Dalam forum tersebut, Kemenhut memaparkan Peta Jalan Percepatan Penetapan Status Hutan Adat yang dirancang untuk memperkuat peran Masyarakat Hukum Adat (MHA), tidak hanya sebagai penjaga ekosistem hutan, tetapi juga sebagai pelaku utama ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Arah kebijakan ini sejalan dengan komitmen Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) yang mendorong terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam, salah satunya melalui penguatan rantai nilai bioekonomi yang bertanggung jawab.

KEM menilai percepatan penetapan Hutan Adat harus dibarengi dengan penguatan aspek ekonomi. Pengakuan wilayah kelola masyarakat adat dinilai tidak cukup berhenti pada aspek legal administratif, tetapi perlu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan.

“Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat mensyaratkan keterhubungan yang lebih kuat dengan rantai nilai ekonomi, baik nasional maupun global. Dengan begitu, masyarakat adat tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah atau produsen tanpa kepastian pasar, melainkan memiliki posisi tawar yang setara dalam tata niaga komoditas dan jasa berbasis hutan,” ujar Direktur Eksekutif KEM, Fito Rahdianto dikutip dari laman liputan6.com Minggu (21/12).

Saat ini, MHA masih berada pada posisi yang rentan dalam rantai nilai ekonomi. Keterbatasan kapasitas produksi dan pengolahan, minimnya akses pembiayaan, serta ketergantungan pada tengkulak dan mekanisme pasar yang tidak adil menjadi tantangan utama di berbagai daerah.

Di banyak wilayah, potensi ekonomi Hutan Adat—baik dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, maupun pengetahuan lokal—belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang adil bagi masyarakat di tingkat tapak.

Peserta lokakarya juga mengidentifikasi sejumlah risiko sosial dan ekologis yang perlu diantisipasi, seperti potensi konflik batas wilayah, tergerusnya kearifan lokal, ketimpangan gender, hingga risiko eksploitasi berlebihan ketika suatu komoditas menunjukkan keberhasilan ekonomi.

Karena itu, penerapan prinsip safeguard sosial dan ekologis yang adil, transparan, dan sesuai konteks dinilai menjadi prasyarat penting dalam setiap bentuk kemitraan dengan sektor swasta maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penguatan rantai nilai ekonomi Hutan Adat perlu dirancang sebagai proses transformasi jangka panjang menuju kemandirian MHA, melalui pengembangan usaha perhutanan sosial (social forestry enterprise) yang dikelola secara profesional, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan. Pendekatan ini diyakini mampu memperkuat posisi masyarakat adat dalam sistem ekonomi.

Dalam diskusi panel yang membahas pengembangan rantai nilai Hutan Adat dan Perhutanan Sosial, CEO EcoNusa yang juga anggota KEM, Bustar Maitar, menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, khususnya di wilayah rentan seperti Papua dan Maluku.

“Wilayah Indonesia Timur memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang tidak memungkinkan pendekatan bisnis konvensional. Melalui KOBUMI, kami membangun mekanisme jaminan pasar dan harga yang berkeadilan, termasuk kepastian pembelian, pembayaran tunai, serta kepemilikan masyarakat adat dalam rantai nilai. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dengan akses pasar, pendampingan, dan prinsip keadilan yang konsisten, ekonomi berbasis hutan adat dapat tumbuh secara berkelanjutan,” jelas Bustar.

Direktur PT Sosial Bisnis Indonesia (SOBI), Matt Danalan Saragih, turut menyoroti pentingnya perancangan kemitraan jangka panjang untuk menjawab persoalan konsistensi kualitas, pasokan, dan keterlacakan produk dari smallholders dan MHA.

“Masalah utama dalam pengembangan rantai nilai berbasis masyarakat bersifat struktural, mulai dari ketidakstabilan pasokan hingga mutu produk. Melalui peran SOBI sebagai bagian dari KEM Companies Network, kami mendorong model agroforestry hub yang mengintegrasikan pendampingan teknis, kemitraan transparan, serta digitalisasi sistem traceability berstandar global agar produk MHA dapat menembus pasar yang lebih luas,” kata Matt.

Ia menilai, sinergi antara pendekatan berbasis praktik yang dijalankan EcoNusa dan KOBUMI dengan penguatan kapasitas serta model pembelajaran yang dikembangkan SOBI menjadi peluang strategis untuk mendorong perhutanan sosial secara lebih sistemik dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penetapan Hutan Adat bukanlah tujuan akhir.

“Penetapan Hutan Adat merupakan langkah awal untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat Hukum Adat yang selaras dengan kearifan lokal, sebagai bagian dari cita-cita bangsa yang harus diwujudkan bersama,” ujarnya saat menutup lokakarya.

Sebagai tindak lanjut, KEM menginisiasi pemetaan awal terhadap potensi produk dan jasa Hutan Adat, tantangan utama MHA, kebutuhan intervensi prioritas, serta risiko sosial dan ekologis yang perlu diantisipasi melalui prinsip kemitraan yang adil. Upaya ini diharapkan mendorong kolaborasi lintas pihak guna memperkuat rantai nilai ekonomi Hutan Adat yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Artikel Tak Sekadar Status, Hutan Adat Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Berkelanjutan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya menyampaikan apresiasinya atas peningkatan tata kelola hutan nasional yang semakin baik. Ia berharap kerja sama ini dapat mempercepat terciptanya kebijakan dan solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kolaborasi ini berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan bagi kesejahteraan masyarakat luas, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan hutan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kedua kementerian sepakat untuk memaksimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan sebagai sumber pembiayaan pelestarian alam, serta memperkuat tata kelola keuangan negara yang berpihak pada pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Artikel Menkeu dan Menhut Sepakat Hasil Hutan Harus untuk Kemakmuran Rakyat pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana banjir yang kerap terjadi di berbagai wilayah, terutama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air justru banyak dialihfungsikan menjadi pemukiman dan bangunan komersial. Hal ini meningkatkan risiko banjir dan longsor,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Januanto, dalam keterangannya di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (20/3).

Ia mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan di hulu DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Cisadane, dan sekitarnya terjadi secara masif, menyebabkan terganggunya fungsi daerah tersebut dalam mengendalikan tata air.

Sebagai langkah konkret, Kemenhut telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan penertiban lahan di wilayah hulu DAS. Operasi ini menyasar daerah seperti Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, kawasan Sentul, serta Jonggol.

“Operasi penertiban dilakukan pada 9-11 Maret 2025 di Kabupaten Bogor, kemudian dilanjutkan pada 17-19 Maret 2025 di sepanjang DAS Cisadane,” jelasnya.

Hasil operasi tersebut menemukan banyak bangunan ilegal di kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan konservasi. Kemenhut telah memasang papan pengawasan di 50 titik serta mengumpulkan keterangan dari pemilik bangunan dan pelaku usaha yang diduga melanggar aturan.

Januanto menegaskan bahwa Kemenhut berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan dan menekan pelanggaran yang merusak ekosistem. Sinergi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam upaya pencegahan bencana hidrometeorologi di masa depan.

Dirjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Dyah Murtiningsih, menjelaskan bahwa kajian menunjukkan banjir terjadi akibat perubahan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi area terbangun, terutama di Areal Penggunaan Lain (APL).

“Alih fungsi ini menyebabkan hilangnya daerah resapan air, sehingga limpasan air meningkat saat curah hujan tinggi,” jelasnya.

Selain itu, Dyah menyoroti buruknya sistem drainase di empat DAS utama, yaitu DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Kali Bekasi, dan DAS Angke Pesanggrahan. Ia mencontohkan, alur sungai yang seharusnya memiliki lebar 11 meter di DAS Ciliwung kini menyempit menjadi hanya tiga meter akibat pemukiman di sekitarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Kemenhut akan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman vegetasi serta membangun infrastruktur konservasi tanah dan air, seperti dam pengendali dan dam penahan.

Untuk wilayah APL dengan topografi curam, Kemenhut akan menerapkan teknik RHL menggunakan tanaman vegetatif dan struktur sipil teknis. Upaya ini akan didukung dengan penyediaan bibit dari Persemaian Rumpin agar bisa digunakan baik di dalam maupun luar kawasan hutan.

Selain itu, Kemenhut mengusulkan perbaikan sistem drainase di pemukiman, pembangunan sumur resapan dan biopori, serta revisi tata ruang di wilayah berbukit untuk mempertahankan fungsi lindungnya.

“Ini momentum yang tepat bagi semua pihak untuk bersinergi dalam menangani bencana hidrometeorologi serta menyusun langkah-langkah strategis ke depan,” pungkas Dyah.

Artikel Alih Fungsi Hutan Picu Banjir, Kemenhut dan Pemda Ambil Langkah Tegas pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Populasi banteng di CA Pananjung Pangandaran tercatat sebanyak 60-90 ekor pada tahun 1979 berdasarkan hasil inventarisasi. Namun, bencana alam berupa abu vulkanik dari letusan Gunung Galunggung pada 1982-1983 mengakibatkan padang savana—habitat utama banteng—tertutup, sehingga populasi mereka terus menurun. Banteng terakhir di kawasan ini dilaporkan terlihat pada tahun 2003.

Program reintroduksi ini bertujuan untuk memulihkan populasi Banteng Jawa dengan meningkatkan keragaman genetik melalui individu-individu dari populasi terpisah di beberapa taman nasional di Jawa.

“Reintroduksi ini bertujuan menjaga populasi Banteng Jawa sebagai spesies unik yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan kembali, khususnya di kawasan Pangandaran,” ujar Raja Juli Antoni dikutip dari keterangan tertulis kementerian kehutanan,

Raja Juli mengapresiasi kepada berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Taman Safari Indonesia, masyarakat setempat, serta pihak lain yang terlibat dalam upaya ini.

“Kegiatan ini menjadi motivasi bagi kementerian dan institusi lain untuk mereplikasi program serupa, tentu dengan menyesuaikan spesies dan habitat di masing-masing daerah,” imbuhnya.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan bahwa reintroduksi Banteng Jawa tidak hanya membantu memulihkan ekosistem, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pariwisata lokal.

“Ini akan menjadi destinasi wisata baru yang menarik lebih banyak pengunjung ke Pangandaran,” ujar Bupati Jeje.

Untuk memastikan keberhasilan reintroduksi, sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, antara lain:

• Kajian Habitat: Evaluasi daya dukung dan daya tampung kawasan.
• Pemulihan Ekosistem: Pemulihan padang rumput seluas ±7,12 hektare di Blok Cikamal (±6,05 hektare) dan Blok Nangorak (±1,07 hektare).
• Fasilitas Pendukung: Pembangunan kandang habituasi dan feeding ground dengan penanaman rumput pakan.
• Keterlibatan Publik: Forum diskusi untuk meningkatkan dukungan masyarakat.

Satwa yang dilepasliarkan terdiri dari dua pasang banteng (empat individu), masing-masing berasal dari PT Taman Safari Indonesia I Bogor (1 betina), PT Taman Safari Indonesia II Prigen (1 betina), dan PT Taman Safari Indonesia III Gianyar Bali (2 jantan). Semua banteng merupakan hasil program pengembangbiakan terkontrol.

Seperti diketahui, Cagar Alam Pananjung Pangandaran memiliki luas ±454,62 hektare dengan dukungan kawasan Taman Wisata Alam seluas ±34,32 hektare di bawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.

Banteng Jawa, yang tersebar alami di Pulau Jawa, saat ini dapat ditemukan di beberapa taman nasional seperti Ujung Kulon, Meru Betiri, Baluran, dan Alas Purwo. Habitat di CA Pananjung Pangandaran dinilai sangat ideal untuk mendukung perkembangan populasi spesies ini.

Artikel Banteng Jawa Hidup Kembali di Pangandaran, Langkah Besar Konservasi Alam pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.