Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan, dinamika algoritma media sosial saat ini menyebabkan pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan pribadi mereka. Pola ini memunculkan fenomena echo chamber atau “bilik gema” di ruang digital.

“Setiap orang di media sosial sebenarnya hidup dalam bilik gema masing-masing, karena algoritma hanya menampilkan informasi yang sesuai dengan minat atau keyakinan pengguna,” ujar Nezar saat menerima audiensi Sespimti Polri Dikreg ke-34 Gelombang Dua dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (3/11).

Nezar menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fenomena lanjutan berupa post-truth dan hyperreality, di mana masyarakat lebih mudah mempercayai informasi berdasarkan emosi atau sentimen dibandingkan fakta.

“Ketika sentimen lebih dominan daripada fakta, maka kebenaran menjadi tidak relevan lagi. Media sosial membentuk persepsi—yang salah bisa dianggap benar, dan yang benar bisa tampak salah,” tegasnya.

Perkembangan pesat teknologi AI juga memperburuk situasi, karena kini algoritma mampu menghasilkan konten audio-visual yang sangat realistis, termasuk video palsu atau deepfake. Melihat tantangan tersebut, Kemkomdigi tengah merancang kurikulum literasi digital yang menyesuaikan perkembangan teknologi terkini, agar masyarakat lebih kritis dan mampu membedakan informasi faktual dari manipulasi digital.

“Pendekatan lama sudah tidak efektif karena teknologi sudah berubah. Karena itu, kami menyiapkan model pembelajaran literasi digital baru yang lebih relevan,” jelas Nezar dikutip dari laman infopublik.

Ia menegaskan, Kemkomdigi akan terus memperkuat kerja sama dengan Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menangani penyebaran konten negatif, khususnya yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan digital nasional terhadap disinformasi dan manipulasi algoritmik, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta kebijakan penguatan ruang digital yang aman, inklusif, dan beretika.

Artikel Era AI Butuh Kurikulum Literasi Digital Baru untuk Lawan Hoaks pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa berbagai kasus kebocoran data di masa lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk membangun sistem identifikasi digital yang lebih kuat.

“Dulu masyarakat belum begitu memahami pentingnya menjaga data pribadi, sehingga kebocoran di berbagai sistem pemerintahan sering terjadi. Karena itu, kita dorong penggunaan eSIM agar lebih aman dan memastikan SIM card benar-benar terdaftar atas NIK pemiliknya,” ujar Meutya dalam keterangannya via infopublik di Jakarta, Minggu (19/10).

Menurut Meutya, penerapan eSIM bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat di ruang digital.

“Tujuan utamanya adalah keamanan. Kita ingin sistem yang lebih terlindungi. Banyak kasus pinjol ilegal atau judi online terjadi karena penyalahgunaan NIK palsu atau milik orang lain,” tegasnya.

Kemendagri Dukung Penuh Migrasi SIM Fisik ke eSIM

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendukung penuh kebijakan migrasi kartu SIM fisik ke eSIM yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan bahwa kebijakan ini dapat melindungi masyarakat dari ancaman pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi.

“Pertama, eSIM jauh lebih sulit digandakan atau dicuri dibandingkan kartu SIM fisik. Kedua, dengan teknologi yang lebih maju, eSIM dapat membantu mencegah penyalahgunaan nomor telepon untuk tindak kejahatan seperti penipuan atau phishing,” jelas Teguh, Kamis (17/4/2025).

Ia menambahkan, sistem eSIM juga memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi karena mampu menyimpan informasi secara terenkripsi dan meminimalkan risiko kebocoran data.

Untuk memperkuat validasi identitas pengguna, registrasi eSIM akan menggunakan data biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition) dan sidik jari (fingerprint), yang akan diverifikasi langsung melalui basis data Ditjen Dukcapil.

“Verifikasi biometrik ini memungkinkan penerapan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk maksimal tiga nomor dari masing-masing provider,” ujar Teguh.

Ia menegaskan, dengan sistem baru ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kepemilikan nomor telepon benar-benar sesuai dengan identitas pemilik yang sah.

“Kepastian identitas ini akan menekan potensi penipuan dan berbagai kejahatan digital yang memanfaatkan nomor telepon, seperti judi online, peredaran narkoba, hingga aktivitas terorisme,” tutup Teguh Setyabudi.

Artikel Pemerintah Resmi Terapkan eSIM, Era Baru Keamanan Digital Nasional Dimulai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, yang juga menjabat Wakil Ketua II Komite, menegaskan keberadaan komite yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi digital nasional. Dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pengadaan, hingga implementasi, dinilai akan semakin memperkuat langkah tersebut.

“Tim kami di Komite akan mengawal detail teknis, termasuk pemilihan teknologi yang paling tepat di tengah pesatnya perkembangan digital,” ujar Meutya seusai menghadiri Rapat Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8).

Rapat perdana itu dipimpin langsung Ketua Komite sekaligus Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Sosial, Kepala BPS, Kepala Bappenas, Bupati Banyuwangi, serta Menteri PANRB Rini Widyantini yang juga menjabat Wakil Ketua I Komite.

Dalam struktur Komite, Kemkomdigi mendapat mandat mengelola infrastruktur digital, aplikasi pemerintahan, integrasi data, serta koordinasi keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini ditujukan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Luhut menegaskan bahwa komite akan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat digitalisasi layanan publik dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Ia menyebut penunjukan Menkomdigi dan Menteri PANRB sebagai Wakil Ketua I dan II merupakan strategi untuk memastikan program berjalan optimal.

“Dalam Perpres ini saya ditunjuk sebagai Ketua Komite, didampingi dua wakil, Ibu Menteri PANRB dan Ibu Menteri Komdigi. Kedua srikandi ini akan mengawal agar program benar-benar terlaksana,” kata Luhut.

Lebih lanjut, ia memperkirakan penerapan GovTech berbasis AI mampu menekan biaya birokrasi dan meningkatkan efisiensi anggaran negara. “Potensi penghematan diproyeksikan mencapai Rp350–400 triliun, yang akan membantu pemerintah menurunkan defisit anggaran hingga 2026,” ujarnya.

Artikel GovTech AI Bikin Birokrasi Lebih Ringkas dan Hemat Triliunan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa tujuan regulasi ini bukan untuk membatasi akses anak terhadap internet, tetapi memastikan mereka dapat menggunakannya dengan aman dan bermanfaat.

“Kami tidak ingin anak-anak terlepas dari internet. Tapi kita harus memastikan mereka mengakses dunia digital dengan aman,”  ujar Meutya dalam pernyataannya usai Rapat Pembahasan Kajian Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital di Kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (07/02)

Menurut Meutya, regulasi ini akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Salah satu poin utama dalam rancangan ini adalah menetapkan batas usia bagi anak dalam mengakses platform digital guna mencegah paparan terhadap konten berbahaya sejak dini.

“Anak-anak terpapar konten berisiko seperti kekerasan dan pornografi. Kita harus segera bertindak,” tegasnya.

Selain itu, regulasi juga akan mengatur klasifikasi platform digital yang dapat diakses anak, berdasarkan tingkat risikonya.

Meutya menambahkan bahwa pemerintah menargetkan regulasi ini dapat diselesaikan dalam satu hingga dua bulan ke depan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan anak di era digital.

Untuk memastikan regulasi ini benar-benar efektif, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, akademisi, serta lembaga pemerhati anak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, juga menyoroti fitur-fitur berbahaya di platform digital yang dapat mengancam keamanan anak, seperti fitur berbagi lokasi (share loc) dan konten manipulatif.

“Ada kartun lucu-lucu, tapi begitu diklik, isinya ternyata penuh jebakan! Belum lagi fitur yang memungkinkan anak-anak dilacak posisinya. Ini berbahaya!” ujar Ai.

Artikel Cegah Konten Berbahaya! Pemerintah Siapkan Aturan Digital untuk Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Komdigi, Angga Prabowo, menyampaikan bahwa hingga Desember 2024, telah dicetak 90.000 talenta digital, dengan tambahan 10.000 talenta pada Januari 2025.

“Pada akhir 2024, kita berhasil mencapai angka 90.000. Alhamdulillah, dalam waktu tiga bulan tambahan 10.000 talenta digital berhasil dicetak,” ungkap Angga dikutip dalam keterangan tertulis pada acara peluncuran Program Digital Talent Scholarship (DTS) dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (25/1)

Angga menjelaskan, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan ini. Ia mencontohkan kerja sama dengan Microsoft dan Indosat yang bertujuan mencetak satu juta talenta digital setiap tahun selama lima tahun ke depan.

“Microsoft menargetkan mencetak satu juta talenta digital per tahun. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Indosat untuk menciptakan jumlah yang sama dalam periode lima tahun,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada jumlah, Kemkomdigi juga memberikan perhatian pada kualitas talenta digital. Kompetensi yang dikembangkan mencakup CABE—Cakap Digital, Aman Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital.

Mendukung Visi Presiden untuk Pertumbuhan Ekonomi

Program pengembangan ini selaras dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.

“Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen, swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi industri. Kami berharap masyarakat, terutama di kawasan industri seperti Cikarang, memiliki keterampilan digital untuk mendukung hal ini,” kata Angga.

Angga menambahkan bahwa pengembangan talenta digital akan terus dilakukan tanpa terikat pada batasan waktu 100 hari kerja.

“Kami tidak membatasi diri pada target sekian ratus hari, melainkan fokus untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup kami,” jelasnya.

Program DTS 2025 untuk Talenta Digital Indonesia

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi, Hary Budiarto, menjelaskan bahwa pihaknya menyelenggarakan berbagai program pelatihan melalui Digital Talent Scholarship (DTS) 2025. Program ini mencakup delapan akademi, seperti Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), Thematic Academy (TA), Professional Academy (ProA), dan lainnya.

Sebanyak 100.000 peserta pelatihan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat advanced dengan 5.000 peserta (ProA), tingkat intermediate dengan 28.000 peserta (VSGA, FGA, TSA, dan GTA), serta tingkat basic yang mencakup 37.000 peserta (DEA, TA, dan GTA1). Selain itu, program micro skill diikuti oleh 3.000 peserta.

“Kemudian tingkat basic ada 37.000 dengan rincian, DEA 25.000 orang, TA 7.000 orang, GTA1 5.000 orang. Selanjutnya micro skill 3.000 orang,” imbuh Hary.

Artikel Kemkomdigi Cetak 10.000 Talenta Digital dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih pertama kali tampil pada Katafoto.id.