Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7).

Menurut Prabowo, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengembangan energi berbasis bahan bakar nabati. Salah satu pencapaian yang dinilai berhasil adalah implementasi biodiesel B50 yang mampu menekan impor solar sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani kelapa sawit.

Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan pengembangan bioetanol sebagai campuran bensin. Bahan bakar ramah lingkungan tersebut dapat diproduksi dari berbagai komoditas pertanian, seperti tebu, singkong, jagung, sorgum, hingga biomassa lainnya.

Prabowo menyebut Indonesia saat ini tengah bersiap menuju implementasi bensin E10 atau campuran 10 persen bioetanol. Namun, pemerintah menargetkan peningkatan lebih cepat hingga mencapai E20.

“Hari ini kita dipaparkan, saya melihat pameran, sudah mampu menuju E10, etanol 10 persen. Jadi nanti bensin bisa dicampur etanol. Kita bisa sampai E20,” kata Prabowo.

Bangun Hingga 50 Pabrik Etanol

Untuk merealisasikan target tersebut, Prabowo menilai kapasitas industri pengolahan etanol harus diperkuat. Saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol berskala besar, sehingga pembangunan fasilitas baru menjadi kebutuhan mendesak.

Karena itu, pemerintah memutuskan mempercepat pembangunan pabrik etanol di berbagai daerah.

“Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik,” ujarnya.

Prabowo optimistis target tersebut dapat diwujudkan mengingat sejumlah negara telah sukses mengembangkan bahan bakar berbasis etanol dalam skala besar.

Ia mencontohkan India yang telah menerapkan bensin E20, sementara Brasil bahkan mampu menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol hingga E100.

“India sudah E20, Brasil sudah E100. Masa Indonesia enggak bisa? Indonesia bisa, kan? Bisa?” tegasnya.

Implementasi E20 Dilakukan Bertahap

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penerapan bioetanol akan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah menargetkan implementasi bensin E5 atau campuran lima persen bioetanol mulai Juli 2026. Selanjutnya, kadar campuran ditingkatkan menjadi E10 pada 2027, sebelum mencapai target E20 pada periode 2028 hingga 2029.

Dengan ketersediaan bahan baku bioetanol yang melimpah serta percepatan pembangunan industri pengolahan, pemerintah optimistis program E20 dapat terealisasi sesuai target. Selain meningkatkan ketahanan energi nasional, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi impor bahan bakar fosil sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan industri bioenergi dalam negeri.

Artikel Prabowo: Indonesia Harus Bisa E20, Pembangunan 50 Pabrik Etanol Segera Dimulai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7).

Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi untuk sektor perikanan sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Di sisi lain, nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM dengan harga Rp6.800 per liter. Untuk menciptakan keseimbangan, pemerintah kini menetapkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30–200 GT.

“Harga yang disepakati untuk pengusaha nelayan adalah Rp15.000 per liter,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri, harga BBM seharusnya berada di kisaran Rp18.600 per liter. Selisih sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Airlangga, kondisi keuangan BPDP saat ini dinilai cukup untuk mendukung program tersebut. Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran sebanyak 400.000 ton yang akan berlaku selama enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha di sektor perikanan agar memiliki kepastian biaya operasional.

Menurutnya, penetapan harga BBM sebesar Rp15.000 per liter diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran nelayan yang mengoperasikan kapal berkapasitas 30 GT ke atas.

“Ini untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha sektor perikanan. Harga BBM saat ini cukup tinggi, sehingga dengan harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM akan segera menerbitkan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah juga akan memastikan distribusi BBM bersubsidi harga khusus dilakukan secara tepat sasaran.

Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dilakukan untuk menentukan lokasi penyaluran, sekaligus memperkuat pengawasan agar program ini tidak disalahgunakan.

Artikel Nelayan Bernapas Lega, Prabowo Pangkas Harga BBM Khusus Kapal 30–200 GT pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum menikmati akses listrik secara memadai. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bagian dari agenda pemerataan energi nasional.

Pada 2025, pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di sekitar 1.361 titik yang mencakup desa dan dusun dengan total anggaran Rp3,6 triliun. Untuk 2026, anggaran program tersebut ditingkatkan hampir tiga kali lipat menjadi Rp10,3 triliun.

Menurut Bahlil, percepatan program elektrifikasi nasional merupakan hasil pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.

Bahlil mengaku memiliki pengalaman pribadi yang membuatnya memahami pentingnya akses listrik bagi masyarakat. Ia menceritakan masa kecilnya di Papua yang dijalani tanpa aliran listrik dan baru bisa menikmati listrik saat duduk di bangku kelas enam sekolah dasar.

“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa akses listrik harus menjadi hak seluruh warga negara, tidak hanya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Menurutnya, layanan kelistrikan harus menjangkau desa, dusun, hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa persoalan keterbatasan listrik hanya terjadi di kawasan timur Indonesia. Ia menyebut masih ada sejumlah dusun di Pulau Jawa yang belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.

“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” katanya.

Menurut Bahlil, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak menguntungkan secara bisnis karena membutuhkan investasi besar untuk melayani jumlah pelanggan yang relatif sedikit. Namun, pemerintah tetap berkewajiban menyediakan layanan tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mendukung aktivitas ekonomi, keberadaan listrik juga membuka akses terhadap pendidikan, informasi, dan berbagai layanan berbasis teknologi digital.

Menurutnya, sekolah yang belum teraliri listrik akan menghadapi kendala dalam mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan yang terus berkembang.

Karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya tidak ingin apa yang saya rasakan dahulu sebagai anak yang hidup tanpa listrik masih dialami generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu anak-anak yang lahir di kampung tanpa listrik kelak menjadi siapa. Bisa saja mereka menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” pungkasnya.

Artikel Masih Ada 5.700 Desa yang Belum Menikmati Listrik, Bahlil Siapkan Rp10,3 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG nasional saat ini masih didominasi impor, sehingga diperlukan terobosan untuk memperkuat kemandirian energi.

“Konsumsi LPG kita 8,6 juta ton per tahun. dari 8,6 juta itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta yang produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan terhadap LPG tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu. Karena itu, pemerintah kini tengah mengkaji berbagai opsi energi alternatif guna menekan impor.

Selain memperkuat industri LPG domestik, pemerintah juga menghadapi keterbatasan bahan baku, khususnya komponen C3 dan C4 yang produksinya masih terbatas di dalam negeri.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Di sisi lain, opsi pemanfaatan CNG juga tengah dipertimbangkan secara serius.

Menurut Bahlil, CNG berasal dari gas alam, khususnya komponen C1 dan C2, yang dipadatkan dengan tekanan tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, tetapi dia dari gas cair C1, C2 dan itu industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG sebenarnya sudah mulai diterapkan secara terbatas, terutama di sektor hotel dan restoran, serta didukung oleh keberadaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Saat ini, proyek DME masih berada pada tahap awal pembangunan. Sementara itu, CNG dinilai memiliki potensi besar karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri.

“Itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba, kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” tegas Bahlil.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi energi alternatif, termasuk CNG, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Artikel CNG Jadi Solusi Baru, Pemerintah Ingin Lepas dari Ketergantungan LPG pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Memang ada kenaikan dari Pertamina, tetapi kenaikan itu dibandingkan dengan harga avtur di negara lain, khususnya tetangga, kita masih jauh lebih kompetitif,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (6/4).

Menurut Bahlil, kenaikan tersebut tidak bisa dihindari karena dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia, yang terdampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ia menjelaskan, sebagai bahan bakar yang juga melayani penerbangan internasional, harga avtur di Indonesia mengikuti mekanisme pasar global.

“Harga avtur memang ini kan adalah harga pasar dan otomatis karena ini juga melayani pengisian avtur global, pesawat-pesawat dari luar negeri yang masuk, maka mekanisme yang terjadi adalah mekanisme pasar,” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Kondisi ini sejalan dengan peringatan Direktur Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol. IEA mencatat adanya potensi krisis pasokan avtur dan diesel akibat konflik di Timur Tengah yang mulai berdampak ke Asia dan diperkirakan akan merambah Eropa pada akhir April atau awal Mei 2026.

Berdasarkan data IEA, volume pasokan minyak yang hilang pada April diperkirakan mencapai dua kali lipat dibandingkan Maret. Fatih Birol mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi memicu inflasi serta menghambat pertumbuhan ekonomi global, khususnya bagi negara berkembang dengan cadangan devisa terbatas.

Pemerintah Indonesia sendiri terus memantau dinamika harga energi dunia untuk memastikan stabilitas pasokan serta menjaga daya saing harga di dalam negeri di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang per 1 April 2026 tercatat sebesar Rp23.551 per liter. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai Rp29.518 per liter dan Filipina sebesar Rp25.326 per liter.

Artikel Bahlil Buka Suara, Harga Avtur Naik Tapi Tetap Kompetitif di ASEAN pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Proyek RDMP ini, Bapak Presiden, penuh dinamika. Saya harus sampaikan secara jujur, banyak sekali tantangannya,” kata Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian proyek RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Ia menjelaskan, proyek yang semula ditargetkan rampung pada 2024 tersebut sempat mengalami hambatan serius akibat insiden kebakaran pada salah satu bagian kilang.

Bahlil menyebut, terdapat indikasi kuat bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan. Pemerintah mencurigai adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan proyek strategis nasional itu selesai.

“Kami mendorong dilakukan investigasi. Dari hasil penelusuran, terlihat ada kepentingan tertentu. Masih ada pihak yang tidak rela Indonesia memiliki cadangan energi dan mencapai swasembada, sehingga impor tetap berlanjut,” ujarnya.

Meski menghadapi berbagai rintangan, pemerintah akhirnya mampu menuntaskan proyek revitalisasi kilang tersebut hingga diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Proyek RDMP Kilang Balikpapan memiliki nilai investasi sekitar 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp124,79 triliun. Melalui pengembangan ini, kapasitas produksi bahan bakar minyak meningkat signifikan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, dengan standar kualitas Euro V.

Selain peningkatan kapasitas, indeks kompleksitas kilang juga melonjak dari 3,7 menjadi 8. Sementara itu, persentase nilai produk naik dari sebelumnya 75,3 persen menjadi 91,8 persen.

Bahlil menegaskan, pengembangan Kilang Balikpapan merupakan langkah strategis dalam mendukung program Astacita guna mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan beroperasinya kilang ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Artikel Menteri Bahlil Bongkar “Drama” di Balik Proyek RDMP Kilang Balikpapan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bahlil menjelaskan, secara prinsip Kementerian ESDM berkomitmen untuk memberikan diskon tarif listrik, meski saat ini masih dilakukan perhitungan terkait durasi pemberlakuan serta besaran anggarannya. Hal itu disampaikan Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).

Menurutnya, rencana kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi yang diajukan oleh kepala daerah dari wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam.

Bahlil juga menegaskan bahwa sebelum kebijakan tersebut dijalankan, pihaknya akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan.

Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memberi perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah terdampak, termasuk pemulihan layanan dasar seperti kelistrikan.

Terkait pemulihan infrastruktur listrik, Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 150 desa yang membutuhkan penyelesaian jaringan kelistrikan. Untuk mengatasi kondisi darurat, Kementerian ESDM telah mengirimkan sekitar 1.000 unit generator set (genset) ke wilayah terdampak, mengingat masih adanya jaringan tegangan rendah yang belum sepenuhnya pulih.

Selain itu, Kementerian ESDM juga telah melakukan pemulihan layanan energi lainnya, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di sejumlah lokasi bencana. Meski demikian, Bahlil mengakui masih terdapat beberapa kabupaten yang memerlukan upaya ekstra dalam perbaikan infrastruktur energi.

Secara khusus di Aceh, Kementerian ESDM menyalurkan 1.000 unit genset dengan kapasitas antara 5.000 hingga 7.000 volt ampere (VA) ke 224 desa yang hingga kini belum teraliri listrik.

Bantuan tersebut turut dilengkapi dengan paket pendukung berupa kabel NYM 2×2,5 mm sepanjang 100 meter, delapan unit stop kontak berstandar SNI, tujuh tusuk kontak SNI, pasokan BBM sebanyak 300 liter untuk kebutuhan operasional selama 15 hari, serta dua gulung isolasi listrik.

Artikel Diskon Listrik untuk Korban Bencana Banjir? Ini Kata Menteri ESDM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil meskipun berdasarkan perhitungan formula terdapat potensi penyesuaian tarif. Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Tri, secara mekanisme penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Penetapan tarif mengacu pada sejumlah indikator ekonomi makro yang telah ditetapkan.

Indikator tersebut mencakup nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Meski parameter tersebut menunjukkan potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan pada awal 2026.

Selain pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah. Subsidi listrik bagi kelompok tersebut tetap disalurkan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi rumah tangga dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. Pemerintah juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus memastikan keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan, serta menjalankan operasional secara efisien.

Artikel Jaga Daya Beli, Tarif Listrik Non-Subsidi Triwulan I Tak Berubah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program ini sejalan dengan arah kebijakan ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menekankan pemerataan dan keberlanjutan energi.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menegaskan bahwa program Lisdes merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat pelosok. “Akses listrik bukan sekadar menghadirkan penerangan. Ini membuka kesempatan belajar, mendorong produktivitas ekonomi, serta meningkatkan layanan kesehatan. Melalui Lisdes 2025–2029, manfaat tersebut akan benar-benar dirasakan hingga desa-desa terjauh,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9).

Kombinasi On Grid dan Off Grid

Menghadapi tantangan geografis di wilayah 3T, pemerintah menerapkan dua pendekatan. Desa yang dekat dengan jaringan PLN akan menggunakan sambungan on grid, sementara daerah terpencil akan mendapat solusi off grid, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sebagai langkah awal, Presiden Joko Widodo bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Juni 2025 lalu meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan, terdiri atas PLTP dan PLTS, dengan total kapasitas 379,7 Megawatt yang tersebar di 15 provinsi. Proyek ini menjadi fondasi percepatan elektrifikasi di desa-desa.

Hingga pertengahan 2025, pembangunan dan uji coba beberapa proyek PLTS perdesaan sudah berlangsung. Ribuan rumah tangga pun mulai menikmati sambungan listrik perdana. Sementara itu, rasio elektrifikasi nasional pada akhir 2024 telah menyentuh 99,83 persen, sehingga fokus lima tahun ke depan adalah menuntaskan desa-desa yang masih belum terjangkau listrik.

Dampak Sosial dan Ekonomi

“Lisdes 2025–2029 bukan hanya soal menyalakan lampu di rumah-rumah warga. Ini tentang menghadirkan energi berkeadilan, mendorong ekonomi desa, hingga mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan EBT, khususnya PLTS yang cepat dibangun dan ramah lingkungan,” lanjut Yuliot.

Hingga akhir 2024, tercatat sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah teraliri listrik. Selain itu, melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Kementerian ESDM bersama PLN menyalurkan lebih dari 367 ribu sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu pada periode 2022–2024.

Artikel Wilayah 3T Tak Lagi Gelap, Pemerintah Janji Listrik Masuk Desa dalam 5 Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Saat ini, terdapat lima perusahaan yang mengantongi izin resmi untuk beroperasi di wilayah tersebut. Dua di antaranya, yakni PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP), mengantongi izin dari pemerintah pusat. Sementara tiga lainnya—PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham—memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Perusahaan Berizin dari Pemerintah Pusat

1. PT Gag Nikel
PT Gag Nikel memegang Kontrak Karya Generasi VII seluas 13.136 hektare di Pulau Gag, dan telah memasuki fase operasi produksi sejak 2017 berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017. Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL sejak 2014, termasuk adendum terbaru yang disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga 2025, area tambang yang sudah dibuka mencapai 187,87 hektare, dengan sekitar 135 hektare telah direklamasi. Namun, PT Gag Nikel belum membuang limbah cair karena masih menunggu sertifikasi laik operasi (SLO).

2. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
Perusahaan ini memiliki Izin Usaha Produksi (IUP) seluas 1.173 hektare di Pulau Manuran, yang berlaku hingga 2034. PT ASP telah mengantongi dokumen AMDAL dan UKL-UPL sejak 2006, yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat.

Perusahaan Berizin dari Pemerintah Daerah

1. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
Memegang IUP berdasarkan SK Bupati tahun 2013, perusahaan ini memiliki izin eksplorasi di Pulau Batang Pele seluas 2.193 hektare. Namun, hingga kini belum ada dokumen lingkungan yang dikantongi.

2. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
Beroperasi di lahan seluas 5.922 hektare, KSM memulai aktivitas produksi pada 2023. Meskipun memiliki IPPKH dari Kementerian LHK, saat ini tidak ada aktivitas tambang yang berlangsung.

3. PT Nurham
Dengan IUP yang dikeluarkan pada 2025 dan berlaku hingga 2033, perusahaan ini beroperasi di Pulau Waegeo dengan wilayah konsesi 3.000 hektare. Meski telah mengantongi persetujuan lingkungan sejak 2013, kegiatan produksi belum dimulai.

Pengawasan Ketat dan Evaluasi Berkelanjutan

Pengawasan terhadap seluruh operasi tambang di Raja Ampat dilakukan secara intensif dan terbuka mencakup aspek legalitas, kepatuhan lingkungan, serta perlindungan kawasan konservasi dan hutan lindung. Semua evaluasi dilakukan sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, termasuk kewajiban reklamasi dengan pertimbangan teknis, lingkungan, dan sosial.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang meninjau kondisi tambang di Pulau Gag pada Sabtu (7/6) mengatakan bahwa “Saya datang untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengar suara masyarakat. Nantinya, hasil kunjungan ini akan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Menteri Bahlil dikutip dalam keterangan tertulis. 

Saat ini, tim inspektur tambang tengah mengevaluasi aspek teknis seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan lanjutan oleh Menteri ESDM.

Artikel Lima Tambang di Raja Ampat Diawasi Ketat oleh Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.