Pemerintah menegaskan proyek tersebut tidak akan mangkrak karena menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dirinya turun langsung ke sejumlah lokasi pembangunan guna memantau progres pekerjaan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala teknis di lapangan.

“Saya harus berkeliling langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di lapangan yang kadang belum terpikirkan sebelumnya,” kata Menteri Dody.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki tantangan cukup kompleks karena dilaksanakan secara bersamaan di banyak daerah dengan karakteristik persoalan yang berbeda di setiap lokasi.

“Harus diakui memang pembangunan Sekolah Rakyat agak di luar perkiraan saya. Dengan komposisi profesional yang ada, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudahlah, sekarang tugas kita memastikan semuanya tetap selesai tepat waktu,” ujar Menteri Dody

Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Selain itu, tenaga teknis tambahan dari pusat juga telah diterjunkan ke berbagai titik pembangunan guna memperkuat pengawasan dan mendukung percepatan pekerjaan konstruksi.

“Kita suntikkan personel teknis dari Jakarta di tiap titik agar benar-benar fokus menangani persoalan di lapangan dan memastikan progres berjalan,” ujar Menteri Dody.

Pada sejumlah lokasi yang menghadapi keterbatasan tenaga kerja maupun hambatan teknis lainnya, Kementerian PU juga membuka peluang dukungan lintas sektor. Salah satunya melalui keterlibatan tenaga tambahan seperti Zeni TNI AD untuk membantu percepatan konstruksi dan penanganan kendala di lapangan.

Saat ini, Kementerian PU tengah mengerjakan pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Hingga 20 Mei 2026, progres fisik rata-rata pembangunan telah mencapai 59 persen.

Meski pembangunan dipercepat, pemerintah memastikan kualitas konstruksi tetap menjadi prioritas utama. Menteri Dody menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini disiapkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu kualitas bangunannya juga harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Kementerian PU memastikan seluruh tahapan pembangunan dilakukan sesuai standar mutu konstruksi, mulai dari pemilihan material, metode pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan di lapangan.

Berbagai kendala teknis seperti distribusi material, akses menuju lokasi pembangunan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung terus diupayakan agar proyek dapat selesai tepat waktu.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai pusat pembelajaran terpadu untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, hingga berbagai sarana penunjang lainnya.

Artikel Sekolah Rakyat Tak Boleh Mangkrak, Menteri PU Siapkan Langkah Ini pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rencana tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat meresmikan fasilitas WTP Portable di lokasi tersebut, Rabu (29/4).

Rano menjelaskan, keberadaan WTP Portable dengan kapasitas dua hingga empat liter per detik (LPS) merupakan solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ke depan, fasilitas ini akan digantikan oleh instalasi dengan kapasitas yang lebih besar.

“Yang pasti kalau teknologinya portable, itu sementara.Kita sedang membangun yang reservoir itu. Nah, kalau itu jadi, pasti ini akan bisa kita pindah ke tempat yang lain,” ujar Rano.

Sementara itu, Direktur Umum Perseroda PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kementerian PU tengah menyiapkan pembangunan reservoir dengan kapasitas mencapai 24 juta liter. Pada tahap awal, akan dibangun satu unit penampungan dengan kapasitas delapan juta liter.

“Diperkirakan, pembangunan reservoir tahap awal itu akan rampung pada Mei ini,” tutur Arief.

Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa pada Agustus mendatang direncanakan dimulainya groundbreakingpembangunan WTP berkapasitas besar di lokasi yang sama.

“Kapasitasnya 200 LPS akan di-groundbreaking sekitar Agustus. Mudah-mudahan tidak ada hambatan,” tandasnya.

Artikel Air Bersih untuk Warga, Jakarta Siapkan Instalasi Pengolahan Raksasa pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Melalui kegiatan Padat Karya Tunai ini yang dibayar per hari, warga terdampak bencana banjir dan longsor mendapat penghasilan dan lingkungannya menjadi bersih, jadi solusi ganda, percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat”, ujar Safrizal dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, program Padat Karya Tunai berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang mengatur pelaksanaannya mulai dari aspek administratif hingga teknis.

Menurut Safrizal, skema ini bukan pertama kali diterapkan di Aceh. Saat bencana tsunami 2004, kegiatan serupa pernah dijalankan dengan konsep cash for work yang melibatkan para penyintas gempa dan tsunami untuk membersihkan lumpur serta puing-puing. “Alhamdulillah kegiatan Padat Karya Tunai ini diadakan di belasan wilayah terdampak banjir dan longsor. Bekerjalah secara serius sehingga ada dampak hasilnya,” ajaknya.

Satgaswil PRR Aceh juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian PU dalam menghadirkan program tersebut. “Pogram itu dalam ikhtiar percepatan rehab rekon yang diarahkan untuk pembersihan dan fungsionalisasi jalan lingkungan, pembersihan drainase, penanganan persampahan dan limbah serta pekerjaan air bersih,” kata Kasatgaswil Aceh.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Wida Nurfaida, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 program Padat Karya Tunai di Aceh ditargetkan menyerap 20.394 tenaga kerja. Rinciannya meliputi sektor Sumber Daya Air sebanyak 18.345 orang, Bina Marga 451 orang, dan Cipta Karya 1.598 orang.

“Saat ini, kegiatan Padat Karya Tunai yang sedang berjalan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Aceh Tamiang,” jelas Wida, Senin (9/2/2026).

Wida menambahkan, pendaftaran peserta telah dibuka sejak 4 Februari 2026 untuk kegiatan Padat Karya Tunai Penanganan Infrastruktur Cipta Karya Pascabencana Sumatera. Lokasi pendaftaran tersebar di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan.

“Persyaratan pendaftaran antara lain mengutamakan warga setempat, pria, sehat jasmani dan rohani serta menyertakan KTP/KK atau Surat Keterangan Domisili dari Pak Keuchik/Reje/Datuk,” ungkapnya.

Artikel Infrastruktur Rusak, Pemerintah Gerakan 20 Ribu Warga Lewat Padat Karya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mencetak SDM unggul. Kami memastikan seluruh fasilitas pendidikan ini dibangun dengan cepat dan berkualitas,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (16/10).

Tahap lelang proyek konstruksi Sekolah Rakyat II telah dimulai sejak September 2025. Program ini dirancang untuk menampung hingga 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD (56.160 siswa), 936 rombel SMP (28.080 siswa), dan 936 rombel SMA (28.080 siswa).

Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disediakan pemerintah daerah, dan ditargetkan rampung pada tahun ajaran 2026/2027. Fasilitas di setiap Sekolah Rakyat meliputi ruang kelas modern berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital, kantin sehat, dapur, klinik siswa, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta area hijau yang nyaman.

Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PU menekankan konsep pembangunan sekolah yang sehat, aman, efisien, dan inspiratif. Desain bangunan juga dibuat ramah lingkungan, hemat energi, serta mampu menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah setempat.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya dari Desil 1 dan Desil 2 sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada Tahap I (2025), Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 165 Sekolah Rakyat, terdiri atas Tahap IA (63 lokasi, dimanfaatkan sejak 14 Juli 2025), Tahap IB (37 lokasi, dimanfaatkan sejak 15 Agustus 2025), dan Tahap IC (65 lokasi, dimanfaatkan sejak 1 September 2025).

Artikel Kementerian PU Bangun Sekolah Rakyat Modern Tahap II di 104 Lokasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa nilai kerugian awal yang diperkirakan sebesar Rp51,1 miliar kini membengkak menjadi Rp81,1 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kerusakan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen dan depan Polda, dengan total kerugian sekitar Rp19 miliar. Selain itu, fasilitas lain seperti CCTV dan 18 lampu lalu lintas juga terdampak, meski 17 di antaranya telah berhasil diperbaiki.

“Sebelumnya saya sudah sampaikan estimasi kerugian Rp51 miliar. Namun, setelah dihitung ulang oleh Dinas Bina Marga, ternyata kerusakan dua JPO cukup signifikan dan nilainya besar,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9).

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, disepakati bahwa perbaikan akan dilakukan secara paralel. Pemprov DKI akan fokus memperbaiki infrastruktur MRT, Transjakarta, Bank Jakarta, serta fasilitas transportasi lain, sedangkan Kementerian PU akan menangani perbaikan dua JPO yang rusak.

“Saya sudah meminta bantuan pemerintah pusat agar perbaikan dua JPO bisa ditangani langsung oleh Kementerian PU,” kata Pramono.

Menanggapi hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan kesiapannya. Ia menargetkan proses perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu minggu, sehingga kedua JPO bisa kembali difungsikan.

“Perbaikan dua JPO ini menjadi tanggung jawab kami di Kementerian PU. Anggarannya akan diambil dari pagu Rp900 miliar yang memang sudah disiapkan untuk pemulihan infrastruktur di berbagai daerah pasca-aksi unjuk rasa,” jelas Dody.

Artikel Rusak Parah Imbas Demo, Kerugian Fasilitas Umum Bengkak Jadi Rp81 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kegiatan edukasi yang dipadukan dengan praktik langsung ini diinisiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PU. Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Materi yang diberikan mencakup enam langkah mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pentingnya kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kebersihan memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan belajar. “Jika lingkungan bersih, maka anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar,” ujarnya dalam keterangan pers via infopublik, Minggu (17/8).

Melalui kegiatan ini, Kementerian PU berharap para pelajar Sekolah Rakyat mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Mereka tidak hanya membawa semangat kemerdekaan dalam akses pendidikan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memerdekakan diri dan masyarakat dari berbagai penyakit lewat penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Selain sosialisasi PHBS, Kementerian PU juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui percepatan renovasi sarana dan prasarana Sekolah Rakyat Tahap 1 yang tersebar di 159 lokasi. Dari jumlah tersebut, 100 sekolah — terdiri dari Tahap 1A (63 lokasi) dan 1B (37 lokasi) — telah rampung dan beroperasi penuh mendukung kegiatan belajar mengajar. Sementara 59 lokasi lainnya di Tahap 1C masih dalam tahap penyelesaian akhir, termasuk pemasangan meubeler, dengan target selesai pada akhir Agustus 2025.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah dengan konsep boarding school. Program ini dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem hingga miskin, agar mereka memperoleh pendidikan komprehensif sekaligus keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di masa mendatang.

Artikel Libatkan 3.215 Peserta, Kementerian PU Ajak Pelajar Jadi Agen Perubahan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kontribusi banjir terbesar di Jakarta berasal dari Sungai Ciliwung, bahkan mencapai lebih dari 40 persen. Saat ini, penlok sudah kami keluarkan,” ujar Pramono saat meninjau pengerukan Kali Cakung Lama di Jalan Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (19/5).

Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera mengeluarkan surat persetujuan agar proyek normalisasi dapat segera dimulai. Dukungan dari Kementerian PU serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan.

“Kami berkomitmen serius mengatasi banjir di Jakarta. Harapannya, surat dari Kementerian PU segera turun dan ATR/BPN juga siap membantu,” lanjut Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan bahwa penlok sudah diterbitkan untuk tiga wilayah: Pengadegan, Cawang, dan Cililitan, dari total sebelas segmen yang direncanakan dalam proyek ini.

“Untuk tahun ini, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp98 miliar khusus untuk penanganan Sungai Ciliwung,” ungkap Ika.

Meski demikian, pembahasan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 sedang berlangsung bersama DPRD DKI. Ika menyebutkan bahwa pelaksanaan pertama akan dimulai dari segmen Pengadegan.

Ia juga menambahkan bahwa surat tugas dari Kementerian ATR/BPN telah diterbitkan, dan target pembayaran pembebasan lahan ditetapkan pada akhir Juni.

“Paling lambat akhir Juni, kami sudah mulai pembayaran pembebasan lahan di wilayah Pengadegan,” tandasnya.

Artikel Normalisasi Sungai Ciliwung Dimulai, Pemprov DKI Siapkan Rp98 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Penyesuaian tarif tol bergantung pada seberapa besar dampaknya. Jika dampaknya signifikan, tarif tol kemungkinan akan terpengaruh,” ungkap Munir usai acara Monitoring Persiapan Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 di kantor pusat Kementerian PU, seperti dikutip dari laman beritasatu, Selasa (24/12).

Jika dampak kenaikan PPN dianggap tidak terlalu besar, menurut Munir, risiko lebih besar akan dirasakan oleh sektor usaha, terutama distribusi logistik.

“Meski ada kenaikan akibat PPN 12 persen, jika dampaknya kecil, beban tersebut lebih dirasakan oleh dunia usaha,” jelasnya.

Namun demikian, Munir memastikan bahwa hingga saat ini, pengaruh kenaikan PPN terhadap tarif tol, terutama untuk jalan tol baru, belum signifikan.

“Kami telah memeriksa dampaknya pada jalan tol baru, dan sejauh ini dampaknya terhadap biaya konsumsi tidak signifikan,” tambahnya.

Munir juga menegaskan bahwa kenaikan tarif tol tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan PPN. Ada berbagai faktor lain yang memengaruhi perhitungan tarif tol.

“Dalam investasi jalan tol, banyak faktor yang menentukan tarif, bukan hanya PPN,” ujar Munir.

Ia merinci beberapa komponen biaya yang memengaruhi perhitungan tarif, seperti: Biaya pengadaan lahan, perencanaan dan kajian awal, konstruksi jalan tol, pengadaan peralatan tol, biaya tak terduga dan eskalasi, termasuk kenaikan PPN.

Munir menjelaskan bahwa seluruh komponen tersebut dimasukkan dalam perhitungan investasi, yang kemudian digunakan untuk menyusun rencana bisnis (business plan). Rencana ini menjadi dasar untuk memperkirakan dampak finansial selama masa konsesi dan menentukan tarif per kilometer.

“Total investasi dihitung dalam rencana bisnis untuk memperkirakan tarif per kilometer yang sesuai,” jelas Munir.

Meskipun kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai berlaku pada 2025, Munir menegaskan bahwa setiap penyesuaian tarif tol harus melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor, sehingga dampaknya dapat diminimalkan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Artikel Kenaikan PPN 12 Persen: Dampaknya terhadap Tarif Tol dan Dunia Usaha pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan bahwa pembangunan TPST Pasuruhan merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan wisata Borobudur, yang memiliki daya tarik internasional.

“Di setiap destinasi pariwisata, kebersihan adalah aspek utama yang harus diperhatikan untuk menarik pengunjung. Oleh karena itu, sanitasi dan ketersediaan air bersih menjadi prioritas kami,” ujar Diana dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11)

Diana juga menekankan bahwa pembangunan TPST Pasuruhan merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan kawasan wisata prioritas. Fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang modern, diharapkan membawa dampak positif tidak hanya lingkungan tetapi juga memperkuat citra Borobudur sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Progres pembangunan TPST Pasuruhan yang dilaksanakan  Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah mencapai 86,7 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2024. TPST Pasuruhan dirancang untuk mampu mengolah hingga 100 ton sampah per hari, memberikan solusi nyata terhadap masalah sampah di DPSP Borobudur.

Pekerjaan penataan TPA dan pembangunan TPST Pasuruhan yang dilaksanakan oleh PT Gala Karya dan PT Bintang Sembilan Indah KSO memakan anggaran sebesar Rp76,5 miliar. Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan landfill residu, penataan landfill eksisting, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti kantor, pos jaga, musala, instalasi pengolahan air, dan penerapan teknologi Refused Derived Fuel (RDF). Teknologi RDF ini memungkinkan sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen, sehingga turut membantu mengurangi penggunaan batu bara.

Selain itu, pembangunan TPST ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah kapasitas TPA Pasuruhan yang telah melebihi batas sejak 2017. Menempati lahan seluas 3 hektare,  diharapkan mampu menampung lebih banyak sampah dan mengelola limbah dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di kawasan Borobudur serta di Kabupaten Magelang.

Artikel TPST Pasuruhan Magelang, Solusi Sampah Modern di Destinasi Wisata Borobudur pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan bahwa fokus utama penanganan darurat adalah membuka akses jalan guna memudahkan aliran bantuan dan logistik bagi masyarakat terdampak.

“Penanganan dan langkah antisipasi terus dilakukan oleh seluruh Unit Organisasi Kementerian PU, termasuk Tim Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi NTT. Kami berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memantau kondisi terkini di lapangan,” ungkap Rachman Arief dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (5/11)

Sejak Senin (4/11), alat berat telah dimobilisasi untuk mempercepat proses pembersihan material vulkanik. Kementerian PU mengerahkan satu unit Wheel Loader untuk mengangkat material vulkanik, satu unit water tank untuk menyiram badan jalan, satu unit truk crane, satu unit pick-up, dan satu unit chainsaw untuk memotong ranting pohon yang menghalangi jalan. Sebanyak 20 pekerja juga dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan dan pemulihan jalan.

Ruas jalan Waerunu-Larantuka adalah akses penting yang menghubungkan Kota Maumere dengan Larantuka. Akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada Minggu dini hari (3/11/2024) sekitar pukul 23.57 WITA, ruas jalan nasional pada KM 217+100 hingga KM 232+000 tertutup debu vulkanik dan pohon tumbang, menghambat arus lalu lintas di wilayah tersebut.

Kementerian PU melaporkan bahwa saat ini lalu lintas di ruas jalan tersebut telah berfungsi kembali. Untuk meningkatkan keamanan, Kementerian PU telah memasang rambu peringatan dan mendirikan posko siaga tanggap bencana di sekitar lokasi terdampak.

Artikel Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kementerian PU Kerahkan Alat Berat Pulihkan Akses Jalan di NTT pertama kali tampil pada Katafoto.id.