh buffer zone sudah kami siapkan,” ungkapnya.

Zona penyangga di wilayah Merak terdiri dari rest area KM 13, KM 43, KM 68, serta jalan arteri Cikuasa Atas dengan kapasitas total 1.050 kendaraan kecil dan 200 sepeda motor. Sementara di Lampung, delaying system disebar di delapan titik buffer zone yang mampu menampung hingga 1.190 kendaraan kecil.

Dalam rapat tersebut, Aan juga mengingatkan seluruh stakeholder untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada Desember, mengingat BMKG memprediksi puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari, disertai angin kencang, potensi banjir rob, serta gelombang tinggi.

“Kondisi cuaca ini perlu diantisipasi agar keselamatan penyeberangan tetap terjamin,” tegasnya.

Aan menyatakan keyakinannya bahwa dengan strategi yang matang dan koordinasi lintas instansi, penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses.

Artikel Libur Nataru, Ini Jurus Kemenhub Atasi Kemacetan di Merak–Bakauheni pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa strategi tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan angkutan Nataru sebelumnya, terutama pada titik rawan kemacetan dan kawasan wisata yang kerap dipadati pengunjung.

Aan menuturkan bahwa kapasitas beberapa ruas jalan tidak lagi mampu menampung lonjakan kendaraan saat masa liburan. Karena itu, berbagai skema pengaturan lalu lintas berbasis pembatasan kendaraan akan kembali diterapkan.

“Untuk menambah kapasitas ruas, kita dapat menerapkan one way, contra flow, atau ganjil-genap, khususnya menuju destinasi wisata. Ini membutuhkan koordinasi semua pihak agar kemacetan tidak berulang di titik-titik padat,” jelasnya saat membuka Rakor Kesiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (14/11).

Ia juga meminta pemerintah daerah, balai wilayah, serta kepolisian memperkuat sinergi selama puncak arus liburan, terutama di akses menuju daerah wisata di Solo Raya dan DIY.

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, perlambatan arus di jalan tol banyak dipicu pergerakan truk besar. Untuk itu, pembatasan operasional kendaraan barang dengan sumbu tiga ke atas akan kembali diberlakukan.

“Demi menjaga kelancaran dan keselamatan, pembatasan kendaraan barang tetap menjadi opsi utama. Draf aturannya sudah kami siapkan,” ujar Aan.

Selain itu, Ditjen Hubdat menyiapkan opsi delaying system, yakni skema rekayasa lalu lintas dengan memperlambat atau mengalihkan kendaraan ketika potensi kemacetan mulai terbentuk di titik-titik krusial. Aan menekankan bahwa penerapannya harus dihitung secara cermat agar tidak memindahkan kepadatan ke ruas lain.

Tantangan Nataru tahun ini juga bertambah dengan prediksi puncak musim hujan dari BMKG, di mana sejumlah wilayah di Jawa Tengah masuk dalam zona rawan banjir dan longsor. “Mitigasi perlu disiapkan sejak awal. Posko terpadu, alat berat di lapangan, hingga integrasi layanan harus dipastikan siap,” ungkapnya.

Aan meminta BPTD, balai jalan nasional, BPBD, dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem tersebut.

Dirjen Hubdat menegaskan bahwa kolaborasi menjadi faktor kunci kelancaran angkutan Nataru. “Kita harus mengutamakan Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi atau K3I. Posko terpadu, integrasi data aplikasi lintas instansi, dan penyampaian informasi secara real-time sangat diperlukan,” tutupnya.

Artikel Antisipasi Libur Nataru, Kemenhub Siapkan One Way hingga Ganjil Genap di Jateng–DIY pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Kami memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas tertinggi. Saya telah mengarahkan agar ramp check dilakukan di semua moda transportasi, termasuk pada aspek sumber daya manusianya. Melalui ramp check, Kemenhub memastikan setiap armada dalam kondisi laik operasi,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Jumat (24/10).

Untuk transportasi darat, ramp check akan digelar secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis dengan target 15.000 kendaraan.

Pada moda kereta api, pemeriksaan meliputi sarana dan prasarana, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan lintas operasi.
Sementara di sektor penerbangan, ramp check dilakukan terhadap 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal — terdiri dari 366 unit siap operasi dan 194 unit dalam tahap perawatan.

Untuk transportasi laut, seluruh kapal penumpang wajib menjalani pemeriksaan kelayakan pelayaran di setiap pelabuhan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BMKG untuk memantau cuaca ekstrem serta menyiapkan SOP mitigasi risiko keselamatan pelayaran.

“Kami ingin memastikan seluruh armada beroperasi secara aman agar masyarakat dapat bepergian dengan rasa tenang,” tegas Dudy.

Posko Terpadu dan Koordinasi Lintas Sektor

Dalam mendukung pengawasan dan pelayanan publik, Kemenhub membentuk Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini melibatkan lebih dari 12.000 personel lintas sektor, termasuk unsur Kemenhub, Kominfo Digital (Komdigi), Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, dan operator transportasi nasional.

Pusat koordinasi akan berada di Kantor Kemenhub Jakarta, terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan digital terpadu.

Dukungan Ekonomi dan Efisiensi Perjalanan

Selain menjamin keselamatan, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi agar biaya perjalanan masyarakat tetap terjangkau selama periode libur panjang.
Langkah konkret yang disiapkan antara lain:

• Diskon tarif penerbangan domestik
  
• Insentif tarif untuk moda kereta api, laut, dan penyeberangan
  
• Efisiensi biaya logistik transportasi umum
  

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan dengan biaya lebih ringan, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional di masa libur akhir tahun.

Menhub Dudy menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru bergantung pada sinergi antarinstansi, kepatuhan masyarakat, dan kesiapan operator transportasi. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai landasan hukum pelaksanaan di lapangan.

“Koordinasi terus kami lakukan agar seluruh pemangku kepentingan bekerja terpadu. Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Artikel Jelang Libur Nataru, 15 Ribu Kendaraan dan 560 Pesawat Masuk Ramp Check pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, penurunan tarif tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi udara yang lebih terjangkau tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.

“Kebijakan ini kami ambil agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan biaya yang lebih ringan. Kami ingin seluruh masyarakat bisa menikmati layanan transportasi udara, khususnya pada masa Natal dan tahun baru,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Selasa (21/10).

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II tahun 2025. Fokus utamanya adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat sebagai dua pendorong utama aktivitas ekonomi nasional.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita, khususnya Cita ke-3 mengenai peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, serta Cita ke-6 tentang peningkatan konektivitas dan efisiensi logistik nasional.

Penurunan tarif berlaku untuk penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan periode pembelian tiket dimulai sejak 22 Oktober 2025.

Adapun komponen biaya yang disesuaikan meliputi:

• PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen
  
• Fuel surcharge (FS) untuk pesawat jet sebesar 2 persen, dan untuk propeller 20 persen
  
• Biaya Pelayanan Jasa Penumpang (PJP2U) dipotong 50 persen
  
• Biaya pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara dikurangi 50 persen
  
• Penurunan harga avtur di 37 bandara
  
• Perpanjangan jam operasional bandara utama (advance dan extend operating hours)
  

Kombinasi kebijakan fiskal, teknis, dan operasional ini diharapkan mampu menurunkan beban biaya perjalanan udara masyarakat di tengah tingginya permintaan menjelang akhir tahun.

Menhub Dudy juga mengapresiasi dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini, mulai dari Kementerian Keuangan, maskapai penerbangan, penyedia bahan bakar, hingga pengelola bandara.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi. Semoga kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga semangat ekonomi nasional,” tambah Dudy.

Pemerintah memastikan bahwa penurunan tarif tidak akan mengorbankan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan penumpang. Langkah ini juga menandai satu tahun masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama.

Artikel Kabar Gembira, Tarif Tiket Pesawat Domestik Turun Jelang Nataru pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.