KPK mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Silmy berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023–2024.

“Saat menjadi Dirjen,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/6).

Meski demikian, saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan Silmy dalam praktik suap, Budi menyatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

Ia juga belum bersedia membeberkan pasal yang akan dikenakan kepada pihak-pihak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. Operasi tersebut menjadi OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.

Kasus yang tengah diusut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing, baik Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam operasi yang dimulai sejak Selasa (2/6/2026) malam, penyidik mengamankan belasan orang. Salah satu yang turut diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Pada Rabu sore, KPK juga mengumumkan pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang berkaitan dengan rangkaian operasi tersebut.

Selanjutnya, pada Rabu malam, KPK menyampaikan bahwa total 17 orang telah diamankan. Mereka terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) serta sembilan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Sejumlah nama yang ikut diamankan antara lain Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode Oktober 2024 hingga April 2025, Saffar Muhammad Godam.

Artikel Dugaan Suap Pengurusan WNA Terbongkar, KPK Tahan Silmy Karim pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Mashudi menjelaskan, pemindahan besar-besaran ini merupakan bagian dari kebijakan yang digencarkan sejak kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
“Langkah ini tidak hanya soal penindakan terhadap narkoba dan penyalahgunaan ponsel di lapas, tetapi juga untuk memastikan pembinaan berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (24/8).

Rinciannya, 196 narapidana yang dipindahkan pada 22–23 Agustus 2025 berasal dari beberapa daerah, yakni Kepulauan Riau (57 orang), Jawa Barat (55), Jambi (33), Sumatra Barat (4), Sumatra Utara (6), Sumatra Selatan (21), dan Riau (3).

Menurut Mashudi, pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses rehabilitasi para warga binaan.
“Harapannya, ketika kembali ke masyarakat nanti, mereka sudah pulih secara mental dan perilaku. Itu inti dari sistem pemasyarakatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, aparat kepolisian, hingga petugas pemasyarakatan di wilayah asal.

Para narapidana high risk tersebut kini ditempatkan di sejumlah Lapas Super Maximum dan Maximum Security di Nusakambangan.
“Target kami jelas, Nusakambangan menjadi tempat pembinaan yang mampu membentuk mereka sebagai warga negara yang lebih baik,” pungkas Mashudi.

Artikel Nusakambangan Jadi Rumah Baru 1.300 Napi Berisiko Tinggi, Begini Kata Dirjenpas pertama kali tampil pada Katafoto.id.