Dalam edaran itu, pemerintah daerah didorong untuk memberikan insentif fiskal penuh berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai.

Tito menekankan agar seluruh gubernur di Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk mendukung kebijakan tersebut. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026.

Sebelumnya, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk memberikan pembebasan atau keringanan pajak kendaraan listrik. Namun, melalui edaran terbaru ini, Mendagri secara tegas mendorong agar insentif diberikan dalam bentuk pembebasan penuh.

Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat transisi menuju energi bersih di sektor transportasi. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta ketahanan energi nasional, sekaligus menekan tingkat polusi udara.

Tito juga mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, khususnya terkait ketersediaan dan harga energi fosil seperti minyak dan gas.

“Kondisi global tersebut berdampak pada perekonomian nasional, sehingga diperlukan percepatan peralihan ke energi terbarukan,” demikian isi kebijakan tersebut.

Dalam surat edaran itu, para gubernur juga diminta untuk segera melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 31 Mei 2026.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik sekaligus mendukung target nasional menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Artikel Mendagri Meminta Pajak EV Diusulkan Gratis untuk Semua Daerah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Tito, dari total 1.057 BUMD yang ada di Indonesia, hampir separuhnya saat ini berada dalam kondisi merugi atau “bleeding.” Kondisi ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak dapat dimaksimalkan.

“Hampir separuhnya bleeding. Mengapa? Karena ada praktik menempatkan orang, keluarga, atau teman yang tidak kapabel di posisi strategis,” ungkap Tito dalam keterangan tertulis usai Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12)

Tito menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk menghentikan operasional BUMD yang sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Jika dibiarkan terus beroperasi, kerugian yang dialami oleh BUMD tersebut harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tentu saja semakin membebani keuangan daerah.

“Setiap kali kepala daerah berganti, mereka sering kali menempatkan orang baru tanpa mempertimbangkan kapabilitasnya. Akibatnya, masalah semakin dalam, dan kerugian makin besar,” imbuh Tito.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan BUMD, Kementerian Dalam Negeri mengemban fungsi serupa seperti “Menteri BUMD.” Tito meminta kepala daerah untuk mengubah cara pandang mereka, dengan tidak hanya fokus pada pengeluaran daerah, tetapi juga memikirkan strategi untuk meningkatkan pendapatan.

Tito menambahkan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan dari keuangan daerah yang sehat. Dengan demikian, BUMD harus dikelola secara profesional dan efektif agar bisa memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

Artikel Mendagri Tito Sebut, “Praktik Orang Dalam” Jadi Biang Kerugian BUMD pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan serta efisiensi, agar tidak ada anggaran yang disia-siakan,” ungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepada media di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11)

Bima Arya menambahkan bahwa dalam arahannya, semua pihak harus memprioritaskan kepentingan rakyat. Setiap anggaran negara harus difokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Seluruh jajaran, termasuk TNI/Polri dan pihak terkait, diharapkan bersinergi dalam mengawal setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Mengutip dari laman Kemendagri, Presiden Prabowo berkomitmen untuk merangkul seluruh pihak dalam upaya menyelamatkan anggaran negara, dan langkah ini akan dilaksanakan secara persuasif. Namun, tindakan tegas akan diambil jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap aturan.

“Secara umum, Presiden menyoroti laporan yang menunjukkan peluang penghematan anggaran negara. Itu menjadi poin utama, dan beliau meminta kita semua untuk berhemat,” tambahnya.

Bima Arya juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar acara-acara seremonial diminimalkan dan prioritas lebih diarahkan pada kegiatan substantif, seperti penanganan masalah stunting yang sangat mendesak untuk ditangani.

“Pesan Presiden sangat jelas: semua yang kita lakukan didanai oleh uang rakyat, sehingga penting untuk memastikan anggaran benar-benar sampai kepada sasaran yang tepat,” tegasnya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”

Asta Cita mencakup delapan misi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rakornas ini dibuka oleh Presiden Prabowo dan rencananya akan ditutup oleh Wakil Presiden Gibran.

Artikel Pemerintah Dorong Penghematan Anggaran Demi Pembangunan Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Di Indonesia, saat ini kita memiliki 27.000 aplikasi yang tersebar di seluruh kementerian/lembaga dan instansi. Apabila masyarakat Indonesia diharuskan mengunduh satu per satu aplikasi tersebut, kapasitas RAM dan memori handphone kebanyakan masyarakat kita tidak akan mampu menginstall seluruhnya,” ungkap Yusharto.

Yusharto menambahkan banyaknya aplikasi yang ada disebabkan prinsip yang keliru dalam berinovasi, yakni satu inovasi satu aplikasi. Prinsip tersebut perlu diluruskan, sehingga ke depan daerah dapat menciptakan inovasi yang lebih efektif tanpa perlu aplikasi baru.

Indonesia saat ini tengah memasuki era digital government yang ditandai dengan lahirnya GovTech. Aplikasi ini diarahkan untuk mendukung keterpaduan dan keselarasan layanan publik agar lebih mudah diakses masyarakat.

Di lain sisi, sejumlah daerah juga telah mengembangkan super platform atau portal layanan publik yang terintegrasi, misalnya di Jakarta terdapat Jakarta Kini (JAKI), Sapa Warga di Jawa Barat, Jogja Smart Service (JSS) di Yogyakarta, Layanan Tangerang Live di Kota Tangerang, Tahu Sumedang di Sumedang, Bantul Pedia di Bantul, dan sebagainya.

“Ini menandakan Pemda sudah mulai berkomitmen mengurangi jumlah aplikasi, dengan menurunkan ego sektoral antarperangkat daerah dan lebih mengedepankan prinsip efisiensi pelayananan yang terintegrasi,”imbuhnya yang dikutip dari laman kemendagri.

Seiring tren pelaporan inovasi daerah yang semakin meningkat, daerah diharapkan dapat terus memastikan keberlanjutan inovasi yang sudah ada dengan menerapkan metode replikasi. Upaya replikasi tidak hanya akan meningkatkan pelaporan inovasi, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem inovasi di daerah.

“Untuk menghadirkan inovasi  yang tepat, pemerintah perlu berinisiatif untuk memetakan dan menggali khazanah dan potensi-potensi yang belum dimanfaatkan dengan maksimal,” tutupnya.

Artikel Pemerintah Daerah Harus Berinovasi Tanpa Ciptakan Aplikasi Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.