Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, menekankan bahwa layanan keagamaan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh terhenti. “Pelayanan kepada umat harus tetap berjalan. KUA dan layanan Bimas Islam adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengurus legalisasi buku nikah melalui Loket Pelayanan Publik Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang berada di Gedung Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat. Layanan tersebut tersedia pada hari kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jam operasional layanan dibuka setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 WIB, sementara pada hari Jumat berlangsung pukul 08.00–11.00 WIB. Penyesuaian jam ini dilakukan agar pelayanan tetap berjalan optimal dan terorganisir dengan baik.

Zayadi menegaskan, penerapan sistem kerja fleksibel tidak berdampak pada kualitas layanan publik. Ia memastikan seluruh unit tetap bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat.

“WFH bukan berarti pelayanan berhenti. Justru kita pastikan layanan tetap hadir, baik melalui mekanisme langsung maupun penguatan sistem kerja yang adaptif,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa KUA kini telah berkembang tidak hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan. Perubahan ini memperluas fungsi KUA dalam pembinaan keluarga sekaligus pelayanan masyarakat.

Menurutnya, penguatan layanan, termasuk legalisasi buku nikah, menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses serta responsif terhadap kebutuhan publik.

Ia juga menegaskan bahwa KUA didorong menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan di tingkat lokal, dengan peran sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat melalui layanan keagamaan.

“Harapan publik terhadap KUA sangat besar. KUA bukan hanya mengurus administrasi, tetapi menjadi representasi kehadiran negara dalam layanan keagamaan di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Selain itu, berbagai inovasi terus dikembangkan, seperti layanan bergerak (mobile service) dan layanan lintas wilayah (borderless service). Inovasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan secara lebih fleksibel.

“Kita ingin layanan KUA benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.

Artikel Meski WFH Layanan Buku Nikah KUA Tetap Jalan, Ini Jadwalnya pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pelaksanaan UAN PKPPS dilakukan secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Untuk tingkat Ulya (setara MA/SMA), ujian berlangsung pada 6–19 April 2026. Sementara tingkat Wustha (setara MTs/SMP) dijadwalkan pada 20 April hingga 2 Mei 2026, dan tingkat Ula (setara MI/SD) dilaksanakan pada 4–16 Mei 2026. Ujian ini bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran santri berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

Santri yang dinyatakan lulus akan memperoleh ijazah PKPPS sesuai tingkatannya, yakni Ula, Wustha, dan Ulya. Ijazah tersebut memiliki pengakuan resmi dari negara dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk perguruan tinggi.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa pelaksanaan UAN PKPPS menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pendidikan pesantren agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ia menyebut penerapan sistem CBT sebagai strategi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam evaluasi pendidikan.

“Pesantren harus terus bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Ujian berbasis digital ini menjadi bagian dari upaya kita menjaga kualitas sekaligus memperkuat daya saing lulusan pesantren,” tegasnya dikutip dari laman kemenag. 

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Arskal Salim, turut menekankan bahwa pelaksanaan ujian harus mengedepankan nilai integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan teknis serta pendampingan maksimal bagi para santri.

“Ujian ini bukan sekadar evaluasi akademik, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap prosesnya,” ujarnya.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menambahkan bahwa UAN PKPPS merupakan bentuk pengakuan negara terhadap sistem pendidikan pesantren salafiyah. Ia berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan ujian ini.

“Kami mengajak seluruh pesantren, para kiai, ustaz, dan santri untuk bersama-sama menyukseskan UAN PKPPS ini. Ini adalah ikhtiar bersama dalam menjaga mutu sekaligus marwah pendidikan pesantren,” tandasnya.

Artikel Resmi Digelar, 69 Ribu Santri Ikuti UAN Pendidikan Kesetaraan Berbasis CBT pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Momen ini terasa semakin istimewa karena seluruh negara anggota MABIMS menetapkan 1 Syawal 1447 H secara serentak pada Sabtu, 21 Maret 2026. Kesamaan penetapan tersebut memperkuat semangat persatuan sekaligus menjadi simbol harmoni dalam merayakan Idulfitri di kawasan.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa Idulfitri menghadirkan perasaan yang mendalam bagi umat Islam, yakni antara rasa haru meninggalkan Ramadan dan kebahagiaan menyambut kemenangan.

“Pada malam ini kita memasuki 1 Syawal 1447 Hijriah dengan perasaan yang campur aduk. Ada kesedihan karena berpisah dengan Ramadan, namun juga kebahagiaan karena kita merayakan kemenangan setelah menjalankan ibadah,” ujar Abu Rokhad.

Ia menjelaskan, Ramadan menjadi momentum pembinaan spiritual yang sarat makna. Umat Islam tidak hanya menjalankan ibadah puasa, tetapi juga meningkatkan amalan sunah yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, capaian selama Ramadan menjadi bekal penting untuk menjaga kualitas diri serta memperkuat ketahanan spiritual dan sosial setelah bulan suci berakhir.

“Alhamdulillah, selama Ramadan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan berbagai amalan lainnya dengan baik. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah dan mengantarkan kita pada kemenangan yang sejati,” katanya.

Abu Rokhmad juga menuturkan bahwa Direktorat Jenderal Bimas Islam telah melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang Ramadan yang ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menyebut, tingginya intensitas kegiatan merupakan wujud komitmen dalam pelayanan keagamaan sekaligus menghadirkan program yang berdampak luas.

“Kami merasakan betul bagaimana Ramadan diisi dengan berbagai kegiatan yang intens. Bahkan terasa seolah waktu 30 hari belum cukup untuk menampung seluruh program yang dirancang,” ungkapnya.

Dalam konteks itu, Gema Takbir lintas negara bersama MABIMS menjadi salah satu langkah untuk memperluas syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan regional.

Abu Rokhmad menilai, keserentakan penetapan Idulfitri di negara-negara MABIMS merupakan momentum penting dalam memperkuat persatuan umat Islam di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, hal tersebut mencerminkan semakin kuatnya sinergi antarnegara dalam menentukan awal bulan Hijriah, sekaligus mempererat semangat kebersamaan dalam menyambut hari raya.

“Melalui kegiatan Takbir Akbar bersama negara-negara MABIMS ini, kita berharap ke depan dapat terus dilakukan penyempurnaan, sehingga syiar Islam dapat terasa lebih luas dan menyatukan umat di kawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, partisipasi negara-negara sahabat dalam Gema Takbir ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun tradisi bersama menyambut Idulfitri, termasuk melalui siaran lintas negara yang menjangkau masyarakat lebih luas.

“Semangat Ramadan yang telah kita jalani, disiplin dalam beribadah, kesabaran, dan kepedulian, hendaknya terus kita pelihara sebagai energi untuk memajukan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

Artikel Takbir MABIMS Menggema, 4 Negara Serentak Rayakan Idulfitri pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Imbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi Inspektorat Jenderal Kemenag yang ditujukan kepada para pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunnas, menegaskan bahwa ASN Kemenag harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta etika dalam menjalankan tugas.

“ASN Kementerian Agama harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak memberi ataupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya,” ujar Khairunnas dalam imbauan yang diterbitkan di Jakarta, Jumat (13/3).

Ia juga menekankan bahwa praktik meminta uang atau hadiah dengan alasan Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi, kepada masyarakat, perusahaan, ataupun sesama ASN merupakan tindakan yang dilarang.

“Permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi, tidak diperbolehkan karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Selain itu, Khairunnas mengingatkan agar ASN tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Termasuk di dalamnya penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran atau aktivitas di luar tugas kedinasan.

“Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik Lebaran tidak diperkenankan,” kata dia.

Di sisi lain, ASN Kemenag juga diminta tetap menjalankan tugas secara disiplin dan profesional selama masa penyesuaian kerja menjelang serta setelah libur hari raya.

Penyesuaian pelaksanaan tugas tersebut berlaku pada 16–17 Maret 2026 dan 25–27 Maret 2026, mengikuti kebijakan penyesuaian kerja ASN selama periode libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Idulfitri.

Khairunnas juga mengingatkan bahwa jika ASN menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban, maka penerimaan tersebut wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Adapun gratifikasi berupa makanan atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan. Penyaluran tersebut tetap harus dilaporkan kepada UPG dengan melampirkan dokumentasi penyerahan.

“Momentum hari raya harus tetap dijaga sebagai ruang memperkuat integritas dan kepercayaan publik kepada aparatur negara,” kata Khairunnas.

Artikel Kemenag Ingatkan ASN Jangan Minta THR ke Masyarakat atau Perusahaan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin ketika berdiskusi dengan Rektor Bambang Pramujati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Gedung Rektorat ITS pada Jumat (6/3).

Menurut Menag, persoalan teknis seperti kualitas pengeras suara sering kali dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh terhadap kekhusyukan dalam beribadah. “Kadang-kadang bacaan imam sebenarnya sangat bagus, tetapi karena kualitas speakernya kurang baik, suaranya tidak jernih. Akibatnya pesan atau makna dari bacaan itu tidak sampai dengan baik kepada jamaah,” kata Menag Nasaruddin.

Ia menilai, peningkatan kualitas sistem audio di rumah ibadah dapat membantu jamaah lebih memahami serta meresapi bacaan salat maupun kegiatan keagamaan lainnya. “Kalau suaranya jelas, orang bisa lebih menghayati. Itu hal sederhana, tetapi dampaknya besar bagi kualitas ibadah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Rektor ITS Bambang Pramujati menyatakan kesiapan kampusnya untuk berkontribusi melalui program pengabdian kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa ITS memiliki kemampuan teknis yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki atau merancang sistem pengeras suara yang lebih optimal di masjid dan musala.

“Kami siap membantu menata sistem speaker agar suara di mushola bisa lebih maksimal,” kata Bambang.

Artikel Menag Soroti Kualitas Speaker di Masjid, ITS Tawarkan Bantuan Teknologi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Saya juga melaporkan persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri. Pada 19 Maret nanti ada Hari Nyepi. Kita mengetahui bahwa saat Hari Nyepi tidak diperkenankan ada suara berisik maupun aktivitas kendaraan,” ujar Menag kepada awak media.

Menag menjelaskan, melalui Kementerian Agama, pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat di Bali agar kedua perayaan keagamaan tersebut tetap dapat berlangsung dengan lancar dan penuh toleransi.

“Alhamdulillah, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali. Sudah ada kesepakatan bahwa takbiran tetap dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan Nyepi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan takbiran akan dilakukan dengan sejumlah penyesuaian teknis. “Dengan catatan, Nyepi tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan takbiran juga berjalan dengan penyesuaian. Takbiran tidak menggunakan sound system dan dibatasi waktunya, yaitu dari pukul 18.00 sampai 21.00 waktu setempat,” tambahnya.

Menurut Menag, kesepakatan tersebut menunjukkan kematangan dan kearifan masyarakat Indonesia dalam merawat harmoni di tengah keberagaman. Ia pun mengapresiasi sikap saling menghormati antarumat beragama, khususnya di Bali.

“Inilah wajah Indonesia. Ketika dua momentum keagamaan besar bertemu, kita tidak mempertentangkan, tetapi mencari titik temu dengan dialog dan musyawarah. Semangat toleransi dan saling menghargai harus terus kita rawat,” tuturnya.

Terkait kemungkinan adanya perbedaan waktu penetapan Idulfitri, Menag menyebut hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam kehidupan beragama di Indonesia.

“Terkait potensi perbedaan waktu penetapan Idulfitri, hal tersebut kita terima sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan beragama di Indonesia. Penetapan resmi akan kita tunggu sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan tetap mengikuti mekanisme sidang isbat sebagai prosedur resmi penentuan awal Syawal. Masyarakat diimbau menanti pengumuman resmi serta menjaga situasi tetap kondusif.

“Kita harapkan seluruh umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang, khusyuk, dan penuh rasa saling menghormati. Kita akan memastikan semua dapat berjalan dengan baik dan juga membutuhkan dukungan masyarakat Indonesia dalam menjaga keharmonisan sosial,” pungkas Menag.

Artikel Tanpa Sound System, Menag Pastikan Takbiran Tetap Jalan Meski Bertepatan dengan Nyepi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pelaksanaannya direncanakan mulai H-7 hingga H+7 Idulfitri. Masjid-masjid yang berada di sepanjang jalur mudik akan difungsikan sebagai lokasi transit dan dibuka selama 24 jam.

Rencana tersebut mengemuka saat Menteri Agama bertemu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin (23/2). Pertemuan itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas kementerian guna memastikan arus mudik berlangsung aman dan nyaman.

Menag menyebut, persiapan juga dilakukan secara internal, mulai dari tingkat pusat hingga Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, untuk memastikan kesiapan masjid di lapangan.

Masjid yang terlibat diharapkan menyediakan berbagai fasilitas, seperti ruang istirahat, toilet bersih, tempat wudhu yang layak, ruang laktasi bila memungkinkan, air minum, layanan pengisian daya ponsel gratis, serta area parkir aman tanpa pungutan biaya.

Bagi pemudik yang tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan, masjid juga diimbau menyediakan takjil. Pada malam hari, pengelola disarankan menyiapkan minuman hangat agar pengemudi dapat memulihkan kondisi sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

“Beristirahat sejenak bisa menyelamatkan nyawa, mencegah musibah karena kalau. Supirnya, ngantuk, dan nanti nabrak, kecelakaan banyak bisa terjadi,” kata Menag.

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor, terutama di jalur Pantura, Trans Jawa, serta Trans Sumatra, membuat risiko kelelahan pengemudi meningkat dan berpotensi memicu kecelakaan. Karena itu, masjid dinilai memiliki peran penting bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik, khususnya bagi pemudik.

Untuk memudahkan identifikasi, masjid yang berpartisipasi akan diberi penanda khusus di jalur utama agar pemudik dapat singgah dengan mudah.

Selain masjid, sejumlah rumah ibadah lain di beberapa daerah, termasuk gereja di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia Timur, juga akan dilibatkan. Langkah ini menegaskan bahwa rumah ibadah merupakan ruang kemanusiaan yang terbuka bagi siapa saja tanpa membedakan latar belakang agama.

“Adanya program ini, dapat meniru masjid nabi, masjid juga menerima tamu baik muslim dan non muslim, jangan ada diskriminasi. Masjid harus jadi rumah besar kemanusiaan, dan sebagai strategi yang membantu kesuksesan manajemen mudik Lebaran,” pungkas Menag.

Sementara itu, Menteri Perhubungan dalam paparannya menyampaikan kesiapan menghadapi sekitar 143 juta pemudik. Salah satu langkahnya adalah menyiapkan masjid sebagai titik singgah, sehingga diperlukan penyelarasan data dengan Kemenag agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Artikel Mudik Lebih Aman, 6.859 Masjid Disiapkan Jadi Posko Mudik Gratis pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Penentuan awal Ramadan merujuk pada paparan data hisab dan hasil rukyat dari 96 lokasi pemantauan di berbagai wilayah Indonesia. Secara astronomi, posisi hilal di seluruh Indonesia masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi syarat visibilitas.

Berdasarkan data hisab, ketinggian hilal tercatat antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Adapun elongasi hilal berkisar 0° 56‘ 23“ (0,94°) sampai 1° 53‘ 36“ (1,89°). Angka tersebut belum sesuai dengan kriteria imkanur rukyat yang disepakati negara anggota MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Karena parameter tersebut belum terpenuhi dan tidak ada laporan rukyat yang berhasil melihat hilal, pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 H dimulai pada 19 Februari 2026.

Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap keputusan ini menjadi momen kebersamaan umat Islam dalam menyambut bulan suci. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga harmoni apabila terdapat perbedaan dalam memulai puasa. “Apabila umat Islam ada yang memulai puasa berbeda, tolong jaga kerukunan. Indonesia memiliki keberagaman yang indah. Jika ada perbedaan, mari kita terima sebagai kekayaan khazanah keberagaman Indonesia,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan teknis penentuan awal puasa. “Perbedaan itu sifatnya teknis, bisa kita pahami dan maklumi. Tetapi yang paling penting adalah keutuhan sebagai umat Islam,” katanya.

Ia menambahkan, perbedaan dalam penetapan awal Ramadan tidak seharusnya memicu perpecahan selama tidak menyentuh aspek akidah. Menurutnya, keberagaman justru dapat menjadi modal untuk memperkuat persatuan nasional dan stabilitas sosial.

Dengan keputusan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyambut Ramadan 1447 H dengan kesiapan rohani sekaligus menjaga persaudaraan di tengah keberagaman.

Artikel Sah! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Berlokasi di kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin lantai 2, Perpustakaan Kemenag menjadi salah satu pusat literasi keagamaan di jantung ibu kota. Tidak sekadar menyimpan koleksi buku, perpustakaan ini berkembang sebagai ruang belajar yang tenang, relevan, dan nyaman untuk membaca maupun berdiskusi.

“Perpustakaan Kemenag kami arahkan sebagai pusat rujukan dan ruang belajar yang kondusif,” ujar Hariyah, Ketua Tim Perpustakaan, Humas, dan Sistem Informasi Kemenag, di Jakarta, Minggu (15/2).

Ia menjelaskan, selama Ramadan perpustakaan kerap menjadi pilihan tempat singgah yang produktif, baik bagi pegawai maupun masyarakat yang membutuhkan suasana lebih hening. “Perpustakaan Kemenag juga menyediakan ruang baca yang nyaman, dan lokasinya strategis karena ada di pusat kota,” tutur Hariyah.

Sepanjang bulan Ramadan, layanan perpustakaan dibuka setiap Senin hingga Kamis, pukul 08.00–15.00 WIB. Penyesuaian jam operasional ini dilakukan agar pengunjung tetap bisa memanfaatkan fasilitas secara optimal selama menjalankan ibadah puasa.

Beragam koleksi tersedia, mulai dari literatur keagamaan, kebijakan publik, pendidikan agama, hingga kajian sosial-keagamaan dalam format cetak maupun digital. Untuk memperluas akses, Kemenag juga menguatkan layanan digital sehingga masyarakat dapat lebih mudah menelusuri referensi.

Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah layanan penelusuran referensi digital, yakni bantuan pencarian informasi sesuai kebutuhan pemustaka. Layanan ini dapat diakses secara luas tanpa harus hadir langsung ke lokasi perpustakaan.

Tak hanya menghadirkan koleksi dan layanan rujukan, perpustakaan juga menggelar kegiatan literasi yang interaktif seperti diskusi serta bedah buku guna memperkuat literasi keagamaan dan moderasi beragama.

Selain itu, tersedia pula teater mini yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas literasi. Fasilitas ini kerap digunakan untuk nonton bareng dan diskusi film, termasuk pemutaran film pendek bertema literasi dan penguatan moderasi beragama.

“Literasi itu tidak selalu harus lewat teks. Kadang lewat film, lalu dibicarakan bersama. Itu juga cara belajar yang efektif,” kata Hariyah.

Artikel Perpustakaan Kemenag Siap Jadi Tempat Favorit Ngabuburit Produktif pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Melalui kegiatan ini, para calon fasilitator didorong untuk membangun kerja sama lintas sektor, mulai dari dinas pendidikan, perguruan tinggi, hingga satuan pendidikan sekolah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pembinaan remaja melalui program BRUS agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan pembinaan remaja yang terstruktur dan berdampak luas.

“Fasilitator BRUS diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan dinas pendidikan, kampus, sekolah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dimulai dari penguatan ketahanan keluarga,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Rabu (4/2).

Ia menilai, keterlibatan institusi pendidikan akan membuat implementasi BRUS lebih terencana dan sistematis. Remaja usia sekolah perlu mendapatkan pendampingan sejak dini sebagai bekal pembentukan karakter sebelum memasuki kehidupan berkeluarga di masa mendatang.

Abu Rokhmad juga menyoroti pentingnya pemberian edukasi yang komprehensif bagi remaja untuk merespons tantangan sosial yang kian kompleks, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media digital.

“Remaja harus dibekali pemahaman yang menyeluruh agar tidak mudah terjerumus dalam berbagai persoalan, seperti pergaulan bebas, tindak kekerasan, penyalahgunaan media sosial, hingga masalah kesehatan reproduksi. Program BRUS hadir untuk membantu remaja mengenali diri, mengelola emosi dan konflik, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan dinas pendidikan dan sekolah akan membuat materi BRUS semakin relevan dengan kebutuhan remaja saat ini, sekaligus memperkuat peran fasilitator sebagai pendamping utama di lingkungan pendidikan.

“Ketika fasilitator bekerja bersama sekolah dan pihak terkait lainnya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu remaja, tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara lebih luas,” tegasnya.

Artikel Kemenag Latih 100 Fasilitator BRUS, Pembinaan Remaja Diperkuat pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.